Xcloud.id

kab/kota: Sidoarjo

  • Pemkab Sidoarjo Bakal Sediakan Lapangan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

    Pemkab Sidoarjo Bakal Sediakan Lapangan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo terus berupaya mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebuah upaya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas yang tengah dirumuskan.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar audiensi dengan Koalisi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/5/2025). Hadir dalam audiensi Kepala Dinas Sosial Kab. Sidoarjo dan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas.

    Tujuan utama dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa Ranperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan inklusi sosial serta menjamin akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik dan kesempatan kerja yang layak.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.

    Ia juga memberikan arahan kepada perwakilan koalisi untuk mendata jumlah anggota mereka yang memiliki sertifikasi dalam bidang pelayanan kesehatan atau sebagai terapis profesional.

    “Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan OPD terkait agar mereka bisa ditempatkan bekerja di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 30 Puskesmas yang ada di Sidoarjo sebagai upaya pelayanan masyarakat. Mereka bersertifikasi dan profesional, kita harus memberikan wadah bagi mereka,” ucapnya.

    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan difabel.

    Selain itu, audiensi ini juga membahas pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan daerah. “Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar representatif dan inklusif,” papar H. Subandi.

    Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo, Abdul Majid menyambut baik langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mereka menilai, pertemuan ini merupakan awal yang positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    “Saya menyambut baik dan berterima kasih atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Sidoarjo, H.Subandi kepada perkumpulan disabilitas Sidoarjo. Saya harapkan, langkah awal kesetaraan hak dan perlindungan bagi kami, kaum disabilitas agar dapat perlakukan dan keadilan yang sama di Sidoarjo kedepannya dan berkelanjutan,” harapnya.

    Melalui audiensi ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan kembali komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik.

    Ke depannya, Pemkab Sidoarjo akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengesahan Ranperda Penyandang Disabilitas serta merealisasikan berbagai program inklusif yang telah direncanakan. (isa/but)

  • Pria Setengah Telanjang Mengapung di Sungai Utara PG Candi Sidoarjo

    Pria Setengah Telanjang Mengapung di Sungai Utara PG Candi Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pengguna jalan di jalan setapak samping utara Pabrik Gula (PG) Candi dikejutkan dengan sesosok mayat pria yang mengapung di sungai setempat, Jumat (16/5/2025).

    Pria kisaran usia 45-50 tahun tanpa identitas tersebut ditemukan sudah meninggal dengan kondisi setengah telanjang. Dia tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hitam.

    “Korban ditemukan mengapung dalam kondisi tengkurap di sungai sebelah utara PG Candi, dan identitasnya masih dilakukan penyelidikan,” ucap Kapolsek Candi Kompol Eka Anggriana, Jumat (16/5).

    Pertama kali yang melihat sosok korban adalah satpam PG Candi. Temuan kemudian dilaporkan ke Polsek Candi. Petugas pun mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

    “Dalam pemeriksaan tubuh luar korban tidak ditemukan adanya bekas kekerasan,” tambah mantan Kapolsek Sedati itu.

    Setelah dilakukan evakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bhayangkara, Porong, untuk proses otopsi lebih lanjut. (isa/but)

  • Waspada Cuaca Ekstrem, BPBD Jatim: Pancaroba Picu Banjir dan Longsor

    Waspada Cuaca Ekstrem, BPBD Jatim: Pancaroba Picu Banjir dan Longsor

    Surabaya (beritajatim.com) – BPBD Provinsi Jatim mengatakan, bahwa saat ini pancaroba peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Di sisa musim hujan ini masih ada wilayah di Jatim yang terjadi hujan deras atau cuaca ekstrem hingga terjadi banjir dan longsor.

    “Kami imbau warga untuk waspada dan turut aktif membersihkan lingkungan sekitar, perhatikan aliran air di selokan agar tidak mampet dan menyebabkan banjir,” tegas Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto kepada wartawan di kantornya, Jumat (16/5/2025).

    Dia memprediksi potensi cuaca ekstrem terjadi hingga akhir Mei 2025. Musim hujan kali ini diperkirakan bakal lebih lama dibanding tahun lalu.

    “Jadi, potensi cuaca ekstrem, hujan deras disertai angin masih berpotensi terjadi hingga akhir Mei ini,” katanya.

    Gatot menyebut saat ini masih ada beberapa titik di Jatim yang terjadi bencana banjir. Yakni, Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Kediri.

    “Di beberapa daerah ada banjir Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Kediri. Kami turunkan tim, dan tim kami bersama kabupaten/kota melakukan penambalan tanggul jebol di Jombang dan pembersihan pasca banjir di Pamekasan. Kalau yang sudah surut di Sampang, Tulungagung, Pamekasan,” tuturnya.

    “Di Lumajang juga ada sungai yang terdampak erupsi Gunung Semeru hingga ada warga yang terisolir,” tambahnya.

    Gatot meminta warga waspada dan rutin mengecek saluran-saluran air di perkampungan agar tidak terjadi banjir. Meski sudah memasuki musim pancaroba, curah hujan masih tinggi. [tok/aje]

  • Bagi-bagi Makanan dan Minuman Gratis, Wabup Sidoarjo Borong Pentol dan Susu Kemasan

    Bagi-bagi Makanan dan Minuman Gratis, Wabup Sidoarjo Borong Pentol dan Susu Kemasan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menggelar kegiatan sosial berupa bagi-bagi makan minum gratis di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Jumat (16/5/2025).

    Ada sebanyak 300 nasi bungkus beserta minuman dibagikan kepada siapapun yang melintas depan jalan Balai Desa Kalipecabean. Selain membagikan nasi bungkus.

    Tak hanya bagi-bagi mamin gratis, wabup juga memborong dagangan para penjual yang berada dilokasi kegiatan. Mulai dari penjual nasi bungkus, penjual krupuk dan buah-buahan.

    Ikut juga berbahagia, penjual pentol dan susu kemasan yang mangkal di lokasi, juga ikut diborong dan dibagikan ke warga yang berada di lokasi.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengatakan jumat akan dijadikan momen sosial dengan berbagi makanan gratis. Jumat sebelumnya hal sama juga dilakukannya di Kecamatan Balongbendo dan Buduran.

    Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut murni dari uang saku pribadi yang diambilkan dari gaji dan tunjangannya sebagai Wabup Sidoarjo.

    “Ini adalah salah satu kegiatan sosial saya. Karena saya sudah komitmen diawal waktu Pilkada Sidoarjo kalau gaji dan tunjangan akan saya kembalikan ke masyarakat untuk kegiatan sosial,” ujarnya.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana borong kerupuk di Desa Kalipecabean Kec. Candi

    Usai berbagi mamin gratis, kegiatan dialog bersama warga juga dilakukannya. Warga dimintanya menyampaikan permasalahan yang ada.

    “Banyak hal yang saya catat dalam aspirasi warga. Mulai dari permasalahan permodalan bagi UMKM, persampahan, zonasi sekolah sampai jalan rusak maupun permasalahan kesehatan. Insya Allah semuanya akan diupayakan tertangani,” janjinya.

    Selain itu, Mimik Idayana juga menyampaikan komitmennya membantu warga kurang mampu dalam perbaikan rumah.

    Menurutnya, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini menjadi perhatian serius dibawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi bersama dirinya.

    “Bahkan kami meminta masyarakat melapor kalau mengetahui keberadaan RTLH di sekitar rumahnya,” pinta wanita yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu.

    Mimik Idayana juga berjanji laporan itu, bakal segera ditindaklanjuti. Mimik mentarget satu tahun kepemerintahan Subandi – Mimik sudah tidak ada lagi warga Sidoarjo yang tinggal di rumah tidak layak huni.

    “Bagi warga Sidoarjo yang menemui rumah tidak layak dan fakir miskin tak terurus segera melapor. Karena target saya satu tahun pemerintah Subandi dan Mimik sudah tidak ada lagi rumah tidak layak di Sidoarjo,” pungkasnya. [isa/aje]

  • Dongkrak Program Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo Kerahkan Seluruh Bhabinkamtibmas

    Dongkrak Program Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo Kerahkan Seluruh Bhabinkamtibmas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Optimalisasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan terus dimasifkan  oleh Polresta Sidoarjo beserta jajarannya.

    Seperti disampaikan oleh Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana kepada Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah hukum Polresta Sidoarjo di Gedung Serbaguna Mako Polresta Sidoarjo.

    Dalam arahannya AKBP I Made Bayu Sutha memberikan motivasi, agar Bhabinkamtibmas dapat semakin masif melakukan patroli sambang ke desa binaannya.

    Hal ini penting dilakukan, selain sebagai upaya menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo tetap aman dan kondusif juga untuk turut langsung mendampingi, serta mengedukasi ke warga terkait pelaksanaan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

    “Polisi, adalah penggerak program ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sidoarjo harus benar-benar melaksanakan ini dengan serius, termasuk optimalnya peran para Bhabinkamtibmas di wilayah kita,” ujar Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana Jumat (16/5/2025).

    Kehadiran Polisi dalam mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan sangat diharapkan masyarakat, terutama bagi para petani, peternak dan warga di wilayah pedesaan.

    “Bersama tiga pilar, kita harus proaktif melakukan pengecekan, pendampingan, hingga menghadirkan inovasi-inovasi untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini,” tegas mantan Wakapolresta Denpasar itu

    Salah satu contoh adalah, ada seorang Bhabinkamtibmas sebagai Polisi Cinta Petani yang turun langsung membantu atau memotivasi warga pemilik Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), atau lahan kosong di rumah untuk bertanam maupun budidaya perikanan. [isa/aje]

  • Pemprov Jatim Perjuangkan SRRL, Pilihan Baru Transportasi Publik di Surabaya Raya

    Pemprov Jatim Perjuangkan SRRL, Pilihan Baru Transportasi Publik di Surabaya Raya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengaku optimistis Surabaya Regional Railway Line (SRRL) bisa menghadirkan pilihan baru moda transportasi publik terintegrasi bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

    Hal tersebut disampaikannya dalam audiensi bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan jajarannya, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Emil menyebut, proyek ini bertujuan memodernisasi layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur Surabaya-Sidoarjo-Gresik yang dipastikan akan semakin menambah jumlah moda transportasi publik bagi masyarakat.

    “Alhamdulillah, saat ini transportasi publik sudah semakin dilirik masyarakat. Di Jawa Timur ada layanan bus Trans Jatim yang sudah melayani lima koridor antarkota dan antarkabupaten. Animo masyarakat tinggi sangat tinggi pada Trans Jatim ini sebagai solusi transportasi modern yang efisien dan terjangkau,” kata Emil.

    “Rencana pengoperasian SRRL ini jadi inovasi baru bagi Jawa Timur, ke depannya proyek ini akan memanfaatkan jalur ganda kereta api (double track) yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo-Gresik,” imbuhnya.

    Pihaknya meyakini proyek SRRL ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah yang menghubungkan Surabaya Raya. Hal ini juga berseiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi massal yang semakin meningkat.

    Emil berterima kasih atas dukungan penuh Kementerian Perhubungan pada proyek SRRL yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

    “Proyek ini dapat animo tinggi dari masyarakat, tentu kami siap memperjuangkan dan mengikhtiarkan lewat berbagai peluang agar proyek SRRL ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Proyek SRRL, lanjut Emil, menjadi prioritas dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Surabaya Raya.

    Untuk itu, lanjut Emil, perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Perhubungan RI, Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau.

    “Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan Nawa Bhakti Satya dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi publik di wilayah Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Jawa Timur atas atensi yang diberikan khususnya proyek SRRL di Surabaya Raya.

    “Terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang membersamai kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait proyek SRRL ini,” ucap Eri.

    “Tentu kami optimistis proyek ini akan menghasilkan multiplayer effect, di antaranya semakin meningkatkan layanan transportasi publik di wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila, mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. [tok/aje]

  • 164 PNS Sidoarjo Masuki Masa Pensiun, Terima SK dan Uang Tabungan

    164 PNS Sidoarjo Masuki Masa Pensiun, Terima SK dan Uang Tabungan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 164 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sidoarjo resmi memasuki masa pensiun dan menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun Tahun 2025 dalam seremoni yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/5/2025).

    Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati. Dalam kesempatan tersebut, para PNS yang pensiun juga menerima tabungan hari tua sebagai hak finansial pasca tugas.

    Adapun rincian PNS yang akan purna tugas adalah sebagai berikut: 63 orang pensiun mulai Juni 2025, 54 orang mulai Juli 2025, 47 orang mulai Agustus 2025.

    Sekda Fenny menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan para ASN selama menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    “Yakinlah, apa yang telah kita perbuat demi perbaikan Kabupaten Sidoarjo pasti dibalas Allah. Di saat kita membutuhkan pertolongan, di situlah pertolongan itu datang. Itu yang harus kita yakini,” tutur Fenny dengan penuh haru.

    Ia juga mengajak para pensiunan untuk tetap berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan daerah meski sudah tidak lagi menjabat sebagai aparatur sipil negara.

    “Mohon panjenengan tetap memberikan kontribusi kepada Pemkab Sidoarjo, minimal melalui doa panjenengan, agar Kabupaten Sidoarjo semakin makmur,” tambahnya.

    Acara penyerahan SK pensiun ini menjadi momen reflektif sekaligus bentuk penghormatan atas jasa para ASN yang telah menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab selama puluhan tahun. [isa/but]

  • DPRD Apresiasi Jatim Peringkat Kedua Nasional Keterbukaan Informasi Publik

    DPRD Apresiasi Jatim Peringkat Kedua Nasional Keterbukaan Informasi Publik

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf mengaku bersyukur saat ini Jawa Timur menduduki peringkat kedua secara nasional dalam hal keterbukaan informasi publik.

    Meski demikian, ia berharap tren ini perlu terus ditingkatkan. “Karena Jawa Timur ini provinsi besar yang bisa jadi contoh nasional,” kata politisi PKB seusai Tasyakuran HUT Komisi Informasi (KI) Jawa Timur yang berlangsung di Kantor KI Jatim, Jalan Bandilan Waru Sidoarjo, Kamis (15/5/2025).

    Pihaknya juga dalam waktu dekat akan menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur.

    “Hal ini dinilai penting untuk semakin mendorong spirit keterbukaan informasi publik. Raperda ini perlu didorong. Karena memang hari ini masih ada Pergubnya saja, dan Pergub itu tahun 2018. Sehingga, perlu diperkuat supaya semakin punya pijakan yang bisa disepakati bersama, yaitu dengan peraturan daerah,” tegas Musyafak.

    Saat ini, Raperda yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik belum dilakukan. Namun, Musyafak setuju terhadap rencana tersebut tinggal nanti apakah diusulkan oleh Pemprov Jatim atau menjadi inisiatif DPRD.

    Sebab secara ketentuan, Raperda memang bisa dari usulan pemerintah daerah selaku eksekutif ataupun DPRD sebagai lembaga legislatif. “Sehingga, nanti eksekutif bisa mengusulkan atau bisa inisiatif dewan,” ujar politisi PKB ini.

    Sementara itu, Asisten I Sekdaprov Jatim, Benny Sampirwanto turut menyatakan setuju terhadap rencana inisiasi Raperda ini. Namun, untuk urusan teknis ia memasrahkan kepada Dinas Kominfo Jatim. “Apakah akan menjadi inisiatif dewan atau usulan dari Pemprov,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Polisi Sidoarjo Ajak Warga Tanam Jagung di Pekarangan, Ternyata Demi Misi Besar Prabowo

    Polisi Sidoarjo Ajak Warga Tanam Jagung di Pekarangan, Ternyata Demi Misi Besar Prabowo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan nasional tak hanya dilakukan oleh kementerian atau lembaga pusat.

    Di Sidoarjo, gerakan nyata datang dari jajaran kepolisian sektor. Kamis (15/5/2025), Panit Binmas Polsek Balongbendo Polresta Sidoarjo, Aiptu Armaksum, bersama Bhabinkamtibmas Desa Singkalan, Aipda Budi S, turun langsung mengecek kebun jagung milik warga.

    Kegiatan ini dilakukan di pekarangan milik Arifin, warga RT 16 RW 06 Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo. Lahan sempit di samping rumahnya disulap menjadi ladang jagung yang siap panen. Upaya ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan pekarangan bergizi yang didorong kepolisian setempat.

    Aiptu Armaksum menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar ajakan berkebun, tapi bagian dari pembinaan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis rumah tangga.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar memanfaatkan pekarangan mereka secara optimal, tidak hanya untuk keindahan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga,” ujarnya.

    Aipda Budi S menambahkan bahwa kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial.

    “Kami selaku Polisi Cinta Petani menyemangati warga untuk menanam tanaman pangan seperti jagung, cabai, sayur-sayuran, agar kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari pekarangan sendiri,” jelasnya.

    Langkah Polsek Balongbendo ini sejalan dengan visi Asta Cita Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan lahan kecil di pekarangan menjadi solusi konkret untuk mendukung swasembada pangan dari tingkat desa.

    Program ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara aparat dan warga bisa mendorong perubahan nyata di tengah masyarakat. Rencananya, kegiatan serupa akan diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Balongbendo, dengan dukungan penuh dari kepolisian sektor. (isa/ian)

  • DPRD Sidoarjo Sentil Dana BOSDA Rp160 Miliar: Banyak Sisa, Tapi Sekolah Masih Bingung Bangun Fasilitas

    DPRD Sidoarjo Sentil Dana BOSDA Rp160 Miliar: Banyak Sisa, Tapi Sekolah Masih Bingung Bangun Fasilitas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo terkait pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Hearing ini dipimpin Ketua Komisi D H. Moch. Dhamroni Chudlori dan Wakil Ketua H. Bangun Winarso, serta dihadiri mayoritas anggota komisi.

    Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso, menyampaikan harapan agar penggunaan dana BOSDA sebesar hampir Rp160 miliar pada 2025 dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan.

    “Kalau bisa, Komisi D berharap BOSDA tepat sasaran, bahkan bisa dialihkan bantuan lain,” terang Bangun Winarso, Rabu (14/5/2025) kemarin.

    Anggota Komisi D dari PKB, H. Usman, menyoroti keterbatasan penggunaan BOSDA yang tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan.

    “Seperti SMP 2 Sedati sepuluh hari lalu, mendapat surat dari Desa Buncitan untuk membongkar jembatannya demi normalisasi sungai. Namun karena tidak ada dana untuk pembongkaran itu, otomatis sekolah menjadi kebingungan. Maka itu, saya berharap ada terobosan baru dari penggunaan dana BOSDA ini,” ujar Abah Usman.

    Sementara itu, Hj. Fitrotin Hasanah dari PPP menekankan pentingnya distribusi dana yang proposional, termasuk untuk sekolah swasta yang sudah mapan. “BOSDA harus tersalurkan dengan proposional dan harus bisa menciptakan sekolah yang benar-benar layak,” harapnya.

    Dalam hearing juga terungkap adanya sisa dana BOSDA setiap tahun yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Tahun 2023, dana BOSDA sebesar Rp161 miliar dan tersalur Rp154 miliar, sisa Rp7 miliar.

    Kemudian pada 2024, dari Rp157 miliar hanya tersalur Rp152 miliar, sisa Rp5 miliar. Untuk 2025, dana Rp157 miliar dan terserap Rp153 miliar, meninggalkan sisa Rp2 miliar.

    Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni Chudlori, menilai sisa anggaran yang cukup besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan.

    “Jika ada kelebihan milyaran yang tidak terserap hampir tiap tahun untuk dana BOSDA, kelebihannya ini bisa disisipkan untuk pembangunan sekolah dan pemberian insentif guru,” tegasnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Tirto Adi, menyatakan setuju dengan perlunya perbaikan sistem dan konsep keadilan dalam distribusi BOSDA.

    “Keadilan itu ada dua yakni distributif dan keadilan komulatif. Selama ini penyaluran BOSDA diterapkan dengan keadilan distributif. Namun jika digeser distributif ke komulatif maka ini perbaruan, sepakat dirubah,” tandasnya. (isa/ian)