Xcloud.id

kab/kota: Setiabudi

  • Tak Hanya Shell, Stok BBM di Sejumlah SPBU BP Ikutan Kosong

    Tak Hanya Shell, Stok BBM di Sejumlah SPBU BP Ikutan Kosong

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP AKR di Jakarta kosong. Terpantau hanya BP Ultimate Diesel yang tersisa.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Jumat (31/1/2025) siang, stok BP Ultimate, BP 92, BP Diesel tampak kosong di SPBU BP di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Di depan SPBU tersebut pun dipasang banner bertuliskan ‘Stok Tersedia: BP Ultimate Diesel’. Alhasil, susana di SPBU pun cukup sepi; tidak ada barisan sepeda motor dan mobil yang mengantre untuk isi BBM.

    Kendati demikian, petugas SPBU masih berjaga di antara mesin pengisian. Mereka menjelaskan keadaan BBM yang kosong pada calon pelanggan sebelum balik kanan.

    “Stok BBM sedang kosong, mohon maaf,” kata salah seorang petugas.

    Petugas tersebut pun tak bisa memastikan kapan pasokan BBM di SPBU BP kembali normal. Dia hanya menyebut stok sudah kosong sejak 2 hari lalu.

    Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU BP di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Di depan SPBU ini juga telah dipasang spanduk bertuliskan ‘Stok Tersedia: BP Ultimate Diesel’.

    Susana di SPBU ini juga tampak sepi. Tidak ada pelanggan yang datang. Sementara itu, petugas tetap berjaga di mesin pengisian BP Ultimate Diesel.

    Kelangkaan BBM tengah terjadi di SPBU swasta. Selain pada SPBU BP, SPBU Shell juga sedang kehabisan stok. Setidaknya hal ini terjadi di SPBU Shell Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Di SPBU ini, seluruh stok BBM Shell habis.

    Suasana SPBU Shell Mampang Prapatan, Jakarta Selatan saat stok BBM kosong, Jumat (31/1/2025)./Bisnis-Mochammad Ryan HidayatullahPerbesar

    Suasana SPBU tersebut pun tampak lengang, tak ada antrean kendaraan yang mengisi BBM seperti pada umumnya. Bahkan, papan harga di depan SPBU pun dimatikan.

    Terlihat daftar BBM Shell seperti Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, Shell V-Power Nitro+ hanya dituliskan dengan harga Rp0.

    Beberapa calon pelanggan yang datang pun akhirnya balik kanan usai membaca pelang pengumuman bertuliskan ‘Kosong, Stok Habis’.

    Tampak petugas SPBU hanya bekerja untuk berjualan makanan ringan. Mereka pun sesekali menjelaskan keadaan BBM yang kosong kepada calon pelanggan yang bertanya.

    “Maaf stok sedang kosong,” kata salah seorang petugas.

  • Abraham Samad, Said Didu hingga Roy Suryo Sambangi KPK Laporkan Dugaan Korupsi, Seret Nama Jokowi?

    Abraham Samad, Said Didu hingga Roy Suryo Sambangi KPK Laporkan Dugaan Korupsi, Seret Nama Jokowi?

    GELORA.CO -Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga sejumlah aktivis dari berbagai kalangan sambangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Januari 2025.

    Pantauan RMOL, para pihak yang hadir ke Gedung Merah Putih KPK, yakni mantan pimpinan KPK Abraham Samad, pakar telematika Roy Suryo, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, aktivis Said Didu, budayawan Erros Djarot, dan aktivis antikorupsi lainnya.

    Kedatangan mereka langsung disambut protokoler pimpinan KPK. Mereka dikabarkan akan bertemu langsung dengan pimpinan KPK.

    Di hadapan pimpinan KPK nantinya, mereka disebut akan melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Abraham Samad terlihat membawa sebuah amplop cokelat yang berisi sebuah berkas.

    Sementara itu, tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa KPK menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil.

    “Pertemuan ini sebagai bentuk pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi. Terlebih setiap upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, maupun penindakan, butuh peran serta dan dukungan masyarakat,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat siang, 31 Januari 2025. 

  • PNM Siap Dukung Program Pemerintah Tingkatkan Sertifikat Halal Bagi UMKM

    PNM Siap Dukung Program Pemerintah Tingkatkan Sertifikat Halal Bagi UMKM

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mendatangi kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Menara PNM Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kesempatam itu, Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi menyatakan kesiapannya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya para ibu-ibu pengusaha ultra mikro.

    Dukungan ini akan diperkuat dengan peran Account Officer (AO) di lapangan. Hal ini sejalan dengan program pembiayaan PNM yang berfokus pada pemberian secara holistik melalui modal finansial, intelektual dan sosial.

    “Sebuah anugerah bagi kami di PNM digandeng oleh BPJPH. Peran AO akan kami maksimalkan agar mereka dapat mengedukasi dan mendampingi ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang usahanya seputar makanan agar segera bisa diproses sertifikasi halal,” ujar Arief.

    Jalin Kerjasama

    Sementara Haikal mengungkapkan, BPJPH akan menjalin kerja sama dengan PT
    PNM.

    Sebab PNM merupakan BUMN permodalan yang secara khusus banyak menjangkau UMKM di berbagai wilayah RI. Sehingga dengan kerja sama ini PNM dapat membantu BPJPH untuk mendaftarkan para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan diri dan mendapatkan sertifikat halal.

    “Tadi saya berkunjung ternyata banyak pelaku usaha-pelaku usaha yang mendapat pembiayaan dari PNM. Nah saya bisikin, kasih halal dong supaya berjalan seiring dan ternyata beliau sudah lakukan dan akan kita eratkan lagi,” ujar Haikal.

    PNM menargetkan 3,5 juta UMKM bisa mendapatkan sertifikat halal sepanjang 2025.

    Haikal menjelaskan target ini didapat dari jumlah UMKM dalam negeri yang belum memiliki sertifikat halal. Di mana menurutnya per Januari ini dari 66 juta UMKM, baru 2,1 juta usaha yang sudah tersertifikasi.

    “Tahun ini kalau sesuai target 3,5 juta UMKM. Kenapa 3,5 juta UMKM, karena dari 66 juta itu 20% pelaku usaha kuliner. Berarti 14 juta, kalau 14 juta kita bagi rata-rata 3,5 juta lah per tahun,” terang Haikal.

    Sebelumnya, PNM juga telah mendampingi nasabahnya memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan izin edar BPOM.***

    Dengan demikian, PNM berkomitmen untuk memberdayakan usaha rumah tangga agar dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar yang lebih luas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Demo Penembakan 5 WNI, Buruh Lempar Telor ke Kedubes Malaysia

    Demo Penembakan 5 WNI, Buruh Lempar Telor ke Kedubes Malaysia

    loading…

    Puluhan buruh menggelar demonstrasi di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) siang. FOTO/ARI SANDITA

    JAKARTA – Puluhan buruh menggelar demonstrasi di depan Gedung Kedutaan Besar ( Kedubes ) Malaysia , Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) siang. Dalam aksinya, buruh melemparkan telor ke Kantor Kedubes sebagai bentuk kekecewaan mereka atas penembakan terhadap 5 Warga Negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 12.30 WIB, para buruh masih berunjuk rasa di depan Gedung Kedubes Malaysia. Bahkan, mereka melakukan pelemparan sejumlah telur mentah ke Kedubes Malaysia.

    Mereka kecewa karena hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia terhadap para pelaku penembakan. Telur itu dilemparkan ke depan Gedung Kedubes Malaysia, bahkan tulisan Kedubes Malaysia yang ada di bagian depan pun turut dilempari telur pula oleh para buruh.

    “Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak oleh aparat di Malaysia,” kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di lokasi, Kamis (30/1/2025).

    Menurutnya, aksi tuntut keadilan bagi pekerjan migran Indonesia yang ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) melibatkan ratusan buruh. Aksi digelar di Kedubes Malaysia pukul 10.00-13.30 WIB kemudian dilanjutkan di Kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekitar pukul 14.00-17.00 WIB.

    Said menegaskan, buruh menuntut agar kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan dan adil. Pemerintah Indonesia juga didesak untuk bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.

    “Adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia. Kami menuntut aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan kejam tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah extra judicial killing,” tuturnya.

    Dalam tuntutannya, kata dia, pihaknya menuntut menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran, sehingga Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggungjawab dan dicopot dari jabatannya,” bebernya.

    Said Iqbal menambahkan, aksi itu sekaligus bentuk solidaritas buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang kerap mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. KSPI dan Partai Buruh menegaskan ketidakadilan terhadap satu buruh adalah ketidakadilan terhadap seluruh buruh. Maka itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja migran.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat buruh migran Indonesia diperlakukan secara tidak manusiawi di luar negeri. Pemerintah harus segera bertindak tegas, mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya,” katanya.

    (abd)

  • Demo Kedubes Malaysia, Buruh Protes Keras Penembakan Brutal 5 Pekerja Migran

    Demo Kedubes Malaysia, Buruh Protes Keras Penembakan Brutal 5 Pekerja Migran

    loading…

    Puluhan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Puluhan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Malaysia , Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas penembakan brutal 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Rhu, Malaysia, beberapa waktu lalu.

    “Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak aparat Malaysia,” ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Kamis (30/1/2025).

    Menurut dia, aksi menuntut keadilan bagi buruh migran Indonesia ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia hingga mengakibatkan satu tewas melibatkan ratusan buruh. Aksi digelar di Kedubes Malaysia, Kamis (30/1/2025) dilanjutkan aksi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    Buruh menuntut kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan. Pemerintah Indonesia juga didesak bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.

    “Adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia. Kami menuntut aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan kejam tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah extra judicial killing,” ungkap Said.

    Pihaknya menuntut menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran sehingga Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya,” katanya.

    Said menambahkan aksi itu sekaligus bentuk solidaritas buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang kerap mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. KSPI dan Partai Buruh menegaskan ketidakadilan terhadap satu buruh adalah ketidakadilan terhadap seluruh buruh.

    Maka itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja migran.

    (jon)

  • Semerbak Asap Hio di Vihara Amurva Bhumi, Klenteng di Tengah Gedung Tinggi Setiabudi Jakarta – Halaman all

    Semerbak Asap Hio di Vihara Amurva Bhumi, Klenteng di Tengah Gedung Tinggi Setiabudi Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Vihara Amurva Bhumi di Jalan Prof DR Satrio, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, cukup ramai didatangi warga Tionghoa pada perayaan Tahun Baru Imlek 2025, Rabu (29/1/2025) 

    Pada bagian akses masuk di gapura Vihara, ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga. 

    Vihara Amurva Bhumi terletak di tengah-tengah gedung tinggi pusat bisnis dan perkantoran. 

    Klenteng ini dihiasi dengan lampion-lampion warna merah yang tergantung di bagian pelataran.

    Pada bagian bawah lampion juga terdapat selembar kertas berisi nama-nama umat Tionghoa yang sembahyang. 

    Asap hio dengan wangi khasnya melingkupi area Vihara. 

    Pada bagian altar, ada beberapa umat yang berdoa.

    Mereka juga tampak berdoa di hadapan patung Buddha sambil memegangi hio yang di bagian ujungnya sudah mengeluarkan asap.

    Selain itu, pada sisi kanan Vihara, ada penjual burung gereja atau burung pipit rumah.

    Ada 2 sarang penuh burung pupit yang dibawa penjual.

    Satu ekor burung pipit dibanderol dengan harga Rp 3.000. 

    Seorang anak kecil sempat terlihat membeli 10 ekor burung untuk dilepas bebaskan. 

    “Orang beli biasanya sesuai umurnya,” kata penjual di lokasi.

    Adapun simbol melepas burung ini memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. 

    Di antaranya simbol kebebasan, keberuntungan, dan harapan agar tahun yang baru membawa kedamaian dan kemakmuran. 

    Melepaskan burung ini juga dipercaya dapat mengusir nasib buruk atau penghalang dalam hidup, serta membuka jalannya rezeki di tahun itu.

  • Pengaduan Koperasi Bermasalah Dibuka, Langsung ke Alamat atau Nomor Ini

    Pengaduan Koperasi Bermasalah Dibuka, Langsung ke Alamat atau Nomor Ini

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membentuk Pos Pengaduan untuk menangani koperasi bermasalah. Pos Pengaduan tersebut terintegrasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Bermasalah.

    Budi Arie menjelaskan dibentuknya Pos Pengaduan tersebut sebagai perpanjangan tangan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    “Itu akan terintegrasi dengan Satgas yang baru dibentuk dalam hal mediasi, audiensi, serta upaya pengawasan preventif terhadap permasalahan koperasi yang akan timbul ke depannya. Baik binaan pusat maupun permasalahan koperasi lainnya yang ada di daerah-daerah,” kata Menkop Budi Arie dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

    Budi Arie menjelaskan ada beberapa fasilitas juga telah tersedia sebagai sarana pendukung di pos pengaduan tersebut sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dalam menyampaikan keluhan.

    Selain itu, Pos Pengaduan dapat disampaikan secara online maupun datang langsung (offline). Untuk online, masyarakat dapat menyampaikan keluhan di berbagai saluran Pos Pengaduan, seperti call center, email, telepon, WhatsApp, dan situs web.

    Bagi yang mau mengadukan koperasi bermasalah langsung datang ke Pos Pengaduan yang beralamat di Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

    Selain itu, dapat menghubungi Call Center di 1500 587, email: surat@kop.go.id, dan Whatsapp: +62 8111 451 587

    Menurut Budi, Pos Pengaduan ini adalah salah satu bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Seluruh pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    “Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah,” imbuh Budi.

    Budi pun mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu dalam menyampaikan pengaduan, saran, atau masukan yang konstruktif untuk perbaikan layanan.

    “Melalui Pos Pengaduan ini, kami berharap dapat mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan mempermudah proses penyelesaian setiap permasalah yang dihadapi oleh warga,” terang Budi.

    (hns/hns)

  • Vihara Amurva Bhumi Jaksel Bersiap Jelang Imlek 2025, Jemaat Khusyuk Berdoa

    Vihara Amurva Bhumi Jaksel Bersiap Jelang Imlek 2025, Jemaat Khusyuk Berdoa

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, SETIABUDI – Vihara Amurva Bhumi di Jalan Prof Dr Satrio, Setiabudi, Jakarta Selatan bersiap menyambut perayaan Imlek 2025.

    Pantauan TribunJakarta.com, Selasa (28/1/2025), lilin berukuran besar sudah ditata oleh para pengurus vihara.

    Lilin-lilin yang dianggap sebagai simbol kemakmuran itu diletakkan di salah satu sudut Vihara Amurva Bhumi.

    Selain lilin, ratusan lampion dengan warna kombinasi merah dan emas juga sudah terpasang di langit-langit vihara.

    Nantinya lilin dan lampion itu bakal dinyalakan pukul 00.00 sebagai tanda pergantian tahun.

    Adapun beberapa pengurus vihara terlihat memainkan musik dengan menabuh gendang dan simbal.

    Sementara itu, sejumlah warga keturunan Tionghoa terus berdatangan ke vihara untuk beribadah.

    Mereka terlihat membawa dupa dan perlengkapan ibadah lainnya untuk berdoa. Ada juga jemaat yang membawa buah-buahan dan diletakkan di salah satu meja di dalam vihara.

    Di sisi lain, sejumlah anggota polisi berjaga di gerbang masuk Vihara Amurva Bhumi untuk mengamankan perayaan Imlek 2025.

    Suasana pelataran Vihara Amurva Bhumi di Jalan Prof Dr Satrio, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2025).

    Pengunjung sembahyang di Vihara Amurva Bhumi di Jalan Prof Dr Satrio, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2025).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Yuk Laporkan Masalah Koperasi di Daerahmu, Berikut Cara Mudah Kirim Aduannya

    Yuk Laporkan Masalah Koperasi di Daerahmu, Berikut Cara Mudah Kirim Aduannya

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Kementerian Koperasi merilis pos pengaduan.

    Pembentukan pos pengaduan tersebut juga telah menjadi bagian dari upaya pengembangan pelayanan terpadu satu pintu.

    Nah, berikut ini beberapa cara masyarakat mengadukan berkaitan perkoperasian di Indonesia.

    Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi membentuk pos pengaduan terkait segala permasalahan koperasi di Indonesia.  

    Hal tersebut merupakan upaya Budi Arie dalam membangun dan memperkuat ekosistem perkoperasian.

    Budi Arie menjelaskan, dibentuknya pos pengaduan tersebut sebagai perpanjangan tangan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    “Itu akan terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi yang baru dibentuk dalam hal mediasi, audiensi, serta upaya pengawasan preventif terhadap permasalahan koperasi yang akan timbul ke depannya.”

    “Baik binaan pusat maupun permasalahan koperasi lainnya yang ada di daerah-daerah,” kata Budi Arie, Selasa (28/1/2025).

    Budi Arie menyebutkan, beberapa fasilitas juga telah tersedia sebagai sarana pendukung, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dalam menyampaikan keluhannya.

    “Pos pengaduan dapat disampaikan selain datang langsung secara offline, juga secara online melalui berbagai saluran seperti call center, email, telepon, WhatsApp, dan situs web,” ucap Budi Arie.

    Bagi Budi Arie, pos pengaduan ini adalah salah satu bentuk komitmen Kementerian Koperasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

    Budi Arie menekankan bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seluruh pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. 

    “Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah,” kata Budi Arie. 

    Budi Arie pun mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu dalam menyampaikan pengaduan, saran, atau masukan yang konstruktif untuk perbaikan layanan.

    “Melalui pos pengaduan ini, kami berharap dapat mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan mempermudah proses penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi oleh warga,” ujar Menkop Budi Arie. 

    Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pos Pengaduan di:

    Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

    Call Center: 1500 587

    Email: surat@kop.go.id

    Whatsapp: +62 8111 451 587

    Website: https://kop.go.id/layanan

    (*)

  • Menkop Bentuk Pos Pengaduan Terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi – Halaman all

    Menkop Bentuk Pos Pengaduan Terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam membangun dan memperkuat ekosistem perkoperasian yang kondusif, semakin melaju. 

    Setelah sebelumnya membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah, kali ini Menkop membentuk Pos Pengaduan terkait segala permasalahan koperasi di seluruh Indonesia.

    Menkop menjelaskan, dibentuknya Pos Pengaduan tersebut sebagai perpanjangan tangan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

    “Dan itu akan terintegrasi dengan Satgas yang baru dibentuk dalam hal mediasi, audiensi, serta upaya pengawasan preventif terhadap permasalahan koperasi yang akan timbul ke depannya. Baik binaan pusat maupun permasalahan koperasi lainnya yang ada di daerah-daerah,” kata Menkop Budi Arie, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Bahkan, lanjut Menkop, beberapa fasilitas juga telah tersedia sebagai sarana pendukung, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dalam menyampaikan keluhannya.

    “Pos pengaduan dapat disampaikan selain datang langsung secara offline, juga secara online melalui berbagai saluran seperti call center, email, telepon, WhatsApp, dan situs web,” ucap Menkop Budi Arie.

    Bagi Menkop Budi Arie, Pos Pengaduan ini adalah salah satu bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

    Menkop menekankan bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seluruh pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah,” kata Menkop Budi Arie.

    Menkop pun mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu dalam menyampaikan pengaduan, saran, atau masukan yang konstruktif untuk perbaikan layanan. 

    “Melalui Pos Pengaduan ini, kami berharap dapat mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan mempermudah proses penyelesain setiap permasalah yang dihadapi oleh warga,” ujar Menkop Budi Arie.

    Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pos Pengaduan di:

    Alamat:
    Kementerian Koperasi Republik Indonesia,  Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

    Cal Center: 1500 587
    Email: surat@kop.go.id
    Whatsapp: +62 8111 451 587
    Website: https://kop.go.id/layanan