kab/kota: Seoul

  • AS hingga Korsel Serukan Korut Tarik Pasukan dari Rusia

    AS hingga Korsel Serukan Korut Tarik Pasukan dari Rusia

    Jakarta

    Korea Utara (Korut) mengirimkan 10 ribuan pasukan Pyongyang ke medan tempur membantu Rusia melawan pasukan Ukraina. Merespons hal ini, Pimpinan pertahanan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menyerukan agar Korut menarik pasukannya dari Rusia.

    Dilansir AFP, Kamis (31/10/2024), Rusia dan Korut telah memperdalam aliansi politik dan militer selama perang bergulir. Namun, mengirim pasukan Pyongyang ke medan tempur melawan pasukan Kyiv akan menimbulkan eskalasi signifikan sehingga memicu kekhawatiran internasional yang meluas.

    “Saya menyerukan kepada mereka untuk menarik pasukan mereka dari Rusia,” kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Pentagon. Hadir pula Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun, di sampingnya.

    Austin mengatakan Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mencegah Rusia menggunakan pasukan tersebut dalam pertempuran.

    Sementara itu, Kim mengatakan dia yakin pengerahan pasukan Korea Utara “dapat mengakibatkan meningkatnya ancaman keamanan di semenanjung Korea.”

    Hal tersebut lantaran “kemungkinan besar” Pyongyang akan meminta transfer teknologi dari Rusia untuk membantu program persenjataannya “termasuk senjata nuklir taktis, rudal balistik antarbenua, dan satelit pengintaian–sebagai imbalan atas pengerahan pasukannya,” katanya.

    Namun dia tidak mengumumkan perubahan pada kebijakan lama Seoul yang melarangnya menjual senjata ke zona konflik aktif termasuk Ukraina. Seperti diketahui, AS dan Ukraina sebelumnya meminta Korsel mempertimbangkan kebijakan tersebut.

    Pentagon mengatakan pada hari sebelumnya bahwa “sejumlah kecil” pasukan Korea Utara telah dikerahkan di wilayah Kursk Rusia, tempat pasukan Ukraina telah melakukan serangan darat sejak Agustus.

    Gedung Putih mengatakan bahwa pasukan Pyongyang akan menjadi “target militer yang sah” jika mereka berperang melawan Ukraina.

    Jika pasukan Korea Utara “bertempur bersama tentara Rusia dalam konflik ini dan menyerang tentara Ukraina, tentara Ukraina berhak untuk membela diri,” kata Austin.

    Mereka akan menjadi “pihak yang berperang bersama, dan Anda punya banyak alasan untuk percaya bahwa… mereka akan terbunuh dan terluka akibat pertempuran,” tambahnya.

    Pyongyang membantah telah mengirim pasukan ke Rusia, tetapi wakil menteri luar negerinya mengatakan bahwa jika pengerahan semacam itu terjadi, itu akan sejalan dengan norma-norma global.

    Korea Utara dan Rusia sama-sama dikenai sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pyongyang dijatuhkan sanksi atas program senjata nuklirnya, sementara Moskow atas perang Ukraina.

    Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui berada di Moskow pada hari Rabu untuk mengadakan pembicaraan “strategis” dengan mitranya dari Rusia Sergei Lavrov, sementara Wang Yi selaku diplomat tertinggi untuk Tiongkok, sekutu diplomatik utama Pyongyang, tengah membahas krisis Ukraina dengan wakil menteri luar negeri Rusia di Beijing.

    (taa/taa)

  • Utusan Kim Jong Un Tiba di Moskow, Korut Siap Berperang di Ukraina?

    Utusan Kim Jong Un Tiba di Moskow, Korut Siap Berperang di Ukraina?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) Choe Son Hui tiba di Rusia pada Selasa (29/10/2024). Hal ini terjadi saat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) merilis laporan bahwa Pyongyang mengirimkan pasukan untuk membantu Moskow dalam perang Ukraina.

    Dalam laporan media resmi Rusia, TASS, Choe telah tiba di kota Vladivostok di Timur Jauh Rusia. Sumber diplomatik mengatakan bahwa ‘besok Choe akan berada di Moskow’.

    Kantor berita Rusia melaporkan Choe akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat Rusia. Namun, belum ada informasi terkait siapa pejabat yang akan ditemui Choe di Moskow, sementara Kremlin juga tidak mengkonfirmasi adanya rencana Choe bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

    Ketibaan Choe di Rusia sendiri terjadi saat Washington dan Seoul melaporkan bahwa Korut telah mengirimkan pasukan ke perang Rusia-Ukraina. Aliansi yang dipatroni AS, NATO, mengatakan pada hari Senin bahwa ribuan pasukan Korut bergerak menuju garis depan.

    Pentagon mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa beberapa tentara Korut berada di wilayah Kursk, wilayah perbatasan Rusia tempat pasukan Ukraina melancarkan serangan besar pada bulan Agustus. Beberapa ribu lagi disebutkan sedang menuju ke wilayah itu.

    “Setiap pasukan Korut yang bertempur dalam perang akan menjadi ‘sasaran yang adil’ untuk serangan Ukraina. Kami tidak akan memberlakukan batasan baru pada penggunaan senjata AS oleh Ukraina jika Korut memasuki pertempuran,” ujar Pentagon dikutip Reuters.

    Di sisi lain, setelah pembicaraan dengan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada hari Selasa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa langkah-langkah Korut membawa perang ke babak baru.

    “Perang ini menjadi internasional, meluas melampaui dua negara. Kami sepakat untuk memperkuat pertukaran intelijen dan keahlian, mengintensifkan kontak di semua tingkatan, terutama yang tertinggi, untuk mengembangkan strategi tindakan dan tindakan balasan guna mengatasi eskalasi ini,” tambah Zelensky di X.

    “Yoon memberi tahu Zelensky bahwa jika Korut menerima bantuan dari Rusia dan mampu memperoleh pengalaman dan pengetahuan militer dari keterlibatannya dalam perang, hal itu akan menimbulkan ‘ancaman besar’ bagi keamanan Korsel,” kata kantornya.

    Korsel mengatakan akan mulai memasok senjata ke Ukraina jika pasukan Korut bergabung dalam perang Rusia. Sejauh ini, Presiden Rusia Putin tidak membantah keberadaan pasukan Korut di negara itu.

    Dalam kesempatan yang berbeda, peran apa yang mungkin dimainkan oleh pasukan Korut masih belum jelas. Pentagon mengatakan indikasi awal adalah bahwa Rusia mungkin menempatkan mereka dalam peran infanteri.

    “Kami tetap khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara-tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk,” kata juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Patrick Ryder kepada wartawan.

    Lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan jumlah pasukan Korut yang terlibat ‘membuat ini lebih dari sekadar upaya simbolis’.

    “Namun, pasukan tersebut kemungkinan akan berperan sebagai pendukung dan jumlahnya kurang dari 1% dari pasukan Rusia,” katanya.

    “Rusia sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan, dan ini adalah salah satu elemen upaya Rusia untuk mengisi jajaran tanpa mobilisasi kedua,” tambahnya, seraya mencatat kehadiran tersebut dapat bertambah.

    (luc/luc)

  • Kerja Sama Militer Rusia-Korut Ancam Keamanan Global

    Kerja Sama Militer Rusia-Korut Ancam Keamanan Global

    Seoul

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyebut peningkatan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara (Korut) menjadi ancaman keamanan global yang besar. Hal itu disampaikan setelah Amerika Serikat (AS), sekutu Korsel, menuduh Korut mengirimkan 10.000 tentaranya untuk berlatih di Rusia.

    “Seiring dengan berlanjutnya perang di Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga, Korea Utara telah melakukan lebih dari sekadar memasok senjata ke Rusia dan bahkan telah mengerahkan pasukan,” ucap Yoon dalam pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan Korsel, seperti dilansir AFP, Selasa (29/10/2024).

    Badan mata-mata Seoul sebelumnya melaporkan bahwa Pyongyang telah mengirimkan ribuan tentaranya, termasuk pasukan khusus elite, ke Rusia. Pada Senin (28/10), Washington melaporkan bahwa 10.000 tentara Korut saat ini sedang berlatih di wilayah Rusia.

    “Kerja sama militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas internasional dan dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional kita,” sebut Yoon.

    “Kita harus benar-benar memeriksa semua kemungkinan dan mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan,” cetusnya.

    Ditambahkan oleh Yoon bahwa “langkah-langkah akan diambil secara aktif selangkah demi selangkah” tergantung pada kemajuan kerja sama militer Rusia-Korut.

    Kerja sama kedua negara itu, menurut Yoon, “secara fundamental mengguncang tatanan internasional yang berdasarkan aturan dan mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan secara global”.

  • Korut Sebut Penyelidikan Buktikan Korsel Kirim Drone ke Pyongyang

    Korut Sebut Penyelidikan Buktikan Korsel Kirim Drone ke Pyongyang

    Pyongyang

    Media pemerintah Korea Utara (Korut) mengungkapkan bahwa penyelidikan telah “membuktikan” militer Korea Selatan (Korsel) mengirimkan drone ke Pyongyang, ibu kota Korut untuk menyebarkan selebaran propaganda. Korut menyebut pengiriman drone oleh Korsel itu sebagai pelanggaran kedaulatan.

    Otoritas Pyongyang sebelumnya menuduh Seoul mengirimkan drone ke wilayah udaranya sebanyak tiga kali. Tuduhan itu dibantah keras oleh militer Korsel.

    Kementerian Pertahanan Korut, seperti dilaporkan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Senin (28/10/2024), membongkar modul kontrol dari puing-puing “drone musuh” yang jatuh di wilayahnya dan menganalisis rencana dan catatan penerbangannya.

    “Analisis itu membuktikan bahwa drone milik para gangster militer ROK (Republik Korea atau Korsel-red)… menyusup ke ibu kota DPRK,” sebut KCNA dalam laporannya, merujuk pada nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Grafik yang dipublikasikan KCNA menunjukkan rute penerbangan drone tersebut dimulai dari Pulau Baengnyeong di Korsel dan mendarat di Pyongyang setelah melintasi laut barat Semenanjung Korea.

    Pulau Baengnyeong merupakan pulau perbatasan paling barat di Korsel dan lebih dekat ke Pyongyang dibandingkan Seoul.

    “Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional menekankan sekali lagi bahwa peringatan terakhir terhadap provokasi politik dan militer yang berbahaya dan sembrono, yang dilakukan oleh para gangster militer ROK yang melampaui batas kesabaran, telah disampaikan,” tegas KCNA dalam laporannya.

  • Korut Bantah Kirim Tentara ke Rusia untuk Berperang di Ukraina

    Korut Bantah Kirim Tentara ke Rusia untuk Berperang di Ukraina

    New York

    Korea Utara (Korut) membantah laporan yang menyebut pihaknya mengirimkan tentara ke Rusia untuk mendukung sekutunya itu dalam perang di Ukraina. Pyongyang menyebut klaim yang dilontarkan Korea Selatan (Korsel), negara tetangganya, sebagai “rumor yang tidak berdasar”.

    Badan intelijen Korsel, pada Jumat (18/10), menyebut Korut telah mengirimkan pasukan dalam “skala besar” untuk membantu Rusia. Seoul mengklaim sekitar 1.500 tentara dari pasukan khusus Korut sudah berada di Rusia untuk pelatihan dan penyesuaian diri, dan akan segera dikirimkan ke garis depan pertempuran di Ukraina.

    Perwakilan Korut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Selasa (22/10/2024), menegaskan negaranya tidak pernah mengirimkan tentara ke Rusia untuk membantu Moskow bertempur melawan Kyiv.

    “Mengenai apa yang disebut sebagai kerja sama militer dengan Rusia, delegasi saya tidak merasa perlu mengomentari rumor stereotip yang tidak berdasar tersebut,” tegas salah satu perwakilan Korut dalam PBB, yang tidak disebut namanya, saat berbicara dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    Perwakilan Korut itu menyebut klaim yang dilontarkan Korsel baru-baru ini “bertujuan untuk mencoreng citra DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea – nama resmi Korut) dan merusak hubungan yang sah, bersahabat, dan kooperatif antara dua negara yang berdaulat”.

    Pyongyang dan Moskow semakin menjalin hubungan erat sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada tahun 2022 lalu.

    Seoul dan sekutunya, AS, mengklaim pemimpin Korut Kim Jong Un telah mengirimkan pasokan senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Klaim ini juga telah dibantah oleh Pyongyang.

    Soal laporan pengiriman pasukan Korut, Rusia tidak mengonfirmasi juga tidak membantahnya. Dalam pernyataannya, Moskow membela kerja sama militer dengan Pyongyang.

    Sementara itu, Korsel baru saja memanggil Duta Besar Rusia di Seoul, Georgiy Zinoviev, pada Senin (21/10) untuk menyampaikan kritikan atas keputusan Korut mengirimkan tentaranya untuk mendukung perang Rusia di Ukraina. Otoritas Seoul menyerukan penarikan segera tentara-tentara Korut itu.

    Kepada Zinoviev, menurut Kementerian Luar Negeri Korsel, Wakil Menteri Luar Negeri Kim Hong Kyun menyatakan “kekhawatiran besar Seoul mengenai pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia baru-baru ini dan sangat mendesak penarikan segera pasukan Korea Utara dan penghentian kerja sama terkait”.

    Kim Hong Kyun mengingatkan Zinoviev bahwa pengiriman senjata dan pasukan oleh Korut ke Rusia untuk berperang di Ukraina “merupakan ancaman keamanan yang signifikan tidak hanya bagi Korea Selatan tapi juga bagi komunitas internasional”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Nusron Wahid jadi Menteri ATR dan Ossy Dermawan jadi wamen

    Nusron Wahid jadi Menteri ATR dan Ossy Dermawan jadi wamen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nusron Wahid untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Ossy Dermawan menjadi Wakil Menteri ATR/BPN.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam, beserta pengumuman para menteri lainnya yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

    “Rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri,” ujar Presiden Prabowo setelah mengumumkan komposisi kabinetnya.

    Nusron Wahid menjadi salah satu tokoh calon menteri yang dipanggil oleh Presiden Prabowo pada Senin (14/10) ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

    Nusron Wahid merupakan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) dan merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2019-2024, serta 2024-2029.

    Nusron Wahid adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah menjabat Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1998-2000.

    Nusron bergabung dengan Golkar dan menjabat Koordinator Bidang Agama pada 2004-2009, dan pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor pada 2011-2016, serta pernah menjabat Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada 2012-2019.

    Sementara itu, Ossy Dermawan merupakan mantan staf sekretaris pribadi presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan jabatan terakhirnya di Partai Demokrat adalah sebagai Wasekjen Partai Demokrat.

    Sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran Jakarta 9 November 1976 tersebut merupakan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

    Selama berkarir di militer, Ossy Dermawan pernah mendapatkan penugasan operasi tempur terkait Operasi Pemulihan Keamanan Satgas Kikav 31 di Ambon dan Operasi Perdamaian Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) Kontingen Garuda XXIII A/Unifil di Lebanon.

    Selain itu, penugasan operasi tempur dalam kegiatan internasional pernah bertugas di beberapa negara mulai dari Seoul, Tiongkok, Perancis, Australia, Singapura, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Timor Leste, Belgia, Swiss dan Malaysia.

    Sebelum bergabung di TNI, dirinya pernah menempuh pendidikan di Universitas Padjajaran di bidang studi akuntansi, dan setelah satu tahun berkuliah Ossy memutuskan untuk mengikuti Akademi Militer dan dinyatakan lolos.

    Kemudian, selang beberapa tahun dirinya mendapatkan beasiswa S1 di Norwich University Military School of Vermont, Amerika Serikat (AS) yang direkomendasikan oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. Ossy mendapatkan dua gelar yaitu bussines adminstration dan computer information system.

    Dengan pengalaman 17 tahun berdinas di dunia militer, tak lama kemudian dirinya beralih untuk pengabdian sipil (pensiun dini) hingga memutuskan untuk menjadi politisi Partai Demokrat.

    Selain itu, Ossy telah menjabat sebagai manajer klub voli LavAni, direktur eksekutif museum SBY-Ani, kepala Bakoestra Partai Demokrat dan saat ini telah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Dudy Purwagandhi jadi Menhub
    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sejuta Anak Muda Korut Siap Tempur Lawan Korsel

    Sejuta Anak Muda Korut Siap Tempur Lawan Korsel

    Jakarta

    Satu juta anak muda Korea Utara (Korut) bersiap tempur melawan Korea Selatan (Korsel). Anak muda itu telah mendaftar untuk bergabung dengan militer sepanjang pekan ini.

    Dilansir AFP, Rabu (16/10/2024), hal ini terjadi di tengah memanasnya Semenanjung Korea setelah Pyongyang menuduh militer Korsel mengirimkan sejumlah drone ke wilayahnya.

    “Jutaan anak muda ikut serta dalam perjuangan nasional untuk memusnahkan sampah Korea Selatan yang melakukan provokasi serius dengan melanggar kedaulatan DPRK melalui infiltrasi drone,” demikian dilaporkan Korean Central News Agency (KCNA), seperti dilansir AFP.

    DPRK merupakan kependekan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut.

    Dilaporkan oleh KCNA bahwa lebih dari 1,4 juta pemuda, yang mencakup para pejabat liga pemuda serta para pemuda dan pelajar di seluruh Korut, secara sukarela bergabung atau bergabung kembali dengan Tentara Rakyat Korea pada tanggal 14 Oktober dan 15 Oktober waktu setempat.

    Korut memiliki masa wajib militer yang panjang bagi semua laki-laki di negaranya, dan sebelumnya mengklaim soal adanya gelombang patriotik dalam wajib militer yang terjadi saat ketegangan meninggi dengan Korsel dan Amerika Serikat (AS).

    Sementara itu, pada Selasa (15/10), Korut meledakkan ruas jalanan dan jalur kereta simbolis di perbatasan yang menghubungkan kedua Korea setelah memperingatkan pengerahan drone-drone lebih lanjut akan dianggap sebagai deklarasi perang.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya>>

    Pyongyang juga memerintahkan tentara-tentaranya di perbatasan untuk bersiap menembak.

    Seoul awalnya membantah telah mengirimkan drone, namun Pyongyang mengklaim ada ‘bukti jelas’ yang menunjukkan keterlibatan negara tetangganya tersebut. Drone-drone yang mengudara dari wilayah Korsel itu dilaporkan menyebarkan selebaran propaganda antirezim di ibu kota Korut.

    Meskipun masih belum jelas soal siapa dalang utama di balik pengerahan drone ke Korut itu, para aktivis Korsel sudah sejak lama menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran antirezim Pyongyang hingga melintasi perbatasan.

    Taktik semacam itu memicu kemarahan Korut dan direspons dengan membombardir Korsel dengan balon-balon berisi sampah.

    Otoritas Korsel yang ada di area-area dekat perbatasan dengan Korut mengambil langkah untuk mencegah para aktivis meluncurkan balon melintasi perbatasan.

    Untuk melindungi warganya, menurut seorang pejabat pemerintah Provinsi Gyeonggi, otoritas setempat akan menetapkan Yeoncheon, Gimpo dan Paju sebagai ‘zona berbahaya khusus di mana siapa pun yang mencoba mengirimkan selebaran ke Korea Utara bisa dikenai penyelidikan kriminal’.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/fas)

  • Sejuta Anak Muda Korut Siap Tempur Lawan Korsel

    Siap Perang dengan Korsel, Sejuta Pemuda Korut Gabung Militer!

    Pyongyang

    Korea Utara (Korut) mengklaim lebih dari 1 juta pemuda di wilayahnya telah mendaftar untuk bergabung dengan militer sepanjang pekan ini. Ini terjadi di tengah memanasnya Semenanjung Korea setelah Pyongyang menuduh militer Korea Selatan (Korsel) mengirimkan sejumlah drone ke wilayahnya.

    “Jutaan anak muda ikut serta dalam perjuangan nasional untuk memusnahkan sampah Korea Selatan yang melakukan provokasi serius dengan melanggar kedaulatan DPRK melalui infiltrasi drone,” demikian dilaporkan Korean Central News Agency (KCNA), seperti dilansir AFP, Rabu (16/10/2024).

    DPRK merupakan kependekan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut.

    Dilaporkan oleh KCNA bahwa lebih dari 1,4 juta pemuda, yang mencakup para pejabat liga pemuda serta para pemuda dan pelajar di seluruh Korut, secara sukarela bergabung atau bergabung kembali dengan Tentara Rakyat Korea — nama resmi militer Korut — pada tanggal 14 Oktober dan 15 Oktober waktu setempat.

    Korut memiliki masa wajib militer yang panjang bagi semua laki-laki di negaranya, dan sebelumnya mengklaim soal adanya gelombang patriotik dalam wajib militer yang terjadi saat ketegangan meninggi dengan Korsel dan Amerika Serikat (AS).

    Sementara itu, pada Selasa (15/10), Korut meledakkan ruas jalanan dan jalur kereta simbolis di perbatasan yang menghubungkan kedua Korea setelah memperingatkan pengerahan drone-drone lebih lanjut akan dianggap sebagai deklarasi perang.

    Pyongyang juga memerintahkan tentara-tentaranya di perbatasan untuk bersiap menembak.

    Seoul awalnya membantah telah mengirimkan drone, namun Pyongyang mengklaim ada “bukti jelas” yang menunjukkan keterlibatan negara tetangganya tersebut. Drone-drone yang mengudara dari wilayah Korsel itu dilaporkan menyebarkan selebaran propaganda antirezim di ibu kota Korut.

    Meskipun masih belum jelas soal siapa dalang utama di balik pengerahan drone ke Korut itu, para aktivis Korsel sudah sejak lama menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran antirezim Pyongyang hingga melintasi perbatasan.

    Taktik semacam itu memicu kemarahan Korut dan direspons dengan membombardir Korsel dengan balon-balon berisi sampah.

    Otoritas Korsel yang ada di area-area dekat perbatasan dengan Korut mengambil langkah untuk mencegah para aktivis meluncurkan balon melintasi perbatasan.

    Untuk melindungi warganya, menurut seorang pejabat pemerintah Provinsi Gyeonggi, otoritas setempat akan menetapkan Yeoncheon, Gimpo dan Paju sebagai “zona berbahaya khusus di mana siapa pun yang mencoba mengirimkan selebaran ke Korea Utara bisa dikenai penyelidikan kriminal”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Resep Sukses Korsel Mendaur Ulang 97% Limbah Makanan

    Resep Sukses Korsel Mendaur Ulang 97% Limbah Makanan

    Jakarta

    “Ini sudah jadi kebiasaan saya,” kata Yuna Ku, seorang jurnalis BBC Korea yang tinggal di Seoul.

    Dia membayar untuk mendaur ulang sisa makanannya. Sisa-sisa makanan itu dimasukkan ke dalam mesin dengan sensor yang ada di berbagai titik apartemen tempat tinggalnya.

    Awalnya proses ini memang terlihat rumit, namun cara Korea Selatan mendaur ulang limbah makanan telah dijadikan contoh oleh negara-negara lain.

    “Menurut data terbaru dari Sistem Pengelolaan Sampah Nasional, ada sekitar 4,56 juta ton sampah makanan (dari rumah, usaha kecil dan restoran) yang diproses setiap tahunnya sejak 2022,” kata Jae-Cheol Jang, profesor Institut Pertanian di Universitas Nasional Gyeongsang yang punya penelitian terbaru soal sistem daur ulang limbah makanan di Korea.

    Pada 1996, Korea Selatan hanya bisa mendaur ulang kurang dari 3% limbah makanannya. (Getty Images)

    “Dari jumlah itu, sebanyak 4,44 juta ton didaur ulang untuk kebutuhan lain. Itu berarti sekitar 97,5% sampah makanan didaur ulang.

    Dibandingkan dengan Amerika Serikat, misalnya, Badan Perlindungan Lingkungan AS memperkirakan bahwa 60% dari 66 juta ton sampah makanan yang dihasilkan oleh rumah tangga, supermarket, dan restoran pada 2019 berujung di tempat pembuangan akhir.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa limbah makanan dari rumah tangga, perusahaan ritel, dan restoran secara global mencapai 931 juta ton pada tahun 2019.

    Masalah ini selalu disorot setiap tanggal 29 September pada Hari Kesadaran Internasional tentang makanan yang hilang dan sampah makanan (dalam rantai produksi serta di rumah dan restoran).

    Bagaimana Korea Selatan berhasil mendaur ulang limbah makanannya dengan sangat efisien? Apa yang bisa dipelajari oleh negara lain?

    Berawal dari protes warga

    Sistem yang berjalan di Korea adalah hasil dari usaha selama puluhan tahun.

    Pada 1996, Korea Selatan hanya mendaur ulang 2,6% sampah makanannya. Ini berubah sejak transformasi ekonomi pada era 1980-an.

    “Tahun 1980-an adalah periode penting bagi perkembangan ekonomi Korea Selatan,” kata Jang.

    “Dengan industrialisasi dan urbanisasi, masalah sosial juga muncul. Salah satunya adalah pengelolaan sampah,” sambungnya.

    Korea Selatan berpenduduk 50 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 530 orang per kilometer persegi.

    Perubahan ekonomi di Korea Selatan menyebabkan jumlah tempat pembuangan sampah meningkat. Beberapa di antaranya dekat dengan kawasan padat penduduk sehingga membuat warga protes.

    Industrialisasi dan urbanisasi pada tahun 1980-an mengubah wajah Korea Selatan (Getty Images)

    Sampah makanan yang bercampur dengan jenis sampah lainnya akan menimbulkan bau tidak sedap, menghasilkan limbah cair, hingga berkontribusi pada perubahan iklim.

    Sampah makanan yang terurai akan menjadi sumber metana. Ini adalah gas rumah kaca yang bahkan lebih kuat daripada karbon dioksida.

    Warga kemudian mendesak ada solusi soal masalah tempat pembuangan sampah.

    “Ada solidaritas yang kuat untuk mengatasi masalah sosial bersama-sama, dan kebijakan pengelolaan sampah pemerintah dengan upaya secara nasional akhirnya menghasilkan sistem saat ini,” tutur Jang.

    Baca juga:

    Pada 1995, sistem pembayaran untuk jumlah sampah yang dihasilkan telah disetujui tanpa memisahkan limbah makanan dari sampah umum.

    Pembuangan sampah makanan di tempat pembuangan akhir (TPA) dilarang secara hukum pada 2005.

    Kemudian pada 2013, sistem pembayaran berdasarkan berat sampah makanan (Weight Food Waste Fee atau WBWF) mulai diterapkan dan berlaku sampai saat ini.

    Sistem ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Prinsip dasarnya: “Anda harus membayar setiap kali Anda membuang sisa makanan.”

    Bagaimana cara membuang limbah makanan?

    Sistem pembayaran sampah makanan berbeda-beda di setiap wilayah atau distrik. Bahkan di antar-blok apartemen pun bisa berbeda.

    Tapi umumnya ada tiga pilihan.

    1. Membeli kantong sampah resmi

    Kalau seorang warga terbiasa membuang sampah makanannya menggunakan kantong, maka dia wajib membuangnya menggunakan kantong sampah resmi.

    “Dalam kasus orang tua saya yang tinggal di rumah tapak, mereka membeli kantong-kantong itu ketika [sampah] sudah penuh. Mereka menaruhnya di taman karena bau, lalu kantong-kantong itu dikumpulkan seminggu sekali oleh dinas kota,” kata Yuna kepada BBC Mundo.

    Ada berbagai ukuran kantong sampah. Kantong berukuran tiga liter harganya 300 won (sekitar Rp3.500), sedangkan kantong berukuran 20 liter seharga US$1,5 (sekitar Rp23.500).

    2. Membeli stiker

    Bisnis makanan biasanya menggunakan stiker yang ditempatkan di setiap wadah sampah sesuai dengan beratnya. (BBC)

    Untuk bisnis makanan biasanya menggunakan stiker yang harus dibeli lebih dulu.

    Stiker ini kemudian ditempatkan di setiap wadah sampah sesuai dengan beratnya.

    Di Korea Selatan, ada banchan (kondimen yang mendampingi hidangan utama) dalam tradisi kuliner sehingga sisa-sisa makanan dari rumah dan restoran bisa sangat banyak.

    3. Menggunakan mesin dengan sensor

    Sampai Juni lalu, Yuna masih membeli kantong penampung limbah makanan. Tapi baru-baru ini blok apartemennya beralih ke sistem otomatis.

    Yuna tinggal memasukkan limbah makanan ke dalam mesin yang dilengkapi dengan sensor RFID atau sistem identifikasi yang menggunakan gelombang radio sehingga data limbah makanan tersebut bisa dikirim ke pusat data.

    “Setiap hari saya menaruh sampah di wadah baja kecil. Sesekali saya membawanya ke mesin yang tertutup. Mesin itu akan terbuka setelah saya memasukkan alamat saya, atau saya memindai kartu yang mereka berikan waktu saya pindah ke sini dan mengidentifikasi setiap apartemen,” jelas Yuna.

    Mesin tersebut secara otomatis menimbang limbah makanan setiap warga. Biayanya juga bisa dipotong dari kartu kredit penggunanya.

    Metode lain adalah sistem tagihan bulanan. Caranya, mesin menghitung setiap kali warga membuang limbah makanan, kemudian akumulasi biayanya ditagihkan ke warga yang bersangkutan setiap akhir bulan..

    “Jumlah yang dibayar per bulan itu tergantung berapa banyak sampah yang dibuang,” ujarnya.

    Baca juga:

    Yuna, yang tinggal sendiri, membayar kurang dari US$5 (Rp78.300) per bulan untuk membuang sampah makanannya.

    “Saya merasa mesin RFID ini lebih intuitif daripada menggunakan kantong sampah,” kata Yuna.

    “Menurut saya pribadi, sistem ini membuat orang lebih bijak dengan sampah mereka karena kita bisa melihat betapa berat limbah makanan yang kami buang,” sambungnya.

    Selain mesin-mesin yang tersedia di gedung-gedung apartemen, ada juga truk-truk yang siaga di sejumlah distrik.

    Truk-truk ini dilengkapi dengan RFID yang dapat menimbang sampah di kontainer-kontainer besar dan menghitung biayanya.

    Korea Environment CorporationSosialisasi sering dilakukan untuk mengingatkan warga soal cara mendaur ulang sampah makanan mereka

    Denda bagi yang melanggar

    Menurut Yuna, mayoritas warga mematuhi sistem daur ulang ini termasuk ketentuan soal sampah aluminium, plastik, dan material lainnya.

    Kalau seseorang membuang sampah makanan mereka dengan cara yang tidak benar, mereka harus membayar denda.

    Tindakan itu bisa ketahuan, terutama pada bisnis restoran atau katering. Membuang sampah yang tidak sesuai aturan juga bisa ketahuan melalui kamera keamanan.

    “Di gedung saya, misalnya, ada peringatan dengan pesan: ‘Seseorang baru saja membuang sampah makanan dengan cara yang melanggar. Kami memiliki kamera keamanan dan kami mengawasi Anda. Jadi, kalau Anda melakukannya, Anda harus membayar denda’.”

    Denda untuk rumah tangga bisa mencapai US$70 (Rp1,095 juta) tergantung seberapa sering melanggar. Untuk bisnis, dendanya bisa melebihi 10 juta Won (Rp116,2 juta).

    Getty ImagesSisa makanan di Korea Selatan bisa sangat banyak karena tradisi banchan

    Apa jadinya limbah makanan itu?

    Sisa-sisa makanan tersebut didaur ulang menjadi berbagai macam keperluan.

    Menurut data tahun 2022, Profesor Jang mengatakan sebanyak 49% dimanfaatkan untuk pakan ternak, 25% untuk pupuk, dan 14% untuk produksi biogas.

    Namun, sistem daur ulang di Korea Selatan masih punya tantangan.

    Salah satunya adalah potensi risiko terhadap kesehatan hewan. Pakan yang mengandung limbah makanan yang belum diolah dapat menularkan penyakit.

    “Saat ini, di sebagian besar negara industri, penggunaan sisa makanan untuk pakan ternak dilarang atau dibatasi,” ujar Rosa Rolle, pakar sampah makanan di Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), kepada BBC Mundo.

    Baca juga:

    Pada tahun 2019, beberapa negara Asia termasuk Korea Selatan mengalami wabah flu babi Afrika yang parah, infeksi virus mematikan yang menyebabkan demam berdarah pada babi.

    Wabah ini membuat pemerintah Korea Selatan melarang sementara pakan ternak dari limbah makanan di peternakan-peternakan babi.

    Getty ImagesWabah flu babi pada tahun 2019 menyebabkan pakan ternak yang terbuat dari limbah makanan dilarang sementara

    Tetapi Rolle menegaskan bahwa “ada penelitian yang menunjukkan kalau pengolahanya benar, pakan yang terbuat dari sampah makanan aman dikonsumsi hewan ternak. Industri daging babi di Korea Selatan tidak terdampak buruk oleh penggunaan pakan ini.”

    Sementara itu, Profesor Jang menambahkan bahwa Korea Selatan punya sistem yang secara ketat memproses limbah makanan menjadi pakan ternak melalui metode pemanasan dan fermentasi.

    Tantangan lainnya dalam daur ulang sampah makanan di Korea Selatan adalah tingginya kandungan garam pada makanan khas yang dapat berdampak buruk untuk hewan ternak.

    Perlu juga pengembangan teknologi agar produksi biogas bisa lebih efisien.

    Pelajaran dari Korea Selatan

    Salah satu rahasia kesuksesan Korea Selatan adalah sistemnya yang punya banyak pilar, seperti pembayaran berdasarkan berat sampah, denda, iklan layanan masyarakat mengenai cara memisahkan sampah, serta dampak lingkungannya kalau tidak dijalankan.

    “Pendekatannya komprehensif karena menggabungkan insentif keuangan dengan edukasi publik dan peraturan yang ketat,” kata Profesor Jang.

    “Sistem ini sudah terbukti efektif dalam mengurangi sampah makanan. Ini bisa menjadi model yang berharga bagi negara-negara lain yang ingin meningkatkan sistem pengelolaan sampah mereka.”

    Faktor penting lainnya adalah penerimaan masyarakat.

    “Secara umum, orang Korea cenderung taat aturan dan memiliki standar moral yang kuat,” kata Yuna.

    “Tentu saja tidak semuanya, tapi secara umum begitu. Selain itu, dibandingkan dengan gaji rata-rata di Korea Selatan, biaya bulanan untuk mendaur ulang sisa makanan ini tidak terlalu tinggi.”

    Getty Images”Secara umum, orang Korea cenderung taat aturan,” kata Yuna.

    Pendapatan bersih bulanan rata-rata di Korea Selatan adalah lebih dari US$2.000 (Rp31,3 juta).

    Tapi apakah sistem ini bisa berhasil di negara-negara yang pendapatan warganya jauh lebih rendah?

    Rosa Rolle mengatakan kebijakan di Korea Selatan memang sangat efektif meningkatkan kesadaran konsumen soal kebiasaan membuang sampah, mengubah perilaku, dan mempromosikan sistem daur ulang.

    Namun di negara-negara yang rawan pangan, justru yang perlu ditekankan adalah memaksimalkan pemanfaatan makanan dengan cara mengurangi makanan yang terbuang dan menyumbangkannya.

    Sistem di level negara harus berdasar pada data yang kuat dan pemahaman soal di mana, mengapa, dan berapa banyak pemborosan pangan terjadi. Solusi yang diberikan harus berbasis bukti dan sesuai konteks.”

    Menurutnya, tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua.

    Baca juga:

    (ita/ita)

  • Kim Jong Un Ancam Gunakan Senjata Nuklir Jika Negaranya Diserang!

    Kim Jong Un Ancam Gunakan Senjata Nuklir Jika Negaranya Diserang!

    Jakarta

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengingatkan bahwa pasukannya akan menggunakan senjata nuklir “tanpa ragu-ragu” jika wilayah Pyongyang diserang oleh Korea Selatan dan sekutunya, Amerika Serikat.

    “Jika musuh… mencoba menggunakan angkatan bersenjata yang melanggar kedaulatan DPRK… DPRK akan menggunakan tanpa ragu-ragu semua kekuatan ofensif yang dimilikinya, termasuk senjata nuklir,” lapor kantor berita milik pemerintah Korut, KCNA mengutip pernyataan Kim, dilansir AFP, Jumat (4/10/2024). DPRK adalah akronim untuk nama resmi Korea Utara.

    KCNA melaporkan bahwa hal itu disampaikan Kim saat melakukan inspeksi ke pangkalan pelatihan militer pasukan khusus di sebelah barat Pyongyang, ibu kota Korut.

    Pernyataan itu muncul setelah Korea Selatan menggelar parade militer awal minggu ini, dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengancam “berakhirnya rezim Korea Utara” jika Pyongyang menggunakan senjata nuklir.

    “Jika Korea Utara mencoba menggunakan senjata nuklir, mereka akan menghadapi respons yang tegas dan luar biasa dari militer kami dan aliansi AS dan Republik Korea,” kata Yoon.

    “Hari itu akan menjadi akhir rezim Korea Utara,” imbuhnya, saat berpidato di hadapan ribuan anggota militer yang berkumpul di Pangkalan Udara Seoul untuk menghadiri acara tersebut.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Kim Jong Un menyebut pemimpin Korea Selatan itu sebagai “boneka” dan “orang yang tidak normal”, KCNA melaporkan.

    Lihat Video ‘Momen Kim Jong Un Pamer Fasilitas Pembuatan Bom Nuklir’:

    Pernyataan Kim juga merujuk pada aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat, yang merupakan mitra militer utamanya.

    Diketahui bahwa puluhan ribu tentara AS ditempatkan di Korea Selatan.

    Korea Selatan tidak memiliki senjata nuklir sendiri dan dilindungi oleh senjata nuklir AS.

    Sebelumnya, Pyongyang telah menetapkan Korea Selatan sebagai “musuh utama” dan menyatakan dirinya sebagai kekuatan senjata nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Korea Utara telah lama mengabaikan sanksi-sanksi PBB, sebagian berkat dukungan dari sekutunya, Rusia dan China.

    Lihat juga Video ‘Momen Kim Jong Un Pamer Fasilitas Pembuatan Bom Nuklir’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)