Xcloud.id

kab/kota: Seoul

  • Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditetapkan Jadi Tersangka Imbas Umumkan Darurat Militer – Halaman all

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditetapkan Jadi Tersangka Imbas Umumkan Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa Korea Selatan (Korsel) menetapkan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, menjadi tersangka buntut mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) lalu.

    Dikutip dari The Korea Times, Yoon diduga telah melakukan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya.

    Kepala Tim Penyelidikan Khusus Kejaksaan, Park Se Hyun, mengungkapkan penyelidikan secara lebih luas telah dilakukan buntut banyaknya aduan yang ditujukan kepada Yoon.

    “Prosedur standar adalah mendaftarkan seorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau laporan yang diajukan,” katanya dalam konferensi pers, Minggu (8/12/2024) waktu setempat.

    Park menyebut bakal membuka penyelidikan secara mendalam terhadap Yoon atas dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang nomor satu Negeri Gingseng tersebut.

    “Tindakan (Yoon) ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum,” tuturnya.

    Park menegaskan laporan dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan terhadap Yoon tidak dilindungi konstitusional Korsel.

    Alhasil, penyelidikan dapat terus dilakukan serta hasil pemungutan suara pemakzulan terhadap Yoon juga dapat diteruskan pada Sabtu (14/12/2024) mendatang oleh Majelis Nasional.

    Eks Menhan Korsel Ditahan

    Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel, Kim Yong-hyun, telah ditahan atas dugaan yang sama dengan Yoon yaitu pengkhinatan terhadap negara pada Minggu pagi.

    Dikutip dari Reuters, Kim ditahan setelah sempat diperiksa di Kantor Kejaksaan Seoul pada Minggu dini hari sekira pukul 01.30 waktu setempat.

    Setelah pemeriksaan tersebut, jaksa langsung memerintahkan penahanan terhadap Kim serta menyita ponselnya.

    Selain itu, jaksa juga memerintahkan penggeledahan terhadap kediaman dan bekas kantor Kim.

    Jaksa memutuskan dugaan pengkhianatan oleh Kim merupakan kejahatan serius dan penahanan darurat diperlukan lantaran adanya kekhawatiran akan kemungkinan penghancuran barang bukti.

    Kini, Kim ditahan di Pusat Penahanan di Seoul bagian timur.

    Di sisi lain, jaksa harus memiliki surat perintah penangkapan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam waktu 48 jam setelah penahanan terhadap Kim.

    Kejaksaan, saat ini, sudah memperoleh surat perintah pengadilan untuk mengamankan riwayat panggilan Kim.

    Kim diduga menjadi otak yang mengusulkan adanya darurat militer kepada Yoon.

    Jaksa kini tengah menyelidiki keterlibatan Kim dalam pengumuman dan pencabutan darurat militer oleh Yoon hingga adanya pengerahan militer ke Gedung Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Nasional.

    Eks Menhan Korsel Disebut Perintahkan Singkirkan Majelis Nasional

    Dikutip dari CNN, salah satu mantan Komando Perang Khusus Angkatan Darat, Kwak Jong-geun, mengungkapkan dirinya menerima perintah dari Kim untuk ‘menyingkirkan anggota Majelis Nasional’.

    Kendati demikian, dia menolak perintah tersebut karena dianggap ilegal.

    Namun, penolakan Kwak tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Komandan Brigade Pasukan Khusus Lintas Udara pertama, Lee Sang-hyun.

    Lee menyebut dia justru menerima perintah dari Kwak agar menghentikan pemungutan suara yang dilakukan anggota Majelis Nasional’.

    Dengan deretan kesaksian ini, jaksa berencana untuk terlebih dahulu mengulik kesaksian Kim terlebih dahulu dan baru memeriksa pihak lainnya untuk mengumpulkan bukti yang ada.

    Kejaksaan pun bakal dibantu oleh pihak kepolisian yang telah membentuk tim investigasi beranggotakan 150 orang.

    Namun, kepolisian menegaskan pihaknya bakal bekerja secara terpisah dan tidak akan mengintervensi Kejaksaan.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Presiden Korsel Ditetapkan Tersangka Gegara Drama Darurat Militer

    Presiden Korsel Ditetapkan Tersangka Gegara Drama Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa negara atas dugaan pengkhianatan terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Jaksa Korsel menetapkan Yoon sebagai tersangka dalam penyelidikan yang meluas terkait penetapan darurat militer sepihak yang diterapkan sang presiden tiba-tiba pada 3 Desember lalu.

    Dalam konferensi pers Minggu (8/12), Kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun menyatakan bahwa penyelidikan telah dimulai sesuai prosedur setelah banyak pengaduan diajukan terhadap Yoon.

    “Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan,” kata Park seperti dikutip The Korea Times.

    Dari pengaduan ini, Park menuturkan timnya akan membuka penyelidikan terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    “Pada dasarnya, kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum,” ujar Park.

    Tuduhan pengkhianatan terhadap Yoon tidak dilindungi oleh kekebalan konstitusional yang dimiliki presiden, sehingga penyelidikan dapat dilanjutkan terlepas dari hasil pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu.

    Jaksa juga telah lebih dulu menahan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan pada Minggu pagi.

    Ia ditangkap sekitar enam jam setelah secara sukarela hadir untuk pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pukul 01.30 dini hari. Setelah pemeriksaan awal, jaksa menempatkannya dalam tahanan, menyita ponselnya, serta menggeledah kediaman resmi dan kantor lamanya.

    Kim dituduh sebagai otak di balik seluruh drama darurat militer sepihak yang diterapkan presiden ini. 

    Jaksa menilai tuduhan pengkhianatan yang dilakukan Kim sebagai kejahatan serius, sehingga penahanan darurat diperlukan karena ada kekhawatiran akan kemungkinan penghilangan barang bukti.

    Kim dipindahkan ke pusat tahanan di timur Seoul. Jaksa diharuskan memperoleh surat perintah penangkapan resmi dari pengadilan dalam waktu 48 jam setelah penahanan tersebut.

    Kejaksaan juga memperoleh surat perintah pengadilan untuk mengamankan catatan telepon Kim, dengan spesifikasi tuduhan pengkhianatan serta pemberontakan berdasarkan hukum pidana militer.

    Kim, yang merupakan orang dekat Yoon dan teman sekolahnya di SMA Chungam, diduga mengusulkan deklarasi hukum militer dan memainkan peran penting dalam merancang rencana tersebut bersama presiden.

    Jaksa sedang menyelidiki keterlibatannya dalam deklarasi hukum militer oleh presiden, pencabutannya, serta pengerahan pasukan bersenjata ke Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Nasional.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Geledah Rumah hingga Kantor, Kepala DCC dan Mantan Mendag Korea Selatan Diperiksa Polisi

    Geledah Rumah hingga Kantor, Kepala DCC dan Mantan Mendag Korea Selatan Diperiksa Polisi

    ERA.id – Kepolisian Korea Selatan akan memanggil kepala kontra intelijen pertahanan (DCC) dan mantan Menteri Dalam Negeri terkait penyelidikan deklarasi darurat militer.

    “Polisi memberi tahu Kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan (DCC), Letjen Jenderal Yeo In-hyung, dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min tentang rencana tersebut,” kata pejabat kepolisian, dikutip Yonhap News, Senin (9/12/2024).

    Meski demikian, belum ada tanggal pasti terkait pemanggilan mereka.

    Diketahui Yeo diskors dari tugasnya pekan lalu, sedangkan mantan Menteri Dalam Negeri Lee mengajukan surat pengunduran diri pada Minggu (8/12). Keputusan itu terkait dengan deklarasi darurat militer yang hanya bertahan selama enam jam.

    Sebelum melakukan pemanggilan, jaksa penuntut melakukan penggerebekan di markas besar DCC di Gawcheon, selatan Seoul. Penggerebekan itu dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terpisah atas dugaan makar sehubungan dengan kegagalan darurat militer.

    Jaksa militer disebut turut berpartisipasi dalam penggerebekan tersebut. Begitu juga dengan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan dari pengadilan militer.

    Selain itu, kantor dan tempat tinggal Yeo dan pejabat komando lainnya, serta kantor cabang DCC di Seoul dan wilayah lain di seluruh negeri juga turut digerebek.

    Tindakan ini dilakukan setelah Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) lalu. Namun mencabutnya beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional memutuskan untuk menyerukan diakhirinya darurat militer.

    DCC sendiri dikenal sebagai lembaga kunci dalam deklarasi darurat militer, dan dilaporkan mengirimkan pasukan dan personel ke Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Nasional.

    Pihak oposisi juga menimbulkan kecurigaan bahwa DCC telah menyusun keputusan darurat militer bulan lalu di bawah instruksi Yeo dan mengatur dugaan infiltrasi drone ke Pyongyang atas arahan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun.

    Namun Yeo membantah klaim tersebut. Ia mengatakan DCC tidak mengetahui adanya rencana deklarasi darurat militer sebelumnya dan akan bertanggung jawab penuh atas semua tindakan.

    “Saya akan bertanggung jawab penuh atas semua tindakan yang saya ambil sebagai komandan,” kata Yeo dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Yeo berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

  • Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara

    TRIBUNNEWS.COM – Perwira tinggi Amerika Serikat (AS) di Pasifik mengatakan Rusia telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk mengirim pesawat tempur MiG-29 dan Su-27 ke Pyongyang, aviationweek melaporkan, Senin (9/12/2024).

    Transfer jet Rusia itu sebagai imbalan bagi Korea Utara karena telah mengerahkan tentara guna membantu invasi Moskow ke Ukraina, kata laporan tersebut. 

    Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan pada 7 Desember kalau Korea Utara memberikan tentara tersebut kepada Rusia tanpa diminta—penempatan itu ditawarkan dan diterima.

    “Para tentara Korea Utara tersebut tidak terlibat dalam pertempuran aktif, tetapi telah dikerahkan ke zona pertempuran,” kata Paparo. 

    Selain pesawat, Korea Utara kemungkinan menginginkan kemampuan lain sebagai balasannya.

    Ini dapat mencakup teknologi rudal balistik, terutama kendaraan reentry, serta teknologi kapal selam baru dan pertahanan udara.

    Meskipun MiG-29 dan Su-27 yang menua bukanlah pesawat tempur generasi kelima yang baru, mereka masih “tangguh,” kata Paparo di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California. 

    Jet Sukhoi Su-27 Rusia. Moskow dikabarkan setuju mengirimkan Su-27 dan Mig-29 ke Korea Utara untuk bantuan pasukan dalam perang melawan Ukraina.

    Kirim Satu Juta Barel Minyak

    Selain jet, Rusia diyakini telah memasok lebih dari satu juta barel minyak ke Korea Utara sejak Maret tahun ini, menurut analisis citra satelit oleh Open Source Centre, sebuah kelompok penelitian nirlaba yang berbasis di Inggris. 

    Minyak tersebut merupakan pembayaran untuk senjata dan pasukan yang dikirim Pyongyang ke Moskow untuk membiayai perangnya di Ukraina, menurut para ahli terkemuka dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada BBC.

    Pengangkutan ini melanggar sanksi PBB, yang melarang negara menjual minyak ke Korea Utara, kecuali dalam jumlah kecil, dalam upaya untuk mencekik ekonominya guna mencegahnya mengembangkan senjata nuklir lebih lanjut.

    Citra satelit, yang dirilis secara eksklusif untuk BBC, menunjukkan lebih dari selusin kapal tanker minyak Korea Utara yang berbeda tiba di terminal minyak di Timur Jauh Rusia sebanyak 43 kali dalam delapan bulan terakhir .

    Citra lebih lanjut, yang diambil dari kapal-kapal di laut, tampak menunjukkan kapal-kapal tanker itu tiba dalam keadaan kosong dan berangkat dalam keadaan hampir penuh.

    Citra satelit yang menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara ke Rusia sejak Maret 2024, didokumentasikan oleh Open Source Centre (bbc)

    Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak diizinkan membeli minyak di pasar terbuka.

    Jumlah barel minyak olahan yang dapat diterimanya dibatasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga 500.000 per tahun, jauh di bawah jumlah yang dibutuhkannya.

    Pengiriman minyak pertama yang didokumentasikan oleh Open Source Center dalam laporan baru adalah pada 7 Maret 2024, tujuh bulan setelah pertama kali terungkap bahwa Pyongyang mengirim senjata ke Moskow.

    Pengiriman minyak tersebut terus berlanjut karena ribuan tentara Korea Utara dikatakan telah dikirim ke Rusia untuk bertempur, dengan yang terakhir tercatat pada tanggal 5 November.

    “Sementara Kim Jong Un memberi Vladimir Putin jalur hidup untuk melanjutkan perangnya, Rusia secara diam-diam memberi Korea Utara jalur hidupnya sendiri, kata Joe Byrne dari Open Source Center.

    “Aliran minyak yang stabil ini memberikan Korea Utara tingkat stabilitas yang belum pernah dimilikinya sejak sanksi ini diberlakukan.”

    Empat mantan anggota komite PBB yang bertanggung jawab untuk memantau sanksi terhadap Korea Utara mengatakan kepada BBC kalau transfer minyak tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan yang semakin erat antara Moskow dan Pyongyang.

    “Transfer ini mendorong mesin perang Putin – minyak untuk rudal, minyak untuk artileri, dan sekarang minyak untuk personel tentara,” kata Hugh Griffiths, yang memimpin komisi tersebut dari tahun 2014 hingga 2019.

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan kepada BBC, “Untuk terus bertempur di Ukraina, Rusia semakin bergantung pada Korea Utara untuk mendapatkan pasukan dan senjata sebagai ganti minyak.”

    Ia menambahkan bahwa hal ini “memiliki dampak keamanan langsung di Semenanjung Korea, Eropa, dan Indo-Pasifik .”

    Pasokan Minyak Mudah dan Murah

    Sementara sebagian besar penduduk Korea Utara bergantung pada batu bara untuk kehidupan sehari-hari, minyak sangat penting untuk operasi militer negara tersebut .

    Solar dan bensin digunakan untuk mengangkut peluncur rudal dan pasukan di seluruh negeri, menjalankan pabrik amunisi, dan mengisi bahan bakar mobil-mobil kaum elite Pyongyang.

    Jumlah 500.000 barel yang boleh diterima Korea Utara jauh dari jumlah sembilan juta barel yang dikonsumsinya – artinya sejak pembatasan tersebut diperkenalkan pada tahun 2017, negara tersebut terpaksa membeli minyak secara ilegal dari jaringan kriminal untuk menutupi defisit ini.

    Hal ini melibatkan pemindahan minyak antarkapal di laut – bisnis yang berbahaya, mahal, dan memakan waktu, menurut Dr Go Myong-hyun, peneliti senior di Institut Strategis Keamanan Nasional Korea Selatan, yang terkait dengan badan mata-mata negara tersebut.

    “Kini Kim Jong Un menerima minyak secara langsung, kualitasnya mungkin lebih baik dan kemungkinan besar ia mendapatkannya secara cuma-cuma, seperti pasokan amunisi. Apa yang lebih baik dari itu?’

    “Satu juta barel bukanlah apa-apa bagi produsen minyak besar seperti Rusia, tetapi itu jumlah yang signifikan bagi Korea Utara,” imbuh Dr Go.

    Perbedaan posisi kapal tanker Korea Utara saat datang dan pergi dari pelabuhan Vostochny di Rusia. (bbc)

    Cara Kapal Korea Utara Tiba Diam-diam

    Dalam semua 43 pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center menggunakan citra satelit, kapal tanker berbendera Korea Utara tiba di pelabuhan Rusia Vostochny dengan pelacak yang dimatikan, sehingga pergerakan mereka tidak terlihat.

    Citra satelit menunjukkan bahwa mereka kemudian kembali ke salah satu dari empat pelabuhan di pantai timur dan barat Korea Utara.

    “Kapal-kapal muncul tanpa suara, hampir setiap minggu,” kata Joe Byrne, peneliti dari Open Source Center.

    “Sejak Maret, arusnya cukup stabil.” Tim yang telah melacak kapal-kapal tanker ini sejak sanksi minyak pertama kali diberlakukan, menggunakan pengetahuannya tentang kapasitas setiap kapal untuk menghitung berapa banyak barel minyak yang dapat diangkutnya.

    Mereka kemudian mempelajari gambar kapal yang memasuki dan meninggalkan Vostochny dan, dalam banyak kasus, dapat melihat seberapa rendah posisi kapal di dalam air dan seberapa penuh kapal tersebut.

    Kapal tanker, menurut perkiraan mereka, terisi hingga 90 persen dari kapasitasnya.

    “Dari beberapa gambar, kita dapat melihat bahwa jika kapal lebih penuh, mereka akan tenggelam,” katanya.

    Berdasarkan hal ini, mereka memperkirakan bahwa, sejak Maret, Rusia telah memberikan lebih dari satu juta barel minyak kepada Korea Utara – lebih dari dua kali lipat batas tahunan, dan sekitar sepuluh kali lipat jumlah yang diberikan Moskow secara resmi kepada Pyongyang pada tahun 2023.

    Hal ini mengikuti perkiraan pemerintah AS pada bulan Mei bahwa Moskow telah memasok lebih dari 500.000 barel minyak.

    Pilot-pilot tempur Korea Utara dilaporkan sudah berada di wilayah Rusia sejak September 2024. (Kredit foto: MWM)

    Barter Minyak dengan Pasukan dan Senjata

    Pengiriman minyak ini tidak hanya melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara, yang telah disetujui Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB – tetapi juga, lebih dari separuh pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center dilakukan oleh kapal-kapal yang telah disetujui secara individual oleh PBB.

    Ini berarti kapal-kapal tersebut seharusnya disita saat memasuki perairan Rusia.

    AS dan Korea Selatan memperkirakan bahwa Pyongyang telah mengirim 16.000 kontainer berisi peluru dan roket ke Moskow, sementara sisa-sisa rudal balistik Korea Utara telah ditemukan dari medan perang di Ukraina.

    Baru-baru ini, Putin dan Kim menandatangani pakta pertahanan, yang mengakibatkan ribuan pasukan Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk di Rusia, tempat laporan intelijen menunjukkan mereka kini tengah bertempur.

    Pemerintah Korea Selatan mengatakan kepada BBC kalau mereka akan “menanggapi dengan tegas pelanggaran Rusia dan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.”

    Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa Moskow akan menyediakan teknologi bagi Pyongyang untuk meningkatkan satelit mata-mata dan rudal balistiknya.

    Bulan lalu, Menteri Pertahanan Seoul Kim Jong-hyun mengatakan ada “kemungkinan besar” Korea Utara akan mencari bantuan tersebut.

     “Jika Anda mengirim orang-orang Anda untuk mati dalam perang di luar negeri, satu juta barel minyak bukanlah hadiah yang cukup, kata Dr. Goh.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia di Universitas Kumkin di Seoul, setuju.

    “Saya dulu berpikir bahwa Rusia tidak berkepentingan untuk berbagi teknologi militer, tetapi mungkin pandangannya telah berubah. Rusia membutuhkan pasukan ini dan ini memberi Korea Utara lebih banyak kekuatan,” katanya.

     

    (oln/bbc/lng/*)

     
     
     
     
     

  • Ditetapkan Jadi Tersangka Pemberontakan, Presiden Korea Selatan Masih Pegang Kendali Militer

    Ditetapkan Jadi Tersangka Pemberontakan, Presiden Korea Selatan Masih Pegang Kendali Militer

    ERA.id – Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan kendali militer berada di tangan Presiden Yoon Suk-yeol. Kendali ini tetap dipegang Yoon meski dia sudah jadi tersangka.

    “Secara hukum, (kendali atas pasukan militer) saat ini berada di tangan panglima tertinggi,” kata juru bicara kementerian pertahanan Jeon Ha-kyou, dikutip Yonhap News, Senin (9/12/2024).

    Pada Minggu (8/12), jaksa penuntut mendakwa Yoon sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan setelah mengumumkan darurat militer. Namun penetapan tersangka itu tidak memutus jabatan pangilam tertinggi yang dipegang oleh presiden.

    Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa Han Dong-hoon mengatakan bahwa Yoon akan menjauh dari urusan negara, seperti diplomasi hingga meninggalkan jabatannya. Ia juga meyakini Yoon tidak akan memiliki kendali atas kekuatan militer.

    “Saya pikir itu akan sama. Itu akan mencakup urusan diplomatik,” ucap Han.

    Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon-ho, yang juga menjabat sebagai penjabat menteri pertahanan, mengatakan minggu lalu bahwa kementerian pertahanan dan militer tidak akan mematuhi perintah apa pun untuk menegakkan darurat militer jika perintah itu dikeluarkan lagi.

    Yoon Suk-yeol sebelumnya menyampaikan permintaan maaf ke publik setelah mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12). Yoon meminta maaf sambil bersumpah untuk tidak melakukan hal itu lagi di kemudian hari.

    Meski demikin, Jeon mengatakan kementerian sedang berupaya untuk memverifikasi tanda-tanda bahwa personel dari komando intelijen militer memasuki kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional di Gwacheon, tepat di selatan Seoul, pada malam deklarasi darurat militer.

    Media lokal sebelumnya melaporkan bahwa anggota Komando Intelijen Pertahanan Korea merekam server komputer komisi di kantor tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang motif mereka

  • Dituduh Makar, Presiden Korsel Dilarang ke Luar Negeri – Halaman all

    Dituduh Makar, Presiden Korsel Dilarang ke Luar Negeri – Halaman all

    Gejolak politik di Korea Selatan ikut berimbas pada bursa saham di Seoul yang pada Senin (9/12) jatuh ke level terendah sejak lebih dari satu tahun.

    Kegamangan investor bersumber pada kebuntuan di parlemen seputar gagalnya upaya pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, akibat aksi boikot partai pemerintah, Sabtu (7/12). Pada saat yang sama, polisi menahan menteri pertahanan yang bertanggung jawab menerbitkan darurat militer, sementara menteri dalam negeri mengundurkan diri.

    Kedua pejabat, ditambah Presiden Yoon, sedang diperiksa atas dugaan makar. Dia kini dikenakan larangan berpergian ke luar negeri, dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman. Adapun pihak oposisi mengaku akan kembali menggulirkan upaya pemakzulan pekan ini, yang membutuhkan dukungan suara sejumlah kader partai pemerintah untuk memenuhi syarat mayoritas mutlak.

    Bae Sang-up, seorang pejabat Kementerian Kehakiman, mengatakan bahwa larangan berpergian terhadap Yoon dikeluarkan atas permintaan dari kepolisian, jaksa, dan lembaga antikorupsi.

    Penahanan terhadap presiden?

    Pada hari Senin, seorang perwira senior Badan Kepolisian Nasional mengatakan kepada bahwa pihaknya berwenang menahan presiden jika memenuhi syarat. Pasalnya, meski kebal hukum selama menjabat, presiden Korea Selatan tidak dilindungi jika melakukan delik makar atau pengkhianatan negara.

    Artinya, Yoon bisa diinterogasi dan ditahan polisi atas keputusannya menerbitkan darurat militer. Namun begitu, sebagian besar pengamat meragukan polisi akan dengan paksa menahan kepala pemerintahan atau menggeledah istana negara.

    Kelompok oposisi di bawah Partai Demokrat menyebut status darurat oleh Presiden Yoon sebagai langkah “inkonstitusional, sebuah pemberontakan ilegal atau kudeta.” Partai tersebut mengklaim telah mengadukan setidaknya sembilan pejabat negara kepada polisi terkait dugaan makar, termasuk Presiden Yoon.

    Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun pada Minggu (9/12) dijemput aparat kepolisian dan menjadi pejabat pertama yang ditahan dalam huru-hara seputar darurat sipil.

    “Berserah kepada keputusan partai”

    Kementerian Pertahanan minggu lalu secara terpisah menskors tiga komandan militer atas dugaan keterlibatan mereka dalam penerapan darurat militer. Mereka termasuk di antara mereka yang menghadapi tuduhan pemberontakan yang diajukan oposisi.

    Pada hari Sabtu, Yoon mengeluarkan permintaan maaf atas keputusan darurat militer, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mengabaikan tanggung jawab hukum atau politik atas deklarasi tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya akan berserah kepada partai PPP untuk memetakan jalan keluar dari kekacauan politik, “termasuk hal-hal yang terkait dengan masa jabatan saya.”

    Sejak menjabat pada tahun 2022, Yoon yang dari partai konservatif sudah acap berseteru dengan kelompok liberal yang mengendalikan parlemen. Oposisi sebelumnya mengajukan serangkaian mosi untuk memakzulkan beberapa pejabat tinggi di kabinet dan menyerang Yoon atas skandal korupsi yang melibatkan istrinya.

    Dalam pengumuman darurat militer pada Selasa malam, Yoon menyebut parlemen sebagai “sarang penjahat” yang menghambat urusan negara dan bersumpah untuk melenyapkan “pengikut Korea Utara yang tidak tahu malu dan pasukan anti-negara.” Dekrit darurat militer Yoon hanya bertahan selama enam jam karena digugurkan Majelis Nasional, yang memaksa pemerintah memulihkan status sebelum fajar pada hari Rabu (4/12).

    Awalnya, dekrit oleh Yoon ditentang sejumlah petinggi Partai Kekuatan Rakyat, PPP. Namun, dalam pencoblosan pemakzulan di parlemen, tidak ada suara membelot dari fraksi pemerintah seperti yang sebelumnya diharapkan.

    rzn/yf (rtr/ap)

  • Krisis Politik di Korsel Bawa Malapetaka, Buat Mata Uang Won Anjlok Hingga Saham Ambruk – Halaman all

    Krisis Politik di Korsel Bawa Malapetaka, Buat Mata Uang Won Anjlok Hingga Saham Ambruk – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Konflik politik di Korea Selatan yang tak kunjung rampung memicu dampak negatif bagi volatilitas mata uang won, hingga nilainya anjlok ke level terendah, Senin (9/12/2024).

    Dilansir dari Refinitiv, won Korea Selatan sejak beberapa hari terakhir terus mencatatkan penurunan terdepresiasi sebesar 2,11 persen, menyentuh angka KRW1.424,14 per dolar AS pada 6 Desember 2024.

    Sedangkan pada siang hari ini pukul 11:09 WIB, won Korea Selatan kembali terpuruk ke kisaran KRW1.435,29 dollar AS, mendekati level terlemahnya sejak 2009.

    Tak hanya won yang mencatatkan penurunan, mayoritas saham Korsel juga ikut ambruk diantaranya seperti Indeks acuan Kospi yang anjlok 2,8 persen, disusul penurunan Indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil yang merosot lebih dari 5 persen, jadi yang terendah sejak April 2020.

    Kemerosotan ini terjadi buntut krisis politik Korsel pasca Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer dengan pengerahan pasukan yang mengepung gedung parlemen pada Selasa (3/12/2024) tengah malam.

    Langkah ini dilakukan Yoon dengan dalih munculnya isu kudeta dari kelompok pro-Korea Utara. Ia menuduh oposisi sebagai “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara” dan menyebut mereka telah menciptakan krisis yang mengancam tatanan konstitusional.

    Namun belakangan terkuak alasan presiden Yoon memberlakukan status darurat militer lantaran adanya perselisihan antara presiden Yoon dan parlemen yang dikendalikan oposisi mengenai anggaran dan tindakan lainnya, bukan karena ancaman eksternal.

    Para politikus Korea Selatan  menyebutkan deklarasi Yoon Suk Yeol ilegal dan tidak konstitusional. Pemimpin partai Yoon Suk Yeol, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, menyebutkan langkah Yoon Suk Yeol adalah “langkah yang salah”.

    Meski darurat militer tersebut dicabut setelah enam jam diumumkan, namun buntut ketegangan tersebut Presiden Yoon harus menghadapi resiko pemakzulan dari berbagai pihak.

    Saat Presiden Yoon menghadapi tekanan kuat untuk mengundurkan diri, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Han Dong-hoon, pada hari Minggu mengatakan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengelola urusan negara sementara partainya menyusun rencana untuk presiden.

    Para anggota parlemen oposisi mengecam keputusan tersebut sebagai tidak konstitusional dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotesnya. 

    Krisis politik ini yang membuat investor ketar-ketir, hingga pasar saham dan keuangan Korsel mengalami kemerosotan. Kendati para pejabat di Seoul telah berusaha keras untuk mencegah keruntuhan pasar, akan tetapi ketidakpastian atas kepemimpinan negara tersebut telah memperburuk sentiment.

    “Kemungkinan skenario terburuk untuk Kospi telah meningkat, bahkan pada perkembangan kecil, Kospi dapat goyah karena akumulasi kelelahan, kekecewaan, sentimen investor yang sangat buruk dan situasi penawaran dan permintaan,” kata Lee Kyoung-Min, seorang ahli strategi di Daishin Securities Co.

    Para analis di Bloomberg Intelligence. berspekulasi kemerosotan pasar saham dan Won mungkin akan terus berlanjut selama liburan Tahun Baru Imlek, mengingat situasi politik Korsel saat ini tak menemukan titik terang.

  • Dampak Krisis Politik Korea Selatan, Won hingga Pasar Saham ‘Kebakaran’

    Dampak Krisis Politik Korea Selatan, Won hingga Pasar Saham ‘Kebakaran’

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar saham Korea Selatan merosot dan mata uang won melemah pada perdagangan Senin (9/12/2024) seiring dengan sikap pelaku pasar yang bersiap menghadapi periode volatilitas berkelanjutan akibat krisis politik yang semakin dalam.

    Mengutip Bloomberg, indeks Kospi turun sebanyak 2,2%, dan Indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil anjlok lebih dari 3% ke level terendah sejak Mei 2020. Sementara itu, mata uang won merosot sekitar 0,4% terhadap dolar AS, sedangkan obligasi berjangka sedikit berubah.

    Investor menghadapi risiko kebuntuan yang berkepanjangan setelah mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol pada Sabtu (7/12/2024) pekan lalu gagal. Partai oposisi utama mengatakan akan segera mendorong pemungutan suara lagi. 

    Meski para pejabat di Seoul berusaha keras untuk mencegah keruntuhan pasar, ketidakpastian atas kepemimpinan negara tersebut telah memperburuk sentimen.

    “Kemungkinan terjadinya skenario terburuk bagi Kospi telah meningkat. Bahkan dengan perkembangan yang kecil, Kospi dapat goyah karena akumulasi kelelahan, kekecewaan, sentimen investor yang sangat terpuruk, serta situasi penawaran dan permintaan,” kata ahli strategi di Daishin Securities Co, Lee Kyoung-Min.

    Dengan Yoon menghadapi tekanan kuat untuk mengundurkan diri, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa Han Dong-hoon mengatakan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengelola urusan negara sementara partainya menyiapkan rencana keluar yang tertib bagi presiden. 

    Anggota parlemen oposisi mengecam keputusan itu sebagai inkonstitusional dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes. 

    Kebuntuan itu terjadi pada saat yang sangat buruk bagi pasar lokal. Pengukur Kospi dan won termasuk di antara yang berkinerja terburuk di Asia tahun ini bahkan sebelum kegagalan darurat militer.

    Stabilisasi Pasar

    Para investor menaruh harapan mereka pada kepemimpinan negara tersebut untuk menavigasi lingkungan perdagangan global yang tidak menentu menyusul kemenangan pemilihan Donald Trump. 

    Inisiatif “Value-Up” — sebuah program untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan pengembalian pemegang saham — juga dibutuhkan untuk dorongan yang lebih kuat guna menyegarkan kembali pasar saham yang sedang lesu. 

    Meski pejabat ekonomi dan keuangan papan atas telah bertemu hampir setiap hari untuk meredakan kegelisahan finansial, muncul pertanyaan besar tentang siapa yang bertanggung jawab atas Korea. 

    Otoritas keuangan Korea Selatan dalam pernyataannya menyebut, akan memobilisasi setiap tindakan yang mungkin untuk meminimalkan dampak pada ekonomi dan akan memantau pasar keuangannya secara ketat sepanjang waktu. 

    Mereka berencana untuk meluncurkan dana 300 miliar won atau US$209 juta minggu depan untuk membeli saham “value-up” guna membantu menopang pasar, sambil terus menggunakan dana 200 miliar won sebelumnya.

    “Dana stabilisasi saham senilai 10 triliun won siap dimobilisasi segera ketika dibutuhkan,” kata pernyataan itu.

    Mata uang Korea telah merangkak turun dalam beberapa hari setelah Yoon secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada Selasa pekan lalu. Keputusan itu kemudian dibatalkan dalam beberapa jam setelah parlemen dengan suara bulat menolaknya. 

    Adapun, won telah melemah 1,6% terhadap dolar selama lima sesi terakhir, satu-satunya mata uang negara berkembang Asia yang jatuh terhadap dolar AS. 

    Goldman Sachs Group Inc. mengatakan pihaknya mempertahankan perkiraan pertumbuhan di bawah konsensus sebesar 1,8% pada 2025 untuk Korea, dengan “risiko semakin condong ke sisi negatif,” menurut catatan oleh para ekonom termasuk Kwon Goohoon. 

    Turis China yang mengunjungi Korea dapat turun sebesar 19% menjadi 830.000 pada kuartal pertama tahun 2025 dari tahun lalu karena kekhawatiran akan kerusuhan sosial setelah pemberlakuan darurat militer singkat, dan kekhawatiran tersebut mungkin akan bertahan hingga liburan Tahun Baru Imlek, menurut laporan Bloomberg Intelligence.

    CEO Fibonacci Asset Management Global, Jung In Yun, mengatakan, ketidakstabilan politik ini akan menimbulkan dampak berbeda pada berbagai sektor. Dai juga memperkirakan drama ini akan terus berlanjut sepanjang tahun depan.

    Sementara itu, dia mengatakan, perusahaan ekspor kemungkinan akan segera pulih.

    “Investor akan fokus pada laba perusahaan untuk kuartal berikutnya dan menilai dampak dari pelemahan won. Kospi kemungkinan akan pulih pada akhir Desember karena investor mulai memisahkan isu politik dan pasar,” kata Yun. 

  • Beda Nasib Presiden Korsel dan Eks Menhan Usai Darurat Militer

    Beda Nasib Presiden Korsel dan Eks Menhan Usai Darurat Militer

    Seoul –

    Nasib berbeda dialami Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dengan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun. Yoon selamat dari pemakzulan, sementara Kim ditangkap dan ditahan kejaksaan.

    Yoon lolos dari upaya pemakzulan yang digulirkan oleh oposisi di Parlemen Korsel. Upaya pemakzulan itu merupakan buntut pengumuman darurat militer kontroversial pada Selasa (3/12/2024) malam.

    Darurat militer itu dicabut pada Rabu (4/12) dini hari. Pencabutan darurat militer dilakukan setelah anggota Parlemen Korsel menggelar voting yang menuntut pencabutan darurat militer.

    Pada Sabtu (7/12) malam, parlemen menggelar rapat untuk menggulingkan Yoon dari kursi Presiden Korsel. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikot pemungutan suara melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

    Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Berdasarkan aturan yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen atau sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan Presiden Korsel. Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen.

    PPP pun menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim. Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara.

    Laporan AFP menyebut hanya ada satu anggota parlemen PPP yang tetap duduk di kursinya ketika rekan-rekannya yang lain melakukan walk out. Proses voting sendiri tetap digelar, namun jumlah anggota parlemen yang menyetujui pemakzulan Yoon tidak mencukupi batas minimal yang diatur.

    Upaya Pemakzulan Akan Dilakukan Lagi

    Partai oposisi utama Korsel pun mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Yoon. Dilansir AFP, Minggu (8/12), Yoon juga sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

    Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat (DP) yang merupakan oposisi utama, mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember. Dia mengatakan hanya ada dua pilihan bagi Yoon, mundur atau dimakzulkan.

    “Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan,” kata Lee.

    “Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” sambungnya.

    Sebagai imbalan atas pemblokiran pemakzulan, Partai Kekuatan Rakyat mengatakan mereka telah ‘secara efektif memperoleh janji dari Yoon untuk mengundurkan diri’.

    “Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan mencampuri urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Minggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo.

    “Ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil dan memulihkan demokrasi liberal”, kata Han.

    Namun Lee dan juru bicara Majelis Nasional Woo Won-shik yang sama-sama dari partai oposisi bersikeras darurat militer yang sempat diterapkan merupakan tindakan ilegal. Dia mengatakan Yoon telah melakukan pelanggaran konstitusi.

    “Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi,” kata Woo.

    “Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol Bukankah ini kudeta lain yang menghancurkan tatanan konstitusional?” sambungnya.

    Yoon sudah meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Namun, dia tidak mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya kepada partainya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Diduga Jadi Pembisik Darurat Militer

    Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Diduga Jadi Pembisik Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan menteri pertahanan (menhan) Korea Selatan Kim Yong Hyun ditangkap imbas gaduh deklarasi darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Kim kabarnya diringkus pada akhir pekan ini waktu setempat. Mantan menhan itu dianggap berperan dalam pengumuman darurat militer yang membuat Korea Selatan chaos.

    “Kim Yong-hyun telah ditangkap atas perannya dalam deklarasi darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan,” tulis AFP, dikutip Minggu (8/12).

    “Kim (Yong Hyun) telah dijatuhi larangan bepergian,” sambung laporan tersebut.

    Media lokal Yonhap juga mengabarkan penangkapan mantan menhan itu. Akan tetapi, Kejaksaan Korsel belum memberikan komentar mengenai penangkapan Kim.

    Di lain sisi, polisi diklaim tetap melakukan penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Ia diselidiki atas dugaan pemberontakan.

    Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Penetapan secara mendadak ini dilakukan dengan dalih adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.

    Menurut sejumlah laporan, eks Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun adalah dalangnya. Kim disebut-sebut mengusulkan agar Yoon mendeklarasikan status darurat tersebut.

    Publik Korsel dilanda kebingungan dan kekhawatiran. Namun, ternyata status darurat militer itu ditetapkan hanya karena masalah politik Yoon dengan para oposisi.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” kata Kim yang akhirnya mundur dari posisi menhan, Rabu (4/12).

    Sedangkan Presiden Yoon Suk Yeol selamat dari upaya pemakzulan. Keberhasilan ini terjadi berkat aksi boikot dalam sidang parlemen atau Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu (7/12).

    Anggota parlemen yang mendukung Yoon, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) memboikot sidang.

    Pada akhirnya, voting terkait deklarasi darurat militer Yoon hanya mengumpulkan 195 suara alias di bawah ambang batas 200 suara yang dibutuhkan. Mosi pemakzulan sang presiden pun otomatis gagal.

    (skt/wis)

    [Gambas:Video CNN]