Xcloud.id

kab/kota: Seoul

  • Antony Blinken Kunjungi Seoul, Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik – Halaman all

    Antony Blinken Kunjungi Seoul, Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korea Utara menembakkan rudal balistik ke laut di lepas pantai timurnya pada Senin (6/1/2025).

    Peluncuran rudal tersebut, bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, ke Seoul di tengah situasi politik yang kacau di Korea Selatan.

    Dilansir Reuters, militer Korea Selatan mengonfirmasi peluncuran tersebut.

    Penjaga pantai Jepang juga melaporkan bahwa sebuah proyektil, yang diyakini sebagai rudal yang ditembakkan oleh Korea Utara, telah jatuh di laut.

    Peluncuran ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Korea Utara sejak 5 November, ketika negara tersebut menembakkan sedikitnya tujuh rudal balistik jarak pendek di lepas pantai timurnya.

    Sebelumnya, Blinken bertemu Penjabat Presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok.

    Choi Sang-mok menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan setelah pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember.

    Blinken menekankan komitmen pertahanan AS terhadap Korea Selatan.

    Ia juga menyerukan komunikasi diplomatik dan keamanan yang erat untuk mencegah kemungkinan provokasi dari Korea Utara, menurut pernyataan resmi.

    Nasib Y

    Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penangkapan atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. (Yonhap/Korea Herald)

    Dilaporkan Yonhap, tim kuasa hukum Yoon Suk Yeol telah mengajukan pengaduan kepada jaksa penuntut terhadap kepala badan antikorupsi negara dan 10 orang lainnya atas upaya mereka minggu lalu untuk melaksanakan surat perintah penahanan terhadap presiden yang dimakzulkan tersebut.

    Upaya Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk melaksanakan surat perintah penahanan Yoon pada Jumat (3/1/2025) gagal karena staf keamanan dan para pendukung sang presiden mengerubungi kediamannya.

    Pengacara Yoon mengajukan pengaduan terhadap Oh Dong-woon, kepala CIO, dan beberapa lainnya ke Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Senin (6/1/2025).

    CIO dituduh secara ilegal melaksanakan surat perintah untuk menahan Yoon dan menggeledah kediamannya.

    Tim hukum Yoon berpendapat bahwa CIO tidak memiliki kewenangan untuk memobilisasi petugas polisi dalam upaya penahanan tersebut.

    Tim tersebut, juga mengajukan pengaduan terhadap Pelaksana Tugas Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional, Lee Ho-young, dan Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan, Kim Seon-ho.

    Keduanya dituduh lalai dalam tugas serta menyalahgunakan wewenang dengan menolak permintaan dinas keamanan presiden untuk menambah personel keamanan.

    Pada hari Minggu (5/1/2025), pengacara Yoon menyatakan bahwa mereka akan mengajukan pengaduan terhadap semua personel kepolisian dan Kementerian Pertahanan yang terlibat dalam pelaksanaan surat perintah tersebut.

    Mereka juga berencana untuk mengajukan lebih banyak pengaduan setelah mengonfirmasi rincian orang-orang yang terlibat.

    Penangkapan yang Gagal pada 6 Januari 2025
    lihat foto
    Pendukung Yoon Suk Yeol di luar kediamannya di Seoul pada 3 Januari 2025

    Pada 6 Januari lalu, ketika Yoon Suk Yeol akan ditangkap, lebih dari 100 petugas polisi hadir membawa surat perintah penangkapan.

    Namun, mereka gagal menangkap Yoon Suk Yeol setelah kebuntuan selama enam jam di luar rumahnya, lapor BBC News.

    Petugas polisi terlibat konfrontasi dengan tim keamanan Yoon, yang membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menghalangi tim penangkapan, menurut laporan media lokal.

    Dua bulan terakhir menjadi momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Korea Selatan.

    Perintah darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon pada 3 Desember 2024, langsung diganjar oleh pemungutan suara pemakzulan terhadapnya.

    Setelah itu, muncul penyelidikan kriminal, penolakan Yoon untuk hadir dalam interogasi, hingga akhirnya surat perintah penangkapannya.

    Pemimpin sayap kanan tersebut masih memiliki basis pendukung yang kuat.

    Itulah mengapa ribuan pendukungnya berkumpul di luar rumahnya pada Jumat pagi untuk menghalangi penangkapannya.

    Namun, menurut banyak laporan, Yoon kini dianggap sebagai pemimpin yang dipermalukan, setelah dimakzulkan oleh parlemen dan diskors dari jabatannya.

    Ia kini sedang menunggu keputusan pengadilan konstitusi, yang dapat memberhentikannya secara resmi dari jabatannya sebagai presiden.

    (Tribunnews.com)

  • Korut Tes Perdana Rudal Balistik Tahun Ini, Jatuh Dekat Jepang

    Korut Tes Perdana Rudal Balistik Tahun Ini, Jatuh Dekat Jepang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Utara kembali melancarkan uji coba rudal balistik ke arah Laut Timur, sebagai tes perdana rudal tahun ini.

    Militer Korea Selatan menyebut rudal balistik yang jatuh di Laut Timur dekat Jepang.

    “Korea Utara meluncurkan rudal balistik yang belum teridentifikasi ke Laut Timur,” demikian pernyataan militer Korsel seperti dikutip dari AFP.

    Peluncuran rudal balistik oleh Korut dilakukan setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Seoul, untuk bertemu sejumlah menteri Korsel.

    Rudal balistik yang diluncurkan Korut merupakan uji coba perdana tahun ini. Pada November tahun lalu, Korut melancarkan uji coba rudal balistik yang disebut-sebut merupakan jenis rudal antarbenua (Inter Continental Balistic Missile/ICBM) dengan bahan bakar oksigen padat.

    Uji coba itu merupakan yang perdana dilakukan pemimpin Korut Kim Jong Un sejak mengirimkan para tentaranya ke Rusia untuk memerangi pasukan Ukraina.

    Rudal itu dilaporkan jatuh dekat wilayah Korsel. Seoul kemudian merespons dengan melakukan uji coba rudal balistik ke laut.

    Belakangan, situasi politik di Korsel memanas setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan parlemen pada awal Desember tahun lalu.

    Media Korut pun menyebut bahwa situasi politik Korsel sedang kacau dan lumpuh setelah tim penyelidik Korsel berupaya menangkap Presiden Yoon setelah dimakzulkan.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Korut Kembali Luncurkan Rudal Balistik, Jatuh ke Lautan

    Korut Kembali Luncurkan Rudal Balistik, Jatuh ke Lautan

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) kembali meluncurkan rudal balistik dari wilayahnya pada Senin (6/1) waktu setempat. Rudal yang diluncurkan Pyongyang itu dilaporkan jatuh ke perairan Laut Timur, atau yang juga disebut sebagai Laut Jepang.

    Aktivitas peluncuran rudal Korut ini, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), dilaporkan oleh militer Korea Selatan (Korsel) dan merupakan yang pertama dilakukan Pyongyang pada tahun ini.

    “Korea Utara mengirimkan rudal balistik tidak teridentifikasi ke Laut Timur,” sebut militer Korsel dalam pernyataannya.

    Peluncuran rudal terbaru Korut ini bertepatan ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken datang mengunjungi Seoul untuk melakukan pembicaraan dengan jajaran menteri utama Korsel.

    Selain merupakan peluncuran pertama pada tahun ini, aktivitas balistik ini terjadi setelah pada November lalu, Korut melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang berbahan bakar solid dan diklaim sebagai rudal paling canggih dan kuat.

    Itu menjadi uji coba senjata pertama yang dilakukan rezim pemimpin Korut Kim Jong Un sejak dituduh mengirimkan tentara untuk membantu Rusia berperang melawan Ukraina.

  • Paspampres Korsel Jelaskan Alasan Halangi Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Paspampres Korsel Jelaskan Alasan Halangi Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Seoul –

    Kepala keamanan untuk Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif setelah dimakzulkan parlemen, menjelaskan alasannya menghalangi penangkapan Yoon oleh aparat penegak hukum terkait penyelidikan darurat militer.

    Park Chong Jun, yang menjabat sebagai kepala keamanan kepresidenan Korsel, mengatakan dirinya tidak dapat bekerja sama dalam upaya menangkap Yoon dengan mengutip perdebatan hukuman seputar surat perintah penangkapan sebagai alasan kurangnya kerja sama dari pihaknya.

    “Tolong jangan melontarkan pernyataan yang menghina bahwa pasukan keamanan presiden telah berubah menjadi tentara swasta,” ucap Park dalam pernyataannya, seperti seperti dilansir Reuters, Senin (6/1/2025).

    Park mengatakan pihaknya telah memberikan keamanan kepada semua Presiden Korsel selama 60 tahun, terlepas dari apa pun afiliasi politiknya.

    Pernyataan Yoon ini berpotensi mendorong krisis politik ke arah konfrontasi berisiko tinggi lainnya. Diketahui bahwa surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan untuk Yoon akan berakhir masa berlakunya pada Senin (6/1) tengah malam waktu setempat.

    Komentar itu disampaikan setelah pengadilan Seoul menolak aduan yang diajukan pengacara Yoon soal surat perintah penangkapan itu ilegal dan tidak sah.

    “Menilai keabsahan interpretasi dan eksekusi hukum apa pun itu sulit. Jika terjadi kesalahan legalitas penegakan hukum terhadap presiden petahana, maka akan menjadi masalah besar,” kata salah satu pengacara Yoon, Seok Dong Hyeon, dalam pernyataanya via Facebook.

  • Ribuan Warga Korsel Berkumpul di Kediaman Presiden Yoon, Hadang Penyidik Meski Diguyur Hujan Salju – Halaman all

    Ribuan Warga Korsel Berkumpul di Kediaman Presiden Yoon, Hadang Penyidik Meski Diguyur Hujan Salju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejak akhir pekan kemarin, ribuan warga Korea Selatan berkumpul di dekat kediaman Presiden Yoon Suk Yeol, protes digelar sehari sebelum surat perintah penangkapan Yoon berakhir.

    Aksi ini dilakukan para pendukung Yoon untuk menghalangi Badan Antikorupsi Korea Selatan atau The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) yang akan menjemput paksa Presiden Yoon yang dimakzulkan.

    Di bawah guyuran hujan salju, ribuan demonstran membentangkan plakat bertuliskan “Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol”. 

    Tak hanya itu pendukung Yoon juga turut melontarkan kalimat “Hentikan Pencurian”, sebuah ungkapan yang dipopulerkan oleh para pendukung Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2016.

    “Salju tidak ada apa-apanya bagi saya. Mereka bisa membawa semua salju dan kami akan tetap di sini,” kata pengunjuk rasa anti-Yoon Lee Jin-ah (28) mengutip dari Channel News Asia.

    “Saya berhenti dari pekerjaan saya untuk melindungi negara dan demokrasi kita,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia berkemah di luar kediamannya semalaman.

    Dukungan serupa juga dilontarkan Park Young-chul (70) ia mengatakan badai salju tidak akan menghalanginya untuk mendukung Yoon sebelum surat perintah penggeledahan berakhir pada tengah malam pada hari Senin.

    Unjuk rasa mulai pecah setelah Yoon mengatakan dia menonton protes untuk mendukung pemerintahannya di siaran langsung YouTube dan berjanji untuk ‘melawan’ mereka yang mencoba mempertanyakan perebutan kekuasaannya yang berumur pendek.

    Kronologi Konflik Politik Korsel

    Konflik politik Korsel memanas setelah para anggota parlemen Korea Selatan memutuskan untuk mencopot Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya sebagai presiden Korsel pada Sabtu (14/12/2024).

    Pemakzulan sah dilakukan usai 204 dari 300 anggota parlemen anggota memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan.

    Sementara 85 anggota parlemen memilih menolak dan tiga anggota memilih abstain, dengan delapan suara dibatalkan.

    Atas putusan parlemen ini, Yoon kini resmi dimakzulkan dan diberhentikan sementara dari jabatannya,

    Langkah ini dilakukan dengan dalih untuk meringankan “penderitaan rakyat” setelah dekrit darurat militernya yang berlaku singkat.

    Tak lama surat perintah penangkapan Yoon diajukan tim investigasi ke Pengadilan Distrik Barat Seoul, atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Adapun pengajuan surat penangkapan Yoon Suk Yeol dilakukan setelah presiden Korea Selatan itu mengabaikan tiga panggilan untuk hadir dalam proses interogasi.

    Pengadilan Tolak Permohonan Penangguhan

    Merespon surat yang diajukan dari tim investigasi Badan Antikorupsi Korea Selatan (CIO) Pengadilan Distrik Barat Seoul secara mengejutkan menolak permohonan penahanan dan penggeledahan presiden Yoon.

    Pengadilan belum mengungkapkan rincian terkait alasan penolakan tersebut, dikutip Yonhap.

    Namun keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah tim hukum Yoon mengajukan keberatan dan menyebut surat perintah tersebut sebagai tindakan “ilegal.”

    Dengan penolakan tersebut maka CIO berhak menahan Presiden Yoon guna diinterogasi terkait dugaan keterlibatannya dalam upaya darurat militer yang gagal pada 3 Desember lalu.

    Selain itu, surat perintah juga mencakup penggeledahan kompleks kediaman presiden yang terletak di pusat kota Seoul.

    Akan tetapi pada 3 Januari kemarin CIO gagal menjemput paksa Presiden Yoon lantaran para penyidik dihadang oleh pendukung Yoon saat hendak masuk ke kediaman rumah sang eks presiden itu.

    CIO akhirnya membatalkan upaya penangkapan Yoon karena kekhawatiran atas keselamatan personilnya akibat penghalangan.

    Kendati demikian, CIO berjanji akan menjemput paksa Presiden Korsel yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol pada hari ini, Senin (6/1/2025).

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Pengadilan Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Presiden Yoon

    Pengadilan Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Presiden Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengadilan Distrik Barat Seoul menolak permohonan penangguhan penahanan dan penggeledahan yang diajukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol, pada Minggu (5/1).

    Keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah tim hukum Yoon mengajukan keberatan dan menyebut surat perintah tersebut sebagai tindakan “ilegal.”

    Pengadilan belum mengungkapkan rincian terkait alasan penolakan tersebut, dikutip Yonhap.

    Sebelumnya, pengadilan telah menyetujui surat perintah untuk menahan Presiden Yoon guna diinterogasi terkait dugaan keterlibatannya dalam upaya darurat militer yang gagal pada 3 Desember lalu. Selain itu, surat perintah juga mencakup penggeledahan kompleks kediaman presiden yang terletak di pusat kota Seoul.

    Pada Jumat (3/1), Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi berusaha melaksanakan surat perintah tersebut. Namun, upaya tersebut terhambat setelah penyidik  dihalangi ribuan tentara yang memblokir akses masuk ke lokasi. Akibatnya, petugas penyelidik menarik diri dari tempat kejadian tanpa melaksanakan surat perintah.

    Tim hukum Presiden Yoon menyatakan surat perintah tersebut cacat hukum. Mereka berargumen bahwa hakim yang mengeluarkan surat perintah tersebut telah bertindak secara sewenang-wenang.

    (tim/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jenazah 42 Korban Tragedi Jeju Air Diserahkan kepada Keluarga – Halaman all

    Jenazah 42 Korban Tragedi Jeju Air Diserahkan kepada Keluarga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 42 jenazah korban kecelakaan Jeju Air di Bandara Internasional Muan di Jeolla Selatan telah diserahkan kepada keluarga mereka hingga Jumat 3(/1/2025) pagi.

    Lima korban lainnya akan dimakamkan pada hari Jumat setelah upacara pemakaman mereka di hari yang sama.

    Pada Kamis (2/1/2025), pemakaman untuk empat korban lainnya telah selesai, Korea JoongAng Daily melaporkan.

    Pada Minggu (29/12/2025), sebuah pesawat Boeing 737-800 maskapai Jeju Air tergelincir dari landasan pacu saat mendarat dan bertabrakan dengan localizer.

    Kecelakaan itu mengakibatkan 179 kematian dan dua awak kabin terluka.

    Polisi, militer, dan petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pencarian di lokasi kecelakaan untuk menemukan barang-barang milik korban dan bagian tubuh yang hilang.

    Mereka berharap dapat mengembalikan jenazah yang utuh kepada keluarga korban.

    Polisi juga telah menyelesaikan operasi pencarian dan penyitaan selama 26 jam di bandara, yang dimulai pada Kamis (2/1/2025) pukul 09.00 pagi.

    Para penyelidik sedang berupaya mengamankan catatan tentang operasi penerbangan dan rekaman pengawasan yang menunjukkan jalur pesawat sebelum kecelakaan.

    Pihak berwenang dilaporkan sedang meninjau komunikasi antara pengendali lalu lintas udara dan pilot.

    Mereka juga memeriksa kesesuaian localizer dan struktur pendukungnya yang berbasis beton, serta catatan perawatan pesawat yang dimaksud.

    Operasi pencarian dan penyitaan di Kantor Penerbangan Regional Busan cabang Muan dan kantor Jeju Air Seoul telah selesai masing-masing pada pukul 14.00 dan 19.00 waktu setempat pada Kamis (2/1/2025).

    Sementara itu, polisi telah memperoleh surat perintah penggeledahan dan penyitaan atas tuduhan kelalaian pekerjaan yang mengakibatkan kematian dan cedera, belum ada individu yang didakwa atas tuduhan tersebut.

    Jeju Air Terancam Penangguhan 150 Hari

    Jeju Air menghadapi konsekuensi serius, termasuk penghentian operasi, sembari menunggu hasil investigasi atas tragedi di Bandara Internasional Muan.

    Kecelakaan tersebut melibatkan tabrakan pesawat dengan struktur eksternal, yang mengakibatkan 179 korban jiwa.

    Jika ditemukan kesalahan operasional atau kelalaian, maskapai ini berisiko dikenai sanksi berat, Chosun Daily melaporkan.

    Para ahli mengatakan bahwa Jeju Air mungkin akan bertanggung jawab secara hukum jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan operasional.

    Kecuali jika faktor luar yang tak terhindarkan, seperti tabrakan dengan burung, menjadi penyebab kecelakaan.

    Dalam hal ini, maskapai dapat menghindari tanggung jawab hukum.

    Kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pilot tersebut menjadi preseden bagi pertanggungjawaban maskapai terkait kelalaian dalam pengawasan.

    Kasus ini mirip dengan kecelakaan tahun 2013 yang melibatkan Asiana Airlines, yang terpaksa menghadapi penangguhan setelah insiden di Bandara Internasional San Francisco.

    Pada Juli 2013, Penerbangan 214 milik Asiana Airlines jatuh saat mendarat di San Francisco.

    Boeing 777-28E/ER yang terlibat menabrak tanggul dekat landasan pacu, mengakibatkan tiga orang meninggal dan 187 lainnya cedera, termasuk 49 orang yang mengalami luka serius.

    Penyelidikan mengungkapkan bahwa pilot gagal melakukan go-around (putar balik) meskipun pesawat dalam kondisi pendekatan yang tidak stabil.

    Kecepatan turunnya yang terlalu cepat menyebabkan pesawat jatuh di bawah jalur pendaratan yang aman.

    Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa awak pesawat terdiri dari seorang pilot yang sedang menjalani pelatihan dan seorang instruktur yang mengawasi untuk pertama kalinya.

    Pada November 2014, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan (MOLIT) menetapkan bahwa Asiana Airlines melanggar kewajibannya dalam menugaskan dan mengawasi pilotnya.

    Sebagai hukuman, maskapai tersebut dilarang mengoperasikan rute Incheon-San Francisco selama 45 hari, dikurangi dari maksimum 90 hari karena upaya awak pesawat untuk meminimalkan korban.

    Meskipun Asiana Airlines menentang keputusan tersebut, Mahkamah Agung Korea Selatan menguatkan penangguhan pada tahun 2019.

    Keputusan ini memperkuat standar akuntabilitas maskapai terkait pengawasan.

    Pihak dalam industri penerbangan memperkirakan Jeju Air dapat menghadapi sanksi serupa.

    Jika kelalaian atau kesalahan operasional ditemukan dalam kecelakaan Muan, maskapai ini berisiko dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Penerbangan.

    Undang-undang tersebut memberi wewenang pada MOLIT untuk mencabut lisensi operator atau menjatuhkan penangguhan hingga enam bulan jika kelalaian berat atau pengawasan personel gagal dijalankan.

    Mengingat skala tragedi Muan, Jeju Air dapat menghadapi hukuman penangguhan hingga 150 hari untuk rute Thailand–Muan jika terbukti bersalah.

    Hukuman ini akan menjadi sanksi tertinggi kedua menurut undang-undang tersebut, dengan hukuman maksimum untuk kecelakaan yang melibatkan 200 kematian atau lebih.

    Jeju Air Pangkas 1.900 Penerbangan

    Jeju Air akan memangkas 1.900 penerbangan pada periode Januari-Maret menyusul kecelakaan fatal yang terjadi.

    Keputusan ini diambil setelah kritik terhadap maskapai yang mencatat jam operasional tinggi serta staf perawatan yang rendah.

    Direktur Divisi Administrasi Manajemen Jeju Air, Song Kyung-hoon mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat (3/1/2025) kalau Jeju Air akan mengurangi penerbangan yang sering dilalui, termasuk penerbangan domestik.

    “Untuk penerbangan internasional, pengurangan akan difokuskan pada rute Jepang dan Asia Tenggara,” katanya, dikutip dari Korea JongAng Daily.

    “Sudah saatnya untuk tidak memikirkan pendapatan kami tetapi mempertimbangkan keamanan rute,” tambahnya.

    Sebelumnya, maskapai ini mengumumkan rencana untuk mengurangi penerbangan “sebesar 10 hingga 15 persen” hingga Maret setelah kecelakaan fatal di Kabupaten Muan, Jeolla Selatan, yang terjadi pada 31 Desember.

    Selain itu, Jeju Air mengungkapkan bahwa sejumlah pembayaran di muka sebesar 260 miliar won ($177 juta) yang diterima telah terancam setelah pelanggan membatalkan reservasi.

    “Beberapa bagian dari 260 miliar won telah dibatalkan,” kata Song.

    “Namun, kami telah mendapatkan reservasi baru [dan] kami telah mengamankan 140 miliar won dalam bentuk tunai.”

    Jeju Air juga telah mencapai kesepakatan dengan keluarga korban terkait dukungan keuangan pemakaman.

    Akan tetapi masih dalam proses negosiasi dengan perusahaan asuransi mengenai pembayaran klaim asuransi.

    lihat foto
    Personel forensik polisi dan pejabat Biro Investigasi Nasional bekerja di lokasi kejadian pesawat Boeing 737-800 Jeju Air jatuh dan terbakar di Bandara Internasional Muan di Muan, sekitar 288 kilometer barat daya Seoul pada 31 Desember 2024. – Boeing 737 -800 membawa 181 orang dari Thailand ke Korea Selatan ketika pesawat tersebut jatuh pada saat kedatangan pada tanggal 29 Desember, menewaskan semua orang di dalamnya — kecuali dua pramugari yang ditarik dari kecelakaan tersebut. puing-puing bencana penerbangan terburuk di tanah Korea Selatan. (Photo by YONHAP / AFP)

    Kronologi Kecelakaan Jeju Air

    Kecelakaan Jeju Air terjadi pukul 09.00 pagi waktu setempat.

    Mengutip The Korea Herald, maskapai berbiaya rendah itu awalnya diperingatkan oleh petugas menara kontrol tentang potensi serangan burung.

    Insiden ini terjadi saat pesawat berusaha melakukan pendaratan awal setelah pukul 09.00 waktu setempat.

    Pilot sempat mengeluarkan peringatan “mayday” sebelum mencoba mendarat kembali.

    Setelah itu, komando lalu lintas udara memberikan izin bagi pesawat untuk mendarat dari arah yang berlawanan.

    Video dramatis menunjukkan pesawat mencoba “pendaratan miring” tanpa roda pendaratan yang diaktifkan.

    Rekaman video menunjukkan pesawat meluncur di sepanjang landasan pacu dengan asap mengepul.

    Kecepatan yang tidak terkendali membuat pesawat keluar dari landasan.

    Pesawat akhirnya menabrak dinding di ujung landasan dan terbakar.

    “Mendengar ledakan keras diikuti oleh serangkaian ledakan,” kata saksi yang dikutip Yonhap.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Fakta Baru Presiden Korsel ‘Tutup Telinga’ Saat Tetapkan Darurat Militer

    Fakta Baru Presiden Korsel ‘Tutup Telinga’ Saat Tetapkan Darurat Militer

    Seoul –

    Fakta baru terkait sikap Presiden Korea Selatan yang sedang diskors, Yoon Suk Yeol, terhadap darurat militer terungkap. Yoon disebut ‘tutup telinga’ dari penolakan anggota kabinetnya soal penerapan darurat militer.

    Dilansir AFP, Minggu (5/1/2025), hal itu terungkap dari tuntutan jaksa terhadap mantan Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong-hyun. Dokumen penuntutan setebal 83 halaman untuk mendakwa Kim itu mengungkap Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan Korsel saat itu menyatakan keberatan terhadap rencana darurat militer.

    Mereka menyatakan kekhawatiran dengan jelas tentang dampak ekonomi dan diplomatik terhadap penerapan darurat militer. Keberatan itu disampaikan dalam rapat kabinet yang diadakan Yoon sebelum pengumuman darurat militer pada 3 Desember 2024.

    “Ekonomi akan menghadapi kesulitan yang parah, dan saya khawatir kredibilitas internasional akan menurun,” kata Perdana Menteri saat itu, Han Duck-soo kepada Yoon, sebagaimana dikutip dari dokumen yang dilihat AFP.

    Han menjadi Penjabat Presiden setelah Yoon dimakzulkan oleh Parlemen Korsel. Namun, Han juga dimakzulkan oleh anggota parlemen oposisi yang berpendapat dia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawanya ke pengadilan.

    Menteri Luar Negeri Korsel Cho Tae-yul juga disebut menyatakan darurat militer akan memiliki ‘dampak diplomatik tetapi juga menghancurkan pencapaian yang telah dibangun Korea Selatan selama 70 tahun terakhir’. Sementara, Menkeu sekaligus Penjabat Presiden Korsel saat ini, Choi Sang-mok, berpendapat keputusan darurat militer akan memiliki ‘dampak yang menghancurkan pada ekonomi dan kredibilitas negara’.

    Namun, Yoon tak mempedulikan hal itu. Dia disebut mengatakan ‘tidak ada jalan kembali’. Dia juga mengklaim oposisi, yang menang telak dalam pemilihan parlemen bulan April 2024, akan menyebabkan negara itu runtuh.

    “Baik ekonomi maupun diplomasi tidak akan berfungsi,” katanya.

    Ringkasan laporan bulan lalu juga mengungkap Yoon mengizinkan militer untuk menembakkan senjata mereka untuk memasuki gedung parlemen selama darurat militer yang gagal itu. Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa penuntut.

    Dia menganggap dakwaan itu tidak menunjukkan adanya pemberontakan dan ‘tidak sesuai dengan hukum, dan juga tidak ada bukti’. Yoon sendiri masih diselidiki atas tuduhan pemberontakan dan menghadapi penangkapan, penjara atau hukuman mati.

    Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan 14 Januari 2025 sebagai awal persidangan pemakzulan Yoon. Sidang tetap dilanjutkan meski Yoon tidak hadir.

    MK Korsel mungkin akan mempertimbangkan laporan jaksa penuntut tentang Kim. Eks Menhan Kim menjadi orang pertama yang didakwa atas penerapan darurat militer yang dibatalkan usai parlemen menggelar pemungutan suara.

    Demonstrasi Pro dan Anti Yoon Terjadi di Korsel

    Demonstrasi di Korea Selatan. (AFP/PHILIP FONG)

    Warga Korsel terbelah menjadi kubu pendukung dan anti Yoon usai krisis politik akibat darurat militer kontroversial melanda negara itu. Terbaru, warga Korsel menerjang badai salju untuk menggelar demonstrasi mendesak Presiden Yoon Suk Yeol segera ditangkap.

    Ada juga kelompok yang menggelar demonstrasi mendukung Yoon. Mereka mendesak upaya pemakzulan dan penangkapan Yoon diakhiri.

    Dilansir AFP, Minggu (5/1), Yoon terus berupaya menghindari penangkapan yang surat perintahnya akan berakhir pada 6 Januari 2025. Pada Sabtu (4/1), ribuan orang turun ke kediaman Presiden Korsel dan jalan-jalan utama di Seoul sehari setelah upaya penangkapan Yoon yang gagal.

    Satu kubu warga menuntut penangkapan Yoon. Sementara, yang lain menyerukan agar pemakzulannya dinyatakan tidak sah.

    Kelompok pro-Yoon berkumpul di depan rumahnya pada Minggu (5/1) saat badai salju yang sangat dingin menghantam ibu kota Korsel sepanjang malam hingga membuatnya tertutup selimut putih.

    Unjuk rasa anti-Yoon akan digelar pada siang hari. Meski demikian, kelompok anti-Yoon telah bersiap.

    “Salju tidak ada apa-apanya bagi saya. Mereka bisa membawa semua salju dan kami akan tetap di sini. Saya berhenti dari pekerjaan saya untuk datang melindungi negara dan demokrasi kita,” kata pengunjuk rasa anti-Yoon Lee Jin-ah (28) yang telah berkemah di luar kediaman Yoon semalaman.

    Sementara, pendemo pro-Yoon, Park Young-chul (70), mengatakan badai salju tidak akan menghalanginya untuk mendukung Yoon. Dia akan terus menunjukkan dukungan terhadap Yoon hingga berakhirnya surat perintah penahanan Yoon pada Senin tengah malam.

    “Saya melewati perang dan suhu minus 20 derajat di tengah salju untuk melawan kaum komunis. Salju ini tidak ada apa-apanya. Perang kita terjadi lagi,” katanya.

    Yoon sendiri mengatakan dia menonton demonstrasi itu lewat YouTube. Dia juga berjanji ‘melawan’ mereka yang mencoba mempertanyakan darurat militer itu.

    Jika surat perintah penahanan dilaksanakan, Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap saat masih menjabat. Partai Demokrat yang beroposisi di Korsel telah menyerukan pembubaran dinas keamanan yang melindungi Yoon.

    Usulan itu muncul usai para penyelidik yang hendak menangkap Yoon menghadapi barikade ratusan pasukan keamanan. Pasukan itu mencegah akses terhadap Yoon.

    “Dinas Keamanan Presiden telah melanggar konstitusi, yang secara efektif memposisikan dirinya sebagai kekuatan pemberontakan,” kata pemimpin DPR Park Chan-dae kepada parlemen pada hari Sabtu.

    “Tidak ada lagi pembenaran atas keberadaannya,” sambungnya.

    Pejabat tinggi dinas tersebut menolak permintaan polisi pada hari Sabtu untuk diinterogasi dengan alasan ‘sifat serius’ dari perlindungan Yoon. Kantor Investigasi Korupsi (CIO) yang menyelidiki deklarasi darurat militer dan oposisi mendesak penjabat presiden Choi Sang-mok, yang baru menjabat selama seminggu dan merupakan rekan satu partai Yoon, untuk memerintahkan dinas keamanan presiden agar bekerja sama.

    Pengacara Yoon telah mengecam upaya penangkapan ‘melanggar hukum dan tidak sah’ dan berjanji untuk mengambil tindakan hukum. Dalam adegan drama yang menegangkan, pengawal Yoon dan pasukan militer melindunginya dari penyidik yang akhirnya membatalkan upaya penangkapan Jumat (3/1) dengan alasan masalah keselamatan.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/rfs)

  • Jeju Air Pangkas 1.900 Penerbangan Domestik dan Internasional Buntut Kecelakaan Maut – Halaman all

    Jeju Air Pangkas 1.900 Penerbangan Domestik dan Internasional Buntut Kecelakaan Maut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Maskapai penerbangan Korea Selatan (Korsel) Jeju Air memangkas sekitar 1.900 penerbangan domestik dan internasional hingga Maret 2025.

    Adapun rute-rute utama Jeju Air yang dipangkas termasuk ke Tokyo, Osaka, dan Fukuoka di Jepang, serta ke Da Nang, Vietnam.

    Keputusan itu diambil menyusul insiden kecelakaan yang menewaskan 179 orang di Muan pada 29 Desember lalu.

    “Jeju Air akan mengurangi penerbangan yang sering kami terbangi, termasuk penerbangan domestik, dan untuk penerbangan internasional, pengurangan akan dipusatkan di sekitar rute Jepang dan Asia Tenggara,” kata direktur divisi administrasi manajemen Jeju Air, Song Kyung-hoon, mengutip dari Korea joongAng Daily.

    “Sudah saatnya untuk tidak memikirkan pendapatan kami tetapi mempertimbangkan keamanan rute,” imbuh Kyung-hoon, dalam konferensi pers yang diadakan di Seoul bagian barat.

    Sebelum pemangkasan dilakukan, maskapai tersebut awalnya telah membatalkan 67.000 pemesanan tiket hanya dalam 2 hari.

    Yakni sejak kecelakaan pada 29 Desember lepas pukul 09.00 hingga 30 Desember pukul 13.00 waktu setempat.

    Imbas pembatalan reservasi penerbangan, Jeju Air merugi sebesar 260 miliar won atau 177 juta dollar AS.

    Pihak Jeju Air menjelaskan pengurangan jumlah penerbangan tersebut juga dilakukan pihak maskapai untuk membenahi manajemen operasional seluruh penerbangan.

    Polisi Korsel Geledah Kantor Jeju Air

    Terpisah, pada tanggal 2 Januari kemarin kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor maskapai penerbangan Jeju Air usai insiden kecelakaan tragis yang menimpa pesawat Jeju Air 7C2216 jenis Boeing 737-800.

    Dilansir dari The Guardian, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari investigasi atas kecelakaan hari Minggu yang menewaskan 179 orang.

    Adapun penggeledahan ini dilakukan pihak berwenang setempat untuk mencari dan menyita dokumen yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan pesawat Boeing 737-800.

    “Sehubungan dengan kecelakaan pesawat operasi pencarian dan penyitaan sedang dilakukan mulai pukul 09.00 pagi pada tanggal 2 Januari di tiga lokasi,” demikian pernyataan polisi Korea Selatan.

    “Polisi berencana untuk segera dan tegas menentukan penyebab dan tanggung jawab atas kecelakaan ini sesuai dengan hukum dan prinsip,” lanjut mereka.

    Merespon penggrebekan itu, Song Kyeong-hoon, Direktur Jeju Air mengatakan maskapai siap bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap tragedi itu.

    Tak hanya kantor Jeju Air, penggeledahan juga dilakukan di Bandara Internasional Muan.

    Pejabat presiden Korea Selatan , Choi Sang-mok, menyatakan tindakan harus segera diambil jika penyelidikan mengungkap ada masalah dengan model pesawat tersebut.

    “Karena ada kekhawatiran publik yang besar tentang model pesawat yang sama yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasi pemeliharaan, pendidikan, dan pelatihan,” kata Choi.

    Korsel Gelar Inspeksi Massal

    Lebih lanjut, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan serupa Pemerintah Korea Selatan  berencana untuk menginspeksi semua pesawat jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan di negeri tersebut.

    Seorang pejabat Kementerian Transportasi Korsel menyatakan pemerintah bakal melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah seluruh maskapai penerbangan telah mengikuti aturan dengan benar.

    Mengutip dari NPR, inspeksi tersebut rencananya akan mencakup pemeriksaan terhadap tingkat pemanfaatan pesawat.

    Kemudian ada pemeriksaan penerbangan, hingga penelusuran terhadap catatan pemeliharaan pesawat.

    Sejauh ini jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan secara luas oleh maskapai bertarif rendah (LCC) di Korea Selatan seperti Jeju Air yakni sebanyak 39 pesawat.

    Sementara itu maskapai LCC lain yang mengoperasikan Boeing 737-800 ada T’way Air dengan 27 pesawat, Jin Air dengan 19 pesawat.

    Sementara Eastar Jet dengan 10 pesawat, dan Air Incheon dengan dua pesawat.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Pendukung Yoon Suk Yeol Kibarkan Bendera Amerika dan Bawa Poster Stop the Steal, Apa Artinya? – Halaman all

    Pendukung Yoon Suk Yeol Kibarkan Bendera Amerika dan Bawa Poster Stop the Steal, Apa Artinya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penyelidik Korea Selatan berupaya menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan, di kediamannya pada hari Jumat (3/1/2024) sebagai buntut dari aksi darurat militer yang dikeluarkannya pada 3 Desember lalu.

    Namun, penyelidik gagal menangkap Yoon Suk Yeol karena dihalangi oleh pasukan keamanan beserta para pendukungnya.

    Di luar kediaman Yoon Suk Yeol, para pendukungnya mengibarkan bendera Amerika Serikat di samping bendera Korea Selatan.

    Selain itu, mereka juga membentangkan slogan-slogan “Stop the Steal”. Apa artinya?

    Mengutip The Guardian, bagi orang luar, kombinasi simbol ini mungkin tampak membingungkan.

    Namun, bagi para pendukung Yoon, Amerika Serikat mewakili lebih dari sekadar sekutu: Amerika adalah sebuah cita-cita yang mereka persepsikan.

    Simbolisme bendera AS adalah deklarasi tatanan budaya dan spiritual, yang menurut mereka sedang terancam.

    Sambil memegang kedua bendera, seorang pendukung Yoon bernama Pyeong In-su (74) mengatakan bahwa polisi harus dihentikan oleh warga negara yang patriotik.

    Ia berharap presiden terpilih AS, Donald Trump, dapat membantu Yoon.

    lihat foto
    Para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkumpul saat anggota Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi dan pejabat polisi akan memasuki kediaman presiden di Seoul.

    “Saya berharap setelah pelantikan Trump, dia bisa menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar,” katanya.

    Ia melambaikan kedua bendera dengan pesan “Mari kita maju bersama” dalam bahasa Inggris dan Korea.

    Di sisi lain, “Stop the Steal” adalah slogan yang dipopulerkan oleh pendukung Donald Trump saat pemilu AS tahun 2020.

    Trump kalah dalam pemilu tersebut dan mengklaim bahwa suara untuknya telah dicuri.

    Mengutip staradvertiser.com, pembelaan Yoon atas tindakannya mengeluarkan darurat militer memiliki kemiripan dengan retorika politik Donald Trump, yang mengklaim adanya kecurangan dalam pemungutan suara.

    Meskipun Yoon tidak menyebutkan masalah pemilu dalam deklarasi darurat militer awalnya, ia mengirim ratusan pasukan untuk menyerang Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) dan menuduh Korea Utara telah meretas NEC tanpa memberikan bukti.

    Yoon mengatakan bahwa serangan tersebut terdeteksi Badan Intelijen Nasional, tetapi NEC menolak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan pemeriksaan sistem mereka.

    Dugaan peretasan itu menimbulkan keraguan atas integritas pemilihan parlemen April 2024 — yang mana partainya kalah telak — dan menjadi alasan Yoon mengumumkan darurat militer, ujarnya.

    Saat itu, NEC mengatakan bahwa dengan memunculkan kecurigaan adanya kecurangan pemilu, Yoon justru merugikan dirinya sendiri terhadap sistem pengawasan pemilu, yang memilih dirinya sebagai presiden.

    NEC menyatakan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan badan mata-mata pada tahun lalu untuk mengatasi “kerentanan keamanan”.

    lihat foto
    Yoon Suk Yeol

    Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa peretasan oleh Korea Utara membahayakan sistem pemilu, dan pemungutan suara tetap dilakukan dengan surat suara kertas.

    Isu ini telah menjadi topik utama bagi para pendukung Yoon, yang mengatakan bahwa deklarasi darurat militernya dapat dibenarkan.

    Mereka kini berharap kekhawatiran mereka selaras dengan Trump.

    Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

    Mengutip France24, Kantor Investigasi Korupsi (CIO) mungkin akan mencoba mengeksekusi surat perintah penangkapan untuk Yoon lagi sebelum batas waktu 6 Januari.

    “Tindakan selanjutnya akan diputuskan setelah peninjauan lebih lanjut,” kata CIO, setelah menghentikan upaya penangkapan pertamanya.

    Jika Yoon ditangkap sebelum tanggal tersebut, CIO memiliki waktu 48 jam untuk meminta surat perintah baru untuk penangkapan resminya atau jika tidak, Yoon harus dibebaskan.

    Pengacara Yoon telah berulang kali mengatakan bahwa surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan itu melanggar hukum dan ilegal.

    Sang pengacara berjanji untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut terhadapnya.

    (Tribunnews.com)