Xcloud.id

kab/kota: Seoul

  • Jembatan Ambruk di Korea Selatan, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Jembatan Ambruk di Korea Selatan, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Jakarta –

    Setidaknya satu orang tewas dan tiga orang mengalami luka serius setelah sebuah jembatan ambruk di lokasi pembangunan jalan tol di Korea Selatan pada hari Selasa (25/2).

    “Setidaknya satu orang dipastikan tewas,” kata seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan kepada AFP, Selasa (25/2/2025).

    “Sekitar tiga orang diyakini mengalami luka serius. Orang-orang sedang dibawa ke rumah sakit,” tambahnya.

    Media lokal menayangkan rekaman dramatis dari apa yang tampak seperti bagian jembatan yang ambruk, yang menyebabkan kepulan asap tebal ke udara.

    Insiden itu terjadi di Cheonan, sekitar 82 kilometer (51 mil) selatan Seoul, ibu kota Korea Selatan.

    Presiden sementara Korea Selatan, Choi Sang-mok telah mengeluarkan arahan mendesak untuk memobilisasi semua sumber daya dan personel yang tersedia untuk operasi penyelamatan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Efek Krisis Kelahiran di Korsel, Puluhan Sekolah Tutup gegara Tak Ada Murid

    Efek Krisis Kelahiran di Korsel, Puluhan Sekolah Tutup gegara Tak Ada Murid

    Jakarta –

    Semakin banyak sekolah di Korea Selatan yang tutup imbas angka kelahiran yang sangat rendah di negara tersebut. Menurut data Kementerian Pendidikan Korsel, sebanyak 49 sekolah akan tutup tahun ini dan dari jumlah tersebut sebanyak 43 sekolah (88 persen) berada di provinsi-provinsi yang jauh dari ibu kota Seoul.

    Jumlah sekolah yang tutup menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jumlah sekolah yang tutup pada tahun 2020 mencapai 33, kemudian turun menjadi 24 pada tahun 2021, 25 pada tahun 2022, 22 pada tahun 2023, dan terakhir 33 pada tahun 2024.

    Dikutip dari Korea Times, tidak ada sekolah yang ditutup berada di Seoul. Provinsi Jeolla Selatan menjadi daerah dengan sekolah yang akan ditutup paling banyak dengan 10 sekolah, lalu diikuti Provinsi Chungcheong Selatan dengan sembilan sekolah, Provinsi Jeolla Utara dengan delapan sekolah, Provinsi Gangwon dengan tujuh sekolah, Provinsi Gyeonggi dengan enam sekolah, lalu Busan dengan dua sekolah, dan Daegu satu sekolah.

    Berdasarkan tingkatan sekolah, 38 dari 49 sekolah yang tutup adalah sekolah dasar. Sementara sekolah menengah pertama berjumlah delapan dan sekolah menengah atas berjumlah tiga.

    Kondisi ini juga semakin memprihatinkan lantaran sebanyak 112 sekolah dasar di Korsel juga tidak menerima siswa baru tahun lalu. Ini menunjukkan semakin banyak sekolah lain yang juga terancam.

    Menurut data kementerian hingga April lalu, Provinsi Jeolla Utara menduduki peringkat teratas di antara daerah-daerah dengan 34 sekolah dasar yang tidak menerima siswa baru. Lalu, diikuti oleh Provinsi Gyeongsang Utara dengan 17, Provinsi Gyeongsang Selatan dengan 16, Provinsi Jeolla Selatan dan Provinsi Chungcheong Selatan masing-masing dengan 12, dan Provinsi Gangwon dengan 11 sekolah tanpa siswa baru.

    Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat tahun ini.

    (avk/kna)

  • Kala 49 Sekolah di Korea Selatan Harus Menutup Pintu, Tak Ada Lagi Siswa yang Mengisi Bangku

    Kala 49 Sekolah di Korea Selatan Harus Menutup Pintu, Tak Ada Lagi Siswa yang Mengisi Bangku

    PIKIRAN RAKYAT – Puluhan sekolah di Korea Selatan harus tutup karena tidak adanya murid baru yang masuk. Berdasarkan data terbaru pada Minggu 23 Februari 2025, populasi usia sekolah di Negeri Ginseng terus menurun.

    Menurut data Kementerian Pendidikan yang diterima Korea Herald, total ada 49 sekolah dasar, menengah dan menengah di 17 kota dan provinsi akan ditutup pada 2025.

    Sekolah-sekolah itu ditutup, karena kekurangan siswa telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, meningkat dari 22 pada tahun 2023 menjadi 33 pada tahun lalu.

    Dengan 88 persen sekolah yang dijadwalkan untuk ditutup pada akhir tahun ini terletak di daerah pedesaan. Kekhawatiran pun tumbuh atas kesenjangan populasi usia sekolah antara Seoul dan daerah pedesaan.

    Berdasarkan wilayah, ibu kota tidak memiliki sekolah di ambang penutupan, sementara enam sekolah akan ditutup di Provinsi Gyeonggi.

    Provinsi Jeolla Selatan mencatat jumlah sekolah tertinggi yang menghadapi penutupan dengan 10, diikuti oleh Provinsi Chungcheong Selatan dengan sembilan, Provinsi Jeolla Utara dengan delapan, dan Provinsi Gangwon dengan tujuh.

    Berdasarkan jenis sekolah, dari 49 sekolah yang ditunjuk untuk ditutup, 38 adalah sekolah dasar, merupakan mayoritas, sementara delapan adalah sekolah menengah dan tiga adalah sekolah menengah.

    Sementara itu, sekolah dasar di pedesaan juga berjuang dengan kurangnya pendaftaran baru.

    Sebanyak 42 sekolah di seluruh Provinsi Gyeongsang Utara tidak memiliki siswa kelas satu yang akan mendaftar pada bulan Maret.

    “Situasinya serupa di daerah lain. Jumlah sekolah tanpa anak yang akan memulai pendidikan yang diamanatkan negara mencapai 32 di Provinsi Jeolla Selatan, 25 di Provinsi Jeolla Utara dan 21 di Provinsi Gangwon,” kata Korea Herald dalam laporannya.

    Korea Selatan menghadapi tantangan demografis serius akibat tingkat kesuburan yang sangat rendah. Tren ini membawa berbagai konsekuensi, termasuk penuaan populasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya beban sistem kesehatan.

    Lebih jauh, dampaknya juga terasa dalam sektor keamanan nasional, khususnya kesiapan militer negara tersebut.

    Sejak tahun 2020, jumlah kematian di Korea Selatan telah melampaui jumlah kelahiran, menandai awal dari penurunan populasi. Pada tahun 2024, tingkat kesuburan total (TFR) Korea Selatan diproyeksikan mencapai 0,68—angka terendah di dunia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kelahiran meliputi:

    Biaya hidup yang tinggi, termasuk perumahan dan pendidikan anak. Beban kerja yang berat, yang membuat banyak pasangan enggan memiliki anak. Ketidaksetaraan gender, di mana perempuan merasa terbebani dengan tanggung jawab ganda dalam karier dan rumah tangga. Pandangan sosial yang berubah, di mana semakin banyak orang muda memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak.

    Pemerintah telah berupaya menangani krisis ini dengan berbagai kebijakan, seperti subsidi kelahiran, tunjangan orang tua, dan memperkenalkan fleksibilitas dalam dunia kerja. Namun, hasilnya masih belum signifikan.

    Dampak Penurunan Populasi

    Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

    Dengan semakin sedikitnya jumlah tenaga kerja muda, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan berisiko melambat. Berkurangnya populasi usia produktif juga meningkatkan beban fiskal pemerintah, terutama dalam hal pensiun dan layanan kesehatan bagi lansia yang jumlahnya terus bertambah.

    Pendidikan dan Dunia Kerja

    Jumlah siswa yang terdaftar di sekolah terus menurun, menyebabkan banyak sekolah dasar mengalami kekurangan murid. Di sektor tenaga kerja, perusahaan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerja muda yang cukup untuk mempertahankan produktivitas.

    Keamanan Nasional dan Kesiapan Militer

    Penurunan populasi juga berdampak langsung pada jumlah personel militer. Berdasarkan data terbaru, jumlah personel militer Korea Selatan turun di bawah 500.000 pada tahun 2022, sementara Korea Utara mempertahankan kekuatan sekitar 1,28 juta. Dengan tren ini, jumlah personel militer Korea Selatan diperkirakan akan terus berkurang menjadi sekitar 396.000 pada tahun 2038.

    Selain itu, kekurangan perwira dan bintara juga menjadi tantangan serius. Pada tahun 2023, terdapat kekurangan sekitar 550 perwira dan hampir 4.800 bintara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem wajib militer Korea Selatan mungkin tidak cukup untuk mempertahankan kesiapan militer dalam jangka panjang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Korea Selatan: Yoon Suk Yeol Resmi Ditahan, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    Korea Selatan: Yoon Suk Yeol Resmi Ditahan, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi ditahan oleh Kepolisian Korea Selatan, Pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Penahanan ini merupakan hasil dari keputusan hukum yang menyatakan Yoon bersalah karena menghalangi pelaksanaan surat perintah penahanannya pada bulan lalu.

    Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus ini, latar belakangnya, serta dampak yang ditimbulkan.

    Apa yang Menyebabkan Penahanan Yoon Suk Yeol?

    Yoon Suk Yeol dinyatakan bersalah setelah terbukti memberikan instruksi kepada Layanan Keamanan Presiden (PSS) untuk menghalangi penyidik dalam usaha penangkapannya.

    Menurut laporan dari Korean Herald, Yoon mengirimkan instruksi tersebut kepada Wakil Kepala PSS, Kim Seong-hoon, melalui aplikasi pesan Signal pada 3 Januari 2025 saat penyidik berusaha menangkapnya di kediamannya.

    Pada tanggal 7 Januari, Yoon kembali memberikan instruksi yang sama untuk menghalangi upaya kedua penangkapannya.

    Tindakan ini menyebabkan kesulitan bagi penyidik dan polisi, yang terpaksa menghadapi Dinas Keamanan Presiden yang berusaha mencegah penangkapan Yoon.

    Kerusuhan pun terjadi, dengan beberapa orang terlibat dalam perkelahian yang mengakibatkan satu orang terluka.

    Bagaimana Kronologi Penangkapan Yoon?

    Yoon Suk Yeol ditangkap setelah dituduh melakukan pemberontakan, yang merupakan buntut dari deklarasi status darurat militer yang dikeluarkannya.

    Meskipun status darurat militer telah dicabut, Yoon harus menghadapi berbagai penyelidikan, termasuk oleh Lembaga Tinggi Investigasi Korupsi dan Kejaksaan Korea Selatan.

    Dalam pidatonya, Yoon menyatakan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari serangan oposisi yang ingin menggulingkan pemerintahnya.

    Namun, alasan di balik keputusan untuk memberlakukan darurat militer ternyata berkaitan dengan perselisihan anggaran dan tindakan antara Yoon dan parlemen yang didominasi oposisi.

    Majelis Nasional Korea Selatan menganggap deklarasi Yoon ilegal dan tidak konstitusional.

    Penolakan terhadap tindakan Yoon memicu enam partai oposisi untuk mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan.

    Setelah serangkaian kericuhan, lebih dari 3.000 petugas polisi dan penyidik antikorupsi berhasil menangkap Yoon setelah memecah kerumunan pendukungnya di kediamannya.

    Mengapa Yoon Suk Yeol Menjadi Presiden Pertama yang Diadili?

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul memulai sidang praperadilan pertama dalam kasus pidana Yoon pada 20 Februari 2025, hanya sebulan setelah ia didakwa.

    Hal ini menjadikan Yoon sebagai presiden pertama di Korea Selatan yang didakwa di tengah masa jabatannya.

    Jika terbukti bersalah, Yoon menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup, dan ada kemungkinan hukuman mati.

    Kasus ini telah membelah opini publik Korea Selatan, dengan jajak pendapat dari Gallup menunjukkan bahwa 57 persen responden mendukung pemakzulan Yoon, sementara 38 persen menentangnya.

    Siapa yang Mengambil Alih Jabatan Presiden?

    Pasca penahanan Yoon, jabatan presiden diambil alih oleh Perdana Menteri Han Duck-soo sebagai pejabat presiden sementara.

    Penunjukan Han tidak lepas dari pengalamannya yang luas selama lebih dari tiga dekade dalam berbagai posisi kepemimpinan di bawah lima presiden yang berbeda, baik yang konservatif maupun liberal.

    Keahlian dan keterampilannya dianggap krusial dalam mengatasi krisis kepemimpinan yang terjadi akibat penahanan Yoon.

    Kasus yang menimpa Yoon Suk Yeol membawa dampak besar bagi politik Korea Selatan.

    Proses hukum yang dihadapi Yoon akan menjadi babak baru dalam sejarah politik negara ini, serta menentukan arah kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan ke depan.

    Kita patut menantikan perkembangan selanjutnya terkait kasus ini dan dampaknya bagi masyarakat Korea Selatan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Presiden Korsel Resmi Ditahan, Dinyatakan Bersalah Karena Halangi Penahanannya – Halaman all

    Presiden Korsel Resmi Ditahan, Dinyatakan Bersalah Karena Halangi Penahanannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) yang telah dimakzulkan Yoon Suk Yeol resmi ditahan Kepolisian Korsel, pada Jumat (21/2/2025).

    Penahanan ini dilakukan usai Yoon dinyatakan bersalah karena menghalangi pelaksanaan surat perintah untuk penahanannya pada bulan lalu.

    Mengutip media lokal Korean Herald, Yoon terbukti menginstruksikan Layanan Keamanan Presiden (PSS) untuk menghalangi upaya penyidik penahannya atas pemberlakuan darurat militer yang singkat.

    Adapun instruksi ini dikirimkan Yoon kepada Wakil Kepala PSS, Kim Seong-hoon, melalui aplikasi pesan berbasis AS, Signal pada 3 Januari, saat penyidik berusaha menangkapnya di kediamannya.

    Selanjutnya di tanggal 7 Januari 2025, Yoon kembali memberi instruksi kepada Kim untuk menghalangi upaya kedua untuk menahannya dalam pesan yang dipertukarkan.

    Imbas upaya ini penyidik sempat kesulitan untuk melakukan penangkapan Yoon, karena penyidik dan polisi dihalangi Dinas Keamanan Presiden (PSS), paspampres resmi Yoon. 

    Memicu kerusuhan, hingga beberapa pihak terlibat adu jotos dan dorong-dorongan, menyebabkan satu orang luka-luka.

    Kendati demikian, setelah melewati proses yang panjang pada 15 Januari kemarin penyidik akhirnya berhasil menangkap Yoon, sejak saat itu Yoon ditahan di pusat penahanan.

    Kronologi Drama Penangkapan Presiden Yoon

    Penyidik Korea Selatan menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol karena tuduhan pemberontakan buntut deklarasi militer, disertai dengan pengerahan pasukan yang mengepung gedung parlemen.

    Meski darurat militer telah dicabut, namun buntut ketegangan tersebut Presiden Yoon harus menghadapi berbagai penyelidikan termasuk dari Lembaga Tinggi Investigasi Korupsi dan Kejaksaan Korsel.

    Dalam pidatonya presiden Yoon menceritakan upaya oposisi yang mencoba menggulingkan pemerintahannya.

    Sebelum ia mengumumkan darurat militer untuk “menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah merusak”.

    Namun belakangan terkuak alasan presiden Yoon memberlakukan status darurat militer lantaran adanya perselisihan antara presiden Yoon dan parlemen yang dikendalikan oposisi mengenai anggaran dan tindakan lainnya.

    Majelis Nasional Korea Selatan  menyebutkan deklarasi Yoon Suk Yeol ilegal dan tidak konstitusional.

    Sementara Pemimpin partai Yoon Suk Yeol, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, menyebutkan langkah Yoon Suk Yeol adalah “langkah yang salah”.

    Pasca insiden ini mengguncang dunia, enam partai oposisi Korea Selatan secara resmi mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Tak lama kemudian lebih dari 3.000 petugas polisi dan penyelidik antikorupsi berhasil meringkus Presiden Yoon usai memecah kerumunan para pendukung Yoon yang memenuhi kediamannya.

    Yoon Presiden Korsel Pertama yang Diadili

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul memulai sidang praperadilan pertama dalam kasus pidana terhadap presiden tersebut pada 20 Februari kemarin.

    Sekitar sebulan setelah dia didakwa atas upayanya memberlakukan darurat militer di Korsel pada Desember tahun lalu.

    Hal ini menjadikan Yoon sebagai presiden pertama Korsel yang didakwa saat masih menjabat dan mungkin akan ditahan selama enam bulan ketika kasus pidananya ditinjau ulang. 

    Pengkhianatan dan pemberontakan adalah dua kejahatan yang bisa dikenakan pada Presiden Korsel yang sedang menjabat. 

    Jika terbukti bersalah, Yoon akan menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup. Ada juga kemungkinan hukuman mati.

    Kasus yang menimpa Yoon, lantas membuat publik terbelah mengenai arah masa depan negara ini.

    Jajak pendapat mingguan Gallup menunjukkan 57 persen responden mendukung pemakzulan Yoon, sementara 38 persen menentangnya. 

    Untuk mengatasi kekosongan kursi kepemimpinan pasca Yoon ditahan kepolisian, jabatan presiden diambil alih Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menjadi pejabat presiden sementara. 

    Penunjukan dilakukan bukan tanpa alasan, pasalnya Han, yang telah berusia 75 tahun, telah menjabat di posisi kepemimpinan selama lebih dari tiga dekade di bawah lima presiden yang berbeda, baik yang konservatif maupun liberal.

    Tak hanya itu, Han juga menduduki jabatan-jabatan penting dalam urusan negara semata-mata karena pengakuan atas keterampilan dan keahliannya, tidak terkait dengan faksi politik.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Pertama dalam Sejarah, Presiden Korea Selatan Hadapi Sidang Pidana

    Pertama dalam Sejarah, Presiden Korea Selatan Hadapi Sidang Pidana

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol hadir di pengadilan pada hari Kamis (20/02) untuk persidangan pendahuluan pidana atas tuduhan pemberontakan.

    Yoon tiba di tengah keamanan ketat di pengadilan distrik pusat Seoul. Ia menjadi presiden Korea Selatan pertama yang diadili dalam kasus pidana.

    Pada bulan Desember lalu, Yoon sempat memberlakukan darurat militer di Korea Selatan dan parlemen kemudian memberikan suara untuk memakzulkannya pada pertengahan Desember.

    Jaksa menuduh presiden yang diberhentikan sementara itu sebagai “pemimpin pemberontakan”.

    Mereka meminta proses hukum yang cepat mengingat “beratnya” kasus tersebut, tetapi pengacara Yoon mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau dokumen.

    Pengacara Yoon, Kim Hong-il mengatakan deklarasi darurat militernya tidak dimaksudkan untuk melumpuhkan negara. Sebaliknya, katanya, itu dimaksudkan untuk “memperingatkan publik tentang krisis nasional yang disebabkan oleh kediktatoran legislatif dari partai oposisi yang dominan, yang telah melumpuhkan pemerintahan.”

    Krisis Politik di Korea Selatan

    Bulan lalu, jaksa mendakwa Yoon, menuduhnya mengatur pemberontakan melalui penerapan darurat militer.

    Awalnya, Yoon membarikade dirinya di dalam kompleks rumahnya di Seoul sebelum akhirnya ditangkap pada bulan Januari.

    Dia secara resmi didakwa pada tanggal 26 Januari atas tuduhan pemberontakan.

    Mahkamah Konstitusi secara terpisah sedang mempertimbangkan apakah akan secara resmi memberhentikan Yoon atau mengembalikan kedudukannya sebagai presiden.

    Kejahatan pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuduhan pidana yang tidak memberikan kekebalan kepada presiden Korea Selatan. Kejahatan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Namun, Korea Selatan belum pernah mengeksekusi siapa pun selama beberapa dekade.

    Yoon, seorang konservatif, dengan tegas membantah melakukan kesalahan apa pun. Dia menyebut darurat militernya sebagai tindakan pemerintahan yang sah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan kaum liberal yang menghalangi agendanya dan memakzulkan pejabat tinggi.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Optimisme warga untuk bangkit kembali

    Pada tanggal 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan Korea Selatan dengan pengumuman darurat militer. Ia menuduh oposisi yang mendominasi Majelis Nasional melakukan kegiatan ‘antinegara’ yang mengancam demokrasi. Yoon mengangkat Jenderal Park An-Su sebagai komandan darurat militer, yang segera melarang seluruh aktivitas politik, demonstrasi, serta mengendalikan media dan publikasi.

    Beberapa jam kemudian, Presiden Yoon akhirnya memutuskan untuk mencabut status darurat militer di Korsel pada Rabu (04/12). Pencabutan status darurat militer itu dilakukan setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui voting untuk membatalkan darurat militer.

    Akhir tahun lalu aksi unjuk rasa di Korea Selatan menarik perhatian dunia. Aksi protes menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diwarnai slogan ‘nyeleneh &rsquo, lightstick K-Pop, hingga lagu-lahu hits K-Pop untuk membakar semangat perlawanan, seolah menunjukkan bahwa aksi protes tidak melulu diwarnai kekerasan. Meski demikian bentrokan kadang kala tetap tak terhindarkan.

    Kini sebagian warga Korea Selatan ingin krisis politik ini segera berakhir dan agar pemerintah kembali fokus menangani masalah-masalah sehari-hari, seperti ekonomi yang lemah dan nilai tukar mata uang won yang terus merosot terhadap dolar.

    Tapi banyak warga yang merasa bangga bahwa negara yang pernah mengalami rangkaian kediktatoran militer yang berlangsung hingga akhir 1980-an ini telah cukup tangguh mempertahankan institusi demokratisnya di tengah ujian yang begitu berat.

    ap/yf h dpa, AP, EFE)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Penampakan Charging Station di Korea Selatan, Lebih Canggih dari Punya Indonesia  – Halaman all

    Penampakan Charging Station di Korea Selatan, Lebih Canggih dari Punya Indonesia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Indonesia sedang merambah era elektrifikasi dengan kendaraan listrik. Pertarungan antara mobil listrik terlebih dahulu atau penyediaan infrastruktur dulu, masih menjadi perdebatan.

    Meski begitu, keduanya sekarang berjalan beriringan, dimana sekarang sudah banyak model kendaraan listrik roda empat yang dijual di Indonesia dan infrastruktur mulai dibangun secara masif.

    Infrastruktur isi daya atau biasa disebut SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) terus dibangun pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta.

    Saat ini, di Indonesia pengisian daya kendaraan listrik terdapat beberapa pilihan, diantaranya 2.3 kW, 7 kW, 22 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW hingga 200 kW.

    Kecepatan pengecasan pun bermacam-macam, mulai dari 15-30 menit dengan menggunakan DC Fast Charging, hingga 10 jam pengisian saat menggunakan arus 2,3 kW.

    Kebanyakan stasiun isi daya di Indonesia juga hanya terpasang di mall maupun lokasi publik lain, seperti area perkantoran hingga rest area.

    Lokasi-lokasi charging station di Indonesia dan di Korea Selatan sebenarnya hampir sama. Akan tetapi, di Korea stasiun isi daya hanya terdapat di area parkir basement gedung-gedung dan rest area.

    Masyarakat Korea Selatan biasanya tidak memasang fasilitas isi daya di rumah mereka. Kebanyakan akan mengakses SPKLU di tempat publik.

    Kali ini Tribunnews.com berkesempatan ke Korea Selatan memenuhi undangan Hyundai Indonesia. Tim dibawa ke Rest Area Chilgok, Korea Selatan.

    Di tempat istirahat usai berkendara ini terdapat fasilitas isi daya Ultra Fast Charging untuk kendaraan listrik. Secara desain, hampir sama seperti SPKLU di Indonesia, ada enam port yang bisa dipakai untuk mengisi daya Electric Vehicle (EV).

    Menariknya, saat kendaraan mengisi daya, di bagian atap SPKLU akan muncul berapa besar daya yang sudah terisi pada setiap mobil yang tengah melakukan pengecasan.

    Untuk tarifnya, pengisian daya EV di Korsel dipatok mulai 310 Won atau sekitar Rp 3.500 hingga 560 Won atau setara Rp 6.300 dengan kurs rupiah terhadap Won pada Kamis (20/2/2025).

    Di Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menetapkan tarif pengisian data baterai mobil listrik di SPKLU mulai dari Rp 1.500 hingga Rp 1.700 per-kWh. Sementara di pengisian daya pihak swasta tarifnya mulai Rp 2.466 per-kWh.

  • Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mulai Disidang terkait Darurat Militer

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mulai Disidang terkait Darurat Militer

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif setelah dimakzulkan parlemen, mulai menjalani persidangan terkait langkahnya menetapkan darurat militer yang mengejutkan dunia.

    Yoon yang mantan jaksa ini mencetak sejarah sebagai kepala negara pertama di Korsel yang diadili dalam kasus pidana.

    Yoon, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025), mulai disidang di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Kamis (20/2) waktu setempat. Dia menghadapi tuduhan pemberontakan yang bisa membuatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

    Persidangan, menurut laporan reporter AFP di lokasi, dimulai sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Dengan kehadiran Yoon dalam persidangan ini, ruang sidang penuh sesak dan pengamanan ketat diberlakukan di sekitar gedung pengadilan.

    Jaksa penuntut dalam kasus ini menuduh Yoon sebagai “pemimpin pemberontakan”.

    Mereka, pada Kamis (20/2), berargumen untuk tidak membebaskan Yoon dari fasilitas penahanan yang menjadi tempat dia ditahan sejak pertengahan Januari. Dalam argumennya, jaksa Korsel menyebut Yoon dapat mencoba dan “memperngaruhi atau membujuk orang-orang yang terlibat kasus tersebut”.

    Dalam persidangan, pengacara Yoon, Kim Hong Il, mengecam apa yang disebutnya sebagai “penyelidikan ilegal” dengan alasan bahwa “badan investigasi yang menyelidiki tidak memiliki yurisdiksi”.

    “Pemberlakuan darurat militer tidak dimaksudkan untuk melumpuhkan negara,” sebut Kim dalam argumennya.

    Dia menyebut hal itu dimaksudkan untuk “mengingatkan masyarakat akan krisis nasional yang disebabkan oleh kediktatoran legislatif dari partai oposisi yang dominan, yang telah melumpuhkan pemerintahan”.

    “Peradilan harus berfungsi sebagai kekuatan yang menstabilkan,” kata Kim kepada tiga hakim dalam persidangan kasus Yoon.

    Selain menghadapi persidangan pidana ini, Yoon juga masih menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang akan menentukan apakah akan memperkuat pemakzulan yang dilakukan parlemen Korsel pada Desember lalu dan memberhentikan Yoon, atau mengembalikan Yoon pada jabatannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jadwal Pertandingan Megawati Cs Besok Red Sparks Vs AI Peppers, Ini Link Live Streamingnya

    Jadwal Pertandingan Megawati Cs Besok Red Sparks Vs AI Peppers, Ini Link Live Streamingnya

    Jadwal Pertandingan Megawati Cs Besok Red Sparks Vs AI Peppers, Ini Link Live Streamingnya

    TRIBUNJATENG.COM – Jadwal pertandingan Red Spars besok Megawati Cs akan melawan AI Peppers.

    Persaingan Liga Voli Korea 2024/2025 semakin memanas, dan Daejeon JungKwanJang Red Sparks siap menjalani pekan krusial dengan dua pertandingan penting.

    Megawati Hangestri dan rekan-rekan akan kembali bertarung di lapangan demi menjaga peluang finis di posisi terbaik klasemen.

    Besok, Rabu 19 2025, Megawati Cs akan melawan AI Pepper pukul 17.00 WIB.

    Selengkapnya, inilah jadwal lengkap Red Sparks:

    Sabtu, 22 Februari 2025 – Red Sparks vs GS Caltex, pukul 14.00 WIB

    Rabu, 26 Februari 2025 – GS Caltex vs Red Sparks, pukul 17.00 WIB

    Sabtu, 1 Maret 2025 – Red Sparks vs Pink Spiders, pukul 14.00 WIB

    Dua laga pekan ini melawan AI Pepper dan GS Caltex menjadi kesempatan penting bagi Red Sparks untuk mengumpulkan poin tambahan dan memperbaiki posisi di klasemen.

    Saat ini, Red Sparks berada di peringkat ketiga dengan 55 poin, hanya terpaut satu angka dari Hyundai Hillstate di posisi kedua.

    Jika mampu meraih kemenangan, Megawati Cs bisa kembali ke peringkat dua dan memperpendek jarak dengan Pink Spiders yang masih memimpin dengan 70 poin.

    Klasemen Terbaru Liga Voli Korea 2024/2025 (Per 18 Februari 2025):

    1. Incheon Heungkuk Life Pink Spiders – 70 poin

    2. Suwon Hyundai E&C Hillstate – 56 poin

    3. Daejeon JungKwanJang Red Sparks – 55 poin

    4. Hwaseong IBK Altos – 37 poin

    5. Gwangju AI Pepper Savings Bank – 30 poin

    6. Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass – 27 poin

    7. GS Caltex Seoul KIXX – 22 poin

    Dengan persaingan semakin ketat, Red Sparks wajib tampil maksimal dalam setiap laga untuk memastikan tempat terbaik di babak playoff.

    Kehadiran Megawati Hangestri sebagai salah satu pemain kunci juga menambah daya tarik pertandingan ini bagi penggemar voli di Indonesia.

    Berikut jadwal lengkap pertandingan Liga Voli Korea 2024/2025 pekan ini selain laga Red Sparks:

    Selasa, 18 Februari 2025 – GS Caltex vs Hyundai Hillstate

    Kamis, 20 Februari 2025 – IBK Altos vs Hi-Pass

    Jumat, 21 Februari 2025 – Hyundai Hillstate vs Pink Spiders

    Minggu, 23 Februari 2025 – Hi-Pass vs AI Peppers

    Sejumlah laga ini akan menjadi penentu penting dalam persaingan menuju babak playoff, terutama duel Hyundai Hillstate vs Pink Spiders yang bisa berdampak besar pada perebutan posisi puncak klasemen. (*)

  • Sebelum Meninggal, Kim Sae-ron Unggah Pesan tentang Keputusasaan

    Sebelum Meninggal, Kim Sae-ron Unggah Pesan tentang Keputusasaan

    Seoul, Beritasatu.com – Kim Sae-roon meninggal dunia pada Minggu (16/2/2025) pada usia yang masih muda, yaitu 24 tahun. Jenazahnya ditemukan temannya di kediamannya yang terletak di daerah Seongdong-gu, Seoul. Diduga, kepergian Kim Sae-ron disebabkan oleh rasa putus asa yang mendalam.

    Beberapa tahun sebelum meninggal dunia, tepatnya pada Mei 2022, Kim Sae-ron sempat terlibat dalam kecelakaan mobil di kawasan Gangnam, Seoul. Ia menabrak berbagai fasilitas umum dan menyebabkan gangguan pasokan listrik.

    Menurut hasil penyelidikan, Kim Sae-ron mengemudi kendaraannya dalam keadaan terpengaruh alkohol saat kecelakaan terjadi. Dalam proses  persidangan, ia kemudian dijatuhi denda lebih dari Rp 200 juta.

    Setelah kejadian tersebut, Kim Sae-ron memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan lantaran kejadian tersebut membuat hari-harinya cukup berat. 

    Bahkan, beberapa proyek drama yang seharusnya ia bintangi juga akhirnya dibatalkan karena Kim Sae-ron belum siap tampil ke hadapan publik setelah kejadian tersebut berlangsung.

    Sejak insiden itu, Kim Sae-ron kerap menghadapi komentar negatif dari netizen. Setiap unggahan yang ia tampilkan di Instagram selalu mendapat respons buruk, sehingga membuatnya terpaksa menghapusnya dengan cepat.

    Dihimpun dari berbagai sumber, pada 2024 lalu Kim Sae-ron mengunggah sebuah tulisan yang berisi tentang keputusasaan, yang akhirnya ia hapus tidak lama setelah diunggah.

    Pada April 2024, lawan main Won Bin ini juga mengunggah meme viral yang berisi pertanyaan tentang bagaimana cara meminta maaf kepada atasan yang memperlihatkan kalimat seperti “Maaf. Maaf, maaf, tetapi mengapa aku minta maaf? Maaf karena tidak minta maaf”. tulis Kim Sae-ron.

    Selain itu, ada meme lain yang menunjukkan kutipan dari Gong Hyo-jin dalam film The Most Ordinary Romance, yang berbunyi: “XX itu sulit, bisakah kamu menghentikannya?”.

    Semua unggahan Kim Sae-ron tersebut diduga berhubungan dengan kematiannya secara mendadak pada usia muda. Ia diduga putus asa karena terlalu banyak hal yang menyedihkan di kehidupannya belakangan ini.

    Selanjutnya, penyelidikan atas kematian Kim Sae-ron oleh kepolisian Korea Selatan akhirnya menghasilkan kesimpulan. Seorang pejabat kepolisian dalam konferensi pers rutin pada Senin (17/2/2025) menyatakan, kematian Kim Sae-ron diduga akibat upaya bunuh diri.

    “Kami percaya bahwa Kim Sae-ron mengambil langkah ekstrem, dan kami berencana untuk menyimpulkan penyelidikan ini sebagai kasus bunuh diri,” ujar pejabat tersebut.

    Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka tidak menemukan adanya surat wasiat atau petunjuk lain yang mencurigakan dalam proses penyelidikan. Dugaan lainnya adalah Kim Sae-ron sendiri meninggal dunia akibat henti jantung.

    Kontak Bantuan

    Bunuh diri bisa terjadi saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Apabila Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

    Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak informasi dalam situs web Into the Light Indonesia https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling.

    Sebagai informasi, Kim Sae-ron lahir di Seoul pada 31 Juli 2000. Ia memulai karier aktingnya sejak usia sangat muda, dan nama besarnya mulai dikenal luas ketika masih berusia sembilan tahun lewat perannya dalam film A Brand New Life.