Xcloud.id

kab/kota: Seoul

  • Tarif Trump Bikin China dan Eropa Panik Pindahkan Lapak

    Tarif Trump Bikin China dan Eropa Panik Pindahkan Lapak

    Jakarta –

    “Pengurangan risiko, diversifikasi, dan mengarahkan ulang lokasi perdagangan” adalah sebuah mantra yang dahulu ditujukan untuk melawan cengkeraman Cina yang semakin kuat dalam perdagangan global.. Namun kini mantra itu justru digunakan untuk menghadapi Amerika Serikat.

    Kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, yang kini mencapai angka mencengangkan sebesar 125% terhadap barang-barang buatan Cina, telah mengguncang pasar keuangan, mulai dari Sydney, Australia, hingga Sao Paolo, Brasil.

    Karena banyak barang Cina diproduksi khusus untuk pasar Amerika Serikat, para ekonom khawatir bahwa Cina akan kesulitan untuk menjual barang-barang tersebut ke konsumen domestik.

    Sebagai gantinya, Beijing tengah menata ulang strategi ekspornya, mengutamakan mitra dagang global lain demi meredam pukulan akibat menurunnya ekspor ke Amerika Serikat.

    Diana Choyleva, pendiri sekaligus kepala ekonom di Enodo Economics, sebuah lembaga riset berbasis di London, Inggris, yang berfokus pada Cina, meyakini bahwa Beijing akan berupaya meningkatkan ekspor ke negara-negara tetangganya di kawasan, termasuk mereka yang secara historis pernah berselisih.

    Cina mencoba merajut kembali hubungan dengan musuh lama

    “Pemulihan dialog ekonomi Beijing dengan Jepang baru-baru ini — yang pertama kali setelah enam tahun — dan Korea Selatan menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan regional tengah menilai ulang hubungan mereka sebagai respons terhadap ketidakpastian yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan Amerika Serikat,” ujar Choyleva kepada DW.

    “Meskipun Seoul membantah klaim media negara Cina tentang ‘respons bersama’ terhadap tarif AS, dimulainya kembali kerja sama ekonomi trilateral setelah bertahun-tahun hubungan yang tegang menunjukkan titik balik yang strategis,” imbuhnya.

    “[Para produsen Cina] akan mencari celah-celah kesempatan di Asia Tenggara yang sebelumnya mungkin tidak mereka investasikan waktu, tenaga dan uang di masa lalu karena mereka memiliki pasar Amerika yang menguntungkan yang menyerap semua yang mereka produksi,” ujar Kepala Kebijakan Perdagangan Hinrich Foundation yang bermarkas di Singapura, Deborah Elms.

    Eropa pun perlu mendiversifikasi perdagangan

    Meskipun diberi jeda selama 90 hari, Uni Eropa menghadapi ancaman tarif baru sebesar 20% terhadap ekspor senilai hingga €380 miliar ke Amerika Serikat.

    Para pengambil kebijakan di Brussels. Belgia, kini tengah menimbang langkah serupa seperti yang dilakukan Cina. Uni Eropa menyatakan rencananya untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan Selatan Global sebagai upaya menghadapi proteksionisme Amerika.

    Dalam kunjungan tiga harinya ke Vietnam pekan ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan bahwa Eropa harus menjelajahi pasar-pasar baru dan menyatakan bahwa pemerintahnya “sangat berkomitmen” untuk membuka Spanyol dan Eropa bagi lebih banyak perdagangan dengan Asia Tenggara.

    Namun analis kebijakan dari European Policy Centre (EPC), Varg Folkman, memperingatkan bahwa Eropa akan kesulitan menggantikan pasar ekspor lintas-Atlantik dengan pasar lain, karena ekonomi Amerika Serikat “lebih besar dan lebih makmur.”

    Folkman mencatat adanya “perlawanan kuat” di antara negara-negara anggota Uni Eropa terhadap perjanjian dagang baru, dan menyoroti kewaspadaan Prancis dalam membuka sektor pertaniannya terhadap Brasil dan Argentina dalam kesepakatan dagang Uni Eropa dengan Mercosur, blok regional Amerika Selatan.

    Kesepakatan tersebut memakan waktu 25 tahun untuk dinegosiasikan, namun hingga kini belum juga diratifikasi.

    “Perjanjian perdagangan memang kontroversial,” katanya kepada DW. “Mungkin akan sangat sulit untuk menerapkan yang baru, meskipun dengan urgensi yang kita saksikan saat ini.”

    Walau Uni Eropa dan Cina dapat saling meningkatkan perdagangan bilateral, para ekonom dan pembuat kebijakan juga khawatir Eropa akan kesulitan menghadapi pukulan ganda berupa lonjakan tarif AS dan persaingan dagang baru dengan Cina — ekonomi terbesar kedua di dunia.

    Kelebihan pasokan Cina mengancam pesaing di Eropa

    Dalam sebuah komentar yang dipublikasikan pekan ini, Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga pemikir di Washington, menulis bahwa “Tarif AS terhadap Cina kemungkinan besar akan mengarah pada pengalihan barang ekspor Cina ke Uni Eropa, yang akan memberikan tekanan tambahan pada produsen Eropa dan kemungkinan besar akan memicu tuntutan untuk respons proteksionis dari Brussels.”

    Uni Eropa telah lama menyuarakan keprihatinan atas besarnya subsidi negara yang diberikan kepada produsen Cina, yang memungkinkan mereka “membuang” barang dengan harga yang sangat murah ke pasar Eropa. Subsidi ini, bersama dengan biaya tenaga kerja yang rendah dan skala ekonomi yang besar, telah menekan para pesaing di Eropa, menyebabkan kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja yang signifikan.

    Kendaraan listrik (EV) adalah contoh terbaru. Berkat subsidi pemerintah, insentif pajak, dan pinjaman murah, merek-merek EV Cina seperti BYD, Nio, dan XPeng kini menyerbu pasar Uni Eropa dengan harga jauh lebih rendah dari pesaing lokalnya.

    Industri otomotif Eropa kini tengah menjalani restrukturisasi besar-besaran, mengancam penutupan pabrik, pengurangan kapasitas produksi, dan hilangnya puluhan ribu lapangan kerja — terutama di Jerman.

    Sementara Washington memberlakukan tarif 100% terhadap kendaraan listrik buatan Cina, yang secara efektif menutup pasar Amerika bagi para pembuat mobil Cina, tarif Uni Eropa bervariasi menurut produsen. Maksimalnya 35,3%, dan hanya 17% untuk BYD.

    Elms, dari Hinrich Foundation, meyakini akan terjadi “ledakan awal” barang-barang murah dari Asia ke berbagai penjuru dunia karena para produsen saat ini sedang “duduk di atas gunungan produk.”

    “Tapi mereka tidak akan terus memproduksi barang-barang yang tidak menghasilkan untung, jadi perusahaan-perusahaan Cina akan segera beralih untuk membuat produk lain. Kalau tidak, mereka akan gulung tikar,” tambahnya.

    Sistem peringatan dini baru dapat mencegah ‘dumping’

    Jörg Wuttke, mantan kepala raksasa industri Jerman BASF di Cina, memperingatkan akan datangnya “tsunami kapasitas berlebih” dari Cina ke Eropa — yang ia harapkan takkan memicu penghalang dagang baru dari Uni Eropa. Ia menyerukan perbaikan “komunikasi dan kepercayaan” antara Brussels dan Beijing guna menghindari gelombang dumping barang yang baru.

    Volkman, pakar kebijakan industri Eropa, meragukan bahwa Uni Eropa akan menerima distorsi perdagangan lebih lanjut tanpa perlawanan, dan mengatakan kepada DW: “Komisi Eropa telah memberi isyarat bahwa mereka akan mengawasi dengan ketat arus impor dan akan mengambil tindakan jika terjadi lonjakan dari Cina atau dari mana pun, yang memaksa mereka untuk bertindak.”

    Pada tahun 2023, Uni Eropa mengumumkan rencana pembentukan satuan tugas pengawasan impor guna memantau lonjakan tiba-tiba dalam arus barang masuk yang dapat mengancam industri dalam negeri. Sistem peringatan dini ini diciptakan sebagai bagian dari upaya Uni Eropa untuk derisk dari Cina di tengah ketegangan geopolitik dan kekhawatiran atas praktik dumping.

    Namun demikian, ada pula kekhawatiran bahwa eksportir Asia lain — bahkan Amerika Serikat — bisa ikut membanjiri pasar Eropa dengan barang murah. Satuan tugas tersebut diharapkan mampu membuat Brussels bergerak lebih sigap dalam menghadapi ancaman dari berbagai penjuru, melalui penyelidikan antidumping, tarif, dan pembatasan sementara terhadap impor.

    Namun, langkah semacam itu kemungkinan akan memicu kritik, karena dianggap meniru kebijakan proteksionis Trump — suatu penyimpangan dari komitmen lama Uni Eropa terhadap perdagangan bebas, sekaligus memperlemah norma-norma Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan berisiko memperuncing ketegangan dagang global.

    *Artikel ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kebakaran Hutan di Zona Demiliterisasi, Korsel Kerahkan Heli Pemadam

    Kebakaran Hutan di Zona Demiliterisasi, Korsel Kerahkan Heli Pemadam

    Seoul –

    Zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan wilayah Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) dilanda kebakaran hutan. Seoul mengerahkan sejumlah helikopter pemadam untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut.

    Pengumuman ini disampaikan setelah Korsel, bulan lalu, dilanda kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah, yang menewaskan lebih dari 30 orang di wilayah tenggara negara tersebut.

    Kepala Staf Gabungan militer Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (11/4/2025), mengatakan penyebab kebakaran hutan yang dimulai pada Kamis (10/4) sore di area Goseing, Provinsi Gangwon, yang ada di dalam zona demiliterisasi hingga saat ini belum diketahui secara jelas.

    “Dua helikopter pemadam kebakaran hutan dari Dinas Kehutanan Korea telah dikerahkan untuk memadamkan api sejak pukul 06.30 waktu setempat hari ini,” sebut Kepala Staf Gabungan militer Korsel dalam pernyataannya.

    Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa di pihak Korsel akibat kebakaran hutan tersebut.

    “Militer kami telah memberikan siaran panduan kepada Korea Utara sebelum mengerahkan … sejumlah helikopter,” imbuh pernyataan Kepala Staf Gabungan militer Korsel.

    Ditambahkan bahwa upaya-upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan di sebelah selatan perbatasan “berlangsung dengan lancar”.

    Lihat Video ‘1 Pilot Tewas dalam Kecelakaan Helikopter Pemadam Kebakaran di Korsel’:

    Kedua negara secara teknis masih berperang karena konflik tahun 1950-1953 silam berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

    Korsel semakin terdampak oleh perubahan iklim, dan kebakaran hutan yang mematikan bulan lalu telah diperparah oleh angin kencang dan kondisi yang sangat kering, dengan wilayah tenggara negara itu mengalami curah hujan di bawah rata-rata selama berbulan-bulan setelah negara itu mengalami tahun paling panas yang tercatat pada tahun 2024.

    Dengan DMZ, selebar empat kilometer dan membentang sepanjang perbatasan 250 kilometer, merupakan “tanah tak bertuan”, sebagian besar zona itu diselimuti hutan lebat dan lahan basah. Sebagian besar area DMZ tidak dikunjungi oleh manusia sejak gencatan senjata disepakati tahun 1953 lalu.

    Lihat Video ‘1 Pilot Tewas dalam Kecelakaan Helikopter Pemadam Kebakaran di Korsel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meluncurkan gebrakan baru terkait tarif timbal balik (resiprokal) yang ia gaungkan. Pada Rabu waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan pemberian tarif tinggi terhadap puluhan negara selama 90 hari, persis beberapa jam setelah tarif diberlakukan.

    Namun ada satu negara yang tak ditunda. Ya, China malah dikenakan tarif makin tinggi hingga 125%.

     

    Lalu apa saja fakta-faktanya? Bagaimana AS dan China saling dekat?

    Berikut update CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Kamis (10/4/2025).

    1.China Kena Tarif Tambahan hingga 125%

    Berbeda dengan negara lain, Trump justru menaikkan tarif China hingga 125%. Hal ini terjadi setelah Beijing bereaksi, akan membalas tarif Trump dengan mengenakan tarif sebesar 84% pada impor AS, Rabu malam.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan Tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada China menjadi 125%, yang berlaku segera,” tulisnya di akun media sosial (medsos) Truth Social.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima,” tambahnya.

    “Sebaliknya, dan berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah memanggil perwakilan Amerika Serikat, termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan, dan USTR, untuk merundingkan solusi terkait Perdagangan, Hambatan Perdagangan, Tarif, Manipulasi Mata Uang, dan Tarif Non Moneter… atas saran saya yang kuat, membalas dengan cara, bentuk, atau cara apa pun terhadap Amerika Serikat, saya telah mengesahkan PENGHENTIAN selama 90 hari.”

    2.75 Negara Resmi Dapat Penundaan Tarif Balasan Trump

    Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 125%. Dalam pernyataan terbarunya, kebijakan tarif baru tersebut akan langsung berlaku.

    Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antre untuk menegosiasikan tarif.

    Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.

    Meski menurut Trump ada 75 negara, berdasarkan data Gedung Putih, CNBC Indonesia baru melihat penundaan ke 57 negara. Antara lain: 

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    China 125% (dikecualikan)
    Pantai Gading (Ivory Coast) 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

    3.China Beri Tarif 84% ke Barang AS

    Tindakan balasan China terhadap AS mulai berlaku kini. Negeri itu menaikkan tarif pada semua impor AS menjadi 84% sebagai balasan terhadap kenaikan tarif Trump pada impor China hingga ratusan persen.

    Beijing telah berjanji untuk “berjuang sampai akhir” melawan Trump. Negeri Presiden Xi Jinping menolak untuk mundur dalam menghadapi upaya Trump untuk membawa pemerintah dunia ke meja perundingan.

    Angka tarif 84% ini, terjadi setelah sebelumnya China mengumumkan tarif timbal balik sebesar 34% sebagai balasan terhadap tarif resiprokal AS, yang diumumkan 2 April. Trump memperingatkan China untuk menariknya atau dia akan menaikkan tarif mereka lagi.

    Sebelumnya, Beijing juga telah menempatkan 18 perusahaan AS dalam daftar pembatasan perdagangan. Sebuah editorial China Daily yang diterbitkan tadi malam mengatakan “menyerah pada tekanan AS adalah hal yang mustahil bagi Beijing”.

    “Bukan berarti China tidak mengerti apa arti tarif yang sangat tinggi bagi ekspornya dan ekonomi secara umum. Keuntungan industri berorientasi ekspor akan terpukul dan penurunan investasi manufaktur serta sentimen konsumen yang diakibatkannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” demikian laporan tersebut.

    “Tetapi China juga tahu bahwa tunduk pada intimidasi tarif AS tidak akan menguntungkannya, mengingat bukan rahasia lagi bahwa AS sekarang berniat menyingkirkan China dari pasar konsumennya dan membentuk kembali rantai pasokan global untuk melayani kepentingan sempitnya sendiri,” ujarnya.

    4.Wall Street Cetak Rekor

    Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak tajam pada Rabu (9/4/2025) setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penundaan tarif impor selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Langkah ini memberi kejutan bagi investor yang khawatir karena ketegangan perang dagang.

    Melansir The Wall Street Journal, Indeks Nasdaq melesat 12%, ini menjadi rekor terbaiknya sejak Januari 2001. Sementara itu, S&P 500 naik 9,5%, pencapaian tertinggi sejak krisis keuangan 2008.

    Indeks Dow Jones juga tak kalah mencetak rekor, dengan kenaikan 7,9% atau 2.963 poin dalam sehari. Menurut data Dow Jones Market Data, kenaikan ini menjadi lonjakan poin terbesar dalam sejarah indeks tersebut. 

    5.Minyak Dunia Melonjak

    Harga minyak dunia melanjutkan reli kenaikan tajamnya pada perdagangan Rabu waktu AS atau Kamis waktu Indonesia. Ini didorong oleh kabar positif dari sisi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan penurunan stok bahan bakar di Negeri Paman Sam.

    Mengutip Refinitiv, harga minyak mentah acuan Brent ditutup di posisi US$64,96 per barel, menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di US$65,48. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di US$61,95 per barel, sedikit melemah dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat ditutup tinggi di US$62,35.

    Namun secara mingguan, reli yang terjadi sejak awal bulan masih tergolong signifikan. Sejak 1 April, harga Brent sempat menyentuh US$74,49 dan terus berfluktuasi tajam hingga menyentuh titik terendah dalam empat tahun terakhir di kisaran US$58-64 pada awal pekan ini.

    Lonjakan harga minyak terjadi usai Trump mengumumkan kebijakan jeda tarif timbal balik selama 90 hari terhadap mayoritas negara mitra dagang. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal deeskalasi tensi dagang dan memberikan ruang bagi perbaikan prospek ekonomi global, terutama dari sisi permintaan energi.

    6.Pasar Asia Menguat

    Kenaikan juga terjadi dengan pasar Asia. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 8% pada pukul 11 pagi hari Kamis setelah Trump membatalkan sebagian besar tarif global.

    Indeks Kospi di Korea Selatan (Korsel) naik 5,5% sementara bursa Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 4%. Komposit SSE Shanghai naik sekitar 1,6% sedangkan ASX 200 Australia naik 4% sesaat setelah pukul 12 siang waktu setempat.

    7.Trump “Kuasai” Pasar Modal

    Sebenarnya Trump sudah memberi tanda-tanda kenaikan bursa saham. Pada Rabu pagi waktu AS, beberapa menit sebelum pembukaan Wall Street, ia memosting sejumlah tanda di Truth Social.

    Pertama, ia menyebut slogannya “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”. Lalu setelahnya ia menyinggung JPMorgan dengan postingan “Memperbaiki Perdagangan dan Tarif adalah hal yang baik!” Jamie Dimon, JPMorgan Chase, Chairman & CEO, di Maria B Show!”.

    Setelahnya, ia juga mengatakan “BE COOL! Semuanya akan berjalan dengan baik. AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya!”. Lalu ia mengatakan “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!” alias “INI WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBELI”.

    Postingan saatnya membeli bursa juga diberi tanda “DTJ”. Itu merupakan inisial presiden dan ticker untuk Trump Media & Technology, perusahaan induk Truth Social yang saham mayoritasnya dipegangnya.

    Secara teori, bagi siapa pun yang membeli saham di pasar pada menit itu atas desakan Trump, mereka memperoleh keuntungan besar. Saham melonjak dalam pembalikan historis dalam perdagangan sore setelah Trump mengumumkan penarikan kembali beberapa tarif, perubahan tajam setelah pengungkapan rencananya untuk mengenakan pajak impor minggu lalu menghancurkan pasar.

    David Wagner, manajer portofolio di Aptus Capital Advisors LLC, melihat unggahan Trump pada hari Rabu. Awalnya ia tidak percaya bahwa unggahan itu asli.

    “Apakah itu melanggar aturan? Saya tidak tahu, bukan berarti Trump mematuhi serangkaian aturan apa pun,” kata Wagner, seraya menambahkan bahwa hal itu mengubah aturan keterlibatan di pasar.

    “Jelas sekarang Anda akan melihat Trump untuk mendapatkan tanda apa pun,” tegasnya memberi sinyal ke investor untuk mulai mendengarkan Trump.

    “Hal serupa pada masa jabatan pertamanya adalah sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kita lupakan. Dia melakukan hal-hal seperti itu,” jelasnya lagi.

    “Aturan telah berubah terkait pasar dan presiden yang secara langsung ikut campur.”

    8. Korsel Nego Tarif ke Trump

    Penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo mengatakan negara itu harus bernegosiasi segera dengan AS. Ini dilakukan agar Seoul lepas dari tarif setelah Trump menghentikan sebagian besar pungutan pada hari Rabu.

    “Selama 90 hari ke depan, kita harus membuat kemajuan dalam semua negosiasi untuk terbebas dari beban tarif, dan kita harus berupaya lebih keras lagi,” kata Han dalam rapat Kabinet pada hari Kamis waktu setempat.

    “Sebagai negara seperti Korea Selatan, yang sangat bergantung pada perdagangan untuk pertumbuhan dan pembangunannya, saya mendesak semua menteri untuk melakukan upaya khusus dan menunjukkan tekad,” kata Han.

    9.Jepang Segera Tinjau Lebih Lanjut Penundaan Tarif Trump

    Kepala sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah senang Trump menangguhkan tarif. Namun negeri itu mendesak peninjauan lanjutan.

    “Pertama-tama kami ingin memeriksa dengan saksama rincian tentang apa yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang,” kata Hayashi, seperti dikutip NBC News.

    “Kami telah menjelaskan kekhawatiran kami di berbagai tingkatan dan telah mendesak agar langkah-langkah ini dipertimbangkan kembali, dan oleh karena itu kami menanggapi pengumuman terbaru oleh pemerintah AS ini secara positif,” katanya kepada wartawan dalam sebuah pengarahan.

    “Kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk meninjau kembali tarif timbal balik dan pungutannya terhadap produk baja dan aluminium, serta mobil dan suku cadang mobil.”

    10.Apple Sewa 5 Pesawat Borong Produk India-China karena Tarif Trump

    Perusahaan Apple dikabarkan menerbangkan lima pesawat. Ini untuk memboyong iPhone dari India dan China menuju AS untuk menghindari tarif Trump.

    Sebagian besar iPhone diketahui diproduksi di pabrik yang ada di India dan China. Kedua negara dikenakan tarif baru oleh AS, yang artinya bisa menaikkan harga jual lebih tinggi nantinya.

    Lima pesawat itu penuh dengan iPhone dan produk Apple lainnya diterbangkan ke AS dalam tiga hari selama minggu terakhir bulan Maret. Seorang pejabat senior India mengonfirmasi laporan tersebut.

    “Pabrik-pabrik di India dan China serta lokasi lainnya telah mengirimkan produk ke AS untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi,” kata seorang sumber dikutip dari Times of India, Kamis.

    Menurut laporan, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan harga produk untuk sementara. Apple mengangkut iPhone tersebut sebelum harga dengan tarif baru ditetapkan.

    Apple telah menganalisa struktur tarif yang berbeda pada tiap pabrik akan berdampak pada rantai pasoknya. Sumber itu juga mengatakan tiap kenaikan harga tidak hanya berdampak pada pasar AS, namun berlaku juga pada seluruh kawasan global.

    “Setiap kenaikan harga mengimbangi dampak tidak bisa terbatas hanya pada pasar AS, namun harus dilakukan untuk seluruh kawasan global termasuk India,” kata sumber itu.

    Sejak pengumuman tarif Trump, spekulasi bermunculan akan adanya kenaikan harga iPhone di AS. Salah satunya diungkapkan dari hasil perhitungan analis UBS, yakni harga iPhone produksi China akan naik 30% untuk ritel.

    11.Orang Dekat Prabowo

    Ray Dalio, pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, menyerukan kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan China terkait tarif. Hal ini terjadi di tengah makin panasnya perang dagang keduanya, di mana Washington menerapkan tarif 125% ke Beijing dan Beijing menaikkan tarif 84% ke Washington.

    Pesannya diberikan melalui akun media sosial X-nya, @RayDalio. Penasehat Danantara RI itu menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak yang terlibat, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang dipakai.

    “Ada cara yang lebih baik dan lebih buruk untuk menangani masalah kita (AS) dengan utang dan ketidakseimbangan (neraca perdagangan)…,” ujarnya, dilihat CNBC Indonesia.

    “Dan keputusan Presiden Trump untuk mundur dari cara yang lebih buruk (penundaan tarif) dan bernegosiasi tentang cara menangani ketidakseimbangan ini adalah cara yang jauh lebih baik,” ujarnya.

    “Saya berharap dan mengharapkan bahwa ia akan melakukan hal yang sama dengan China,” katanya lagi.

    “Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

    Negosiasi keduanya bisa terkait kesepakatan yang menghargai RMB (yuan) terhadap dolar, yang dicapai dengan penjualan aset dolar China sekaligus melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter mereka untuk merangsang permintaan. China kemudian bisa merestrukturisasi dan memonetisasi utang pemerintah daerah mereka yang berlebihan untuk mengatasi beban utang mereka.

    “Dengan satu atau lain cara, harus ada perubahan besar pada utang/perintah moneter untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan utang, perdagangan, dan modal,” ujarnya.

    “Langkah pemerintahan Trump berikutnya adalah menangani defisit dengan baik dengan memangkas defisit menjadi 3% dari PDB,” jelasnya lagi.

    Khusus untuk investor, ia mengatakan ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali pendekatan dalam menyusun portofolio. Sehingga mereka tidak menghadapi risiko yang tidak dapat ditoleransi.

    “Saya dapat menjamin bahwa kasus terburuk lain dari pergerakan pasar yang membuat mereka takut akan terjadi pada akhirnya,” tambahnya.

    “Meskipun saya tidak dapat menjelaskan cara menyusun portofolio di sini, saya dapat mengarahkan mereka yang tertarik,” ujarnya.

    (sef/sef)

  • Korsel Guyur Insentif Rp33 Triliun untuk Sektor Otomotif yang Terdampak Tarif AS

    Korsel Guyur Insentif Rp33 Triliun untuk Sektor Otomotif yang Terdampak Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan resmi meluncurkan paket pendanaan darurat senilai 3 triliun won atau sekitar US$2 miliar untuk menopang industri otomotif yang terdampak kebijakan tarif impor terbaru dari Amerika Serikat (AS).

    Jika dikonversi ke rupiah, maka nilai insentif tersebut sekitar Rp33,6 triliun (asumsi kurs Rp16.800 per dolar AS). Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump berupa tarif baru sebesar 25% atas seluruh impor kendaraan ke AS.

    Pasalnya, kebijakan Trump tersebut dinilai memberikan tekanan berat pada para produsen otomotif Negeri Ginseng, mengingat Amerika Serikat merupakan pasar ekspor utama bagi sektor tersebut.

    “Pemerintah Korea Selatan menyebut paket stimulus ini akan meningkatkan total pembiayaan berbiaya rendah yang tersedia bagi industri otomotif melalui lembaga-lembaga keuangan milik negara, naik 15% menjadi 15 triliun won,” tulis laporan Bloomberg, dikutip Rabu (9/4/2025).

    Alhasil, peningkatan bantuan ini diharapkan dapat menjaga likuiditas para pelaku industri, khususnya produsen komponen otomotif skala kecil dan menengah.

    Sebagai bagian dari rencana pemulihan ini, Hyundai Motor Co. dan Kia Corp juga akan membentuk program pembiayaan senilai 1 triliun won. Skema tersebut akan melibatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan dana jaminan kredit, yang ditujukan untuk mempermudah akses terhadap obligasi dan pinjaman bagi para pemasok komponen.

    Selain itu, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku subsidi pembelian kendaraan listrik hingga akhir tahun ini, guna mendorong permintaan domestik di tengah menurunnya ekspor. Di sisi lain, teknologi kendaraan otonom kini resmi ditetapkan sebagai teknologi strategis nasional dan akan mendapatkan insentif pajak tambahan.

    “Tarif impor baru ini diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri otomotif kami,” ungkap pemerintah Korea Selatan dalam pernyataan resminya.

    Diketahui, pada 2024, sektor otomotif menyumbang hampir separuh dari nilai ekspor Korea Selatan ke AS yang mencapai US$70,8 miliar.

    Bloomberg Economics mencatat bahwa Korea Selatan saat ini menghadapi kombinasi beban tarif ganda, yakni tarif timbal balik sebesar 25% dan tarif global 25% lainnya yang telah diterapkan untuk produk otomotif, baja dan aluminium.

    “Ini merupakan pukulan berat bagi ekonomi yang sangat mengandalkan ekspor,” ujar Analis Bloomberg Economics, Adam Farrar.

    Lebih lanjut, Farrar juga memperkirakan bahwa kebijakan tarif ini dapat memangkas ekspor Korea Selatan ke AS hingga 50% dan mengancam sekitar 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Sementara itu, Bloomberg Intelligence memproyeksikan dampak langsung terhadap pertumbuhan PDB sebesar 0,1 poin persentase.

    Perlu diketahui, Korea Selatan menempati peringkat ketiga sebagai eksportir kendaraan terbesar ke AS, setelah Meksiko dan Jepang, berdasarkan data dari Administrasi Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan AS. Ketergantungan terhadap pasar Amerika menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha dan regulator di Seoul.

    Meskipun Presiden Trump telah memuji komitmen Hyundai untuk menginvestasikan hingga US$21 miliar di AS dalam empat tahun ke depan, apresiasi tersebut tampaknya belum cukup untuk menghindarkan Korea Selatan dari kebijakan tarif yang agresif.

    Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan telah mengutus Menteri Perdagangan Cheong Inkyo ke Washington guna melakukan perundingan bilateral. Tujuannya adalah menegosiasikan kemungkinan keringanan tarif terhadap ekspor otomotif Korea Selatan.

    Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah lobi diplomatik tersebut akan membuahkan hasil. Kendati demikian, Trump menyatakan bahwa peluang kesepakatan dagang dengan Korea Selatan tampak menjanjikan usai melakukan pembicaraan via telepon dengan penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo.

  • Pemilihan Presiden Korsel Pengganti Yoon Suk-yeol Digelar Juni, Batas Pendaftaran Capres 11 Mei

    Pemilihan Presiden Korsel Pengganti Yoon Suk-yeol Digelar Juni, Batas Pendaftaran Capres 11 Mei

    JAKARTA – Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden pengganti Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan pada Bulan Juni, sementara pendaftaran calon presiden dibuka hingga bulan depan.

    Pengumuman dilakukan oleh Penjabat Presiden Han Duck-soo usai rapat kabinet, empat hari setelah Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat memberhentikan Yoon dari jabatannya, yang menurut hukum harus diikuti dengan pemilihan umum dalam waktu 60 hari, dengan presiden berikutnya akan menjabat selama 5 tahun penuh, dikutip dari Associated Press 8 April.

    “Pemerintah bermaksud untuk menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari pemilihan presiden ke-21,” kata Han Duck-soo pada Hari Selasa, seperti melansir Reuters.

    Pemakzulan dilakukan Mahkamah Konstitusi menyusul penerapan darurat militer yang dilakukan Yoon pada Bulan Desember, dengan Konstitusi Negeri Ginseng mengharuskan pemilihan digelar dalam waktu 60 hari setelah kekosongan jabatan presiden.

    Komisi Pemilihan Umum Nasional memulai pendaftaran awal calon presiden (Capres) segera setelah Mahkamah Konstitusi memecat Yoon pada Hari Jumat lalu.

    Kandidat akan diminta untuk mendaftar paling lambat tanggal 11 Mei dan periode kampanye resmi akan dimulai pada tanggal 12 Mei, dilansir dari The Korea Times.

    Pilpres Korea Selatan tahun 2022. (Wikimedia Commons/Ministry of Culture, Sports and Tourism Korean Culture and Information Service Korea/Jeon Han)

    Undang-undang tersebut juga mengharuskan seorang pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai presiden untuk mengundurkan diri setidaknya 30 hari sebelum pemilihan, sehingga tanggal 4 Mei menjadi batas waktunya.

    Nantinya, ppresiden baru akan memangku jabatan segera setelah pemilihan tanpa tim transisi.

    Polarisasi politik yang mendalam kemungkinan akan membentuk pemilihan umum menjadi pertarungan dua arah antara Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon dan pesaing utamanya yang beraliran liberal, Partai Demokrat, yang memegang mayoritas di Majelis Nasional.

    Fokus perhatian adalah pada apakah kaum konservatif dapat berkumpul kembali dan mengajukan kandidat yang kuat untuk bersaing dengan calon Partai Demokrat Lee Jae-myung, yang menurut para pengamat adalah calon terdepan.

    Partai-partai politik Korea Selatan diperkirakan akan meluncurkan pemilihan pendahuluan untuk memilih kandidat presiden mereka dalam beberapa minggu mendatang.

    Kandidat Partai Demokrat diperkirakan adalah Lee, seorang pemimpin partai yang kuat yang tidak menghadapi penantang besar di dalam partai.

    Pilpres Korea Selatan tahun 2022. (Wikimedia Commons/Ministry of Culture, Sports and Tourism Korean Culture and Information Service Korea/Jeon Han)

    Lee, yang kalah tipis dalam pemilihan umum 2022 dari Yoon, memimpin partai melalui krisis di mana banyak anggotanya berhadapan dengan pasukan yang dikirim oleh Yoon untuk mengepung gedung Majelis Nasional, menolak darurat militer, dan kemudian memakzulkan Yoon.

    Sekitar 10 politisi dari Partai Kekuatan Rakyat diperkirakan akan mencalonkan diri.

    “Partai konservatif Korea Selatan menghadapi kerugian yang signifikan menjelang pemilihan umum mendatang. Dua bulan adalah waktu yang singkat untuk menyatukan basis, kaum moderat, dan kelompok pinggiran yang didorong oleh konspirasi di sekitar satu kandidat,” jelas Leif-Eric Easley, profesor dari Universitas Ewha di Seoul.

    Kepemimpinan partai saat ini dipenuhi oleh para loyalis Yoon, dan hal itu kemungkinan akan membiarkan perpecahan internal berlanjut dan merusak prospek elektoralnya, kata Choi Jin, direktur Institut Kepemimpinan Presiden yang berpusat di Seoul.

    Di antara para calon presiden Partai Kekuatan Rakyat terkemuka, Menteri Tenaga Kerja Kim Moon Soo dianggap sebagai yang paling pro-Yoon. Kandidat kuat lainnya adalah Wali Kota Seoul Oh Se-hoon, yang telah mempertahankan posisi yang ambigu.

    Choi mengatakan, Yoon kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya untuk meningkatkan tokoh-tokoh pro-Yoon yang mencari nominasi dan jabatan kepemimpinan partai, sehingga mereka dapat membelanya saat ia menghadapi persidangan pidana.

    Diketahui, Yoon didakwa melakukan pemberontakan pada Bulan Januari, dan Ia dapat menghadapi dakwaan lain seperti penyalahgunaan kekuasaan sekarang setelah kehilangan kekebalan presiden, yang melindunginya dari sebagian besar tuntutan pidana.

    Partai Kekuatan Rakyat “perlu mencalonkan seseorang yang dapat memenangkan hati publik, khususnya kaum moderat, daripada seseorang yang dapat memenangkan pemilihan pendahuluan partai,” ujar Duyeon Kim, seorang analis senior di Center for a New American Security di Washington.

    “Kaum moderat Korea dan generasi muda berusia 20-an dan 30-an kemungkinan akan menjadi pemilih yang tidak menentu,” tandasnya.

  • Kebakaran Hutan di Zona Demiliterisasi, Korsel Kerahkan Heli Pemadam

    Tentara Korut Lintasi Garis Demarkasi, Militer Korsel Lepas Tembakan Peringatan

    Seoul –

    Tentara Korea Utara (Korut) dilaporkan melanggar garis demarkasi militer antara Korut dan Korea Selatan (Korsel). Militer Korsel merespons dengan melepaskan tembakan peringatan.

    “Militer kami melakukan siaran peringatan dan tembakan peringatan setelah sekitar 10 tentara Korea Utara melintasi garis demarkasi militer (MDL) di wilayah timur zona demiliterisasi (DMZ) sekitar pukul 5:00 sore waktu setempat,” kata Kepala Staf Gabungan (JCS) dilansir dari Reuters, Selasa (8/4/2025).

    “Militer kami memantau dengan saksama aktivitas militer Korea Utara dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan prosedur operasional,” kata JCS.

    Beberapa tentara Korea Utara yang melanggar garis demarkasi membawa senjata, menurut militer Korea Selatan. Pada Senin (7/4), militer Korea Selatan mengatakan sekitar 1.500 warga Korea Utara sedang bekerja di instalasi kawat berduri di zona demiliterisasi.

    Pada bulan Juni 2024, setidaknya ada tiga insiden tentara Korea Utara melintasi garis demarkasi. Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan pihaknya akan terus bersiaga penuh terhadap provokasi Korea Utara.

    Lihat juga video: Korsel Lepas Tembakan Peringatan Setelah Tentara Korut Lewati Perbatasan

    (isa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korsel Gelar Pemilu 3 Juni, Ini Calon Kandidat Presiden Barunya

    Korsel Gelar Pemilu 3 Juni, Ini Calon Kandidat Presiden Barunya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan (Korsel) akan menggelar pemilihan presiden secara resmi pada 3 Juni mendatang. Pemilu dadakan ini terjadi setelah Yoon Suk Yeol resmi dipecat dan dimakzulkan dari jabatannya pekan lalu.

    “Pemerintah bermaksud untuk menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari pemilihan presiden ke-21,” kata Penjabat Presiden Han Duck Soo dalam rapat kabinet, seperti dikutip Reuters pada Selasa (8/4/2025).

    Han menyebutkan beberapa faktor seperti waktu yang dibutuhkan partai politik untuk mempersiapkan acara tersebut. Sebagai informasi, undang-undang mengharuskan pemilihan presiden baru diadakan dalam waktu 60 hari jika jabatan tersebut kosong.

    Di sisi lain, para calon kandidat presiden mulai bermunculan dan menunjukkan kemampuan mereka. Lalu siapa saja?

    Menteri Ketenagakerjaan Kim Moon Soo termasuk di antara segelintir calon yang telah mengisyaratkan niat mereka untuk mencalonkan diri. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa dan mengatakan bahwa ia akan meluncurkan kampanyenya.

    Meskipun saat ini secara resmi bukan anggota Partai Kekuatan Rakyat milik Yoon, Kim telah memperoleh suara lebih banyak. Bahkan lebih baik daripada pesaing konservatif lainnya.

    “Saya mengajukan pengunduran diri dan memutuskan untuk mencalonkan diri karena rakyat menginginkannya, orang-orang yang saya kenal menginginkannya, dan saya merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan kesulitan nasional,” kata Kim kepada wartawan.

    “Kondisi ekonomi selama “krisis nasional yang parah” merugikan mata pencaharian masyarakat,” tambahnya.

    “Saya pikir semua politisi dan masyarakat harus bersatu untuk mengatasi krisis dan bekerja sama untuk membantu negara berkembang lebih jauh,” kata Kim.

    Selain itu, Ahn Cheol Soo, seorang anggota parlemen PPP yang merupakan orang pertama yang memberikan suara untuk pemakzulan Yoon, juga menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri pada Selasa. Ia mengatakan bahwa ia adalah “kandidat yang lebih bersih daripada siapa pun”.

    Ia juga berjanji untuk mengamankan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Termasuk kecerdasan buatan, untuk melawan kebijakan perdagangan Trump.

    Ahn bertarung dalam tiga pemilihan presiden terakhir, memenangkan lebih dari 21% suara rakyat pada tahun 2017, tetapi mengundurkan diri dan mendukung kandidat lain dalam dua pemilihan lainnya. Ia tidak memperoleh suara yang cukup tinggi untuk dimasukkan dalam sebagian besar survei terkini.

    Kim dan Ahn akan bergabung dengan kandidat konservatif yang berusaha mengatasi pemakzulan kedua partai mereka dalam beberapa masa jabatan presiden. Sebelumnya, Park Geun Hye yang konservatif dimakzulkan, dicopot dari jabatannya, dan dipenjara pada tahun 2017 karena skandal korupsi.

    Selain itu, Lee Jae Myung, pemimpin populis Partai Demokrat liberal yang kalah dari Yoon dengan selisih tipis pada tahun 2022, juga jadi calon terdepan. Tetapi menghadapi tantangan hukumnya sendiri.

    Ini termasuk beberapa persidangan atas tuduhan seperti melanggar undang-undang pemilu dan penyuapan. Meskipun demikian, ia diperkirakan akan mengundurkan diri sebagai pemimpin DP dan mendeklarasikan pencalonannya paling cepat minggu ini.

    Sebuah jajak pendapat Gallup yang dipublikasikan pada Jumat menunjukkan 34% responden mendukung Lee sebagai pemimpin berikutnya. Sementara 9% mendukung Kim, 5% memilih mantan pemimpin PPP Han Dong Hoon, 4% memilih wali kota Daegu Hong Joon Pyo, dan 2% memilih wali kota Seoul Oh Se Hoon.

    Yoon dicopot oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar tugas resminya dengan mengeluarkan dekrit darurat militer pada tanggal 3 Desember dan memobilisasi pasukan dalam upaya untuk menghentikan proses parlemen.

    (sef/sef)

  • Pilpres Korsel Digelar 3 Juni, Berikut Daftar Kandidat Presiden Pengganti Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Pilpres Korsel Digelar 3 Juni, Berikut Daftar Kandidat Presiden Pengganti Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemilihan Presiden (Pilpres) Korea Selatan (Korsel) resmi digelar pada 3 Juni 2025, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menggulingkan Yoon Suk Yeol imbas status darurat militer Desember lalu.

    Pilpres ini ditetapkan setelah kabinet menggelar diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum Nasional dan lembaga-lembaga terkait lainnya selama empat hari.

    Dalam rapat itu, diputuskan bahwa tanggal 3 Juni akan ditetapkan sebagai pelaksanaan pemilihan presiden ke-21 yang diikuti dengan hari libur sementara.

    Tidak seperti pemilihan umum biasa, di mana presiden terpilih memiliki masa transisi dua bulan.

    Dalam pilpres kali ini pemenang pemilihan umum 3 Juni mendatang akan langsung dilantik pada hari berikutnya.

    Mengutip dari Al Jazeera. presiden baru nantinya langsung menjabat setelah pemilihan umum (pemilu) selesai tanpa perlu membentuk pemerintahan transisi.

    Oleh karenanya, Perdana Menteri Han Duck-soo meminta kementerian-kementerian dan Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk melakukan persiapan menyeluruh.

    Demi memastikan pemilihan yang lebih adil dan lebih transparan dari sebelumnya, dan yang dapat memperoleh kepercayaan rakyat.

    Han juga menyampaikan kepada anggota kabinet bahwa dua bulan ini akan menjadi waktu signifikan untuk menyelesaikan isu-isu genting seperti keselamatan masyarakat hingga perang dagang Amerika Serikat.

     Daftar Kandidat Presiden Korsel

    Dengan tanggal pemilihan presiden yang sudah ditetapkan, lantas siapa saja tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai capres dalam pilpres Korsel ?

    Lee Jae-Myung

    Lee Jae-Myung yang menjabat sebagai pemimpin Partai Demokrat sejauh ini dianggap sebagai pesaing teratas, dengan peringkat dukungan 34 persen menurut jajak pendapat Gallup yang terbaru.

    Politisi veteran itu sebelumnya dinyatakan kalah dari Yoon dalam pemilihan presiden 2022 dengan selisih tertipis dalam sejarah.

    Ia juga sempat menghadapi beberapa persidangan atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya.

    Meski begitu, hal hal tersebut tak lantas membuat Lee Jae-Myung mundur dalam persaingan pilpres, rencananya Jae-Myung bakal mengumumkan pencalonannya paling cepat minggu ini.

    Tepatnya setelah ia mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat Korea (DP),besok Rabu (9/4/2025).

    2. Han Dong-Hoon

    Mantan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan itu dianggap sebagai pesaing konservatif teratas.

    Han Dong-Hoon, adalah penentang yang sangat vokal terhadap deklarasi darurat militer Yoon.

    Jaksa berusia 51 tahun yang berubah menjadi politisi itu mengundurkan diri sebagai pemimpin PPP di tengah gesekan di partai atas seruannya agar Yoon mengundurkan diri atas deklarasi darurat militer.

    Han sendiri populer di kalangan pemilih konservatif moderat tetapi menghadapi kritik dari pendukung Yoon yang menuduh Han mengkhianati partainya dan mengizinkan pemakzulan Yoon oleh Majelis Nasional pada Desember.

    3. Kim Moon-Soo

    Kim Moon-Soo yang merupakan Menteri Tenaga Kerja yang memperoleh jajak pendapat lebih tinggi daripada pesaing konservatif lainnya.

    Seperti banyak politisi konservatif lainnya, Kim dikenal karena vocal dalam mengkritik penangkapan Yoon dan sidang pemakzulan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Namun hingga kini dia mengatakan tidak mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

    Pria berusia 73 tahun itu kemungkinan bakal maju menjadi kandidat tertua jika dia memutuskan untuk mencalonkan diri.

    4. Oh Se-Hoon

    Selanjutnya ada Oh Se-Hoon, Wali kota Seoul yang konservatif selama empat periode adalah advokat bagi Korea Selatan untuk mempertimbangkan persenjataan nuklir untuk melawan saingan bebuyutan Korea Utara.

    Oh tahun ini meluncurkan slogan reformasi regulasinya “KOGA (Korea Growth Again)”, terinspirasi oleh gerakan MAGA (Make America Great Again) Presiden AS Donald Trump.

    Reformasi Oh menargetkan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 5 persen dari 2 persen di Februari  tahun lalu.

    5. Hong Joon-Pyo

    Menyusul yang lainnya, wali kota kubu konservatif Daegu Hong Joon-Pyo mengatakan dia sedang mempersiapkan pemilihan presiden berikutnya.

    Klaim tersebut dilontarkan sambil menyerukan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menggulingkan Yoon.

    Kim Dong-Yeon

    Terakhir ada Kim Dong-Yeon yang ikut muncul sebagai pesaing potensial lain dari oposisi.

    Gubernur Provinsi Gyeonggi-do itu menyatakan pencalonannya di Bandara Internasional Incheon pada hari Rabu sebelum kepergiannya menuju Amerika Serikat. 

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Pilot-Kopilot Korean Air Adu Jotos Gegara Bahas Eks Presiden Yoon

    Pilot-Kopilot Korean Air Adu Jotos Gegara Bahas Eks Presiden Yoon

    Seoul –

    Seorang pilot dan kopilot maskapai Korean Air terlibat adu jotos saat berdebat membahas mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dan darurat militer singkat yang diumumkannya pada 3 Desember lalu. Keduanya telah dipecat dari maskapai nasional Korsel itu menyusul insiden tersebut.

    Maskapai Korean Air dalam pernyataannya, seperti dilansir The Korea Herald, Selasa (8/4/2025), mengungkapkan bahwa “peristiwa sangat disayangkan” terjadi antara dua pilot penerbangan yang mengudara dari Incheon ke Brisbane, Australia, pada Desember tahun lalu.

    Pernyataan membahas insiden tersebut baru disampaikan Korean Air ke publik pada Senin (7/4) waktu setempat.

    Korean Air menyebut bahwa pertengkaran yang dipicu oleh perbedaan pendapat politik kedua pilot itu, tidak terjadi di udara, namun saat pesawat dan para awak masih berada di Australia.

    Perdebatan sengit yang berujung baku hantam itu mengakibatkan cedera pada kedua pilot. Keduanya bahkan membutuhkan perawatan medis di rumah sakit setempat.

    Imbas dari baku hantam itu membuat kedua pilot tidak dapat menerbangkan pesawat, sehingga awak pengganti dari maskapai Korean Air dikerahkan untuk menerbangkan penerbangan pulang ke Korsel yang dijadwalkan dua hari usai insiden.

    Sejak insiden itu, menurut Korean Air, kedua pilot yang tidak disebutkan namanya tersebut telah dipecat dari pekerjaan mereka. Pemecatan dilakukan menyusul peninjauan yang dilakukan oleh komite disiplin perusahaan.

    Untuk mencegah insiden serupa terjadi, Korean Air mengatakan pihaknya telah menggelar sesi pelatihan tentang pedoman perusahaan kepada para pegawai mereka.

    Yoon Suk Yeol dimakzulkan sebagai Presiden Korsel karena langkahnya yang secara ilegal memberlakukan darurat militer di negara tersebut pada 3 Desember 2024, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun terakhir.

    Pemakzulan Yoon diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi pada 4 April lalu, dengan demikian dia resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Korsel. Pemecatan Yoon itu terjadi setelah ribuan demonstran beraksi di jalanan Korsel menuntut pencopotannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bukan Tesla-BYD, Mobil Listrik Ala Jepang Ini Ternyata Paling Laku!

    Bukan Tesla-BYD, Mobil Listrik Ala Jepang Ini Ternyata Paling Laku!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Produk otomotif pabrikan Jepang sudah tidak perlu lagi diragukan kualitasnya. Bahkan, permintaan untuk mobil hibrida bensin-listrik Toyota telah membuat para pemasok kewalahan dalam memenuhi kebutuhan produksi.

    Banyaknya permintaan tersebut, mengakibatkan terjadinya kekurangan suku cadang dan waktu tunggu yang lebih lama bagi para pembeli. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh empat orang yang mengetahui situasi tersebut.

    Melansir Reuters, stok mobil hibrida Toyota di dealer utama, termasuk di Amerika Serikat, Jepang, China, dan Eropa, susah dicari.

    Sebagai pemain dominan di pasar mobil hibrida, Toyota menghadapi tantangan besar dalam memenuhi lonjakan permintaan ini. Namun, peningkatan ini juga membuktikan strategi Toyota dalam mempertahankan produksi mobil hybrid terbukti berhasil, meskipun beberapa pesaingnya sebelumnya memprediksi kendaraan listrik berbasis baterai akan menghilangkan permintaan mobil hibrida.

    Sementara itu, berdasarkan data LMC Automotive, penjualan mobil hybrid global, termasuk model plug-in, hampir meningkat tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir, dari 5,7 juta unit menjadi 16,1 juta unit.

    Di Eropa, pelanggan Toyota kini harus menunggu sekitar 60 hingga 70 hari untuk mendapatkan mobil hibrida baru, hampir dua kali lipat dari waktu tunggu pada tahun 2020. Model dengan permintaan tertinggi di kawasan ini termasuk Yaris Cross Hybrid dan RAV4 Plug-in Hybrid. Sedangkan di Jepang, waktu tunggu berkisar antara dua hingga lima bulan untuk berbagai model, menurut situs web resmi Toyota.

    Di Amerika Serikat, stok mobil hibrida juga makin tipis. Seorang sumber mengatakan, di salah satu dealer di Pantai Barat, Prius Hybrid sudah terjual habis sejak pertengahan Februari, sementara stok Camry Hybrid sangat terbatas. Di India, waktu tunggu berkisar antara dua hingga sembilan bulan, tergantung pada modelnya.

    Reuters mewawancarai 10 tokoh industri, termasuk orang-orang di Toyota dan para pemasoknya, mereka mengungkapkan kendala saat ini terjadi dalam rantai pasokan mobil hibrida. Toyota menyatakan, permintaan mobil hibrida meningkat secara signifikan di seluruh wilayah dan pihaknya terus berusaha meningkatkan produksi untuk merespons kebutuhan pasar.

    “Saat ini, kapasitas produksi untuk komponen dan suku cadang hibrida dari para pemasok kami dan produksi suku cadang internal kami sejalan dengan rencana produksi tahunan dan kapasitas perakitan kendaraan kami,” kata Toyota dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Selasa (1/4/2025).

    Namun, keterbatasan pasokan tetap menjadi tantangan utama. Beberapa suku cadang penting, seperti magnet yang digunakan dalam komponen hibrida dari pemasok Aisin Corp, mengalami kelangkaan. Hal ini menyebabkan keterlambatan produksi rotor dan stator, yang berdampak pada pasokan motor hibrida ke Toyota. Demikian pula, Denso, pemasok utama dalam grup Toyota, menghadapi keterlambatan pengiriman inverter akibat kemacetan di pemasok lapis kedua dan ketiga.

    Menghadapi masalah ini, Toyota mempertimbangkan opsi untuk mencari pemasok baru di India serta memproduksi inverter di negara tersebut. Meski begitu, perusahaan menolak memberikan perincian lebih lanjut terkait pemasok spesifik yang terlibat dalam upaya ini. Aisin dan Denso juga menolak berkomentar.

    Adapun Toyota sendiri telah berinvestasi besar dalam meningkatkan kapasitas produksinya. Di India, Toyota Kirloskar Motor telah menambah kapasitas untuk memproduksi 32.000 kendaraan tambahan per tahun dan berencana untuk meningkatkan produksi hingga 100.000 kendaraan lagi. Selain itu, Toyota juga menginvestasikan US$14 miliar untuk pabrik baterai di North Carolina guna memenuhi permintaan kendaraan hibrida.

    Di China, meskipun total penjualan Toyota turun 7% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya, penjualan kendaraan listriknya yang sebagian besar adalah mobil hibrida justru meningkat 27%.

    Pesaing utama Toyota, seperti Hyundai dan Kia, juga menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan produksi mobil hibrida mereka. Seorang sumber menyebutkan bahwa Hyundai masih berjuang dengan keterbatasan kapasitas produksi, sementara dealer Hyundai di Seoul mencatat waktu tunggu untuk SUV Palisade Hybrid mencapai satu tahun. Kia Carnival Hybrid memiliki waktu tunggu 10 bulan, sedangkan Kia Sorento Hybrid membutuhkan waktu sekitar tujuh bulan untuk dikirim ke pelanggan.

    Sementara itu, Honda melaporkan permintaan yang kuat untuk mobil hibridanya, terutama di Amerika Utara dan Jepang, tetapi enggan memberikan rincian mengenai waktu pengiriman.

    Lebih lanjut, bagi sebagian pelanggan, efisiensi bahan bakar yang ditawarkan oleh mobil hibrida membuat mereka bersedia menunggu lebih lama. Rakesh Kumar, seorang pengusaha di negara bagian Uttar Pradesh, India, akhirnya menerima SUV Toyota Hyryder miliknya pada bulan Maret, hampir lima bulan setelah melakukan pemesanan.

    “Kami sudah punya satu mobil hibrida di keluarga,” ujarnya. “Dan saya tahu jarak tempuhnya jauh lebih baik daripada mobil lainnya.”

    (wia)