PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk mengevaluasi tunjangan yang didapatkan anggota DPR RI.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid menyebutkan, langkah itu juga diimbangi dengan dorongan agar para anggotanya bekerja semakin keras.
“Kami sudah sepakat untuk mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerjanya meningkat,” ujar Jazilul pada
Kompas.com
, Sabtu (30/8/2025).
Dia pun menuturkan, bakal melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja anggota dewan PKB yang dinilai belum optimal.
Sebab, Jazilul menegaskan, PKB akan terus bersama rakyat dan harus ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh masyarakat saat ini.
“Kami juga akan evaluasi anggota kami yang kinerjanya belum maksimal. (PKB) ikut merasakan dan mendengarkan keadaan yang dialami masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, sikap serupa sudah disampaikan oleh beberapa fraksi di DPR RI, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Artinya, tinggal empat fraksi yang belum menyampaikan pandangannya soal dorongan untuk menghilangkan tunjangan anggota DPR RI, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, Demokrat, dan Nasdem.
Namun, Ketua DPR RI, Puan Maharani terbaru tidak menjawab dengan gamblang saat ditanya perihal pembatalan tunjangan rumah per bulan tersebut.
Puan hanya menyebut bahwa perihal tunjangan rumah anggota dewan itu sudah disampaikan hanya diberikan sampai bulan Oktober 2025.
“Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” kata Puan saat ditemui usai melayat ke rumah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025).
Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 berawal dari kekecewaan rakyat atas tunjangan DPR yang naik padahal kondisi masyarakat tengah sulit.
Bahkan, anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Sehingga, pendapatan anggota DPR meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulannya.
Tunjangan itu diberikan dengan dalih anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sementara itu, besaran tunjangan sebesar Rp 50 juta didapat setelah memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Menuai kritik hingga aksi demonstrasi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah meluruskan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.
Jumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota dewan menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.
“Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama lima tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Kemudian, Dasco menyebut, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sebab, Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Oleh karenanya, sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai.
Namun, menurut Dasco, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.
“Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco.
“Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun,” katanya lagi.
Kemudian, politikus Partai Gerindra itu memastikan, pada November 2025 anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Sebab, pencairan secara bertahap telah selesai.
“Jadi, nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi,” ujar Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Senayan
-
/data/photo/2024/11/30/6749f48f54d9c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya
Nasional
30 Agustus 2025")
PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya Nasional 30 Agustus 2025
-
Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya kembali lancar pascademo
Jakarta (ANTARA) – Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya mulai dari Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan terpantau kembali lancar pascademonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Jumat (29/8).
Berdasarkan pantauan di lokasi, pukul 20.45 WIB terlihat suasana di Polda Metro Jaya terbilang kondusif dalam pengawasan.
Namun, dua gerbang masuk utama di Gatot Soebroto dan Sudirman masih tertutup, sehingga tidak bisa dimasuki masyarakat umum.
Sejumlah masyarakat yang ingin memasuki Polda Metro Jaya harus melewati pintu kawasan SCBD dengan diawasi ketat aparat kepolisian.
Kemudian, pantau di kawasan Sudirman terlihat halte Transjakarta Polda Metro Jaya hanya menyisakan abu dan benda yang warnanya menjadi gelap lantaran dibakar saat demonstrasi.
Adapun prasasti yang berada di pagar Polda Metro Jaya kawasan Sudirman terlihat tulisannya sudah rontok sehingga hanya menyisakan abu semen.
Lalu, pos penjagaan di sekitarnya juga terlihat rusak dengan vandalisme yang bertebaran.
Sejumlah kendaraan bermotor dan roda empat nampak sudah berlalu lintas, namun untuk ke arah Tol Dalam Kota yang sebelumnya terbuka kini ditutup kembali.
Hal ini mengingat demo di gedung DPR yang terus berlanjut.
Sedangkan, Stasiun MRT Istora Mandiri juga nampak rusak dengan puing puing kaca yang jatuh bersebaran. Hanya Stasiun ini satu-satunya yang belum bisa beroperasi.
Transportasi Jakarta (Transjakarta) mencatat total tujuh halte BRT yang dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta pada Jumat (29/8) dan hingga Sabtu dini hari.
Ketujuh halte tersebut, yakni Halte Bundaran Senayan, Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan, dan Halte Gerbang Pemuda.
Sedangkan untuk non BRT yang dirusak yakni Kontainer Petamburan (dibakar).
Lalu, terdapat 16 halte yang dirusak dan mengalami vandalisme selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta pada Jumat (29/8).
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2024/12/05/67512c8e032b6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "1
Eko Patrio Minta Maaf, Janji Akan Berhati-hati Dalam Bersikap
Nasional")
1 Eko Patrio Minta Maaf, Janji Akan Berhati-hati Dalam Bersikap Nasional
Eko Patrio Minta Maaf, Janji Akan Berhati-hati Dalam Bersikap
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio meminta maaf kepada publik karena sikapnya melukai publik dan menjadi salah satu yang memancing aksi unjuk rasa.
Permintaan maaf Eko Patrio tersebut diunggah melalui akun Instagram miliknya @ekopatriosuper pada Sabtu (30/8/2025) malam.
Dalam video yang diunggah tersebut, Eko terlihat didampingi oleh politikus PAN lainnya yakni Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu.
“Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” kata Eko dalam video tersebut.
Eko kemudian mengatakan, dirinya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada.
Dia lantas menyebut bahwa menyadari sepenuhnya situasi anarkis aksi unjuk rasa ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, termasuk korban luka maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi.
Untuk itu, Eko meminta maaf atas sikapnya. Tetapi, dia memastikan bahwa tidak berniat memperkeruh keadaan
“Tidak sedikit pun terbersit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya, ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat,” ucapnya.
Dalam video tersebut, politikus PAN ini juga mengucapkan komitmennya untuk sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah diikrarkan.
“Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Mari bersama-sama kita rawat persatuan dan kedamaian bangsa,” kata Eko.
Diberitakan sebelumnya, massa demo di depan Gedung DPR pada 29 Agustus 2025, mencari-cari keberadaan anggota DPR yang berjoget pada saat Sidang Tahunan MPR 2025.
Massa demo itu lantas meneriakkan nama sejumlah anggota DPR melalui pengeras suara, mulai dari Ahmad Sahroni, Uya Kuya, hingga Eko Patrio.
“Woi pejabat-pejabat yang joget. Mana lu Uya Kuya, Eko Patrio, Sahroni?” seru para demonstran pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Sebelumnya, Sekjen PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
Setelah musik terputar, kamera menyorot beberapa orang lain yang mengenakan seragam partai berjoget seolah menikmati musik yang diputar Eko.
Video itu disertai dengan tulisan yang menyinggung kontroversi sebelumnya.
”
Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja
,” tulis Eko.
Namun, Eko langsung memberikan klarifikasi usai makin menuai hujatan akibat aksinya tersebut.
Menurut Eko, video parodi itu dibuat tanpa maksud buruk. Apalagi menantang rakyat seperti yang selama ini dituduhkan.
Eko pun sudah meminta maaf karena video tersebut melukai masyarakat.
“Enggak ada (maksud apa-apa). Malah jauh banget itu (tafsirnya). Seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaf lah,” ujar Eko di Senayan Park, Jakarta pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani merespons ihwal polemik tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp5 juta per bulan yang di antaranya memicu demo besar-besaran pada 28-29 Agustus 2025.
Hal itu disampaikan Puan, Sabtu (30/8/2025), usai mengunjungi rumah keluarga almarhum Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi saat demo berujung ricuh, Kamis (28/8/2025).
Menurut Puan, tunjangan rumah bagi anggota legislatif itu hanya akan berlaku sampai Oktober.
“Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober [2025],” kata anak Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri itu di Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025).
Di samping itu, Ketua DPR dua periode tersebut menegaskan pihaknya akan meminta kepada kepolisian dan setiap jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi yang menimpa Affan.
“Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai,” ucapnya.
Puan juga menegaskan agar insiden serupa tidak terulang lagi ke depannya. Dia turut meminta agar masyarakat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
“Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia,” ujarnya.
Adapun tunjangan rumah itu sebenarnya telah ditetapkan pada tahun lalu ketika pemerintah memutuskan bahwa anggota legislatif tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, melainkan diganti ke tunjangan.
Pada pekan lalu, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyampaikan, satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.
“Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
“Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja,” terangnya.
-
Fraksi PDIP Desak Penghentian Tunjangan Perumahan DPR, Said: Mari Mengukur Diri
Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Said Abdullah, mendesak agar tunjangan perumahan untuk anggota parlemen di Senayan, Jakarta dihentikan. Dia pun mengajak seluruh anggota DPR untuk Kembali mengukur diri dan mempertanyakan kembali apakah sudah menjalankan fungsi mereka sebagai aspirator rakyat dengan baik.
“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tegas Said. dalam keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Sabtu (30/8/2025).
Said menegaskan politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan. Politik harus lekat dengan dimensi etik, empati, serta simpati. Sehingga tunjangan terhadap anggota DPR harus dimaknai bukan sekadar jumlah namun menyangkut nilai-nilai dari tiga aspek tersebut.
“Dengan demikian ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR, tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” ujar Said.
Jika ukuran etik tersebut bisa dijalankan oleh mayoritas anggota DPR, Said meyakini segala bentuk tunjangan serta fasilitas yang melampaui nilai kepatutan tidak akan ada lagi. Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas terhadap kehidupan rakyat yang masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak yang berlebihan.
“Sebaliknya jika mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan aspirasi-aspirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR. Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangan, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga,” tegas dia.
Bagi Fraksi PDIP, terang Said, aspek etik, empati, dan simpati merupakan jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal.
“Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota anggota fraksi kami untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, sebab DPR adalah etalase, dimana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut,” kata dia. [beq]
-
Tutup 7 Gerbang Ruas Tol, Dirut Jasa Marga Sampaikan Hal Ini!
Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna jalan atas terganggunya pelayanan dan penutupan sementara pada tujuh Gerbang Tol (GT) pada Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit akibat aksi unjuk rasa yang terjadi sejak Jumat, 29 Agustus 2025.
“Kami memahami dampak signifikan yang dirasakan pengguna jalan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Keselamatan dan kenyamanan pengguna tetap menjadi prioritas utama kami,” ucap Rivan, dikutip Sabtu, (30/8/2025).
Kejadian yang semula berlangsung di area publik berkembang hingga memasuki jalur tol pada malam hari, dengan massa memasuki akses di sekitar kawasan Kuningan, Semanggi, dan Senayan.
Imbas dari aksi tersebut adalah terjadinya pembakaran pada tujuh gerbang tol dan kerusakan pada fasilitas pendukung jalan tol, termasuk water barrier, rubber cone, Median Concrete Barrier (MCB), unit CCTV, serta sarana pendukung operasional lainnya. Kondisi tersebut membuat sebagian akses on ramp belum dapat berfungsi normal dan mengakibatkan penutupan sementara untuk memastikan keselamatan pengguna.
“Kami turut prihatin atas insiden ini dan dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jalan yang terdampak. Tim operasional kami bekerja tanpa henti bersama aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan awal dan pemulihan layanan. Prioritas kami saat ini adalah memastikan jalan tol aman untuk dilintasi dan memulihkan fungsi gerbang serta fasilitas pendukung secepat dan seaman mungkin,” ujar Rivan.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Jasa Marga telah menempatkan tim pemeliharaan di lapangan untuk melakukan penyisiran, pembersihan sisa pembakaran, serta penilaian kondisi struktur gerbang dan infrastruktur jalan tol.
Jasa Marga berkoordinasi intensif dengan pihak terkait guna menjamin pengamanan lokasi dan menentukan kapan kondisi aman untuk pembukaan kembali ruas. Semua tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai standar keselamatan operasi jalan tol dan prosedur teknis yang berlaku.
Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi arahan petugas lapangan dan memanfaatkan rute alternatif yang ditentukan sampai kondisi dinyatakan aman.
Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080, akun resmi sosial media X @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy untuk pengguna iOS dan Android.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
-
7 Halte Terbakar, TransJakarta Berhentikan Seluruh Rute
Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menghentikan sementara seluruh layanan rute perjalanan usai insiden pembakaran sejumlah halte, termasuk Halte Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.
Lewat pengumuman resmi di media sosial, TransJakarta menyampaikan bahwa operasional dihentikan demi menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan.
“Mengingat situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan TransJakarta hingga saat ini masih tidak dapat melayani pelanggan,” tulis PT TransJakarta melalui akun resmi X, dilansir dari Antara, Sabtu, 30 Agustus 2025.
TransJakarta juga mengimbau pelanggan untuk terus memantau informasi terbaru terkait layanan melalui akun resmi Instagram @infotije, aplikasi TJ, serta platform X @pt_transjakarta.
Halte Polda Metro Jaya hangus terbakar
Pantauan di lapangan menunjukkan, Halte Polda Metro Jaya yang berada di depan markas kepolisian tersebut nyaris rata dengan tanah. Bagian luar halte berwarna hitam pekat usai terbakar pada Jumat malam, 29 Agustus 2025.Fasilitas penting seperti mesin tap in/tap out ikut hangus terbakar. Meski demikian, pondasi halte masih berdiri dan jembatan penyeberangan orang (JPO) menuju halte masih dapat dilalui masyarakat.
Total 7 halte jadi sasaran
Menurut keterangan resmi PT TransJakarta, terdapat tujuh halte yang dibakar oknum tidak bertanggung jawab saat demonstrasi di Jakarta berlangsung kemarin hingga Sabtu dini hari.“Hingga Sabtu pagi, ada tujuh halte yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta, Ayu Wardhani, Sabtu.
Ketujuh halte tersebut meliputi:
Halte Bundaran Senayan
Halte Pemuda Pramuka
Halte Polda Metro Jaya
Halte Senen Toyota Rangga
Halte Sentral Senen
Halte Senayan
Halte Gerbang PemudaSelain pembakaran, sejumlah halte lain juga mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme dan perusakan fasilitas.
Masyarakat diimbau untuk sementara waktu menggunakan moda transportasi alternatif hingga TransJakarta memastikan kembali keamanan serta kesiapan armada dan fasilitas halte.
Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menghentikan sementara seluruh layanan rute perjalanan usai insiden pembakaran sejumlah halte, termasuk Halte Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.
Lewat pengumuman resmi di media sosial, TransJakarta menyampaikan bahwa operasional dihentikan demi menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan.
“Mengingat situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan TransJakarta hingga saat ini masih tidak dapat melayani pelanggan,” tulis PT TransJakarta melalui akun resmi X, dilansir dari Antara, Sabtu, 30 Agustus 2025.TransJakarta juga mengimbau pelanggan untuk terus memantau informasi terbaru terkait layanan melalui akun resmi Instagram @infotije, aplikasi TJ, serta platform X @pt_transjakarta.
Halte Polda Metro Jaya hangus terbakar
Pantauan di lapangan menunjukkan, Halte Polda Metro Jaya yang berada di depan markas kepolisian tersebut nyaris rata dengan tanah. Bagian luar halte berwarna hitam pekat usai terbakar pada Jumat malam, 29 Agustus 2025.
Fasilitas penting seperti mesin tap in/tap out ikut hangus terbakar. Meski demikian, pondasi halte masih berdiri dan jembatan penyeberangan orang (JPO) menuju halte masih dapat dilalui masyarakat.
Total 7 halte jadi sasaran
Menurut keterangan resmi PT TransJakarta, terdapat tujuh halte yang dibakar oknum tidak bertanggung jawab saat demonstrasi di Jakarta berlangsung kemarin hingga Sabtu dini hari.
“Hingga Sabtu pagi, ada tujuh halte yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta, Ayu Wardhani, Sabtu.
Ketujuh halte tersebut meliputi:Halte Bundaran Senayan
Halte Pemuda Pramuka
Halte Polda Metro Jaya
Halte Senen Toyota Rangga
Halte Sentral Senen
Halte Senayan
Halte Gerbang PemudaSelain pembakaran, sejumlah halte lain juga mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme dan perusakan fasilitas.
Masyarakat diimbau untuk sementara waktu menggunakan moda transportasi alternatif hingga TransJakarta memastikan kembali keamanan serta kesiapan armada dan fasilitas halte.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(ANN)
-
Ditanya Soal Tuntutan Mundur, Kapolri: Itu Prerogatif Presiden
Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara soal seruan yang meminta Kapolri untuk mundur usai kasus tewasnya pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis milik Brimob.
Listyo mengatakan sebagai prajurit, pihaknya menyerahkan semuanya kepada Presiden RI. Menurutnya, soal jabatan merupakan hak prerogatif Presiden.
Hal tersebut disampaikan di sela konferensi pers bersama Panglima TNI di Bogor, sabtu (30/8/2025).
“Terkait dengan isu yang menyangkut dan kabar (seruan), itu hak prerogatif presiden. Kita Prajurit,” katanya.
Sebelumnya, aktor kenamaan Indonesia Nicholas Saputra meminta Kapolri untuk mundur usai kasus tewasnya ojol yang dilindas rantis Brimob dalam demo 28 Agustus kemarin.
Dalam akun X-nya, Nicholas berkomentar “mundur pak”. Komentar tersebut mengomentari pemberitaan terkait permintaan maaf dari Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai meninggalnya Affan, driver ojol tersebut.
Selain itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil taktis baracuda saat demonstrasi, Kamis (28/8/2025) malam.
Ray berpendapat, peristiwa ini menjadi catatan kelam bagi penegakan demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Nyata-nyata kematiannya disebabkan oleh lindasan mobil barracuda yang seperti emoh berhenti kala tubuh kecilnya sudah tertabrak mobil taktis lapis baja itu. Alih-alih berhenti, mobil barracuda tersebut tetap melaju dan dengan sendirinya membuat badan Affan terlindas oleh beban hampir 10 ton,” ungkap Ray dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).
Sementara itu, Komisi III DPR akan melakukan rapat internal untuk merespons tuntutan agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya imbas meninggalnya pengemudi ojol.
Kendati demikian, dia memastikan Komisi III DPR akan membahas situasi berkembang secara internal terlebih dahulu termasuk tuntutan agar Kapolri mundur.
“Nanti pada hari Senin kita akan ketemu dengan pimpinan Komisi III, kita bicarakan ini, dan dalam beberapa waktu ke depan-kan ada rapat-rapat kerja, termasuk dengan Kepolisian. Kita tunggu nanti di situ,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025).
-
Catat! Tol Cawang-Tomang-Pluit Belum Bisa Dilintasi Hari Ini
Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), Rivan Achmad Purwantono belum memberi sinyal kapan ruas Tol Cawang – Tomang – Pluit bakal kembali dibuka operasionalnya.
Dia menjelaskan, hingga saat ini ruas tersebut masih dalam tahap pemeliharaan usai sejumlah fasilitas dirusak dalam aksi unjuk rasa yang digelar di sekitar kompleks DPR/MPR RI pada Jumat (29/8/2025).
“Tim operasional kami bekerja tanpa henti bersama aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan awal dan pemulihan layanan,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/8/2025).
Dia belum merinci kapan proses pemeliharaan itu akan rampung. Rivan hanya menekankan prioritas JSMR saat ini masih dalam memastikan jalan tol aman untuk dilintasi dan memulihkan fungsi gerbang serta fasilitas pendukung secepat mungkin.
Dia juga menerangkan, pihaknya telah menempatkan tim pemeliharaan di lapangan untuk melakukan penyisiran, pembersihan sisa pembakaran, serta penilaian kondisi struktur gerbang dan infrastruktur jalan tol.
“Jasa Marga berkoordinasi intensif dengan pihak terkait guna menjamin pengamanan lokasi dan menentukan kapan kondisi aman untuk pembukaan kembali ruas. Semua tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai standar keselamatan operasi jalan tol dan prosedur teknis yang berlaku,” tutupnya.
Sebelumnya, Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad, Widiyatmiko Nursejati mengungkap kronologi pembakaran 7 Gerbang Tol milik Jasa Marga dalam aksi demonstrasi pada Jumat (29/8/2025).
Dalam penjelasannya, JSMR telah mengambil langkah antisipasi sejak pukul 17.13 WIB atas diskresi Kepolisian melakukan pengalihan lalu lintas di seluruh pengguna jalan tol diarahkan untuk menjauhi Ruas Tol Dalam Kota.
Kemudian, pada pukul 21.15 WIB, massa yang sebelumnya melakukan pembakaran di luar jalan tol mulai masuk dan membakar Gerbang Tol Pejompongan. Hingga pukul 22.00 WIB, massa unjuk rasa masih memasuki area jalan tol sehingga pengalihan lalu lintas masih terus dilakukan.
“Berjalannya waktu, massa terus merangsek masuk ke jalan tol, imbasnya banyak fasilitas pelayanan jalan tol yang mengalami kerusakan,” terang Widiyatmiko.
Alhasil, total sebanyak tujuh gerbang tol dibakar massa, yaitu GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, GT Kuningan 1.
Selain itu, fasilitas pelayanan jalan tol lain juga dirusak oleh massa yaitu lebih dari 20 unit Water Barrier, rubber cone, Median Concrete Barrier (MCB), CCTV jalan tol dan sarana pendukung jalan tol lainnya.
-
/data/photo/2025/08/30/68b2b0177b270.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "3
Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025
Nasional")
3 Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025 Nasional
Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI nampaknya tidak akan dibatalkan. Sebab, Ketua DPR RI, Puan Maharani tidak menjawab dengan gamblang saat ditanya perihal pembatalan tunjangan rumah per bulan tersebut.
Puan hanya menyebut bahwa perihal tunjangan rumah anggota dewan itu sudah disampaikan hanya diberikan sampai bulan Oktober 2025.
“Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” kata Puan saat ditemui usai melayat ke rumah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025).
Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 berawal dari kekecewaan rakyat atas tunjangan DPR yang naik padahal kondisi masyarakat tengah sulit.
Bahkan, anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Sehingga, pendapatan anggota DPR meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulannya.
Tunjangan itu diberikan dengan dalih anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sementara itu, besaran tunjangan sebesar Rp 50 juta didapat setelah memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Menuai kritik hingga aksi demonstrasi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah meluruskan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.
Jumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota dewan menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.
“Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama lima tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Kemudian, Dasco menyebut, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sebab, Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Oleh karenanya, sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai.
Namun, menurut Dasco, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.
“Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco.
“Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun,” katanya lagi.
Kemudian, politikus Partai Gerindra itu memastikan, pada November 2025 anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Sebab, pencairan secara bertahap telah selesai.
“Jadi, nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi,” ujar Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.