BEM SI Gelar Demo 4 September di DPR, Aksi Damai #SelamatkanIndonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan menggelar aksi damai bertajuk #SelamatkanIndonesia di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) siang.
Rencana aksi ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram @bem_si.
Dalam unggahannya, BEM SI menegaskan keresahan rakyat bukan dipicu oleh aksi turun ke jalan, melainkan oleh praktik korupsi, politisasi hukum, pemelintiran sejarah, hingga kebijakan negara yang dinilai abai terhadap rakyat.
“Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Rakyat harus bersatu, menjaga persatuan, dan tetap lantang bersuara,” tulis BEM SI dalam pengumumannya.
Aksi ini akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. BEM SI juga mengajak mahasiswa serta elemen masyarakat lain untuk turut hadir menyuarakan aspirasi di kawasan DPR.
“Iya benar (akan ada aksi damai),” kata Korpus Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, saat dikonfirmasi
Kompas.com,
Kamis.
Sebuah kiriman dibagikan oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (@bem_si)
Hingga pukul 11.00 WIB, pantauan Kompas.com menunjukkan arus lalu lintas di sekitar DPR, mulai dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Tentara Pelajar, hingga Jalan Gerbang Pemuda, masih terpantau lancar.
Belum terlihat massa aksi yang berkumpul di lokasi. Sejumlah aparat kepolisian juga belum tampak berjaga.
Hanya beberapa personel Brimob dan TNI terlihat berada di pintu Gerbang Pancasila DPR. Mobil dinas maupun kendaraan umum masih bisa keluar masuk tanpa hambatan.
Hingga berita ini ditayngkan, belum ada informasi resmi terkait jumlah peserta aksi maupun pola pengamanan yang akan diterapkan aparat kepolisian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Senayan
-
/data/photo/2025/07/28/68874780dab46.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BEM SI Gelar Demo 4 September di DPR, Aksi Damai #SelamatkanIndonesia Megapolitan 4 September 2025
-
/data/photo/2025/09/03/68b7b7920ecd5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar Nasional 4 September 2025
Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Sosial (Kemensos) meminta tambahan anggaran Rp 12 triliun untuk tahun 2026 dari pagu indikatif sekitar Rp 84,44 triliun.
Jika penambahan anggaran disetujui, total pagu indikatif Kemensos untuk tahun depan mencapai hampir Rp 100 triliun.
“Kita mengusulkan tambahan Rp 12 triliun. (Total) Ya sekitar Rp 92 triliun lebih lah, kalau kita harapkan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Gus Ipul menyampaikan, tambahan anggaran diperlukan untuk sejumlah program yang dananya belum terakomodasi dalam pagu indikatif.
Program tersebut, yakni bansos adaptif dan program permakanan untuk lansia telantar berusia di atas 75 tahun.
Seturut data yang dimiliki Kemensos, jumlah lansia telantar mencapai 100.000 orang.
“Yang tiap hari kita beli makan itu makan pagi dan makan siang. Itu kan sudah berlangsung di tahun 2025. Ini juga belum dianggarkan,” tutur Gus Ipul.
Bantuan lain yang belum dianggarkan adalah bantuan untuk anak yatim piatu.
“Ini juga belum terakomodasi. Dan bantuan-bantuan lain yang Insha Allah menjadi bagian dari tugas pokok dari Kementerian Sosial. Seperti atensi, bantuan untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Itu yang kita ajukan untuk mendapatkan dukungan dari Komisi VIII,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul mengungkapkan, tambahan anggaran itu belum disetujui.
Pihaknya bakal melakukan rapat terlebih dahulu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kita masih harus sama-sama berjuang, kan. Jadi kita kan nanti akan sama-sama berjuang. Tentu ke Banggar, ke Kementerian Keuangan juga. Jadi masih ada proses yang harus kita lalui bersama-sama,” tandas Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR
Bisnis.com, JAKARTA – Nama Rusdi Masse Mappasessu atau yang akrab disapa RMS ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.
Kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sejak merintis dari bawah. Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2004–2009.
Namun, di tengah masa jabatannya, masyarakat Sidrap mendorongnya maju sebagai bupati. Dukungan tersebut mengantarkan Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama dua periode, yakni 2008–2018.
Pada 2009, Rusdi bahkan tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia, saat usianya baru 35 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan anak muda dan pencinta otomotif. Salah satu warisan pembangunannya adalah sirkuit balap motor bertaraf internasional di Sidrap.
Tak banyak yang tahu, perjalanan Rusdi di dunia politik dia pelajari secara otodidak. Masa mudanya penuh dengan keterbatasan. Berbekal uang puluhan ribu rupiah, dia merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai buruh hingga sopir truk.
Ketekunan dan kerja keras kemudian membawanya merintis bisnis angkutan pelayaran antarpulau. Dari usaha itulah, Rusdi mulai mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman dan meniti karier politik.
Selama menjabat Bupati Sidrap, Rusdi mengusung prinsip sederhana mengurus rakyat dari hidup sampai matinya. Prinsip itu diwujudkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemimpinannya berhasil menekan angka kemiskinan dan kematian di Sidrap. Bahkan pada 2018, Sidrap tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut, bahkan di level nasional.
Beberapa gebrakan program yang ia jalankan antara lain pendidikan gratis serta pendampingan petani dalam pengelolaan dan produksi beras berbasis teknologi.
Setelah sukses memimpin daerah, Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III melalui Partai Nasdem.
Popularitasnya sebagai RMS terus melekat di tengah masyarakat, terutama karena latar belakang hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan konstituen.
Kini, kiprah Rusdi Masse berlanjut di Senayan dengan amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman panjang dan prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, publik menanti langkahnya dalam mengawal kerja-kerja legislatif, khususnya di bidang hukum, HAM, dan keamanan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.
“Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.
Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut. “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.
Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.
Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
-

Memungut pelajaran berharga dari demo di DPR untuk jaga Indonesia
Bagi pejabat, gunakan hati nurani dengan tidak korupsi. Bagi rakyat, gunakan hati nurani untuk tidak melakukan aksi yang menimbulkan kerusuhan dan kerusakan
Bondowoso (ANTARA) – Peristiwa demonstrasi (demo) di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, pada akhir Agustus 2025, memberi peringatan kolektif bagi bangsa kita untuk kembali pada semangat bersama, yakni menjaga Indonesia tetap damai.
Aksi demo yang membawa korban itu berawal dari kekecewaan rakyat terhadap sikap dan pernyataan anggota DPR yang dinilai kurang sensitif. Kekecewaan rakyat itu patut kita duga merupakan akumulasi dari ketidakpuasan atas peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk kasus korupsi dan kenaikan tunjangan anggota DPR.
Menyikapi aksi demo yang berakhir rusuh itu, para pemimpin partai politik telah menunjukkan sikap empati kepada kekecewaan rakyat, dengan mengganti para anggota DPR yang dinilai tidak peka karena mengeluarkan pernyataan dan perilaku yang menyinggung perasaan rakyat.
Aksi demo ini memberi pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa ini. Para wakil rakyat, tentu juga pejabat negara, harus berhati-hati, tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan di era distribusi informasi yang dapat menyebar dengan cepat lewat media sosial ini.
Kita tahu bahwa paradigma warganet dalam bermedia sosial itu adalah kecepatan dan berlomba-lomba agar mendapatkan banyak pengunjung di postingannya. Tidak ada budaya sensor dan verifikasi kebenaran atas satu informasi di media sosial, sebelum disebar.
Dalam peristiwa demo di gedung DPR, meskipun media sosial memiliki banyak kekurangan terkait pemilihan informasi yang layak dan tidak layak untuk disebarluaskan, di sisi lain sistem persebaran informasi seperti ini juga ada nilai positifnya.
Dengan penyebaran informasi yang sangat cepat, bahkan lebih banyak tanpa kendali, termasuk dalam aksi demo di depan gedung DPR, maka siapapun kita, lebih-lebih yang menduduki jabatan di pemerintahan, harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak.
Keberadaan media sosial, termasuk dalam peristiwa demo di DPR, menjadi semacam peranti atau alat untuk pengawasan melekat (waskat) bagi siapapun dalam mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Media sosial telah menjadi semacam CCTV atau kamera pengintai berjalan yang mengintai perilaku dan ucapan siapa saja.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Kemendagri Pasang Target Setoran PNBP Rp 1 Triliun
Jakarta –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproyeksikan pada tahun ini dapat menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1 triliun. Sumbernya dari optimalisasi jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, proses penyetoran PNBP dari Dukcapil baru dimulai tahun 2023.
Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemendagri.
Pada tahun 2023, saat awal penarikan PNBP, perolehannya hanya mencapai Rp 793,8 miliar, yang kemudian dikembalikan ke Ditjen Dukcapil sebesar Rp 225 miliar atau 28%.
Pada 2024, Kemendagri berhasil mengantongi Rp 863,4 miliar, yang dikembalikan Rp 195 miliar atau 19%.
“Kemudian untuk tahun 2025 targetnya adalah Rp 494,8 miliar, yang sudah tercapai per 2 September Rp 702,4 miliar. Tahun ini insyaallah Rp 1 triliun bisa tercapai. Janjinya secara lisan tahun depan bisa digunakan 50% s.d 70%. Tapi baru secara lisan belum tertulis,” jelas Teguh, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Teguh menjelaskan, PNBP tersebut dalam rangka akses pemanfaatan data dukcapil. Dalam PP tersebut, Teguh mengatakan, secara umum disebutkan untuk unsur pemerintahan, sosial, dan UMKM tidak dikenakan tarif PNBP. Tetapi, lembaga swasta profitable dikenakan.
“Misalnya untuk verifikasi FI (Financial Institute/lembaga keuangan) digunakan per NIK Rp 3.000. Lembaga pengguna siapa yang pake? Hampir seluruh perbankan menggunakan data Dukcapil,” kata Teguh.
Teguh menambahkan, setiap hari kurang lebih data Dukcapil diakses oleh sebanyak 10 juta hits per hari. Lalu hingga saat ini, data tersebut telah diakses sebanyak 17,8 miliar hits.
(shc/hns)
-
/data/photo/2025/07/25/688312764c17f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan Nasional 3 September 2025
Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Partai Nasdem memastikan telah berkirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menghentikan hak gaji dan tunjangan kedua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, usai menjawab kritik masyarakat terkait tunjangan rumah DPR RI dengan niat empati.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menyampaikan, surat itu dikirim usai DPP memutuskan menonaktifkan Sahroni dan Nafa, menyusul demo berhari-hari menuntut penghapusan tunjangan rumah DPR.
“Terkait dengan tuntutan hak-haknya, kan juga DPP sudah kirim ke fraksi. Dan fraksi sudah menyampaikan ke Kesekjenan (DPR RI) untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemberhentian hak-hak mereka sebagai Anggota DPR. Jadi dari semua hal, jadi total,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Saan beranggapan bahwa tindakan yang diambil partai sudah sangat progresif, ketika Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI juga telah mengirimkan surat kepada Kesekjenan DPR RI untuk menghentikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinonaktifkan.
Saat ini, permintaan MKD tengah berproses di Sekretariat Jenderal DPR.
“Ini sesuatu yang menurut saya sudah progresif, lah, ya. Di MKD kan ada soal pemberhentian sementara. Tapi kan masih mendapatkan haknya,” tutur Saan.
“Kita sudah mengambil langkah yang menurut saya jauh lebih maju dengan menonaktifkan dan sekaligus untuk menghentikan semua yang terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh negara,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Saan menyampaikan bahwa kebijakan MKD turut mempertimbangkan Undang-Undang (UU) MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.
Kalimat nonaktif dalam nomenklatur tersebut tidak secara eksplisit disebutkan.
Adapun kebijakan partai politik akan bergantung pada keputusan pimpinan masing-masing.
“(Kalau yang di Nasdem) Ini kan kasusnya yang tidak terkait dengan apa yang terjadi di MKD, yang sesuai dengan Undang-Undang MD3, ini bukan terdakwa. Bukan dalam proses ini, ini kan lebih kepada etik,” kata Saan.
Diberitakan sebelumnya, lima anggota DPR RI periode 2024–2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.
Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Nafa Urbach, misalnya, mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.
Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kepada publik yang mengkritik DPR.
Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan.
Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras.
Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bakamla Usul Tambah Anggaran Rp 5,6 T, Akan Bangun Pos Pantau di 35 Titik
Jakarta –
Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 5,6 triliun. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membangun pos pantau atau National Maritime Surveillance System (NMSS) di 35 titik wilayah Indonesia.
“Penambahannya (anggaran) itu sekitar Rp 5,6 triliun kita minta tambah,” kata Kepala Bakamla Laksamana TNI Irvansyah usai rapat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Irwansyah mengatakan NMSS itu perlu dibangun untuk memudahkan Bakamla dalam mendeteksi pergerakan kapal di laut. Khususnya, kata dia, di wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara lain.
“Bakamla akan membangun 35 stasiun, 35 titik di seluruh Indonesia tersebar yang nantinya akan menjadi 70 titik,” katanya.
“Sementara kita minta 35 titik dulu yang akan dilengkapi dengan radar, kamera dan sarana patroli yang kecil, drone dan kapal-kapal kecil untuk patroli,” sambung dia.
“Ada tiga zona di Bakamla, zona barat di Bakamla, kemudian zona tengah di Manado, zona timur di Ambon. Kita bagi tiga itu, kemudian bisa terlaksana semua dan anggarannya bisa diturunkan semua,” tuturnya.
(amw/rfs)
-
/data/photo/2025/09/03/68b7f56a67309.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional
Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan kerja-kerja anggota dan pimpinan DPR RI sebagai wakil rakyat.
Permintaan maaf ini disampaikan Dasco saat menggelar pertemuan dengan perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain di Gedung Kura-kura, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
“Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” kata Dasco, Rabu.
Dasco mengakui, permintaan maaf ini tidaklah cukup jika tak dibarengi evaluasi dan perbaikan kerja secara menyeluruh.
Oleh karenanya, ia menyatakan akan memperbaiki kinerja dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Dasco.
Ia mengaku, telah berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan DPR dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan hasil koordinasi, ada sejumlah kesepakatan yang akan dilakukan DPR untuk perbaikan.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan.
Tunjangan perumahan bahkan sudah dihentikan akhir bulan lalu.
“Khusus tunjangan perumahan (DPR RI) dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” tutur Dasco.
Perbaikan lainnya adalah melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri.
“Formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan,” ujar dia.
Dasco menegaskan, para mahasiswa juga akan diterima untuk beraudiensi dengan pemerintah pada esok hari.
Ia mengaku, telah melakukan komunikasi pesan WhatsApp dengan pihak pemerintah.
“Kawan-kawan sekalian akan diterima pemerintah besok karena akan ada beberapa hal nantinya dilakukan kerja sama DPR dan pemerintah, seperti tadi pembentukan tim investigasi dugaan makar. Lalu soal UU Perampasan Aset misalnya, pembuatan UU adalah DPR dan pemerintah, pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan DPR,” ujar Dasco.
Diberitakan sebelumnya, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain, pada Selasa (2/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
Pertemuan itu digelar usai rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
Pantauan Kompas.com, dalam forum itu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir mengenakan almamater masing-masing.
Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi secara bergiliran.
Secara terpisah, tiga anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra), juga menerima perwakilan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/03/68b7f02051202.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gelar Demo 3 September, Massa dari GMNI Kembali Datangi DPR RI Megapolitan 3 September 2025
Gelar Demo 3 September, Massa dari GMNI Kembali Datangi DPR RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Massa tiba sekitar pukul 14.00 WIB, menggantikan peserta aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia yang lebih dahulu membubarkan diri.
Para mahasiswa datang dengan menaiki mobil angkutan kota (angkot) sambil mengibarkan bendera dan atribut organisasi berwarna merah.
Setidaknya terdapat 10 angkot yang berjalan beriringan mengikuti mobil komando yang memimpin konvoi tersebut. Setelah turun, massa langsung membentuk barisan di depan gerbang utama DPR.
Mereka menempelkan spanduk bertuliskan “Geruduk Gedung DPR RI” di pagar gerbang, serta spanduk lain yang berisi tuntutan penghapusan tunjangan anggota DPR dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Sejumlah mahasiswa kemudian menaiki mobil komando untuk menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka juga meneriakkan yel-yel untuk membakar semangat massa.
“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Merdeka!” seru komandan aksi melalui pengeras suara.
Selain GMNI, terlihat pula satu mobil komando dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang terparkir di sisi lain gerbang DPR. Rombongan KAMMI menunggu giliran untuk melakukan aksi dan orasi setelah GMNI.
Sebelumnya, pada pagi hari, Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di lokasi yang sama sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar 13.20 WIB.
Aliansi tersebut menyatakan tuntutannya ditujukan kepada DPR dan Presiden Prabowo Subianto, dengan desakan agar negara menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat.
“Dalam garis besar, kami menuntut Prabowo segera menghentikan segala bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya,” ujar Ika, tim humas Aliansi Perempuan Indonesia, kepada
Kompas.com.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

RUU Perampasan Aset Jika Jadi Usul Inisiatif DPR Akan Lebih Cepat
Jakarta –
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan akan bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Pertemuan itu untuk menentukan RUU tersebut jadi usul pemerintah atau DPR.
“Nanti kami akan bicara dengan pimpinan DPR, apakah ini menjadi usul inisiatif pemerintah atau akan menjadi usul inisiatif DPR,” kata Supratman di Kemenkum, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Menurut Supratman, jika jadi inisiatif DPR, pembahasan RUU Perampasan Aset prosesnya akan lebih cepat. Untuk itu, Supratman meminta menunggu prolegnas 2026 atau revisi prolegnas 2025.
“Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan itu akan jauh lebih cepat,” sebutnya.
Supratman menuturkan pemerintah memiliki komitmen untuk segera meresahkan RUU Perampasan Aset. DPR juga telah menyatakan kesiapannya untuk membahas.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Di sisi lain, Benny mendorong Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset.
“Ya, ada urgensi (pengesahan RUU Perampasan Aset). Itu kan bagian dari agenda pemberantasan korupsi, dan kalau presiden memang serius, ya, bikin Perppu. Apakah akan didukung oleh Dewan? Saya yakin akan didukung karena mayoritas DPR ini mendukung Presiden Prabowo,” kata Benny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).
(ial/rfs)