Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Aksi Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Aksi Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Selain itu, 37 orang lainnya dijerat karena melakukan aksi perusakan dan penyerangan. Mereka diduga terlibat dalam pembakaran motor, perusakan mobil, penghancuran Mapolsek Cipayung dan Matraman, pelemparan bom molotov, pembakaran halte TransJakarta dan gerbang tol, hingga aksi perampasan barang milik warga.

    “Rangkaian aksi anarkis tersebut terjadi sejak 25 hingga 31 Agustus. TKP di antaranya sekitar Gedung DPR/MPR, Gelora Senayan, halte bus TransJakarta, sebuah mal, serta Mapolsek Cipayung dan Mapolsek Matraman,” jelas Ade Ary.

    Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal pidana, di antaranya Pasal 160 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 365 KUHP, Pasal 187 KUHP, hingga Pasal 406 KUHP. Selain itu, aparat juga menggunakan pasal dari UU Perlindungan Anak dan UU ITE terkait provokasi melalui media sosial.

     

  • DPR Soroti Anggaran KPU Capai Rp3,5 Triliun Padahal Sudah tak Ada Pemilu

    DPR Soroti Anggaran KPU Capai Rp3,5 Triliun Padahal Sudah tak Ada Pemilu

    GELORA.CO – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mempertanyakan besarnya anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencapai Rp3,5 triliun dalam pagu anggaran tahun ini. 

    Ia menilai lonjakan anggaran tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.

    “Anggaran KPU ini agak menyakitkan perasaan K/L yang lain, agak jauh jaraknya,” ujar Rifqi di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

    Rifqi juga menyebut kemungkinan timbul pertanyaan dari publik maupun anggota DPR, mengingat pemilu telah usai. “Kenapa masih triliun-triliun,” kata dia.

    Secara terpisah, Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, menjelaskan bahwa pagu anggaran KPU sebesar Rp3,5 triliun terdiri dari dua program utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp3,4 triliun dan program penyelenggaraan pemilu sebesar Rp87 miliar. Ada tambahan anggaran sebesar Rp770 miliar dari pagu indikatifnya sebesar Rp2,76 triliun.

    Dari total anggaran tersebut, belanja operasional pegawai mencapai Rp2,2 triliun, belanja operasional kantor Rp1,1 triliun, dan belanja non-operasional Rp167 miliar. Berdasarkan satuan kerja, KPU RI mengelola Rp1 triliun, 38 KPU provinsi sebesar Rp514 miliar, serta 514 KPU kabupaten/kota sebesar Rp1,9 triliun.

    “Kemudian berdasarkan program, kami melaporkan program dukungan manajemen Rp3,4 triliun untuk membiayai 10 kegiatan dan juga untuk program penyelenggaraan pemilu Rp87 miliar untuk membiayai 4 kegiatan,” kata Bernad.

  • Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Ini Jawaban Bea Cukai

    Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Ini Jawaban Bea Cukai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengaku pihaknya tidak melakukan pemeriksaan satu per satu terhadap barang impor, termasuk wadah makan impor yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung minyak babi.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan dalam sistem perdagangan internasional, barang yang masuk ke Indonesia dibagi dalam kategori larangan atau pembatasan. Selama importir telah memenuhi syarat perizinan yang ditetapkan, maka Bea Cukai akan melepaskan barang tersebut.

    “Kan berarti kan sudah dilihat (dikecualikan). Ya selama tidak ada persyaratan itu, ya kita kan enggak memeriksa satu persatu,” ujar Nirwala kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

    Nirwala mengaku bahwa dugaan wadah impor tersebut mengandung minyak babi juga baru diketahuinya dari pemberitaan. Namun dirinya menegaskan bahwa seharusnya pengawasan keamanan pangan bukanlah ranah Ditjen Bea dan Cukai.

    Melainkan kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

    “Selama perizinannya sesuai ya kita lepas,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah tidak akan ragu menghentikan pemasok food tray atau wadah makan impor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terbukti mengandung unsur babi.

    “Kalau misalnya terbukti ada, ya kita stop supplier-nya yang kalau pabriknya mengandung babi,” kata Budi saat saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

    Ia mengatakan, hingga kini Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurutnya, isu dugaan adanya minyak babi dalam silikon food tray impor bukanlah ranah langsung dari aturan Kemendag.

    Meski begitu, Budi menilai perlu ada penguatan regulasi dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk food tray agar mutu serta keamanannya lebih terjamin.

    “Kami mendorong supaya food tray itu dikenakan SNI wajib. Salah satu caranya ya menjadi SNI wajib,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, melalui dialog yang melibatkan unsur terkait di pemerintahan.

    Dalam forum dialog yang tertutup bagi media massa itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan beragam aspirasi yang mewakili kepentingan generasi muda dan isu-isu nasional yang berkembang dalam demonstrasi di Senayan selama sepekan terakhir.

    Muhammad Raihan dari Aliansi BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Nasional menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, mengingat mayoritas mahasiswa yang tergabung dalam aliansinya bergerak di bidang pendidikan.

    “Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Selain itu, ia juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah mahasiswa yang sebelumnya ditahan saat demonstrasi di Senayan, Jakarta.

    “Poin-poin sudah kami rangkum, semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM PTNU Nasional,” ujar Raihan.

    Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI Susana Florika Marianti Kandaimu menekankan urgensi suara pemuda dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

    Ia menyebut momentum bonus demografi harus dikelola dengan baik agar generasi muda dapat mengambil peran strategis sebagai pemimpin masa depan.

    “Sebagai anak muda tentu kami akan menyampaikan aspirasi pada waktu dan tempat yang tepat,” kata Susana.

    Sebelumnya, terdapat 15 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka tiba sejak pukul 16.35 WIB dan baru memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB.

    Berdasarkan daftar undangan yang disampaikan kepada perwakilan organisasi, terdapat 37 OKP yang diundang pemerintah untuk berdialog di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    OKP tersebut adalah Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, serta sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Cirebon.

    Selain itu, turut diundang perwakilan dari Universitas YARSI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), IBS, Esgul, hingga dua kepengurusan HMI, baik PB HMI MPO maupun PB HMI DIPO.

    Beberapa organisasi mahasiswa nasional juga terlibat, antara lain PP KAMMI, BEM SI RB, GMNI, PP GMH, BEM Nusantara, KMHDI, PMII, SEMMI, hingga LMND.

    Selain itu, juga diundang perwakilan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), PTMAI, UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), serta Universitas Trisakti melalui BEM dan KBM kampus tersebut.

    Tidak ketinggalan generasi muda dari ormas besar, seperti FKPPI, SAPMA Pemuda Pancasila, serta organisasi mahasiswa berbasis agama seperti GMKI, BEM Kristiani, dan BEM PTNU.

    Beberapa kampus swasta dan sekolah tinggi juga diminta mengirimkan utusan, di antaranya STAI Aziadah, STAI Al Hikmah, INU Tasikmalaya, serta Himah Persis.

    Belum diketahui, apakah Presiden Prabowo Subianto berkesempatan menyapa atau berdialog dengan perwakilan mahasiswa pada kesempatan itu.

    Namun, Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikabarkan menghadiri rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada waktu yang bersamaan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Wakil mahasiswa dari 15 OKP hadiri dialog di Istana Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa menghadiri undangan pemerintah dan DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, untuk membahas tuntutan disuarakan dalam gelombang unjuk rasa di Senayan dalam beberapa hari terakhir.

    Terdapat 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang, diantaranya dari BEM Nusantara, Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul.Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga BEM Trisakti, sejak pukul 18.30 WIB.

    “Aspirasi dari masing-masing OKP yang kita serap dari aspirasi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia saat ditanya tentang aspirasi yang akan disampaikan ke pemerintah.

    Ia mengatakan bahwa kompromi yang akan disampaikan kepada pejabat di Istana seluruhnya merupakan tuntutan mahasiswa yang disampaikan di DPR RI, Senayan.

    Perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, menyebut akan menyuarakan beberapa aspirasi, diantaranya tentang nasib buruh honorer, dan memastikan sahabat mereka dari HMI yang kini ditahan aparat harus dibebaskan semua.

    Seluruh perwakilan mahasiswa itu diarahkan memasuki kawasan Kantor Presiden Jakarta, via pintu pilar dengan dikawal sejumlah petugas keamanan.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan itu penting karena sebagian tuntutan mahasiswa berada di luar kewenangan legislatif sehingga perlu dibahas bersama eksekutif.

    Mahasiswa juga telah menyampaikan sejumlah tuntutan di DPR, mulai dari jaminan demokrasi dan supremasi sipil, pembentukan tim investigasi kerusuhan, penghentian fasilitas dan tunjangan DPR, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Hingga berita ini dikirim ke meja sunting, pertemuan masih berlangsung dan belum diketahui siapa pejabat Istana Kepresidenan, Jakarta, yang menerima kehadiran mahasiswa.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap-siap! Akan Ada Diskon Tiket Pesawat Nataru, Ini Bocorannya

    Siap-siap! Akan Ada Diskon Tiket Pesawat Nataru, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan bahwa stimulus menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) berupa diskon tiket pesawat segera terbit. 

    Dudy menyampaikan bahwa pengumuman stimulus direncanakan pada September alias bulan ini, dan berharap dapat lebih cepat disampaikan. 

    “Akan lebih awal [pengumuman] rencananya untuk stimulus. Mudah-mudahan bisa bulan ini [September],” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/9/2025). 

    Dirinya menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

    Meski demikian, Dudy belum dapat menjelaskan terkait skema stimulus untuk tiket pesawat. Apakah akan sama dengan Nataru tahun lalu atau seperti momen Lebaran maupun liburan sekolah yang lalu. 

    “Belum tahu [skemanya] apakah sama seperti stimulus yang kemarin atau sama dengan yang Nataru yang tahun kemarin,” tambah Dudy. 

    Mengingat, pemerintah memberlakukan penurunan harga tiket pesawat domestik hingga 10% pada Nataru 2024. 

    Untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) tersebut menggandeng peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    Sementara pada kuartal I dan kuartal II tahun ini, pemerintah memberikan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat.

    Kala itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp0,94 triliun untuk diskon tarif transportasi dalam bentuk diskon 6% tiket pesawat untuk kelas ekonomi, diskon 30% tiket kereta api, dan diskon 50% tiket angkutan laut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menyampaikan rencana stimulus Nataru 2025 tengah digodok dengan kementerian/lembaga lain di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu, rencana pemberian stimulus itu masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap keputusannya bisa diumumkan secepatnya jelang akhir tahun ini.

    “Semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa planning untuk perjalanan pada akhir tahun,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

    Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan stimulus ekonomi dengan anggaran senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025.

  • 8 Ferry Irwandi hingga Jerome Polin Sambangi DPR, Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat Nasional

    8 Ferry Irwandi hingga Jerome Polin Sambangi DPR, Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat Nasional

    Ferry Irwandi hingga Jerome Polin Sambangi DPR, Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang terdiri dari masyarakat sipil, influencer, musisi, dan komunitas, mendatangi Gerbang Pancasila Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
    Kedatangannya untuk menyampaikan surat resmi kepada DPR RI yang berisi 17 tuntutan rakyat jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang (17+8) menyusul aksi yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025).
    Perwakilan kolektif, Andhyta F Utami (Afu) menyampaikan, tuntutan ini bermula dari kekecewaan dan rasa duka yang mendalam menyusul berjatuhannya korban jiwa akibat demo di berbagai wilayah yang menuntut penghapusan tunjangan anggota DPR RI yang nominalnya tidak rasional.
    “Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini tidak seharusnya terjadi,” kata Afu di depan Gerbang Pancasila, Kamis.
    Terlebih,tak ada respons yang diharapkan dari pemerintah ketika aparat keamanan justru bertindak represif hingga memakan korban jiwa.
    Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya sejumlah hal yang menjadi perhatian, yang masuk dalam tuntutan 17+8.
    “Kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respons pemerintah secara tepat, dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya,” ujar Afu.
    Para
    influencer
    yang turut hadir dalam penyampaian surat ini, yakni Jerhemy Owen, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, Jovial da Lopez, hingga Ferry Irwandi.
    Mereka ditemui oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andrea Rosiade.
    Andre menyatakan tuntutan itu akan disampaikan kepada sejumlah pihak untuk ditindaklanjuti.
    “Yang jelas kami sudah berkoordinasi baik internal maupun berbagai instansi agar berbagai tuntutan itu bisa dipenuhi,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di berbagai daerah melahirkan tuntutan rakyat yang bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”.
    Tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
    Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” itu diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.
    Khusus untuk 8 tuntutan agenda reformasi diminta ditargetkan rampung 2026.
    Sebanyak 17 poin tuntutan yang didesak hingga 5 September 2025 dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.
    Berikut rincian 17 Tuntutan Rakyat yang ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian terkait, dengan batas waktu 5 September 2025:
    1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
    2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demonstrasi 28-30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.
    3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
    4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).
    5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK. Tugas Partai Politik
    6. Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    8. Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
     
    9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
    10. Menghentikan kekerasan aparat kepolisian serta mematuhi SOP pengendalian massa.
    11. Menindak secara hukum anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan melanggar HAM. Tugas TNI
    12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
    13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
    15. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
    16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.
    17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan sistem outsourcing.
    Selain 17 poin di atas, publik juga menyuarakan 8 Tuntutan Rakyat jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.
    Berikut rinciannya:
    1. Bersihkan dan Reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk audit independen, tolak mantan koruptor sebagai anggota, menetapkan KPI kinerja, dan menghapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.
    2. Reformasi Partai Politik dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan memastikan fungsi oposisi berjalan.
    3. Reformasi Perpajakan yang lebih adil, termasuk meninjau ulang transfer APBN ke daerah dan membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
    4. Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
    5. Reformasi Kepolisian agar lebih profesional dan humanis, dengan revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi.
    6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
    7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, termasuk revisi UU Komnas HAM dan penguatan Ombudsman serta Kompolnas.
    8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi proyek strategis nasional (PSN), perlindungan masyarakat adat, serta audit tata kelola BUMN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi di DPR, Bahas Penghapusan Tunjangan

    Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi di DPR, Bahas Penghapusan Tunjangan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengumpulkan para pimpinan fraksi di DPR RI untuk urun rembuk membahas transformasi DPR, termasuk aspirasi-aspirasi dari rakyat. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri semua Wakil Ketua DPR seperti Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sufmi Dasco Ahmad, dan dan , serta ketua-ketua fraksi di DPR. “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR,” kata Puan.

    “Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” sambungnya.

    Puan menegaskan, DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. “Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” aku Puan.

    Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.

    Sebelumnya, DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025 pada Rabu (3/9). Para perwakilan mahasiswa itu pun menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ikut menemui para mahasiswa menyatakan aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Ia menyebut DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Puan. (hen/kun)

  • Bos Danantara Buka Suara soal RUPSLB Telkom yang Mendadak Ditunda

    Bos Danantara Buka Suara soal RUPSLB Telkom yang Mendadak Ditunda

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang seharusnya diselenggarakan pada Rabu (3/9/2025) pukul 14.00 WIB. Diketahui, RUPSLB Telkom memuat satu mata acara utama, yakni perubahan pengurus perseroan.

    Terkait hal tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosal Roeslani, menyebut penundaan pelaksanaan RUPSLB merupakan hal yang biasa. Ia memastikan, gelaran tersebut akan segera dilaksanakan.

    “Itu kan suatu proses biasa saja lah. Nanti kita mau menyempurnakan, nanti akan segera dilaksanakan secepatnya. Itu saja,” terang Rosan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Ketika disinggung ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai faktor ditundanya RUPSLB Telkom, Rosan menyebut Danantara akan mengikuti keputusan tersebut.

    “Pada intinya kita tentunya akan selalu menghormati dan mengikuti keputusan dari MK sesuai dengan keputusan tersebut, sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Tapi pada intinya kita akan ikuti keputusan itu,” jelasnya.

    Untuk diketahui, terdapat dua orang wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris di Telkom Indonesia. Keduanya adalah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan.

    Kemudian berdasarkan putusan pengadilan, MK memberi waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk menyesuaikan larangan wakil menteri merangkap jabatan, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). MK menilai waktu itu cukup bagi pemerintah untuk mencari sosok yang tepat mengisi jabatan yang dirangkap wamen.

    Hal tersebut disampaikan hakim MK Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam persidangan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). Rosan mengaku akan mengikuti keputusan tersebut, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

    “Sesuai dengan keputusan MK, dibaca keputusan MK-nya kan ada jangka waktunya juga,” tutupnya.

    Telkom Tunda RUPSLB

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), acara RUPSLB Telkom Indonesia resmi ditunda. Adapun agenda tersebut memuat satu mata acara utama, yakni perubahan pengurus perseroan. Acara tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

    Manajemen menegaskan, penundaan RUPSLB ini tidak berdampak material terhadap Perseroan. Kemudian pada jadwal berikutnya, RUPSLB akan tetap digelar dengan mata acara yang sama.

    “Dengan penundaan pelaksanaan RUPSLB Perseroan Tahun 2025 ini, maka pelaksanaan RUPSLB Perseroan Tahun 2025 akan dijadwalkan ulang. Tidak ada dampak yang material terhadap Perseroan atas adanya penundaan pelaksanaan RUPSLB ini,” tulis Manajemen Telkom dikutip dari Keterbukaan Informasi, Rabu (3/9/2025).

    (rrd/rrd)

  • Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Prosesi pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025.)

    Sebelumnya Fraksi NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

    Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    “Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

    RMS, demikian akronim namanya merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ia telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Artinya, ini adalah periode keduanya di DPR.

    Rusdi Masse berasal dari Daerah pemilihan Sulawesi Selatan III meliputi sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 8 kabupaten dan Kota Palopo.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kepemimpinan RMS mencatatkan rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel.