kab/kota: Senayan

  • 5
                    
                        Ada Tiga Titik Demo di Jakarta Hari Ini 8 September 2025
                        Megapolitan

    5 Ada Tiga Titik Demo di Jakarta Hari Ini 8 September 2025 Megapolitan

    Ada Tiga Titik Demo di Jakarta Hari Ini 8 September 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta pada Senin (8/9/2025).
    Polres Metro Jakarta Pusat telah menyiapkan pengamanan untuk memastikan jalannya aksi tetap tertib.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menginformasikan kepolisian akan menggelar apel pengamanan pada pukul 09.00 WIB untuk tiga lokasi aksi.
    “Ada tiga aksi yang akan berlangsung di Jakarta hari ini,” ujar Ruslan saat dihubungi Kompas.com, Senin.
    Aksi pertama akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI, melalui Unit Aktivitas Mahasiswa Teknik Industri.
    Titik aksi dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Para mahasiswa dijadwalkan menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu pendidikan dan kebijakan publik.
    Polisi menyiapkan pengamanan di sekitar kawasan Senayan untuk mengantisipasi penumpukan massa dan arus lalu lintas.
    Aksi kedua berasal dari Aliansi Rakyat Papua untuk Kebenaran dan Keadilan Tabi Saireri Nusantara bersama sejumlah elemen massa di wilayah Gambir.
    Massa akan berkumpul di sekitar Pospol Merdeka Barat.
    Ruslan mengatakan, kepolisian akan menurunkan personel di kawasan tersebut untuk menjaga ketertiban dan memastikan arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat tetap terkendali.
    Aksi ketiga digelar oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
    Kegiatan tersebut akan berlangsung di depan kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat.
    Aksi ini digelar bertepatan dengan momentum peringatan 21 tahun meninggalnya aktivis HAM, Munir Said Thalib.
    Massa rencananya akan menuntut negara mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan akuntabilitas hukum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, perbaikan gerbang tol hingga doa bersama untuk bangsa

    Politik kemarin, perbaikan gerbang tol hingga doa bersama untuk bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    Cak Imin gelar doa bersama dan harap Indonesia diberi keselamatan

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar menggelar doa bersama untuk bangsa dan berharap Indonesia diberikan keselamatan.

    “Mari kita doakan bangsa kita, negara kita, Indonesia, diberi keselamatan, kesuksesan, dijauhkan dari mara bahaya, dan ditenteramkan oleh Allah SWT,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu.

    Selain itu, Cak Imin mengajak 313 anak yatim piatu yang hadir di Kantor DPP PKB untuk secara khusus berdoa agar Presiden Prabowo Subianto diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

    Selengkapnya klik di sini.

    AHY serukan semangat persatuan di ajang Unhan Belanegarun

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi semangat persatuan usai mengikuti Unhan Belanegarun yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

    “Belanegarun ini mudah-mudahan menjadi ajang yang terus digemari dan semakin berkembang di masa-masa mendatang. Tadi ribuan pesertanya, baik para kadet maupun masyarakat luas. Kita mencari keringat bersama-sama, inilah semangat persatuan dan kerukunan, mari kita sebagai bangsa selalu junjung tinggi,” kata AHY di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Muhammadiyah ajak akademisi riset dampak peraturan

    Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengajak kalangan akademisi terutama dari lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk membuat riset berbasis analisa sosial terhadap berbagai peraturan yang berdampak ke berbagai sektor kehidupan.

    “Dari berbagai masalah yang kami kaji di Indonesia, muaranya satu, adalah masalah di bagian hulu, artinya perintah yang berada di sisi hulu (kehidupan),” kata Busyro Muqoddas saat Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Sekjen KKKS Karding jelaskan foto Raja Juli dengan Azis Wellang

    Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Abdul Kadir Karding menjelaskan foto Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang tengah bermain domino dengan mantan tersangka kasus pembalakan liar Azis Wellang.

    Diterangkan Karding, pada Senin (1/9), KKSS melaksanakan silaturahmi rutin yang dihadiri seluruh pengurus KKSS, salah satunya Azis Wellang selaku Wakil Bendahara Umum KKSS.

    “Biasanya, dalam pertemuan KKSS juga diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan,” kata Karding dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Korlantas: Gerbang tol terdampak demo telah beroperasi normal

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan bahwa gerbang tol yang mengalami kerusakan akibat terdampak demo beberapa hari lalu, kini telah kembali beroperasi normal.

    Hal itu disampaikan Agus usai meninjau tujuh gerbang tol (GT) yang dalam sedang dalam perbaikan, yaitu GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1.

    “Kami meyakinkan bahwa gate tol sudah berjalan,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta Utara tenun persatuan  usai penjarahan

    Jakarta Utara tenun persatuan usai penjarahan

    Jakarta (ANTARA) – Sabtu (30/8) menjadi hari yang gelap di Jakarta Utara. Pada hari tersebut terjadi aksi tindak pidana yang dilakukan segerombolan orang sebagai dampak lanjutan dari aksi anarkis yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, hingga Tanah Abang.

    Kondisi genting yang terjadi di Jakarta Pusat, yang dimulai oleh unjuk rasa Senin (25/8), itu ternyata merambat ke sejumlah daerah di DKI Jakarta bahkan sejumlah daerah di Indonesia. Kota Jakarta Utara juga tak luput dari gelombang aksi anarkis tersebut.

    Aksi anarkis pertama terjadi pada Sabtu (30/8) siang saat warga melakukan aksi unjuk rasa ke rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok.

    Awalnya aksi tersebut berlangsung damai, ada yang menyampaikan pendapat, mereka juga meneriakkan kata-kata sampai sumpah serapah. Sejumlah oknum memanfaatkan rasa kemarahan warga dengan melakukan pelemparan.

    Satu per satu batu beterbangan ke bangunan kokoh tersebut, satu, dua hingga jumlah benda keras berterbangan ke rumah kader Partai NasDem tersebut.

    Tak puas melempar, gelombang massa ini mencoba mendobrak pagar rumah tersebut dan dalam hitungan menit gerbang itu roboh. Massa langsung merangsek ke dalam rumah dan melakukan aksi perusakan.

    Sejumlah mobil mewah yang terparkir di garasi mobil menjadi sasaran, selain itu sejumlah barang berharga juga ikut diambil mulai dari uang, sertifikat tanah, jam mewah, dan lainnya.

    Aksi tersebut terekam di sejumlah video yang tersebar di media sosial. Video tersebut tersebar luas dan memancing orang untuk datang ke lokasi tersebut sehingga massa terus bertambah dan merangsek masuk.

    Setelah menjarah, oknum-oknum meninggalkan rumah Ahmad Sahroni dengan membawa barang-barang yang bukan milik mereka. Setelah rumah itu ditinggal massa, polisi dan tentara TNI membuat pembatas dan menutup kawasan tersebut agar tak dimasuki warga.

    Tak sampai di situ, pada malam harinya, Jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama di Jakarta Utara menjadi sasaran aksi perusakan dan vandalisme yang dilakukan orang tak dikenal.

    Mereka merusak sejumlah fasilitas umum berupa kamera pengintai di jalanan, traffic light, hingga sejumlah rambu-rambu.

    Ratusan warga yang datang bergelombang tersebut seperti tidak puas dengan yang sudah dilakukan. Mereka mengarahkan target mereka ke Mako Polres Metro Jakarta Utara. Massa melemparkan batu dan petasan ke dalam kawasan Polres.

    Serangan tersebut berlangsung bergelombang dan dengan adanya pengawalan dari petugas hingga bantuan dari masyarakat sekitar serangan ke Mako tersebut dapat dihentikan pada Minggu (31/8) dinihari.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Donny Gredinad serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang secara bersama-sama ada di Polres malam tersebut menenangkan warga.

    Kombes Erick berterima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga aksi penyerangan itu dapat dicegah.

    Ia bersyukur tidak ada bangunan Polres Metro Jakarta Utara yang rusak sedikitpun dan tidak ada petugas yang terluka dalam bentrokan massa dengan petugas.

    Menyikapi dua kejadian tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) langsung menggelar rapat untuk mengantisipasi terjadinya aksi lanjutan.

    Apalagi Jakarta Utara sebagai kota yang heterogen yang berisikan warga dari beragam suku di Indonesia bahkan warga asing, selain itu Jakarta Utara juga memiliki warga dengan beragam ras, agama dan status sosial.

    Hal ini menjadi tantangan bagaimana melakukan aksi pencegahan sebagai upaya agar tak ada lagi aksi anarkis hingga penjarahan di Jakarta Utara.

    Pemerintah Jakarta Utara langsung mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Jakarta Utara. Keseluruhan diundang untuk berdiskusi dan memberikan rekomendasi untuk menjaga situasi di Jakarta Utara tetap kondusif.

    Setelah itu, para tokoh masyarakat diajak menandatangani pakta integritas dan nota kesepakatan untuk bersama -sama melakukan aksi “Jaga Jakarta”.

    Seluruh tokoh diminta terlibat langsung dalam menjaga situasi tetap tenang, aman dan nyaman. Mereka yang ikut menyepakati deklarasi juga harus menyampaikan hal ini kepada masyarakat.

    Dalam deklarasi tersebut seluruh tokoh masyarakat serta perwakilan ojek online Jakarta Utara bersama Forkopimda berpegangan tangan untuk menyatakan kesepakatan mereka bersatu untuk menjaga wilayah Jakarta Utara tetap aman, damai dan tenang.

    Tak hanya di situ, Forkopimda esok harinya mengundang perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk menyatakan deklarasi menjaga Jakarta Utara.

    Kegiatan yang juga digelar di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara tersebut dipenuhi semangat untuk bersatu dan melawan aksi provokasi yang dapat menimbulkan kerusakan di wilayah setempat.

    Tokoh masyarakat Jakarta Utara Sabri Suaiman mengajak seluruh warga Jakarta Utara bersama-sama menjaga rumah mereka agar tidak terjadi lagi aksi anarkis.

    Menurut dia Jakarta Utara ini pernah mengalami aksi yang bahkan lebih kacau dari yang terjadi saat ini belasan tahun yang lalu. Namun Jakarta Utara tetap bisa bangkit dan bersatu menghadapi perpecahan ini.

    Dia juga mengajak masyarakat mendukung langkah yang dilakukan Wali Kota Jakarta Utara serta Kapolres Metro Jakut dan Dandim 0502/JU yang melakukan upaya bersama masyarakat meredam suasana.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan dengan mempererat silaturahmi itu berarti komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Dia bersyukur situasi cepat kembali kondusif dan ini berkat kerja sama dan kesiapan Forkopimko bersama masyarakat. Dia mengajak seluruh pihak untuk membantu memastikan tidak ada lagi aksi vandalisme hingga perusakan fasilitas umum.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengucapkan terima kasih kepada semua unsur masyarakat Jakarta Utara yang telah membantu menjaga dan mengamankan lingkungan.

    Sementara itu, Dandim 0502 Jakarta Utara Kolonel (Inf) Donny Gredinand mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau termakan fitnah yang bisa memicu kerusuhan.

    Kondisi yang sempat meruncing dan menimbulkan keresahan menyadarkan bahwa ketenteraman dan keamanan merupakan hal yang amat mahal untuk diwujudkan.

    Upaya terbaik yang dilakukan adalah menjaga situasi persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dan secara bersama-sama mewujudkan rasa aman di lingkungan terkecil mulai dari keluarga hingga lingkungan masyarakat.

    Dengan adanya situasi aman maka kondisi perekonomian berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha untuk meraih kesejahteraan bersama.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korlantas: Gerbang tol terdampak demo telah beroperasi normal

    Korlantas: Gerbang tol terdampak demo telah beroperasi normal

    “Kami meyakinkan bahwa gate tol sudah berjalan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan bahwa gerbang tol yang mengalami kerusakan akibat terdampak demo beberapa hari lalu, kini telah kembali beroperasi normal.

    Hal itu disampaikan Agus usai meninjau tujuh gerbang tol (GT) yang dalam sedang dalam perbaikan, yaitu GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1.

    “Kami meyakinkan bahwa gate tol sudah berjalan,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa kepolisian telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi lonjakan arus lalu lintas pada arus balik libur panjang Maulid Nabi.

    “Ada peningkatan arus. Namun, kita sudah mempersiapkan skenario mulai dari one way hingga alih arus sampai saat terkendali,” ujarnya.

    Sementara itu, Dirut Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengungkapkan bahwa dari tujuh gerbang tol yang sempat terbakar tersebut, sebanyak 17 Gardu Tol Otomatis (GTO) sudah berfungsi.

    “Ada 17 GTO yang sudah berfungsi, dan kami harapkan nanti di tanggal 10 September, dari 22 GTO, sisa lima lagi akan segera bisa dipenuhi. Dipastikan seluruh GTO berjalan dengan normal dan sediakala,” katanya.

    Rivan juga memastikan proses perbaikan bangunan gerbang tol terus berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada pengguna jalan.

    “Dipastikan bahwa seluruh gate tol sudah berjalan dengan normal, terbuka seperti sediakala. Mudah-mudahan ini akan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sambil kami masih akan memperbaiki fisik karena fisik ini membutuhkan waktu yang cukup lama,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Parpol Membeli Artis Sangat Mahal Jadi DPR, Ngak Usah Lagi Ditanya Kualitas dan Integritas?

    Parpol Membeli Artis Sangat Mahal Jadi DPR, Ngak Usah Lagi Ditanya Kualitas dan Integritas?

    Oleh: Heru Subagia
    (Pengamat Politik dan Ekonomi)

    Setuju sekali apa yang menjadi cara pandang dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra.

    Dalam konteks politik kontemporer, Ia menyebut sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini membuat orang-orang yang berbakat di bidang politik sulit dikenal publik. Kata Yusril, banyak posisi anggota DPR yang diisi oleh selebritas atau artis. Ruang kosong tersebut kemudian diambil perannya oleh Ketua Parpol untuk mengambilnya dijadikan bagian Caleg DPR).

    Artis dalam dunia politik sepertinya wajar dan biasa saja. Namun, mengapa saat ini menjadi sorotan negatif hingga tingkah lakunya viral menjadikan masyarakat sakit hati atas kiprah dan perannya sebagai anggota dewan.

    Modal Tenar dan Tampang

    Sudah tenar di masyarakat menjadi incaran parpol yang punya duit untuk mengajak mereka gabung bagian menjadi calon legislator. Parpol memberikan dukungan finansial dan politik berupa mereka dicalonkan menjadi calon caleg utama.

    Karenanya, start dari awal, jika terdapat pesaing artis yang berasal dari luar artis dapat dipastikan sebelum bertanding sudah kalah duluan, kalah secara ketenaran, finansial dan jejaring politik.

    Pada akhirnya, mereka menang sebagai legislatif dan jangan salahkan mereka ketika performanya bekerja tidak kritis, nihil kreativitas dan secara umum minim prestasi.

    Biaya Milyar dan Tameng Politik

    Untuk diketahui saja, perjalanan artis menuju Senayan nyaris dibiayai oleh partai dan nilainya sungguh fantastis. Dalam memperebutkan satu kursi DPR di dalil, parpol menempatkan 1-2 artis. Dukungan finansial dan paket promosi lainnya kisaran 15-25 milyaran rupiah di satu dalil untuk berebut satu kursi.

  • Herwin Sudikta Colek Prabowo: Jangan Tunggu DPR, Keluarkan Perppu Perampasan Aset

    Herwin Sudikta Colek Prabowo: Jangan Tunggu DPR, Keluarkan Perppu Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons terkait lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR.

    Dikatakan Herwin, Presiden Prabowo Subianto tak perlu menunggu parlemen yang disebutnya gemar menunda-nunda.

    “Seandainya saya Prabowo, saya tidak akan tunggu DPR yang hobi menunda,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (7/9/2025).

    “Saya akan keluarkan Perppu Perampasan Aset Koruptor,” tambahnya.

    Herwin menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bisa menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

    “Benar, pada akhirnya Perppu itu tetap akan berlabuh di meja DPR. Tapi setidaknya langkah itu jadi bukti nyata bahwa presiden serius dengan isu korupsi,” sesalnya.

    Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Prabowo tidak hanya menjabat sebagai presiden, tetapi juga Ketua Umum partai besar yang memimpin koalisi mayoritas di Senayan.

    “Apalagi Prabowo bukan sekadar presiden, ia juga ketua partai yang memimpin koalisi mayoritas di parlemen,” Herwin menuturkan.

    “Artinya, kalau masih gagal, masalahnya bukan di kursi DPR saja, tapi di kemauan politik sang presiden sendiri,” kuncinya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mendesak DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Hal tersebut disampaikan Yusril saat dimintai tanggapan mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat” yang salah satunya menuntut pengesahan aturan terkait perampasan aset.

  • Video: Ramai Kritik Artis di DPR, Pemerintah Siapkan Revisi UU Pemilu

    Video: Ramai Kritik Artis di DPR, Pemerintah Siapkan Revisi UU Pemilu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah berancang-ancang merevisi UU Pemilu. Yusril menilai revisi UU Pemilu juga menyangkut kritik terhadap kualitas anggota DPR. Sehingga sosok yang kompeten tidak bisa lolos ke parlemen di Senayan.

    Selengkapnya saksikan di CNBC Indonesia.

  • DPR Sudah Pangkas Tunjangan Anggota, BEM SI Ngaku Belum Puas

    DPR Sudah Pangkas Tunjangan Anggota, BEM SI Ngaku Belum Puas

    Jakarta

    DPR RI telah mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota Dewan dan memangkas sejumlah tunjangan wakil rakyat. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku masih belum puas dengan sikap terbaru dari DPR.

    “Masih banyak yang belum,” kata Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan saat dihubungi, Minggu (7/9/2025).

    Dalam gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia lainnya pada pekan kemarin, BEM SI menyuarakan 13 tuntutan. Belasan tuntutan itu mulai dari turunkan tunjangan anggota DPR hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

    BEM SI juga memasukkan evaluasi total kabinet Merah Putih hingga kesejahterahan guru dan dosen dalam 13 tuntutan mereka. Muzammil mengatakan pihaknya akan melakukan rapat bersama dalam menentukan langkah lanjutan dalam menyikapi sikap terbaru dari DPR.

    “Kita akan lakukan konsolidasi segera untuk membawa arah gerakan ke depan,” jelas Muzammil.

    Tunjangan Anggota DPR Dipangkas

    DPR RI mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota Dewan. Tunjangan anggota DPR lainnya juga akan dipangkas.

    “DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

    Tunjangan legislator Senayan yang akan dipangkas antara lain tunjangan listrik, tunjangan telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Berapa gaji yang dibawa pulang anggota DPR setelah dipangkas?

    Dasco mengatakan akan transparan terkait gaji anggota DPR. Dokumen gaji dan tunjangan anggota dewan akan segera dibagikan.

    “Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa Komponen-komponen tunjangan, serta Hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media,” ujarnya.

    Berdasarkan dokumen yang diterima. Berikut rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah ada pemangkasan.

    Gaji pokok dan tunjangan jabatan (Melekat)

    1. Gaji Pokok: Rp 4.200.000
    2. Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000
    3. Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000
    4. Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000

    5. Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680
    6. Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
    Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680.

    Tunjangan konstitusional

    7. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
    8. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
    9. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
    10. Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan
    a. fungsi legislasi: Rp 8.461.000
    b. fungsi pengawasan: Rp 8.461.000

    c. fungsi anggaran: Rp 8.461.000
    Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

    Total bruto: Rp 74.210.680
    Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950
    Tak home pay: Rp 65.595.730.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/dhn)

  • Yang Penting Mau Bela Kepentingan Rakyat

    Yang Penting Mau Bela Kepentingan Rakyat

    Jakarta

    Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyinggung keberadaan artis yang menjadi anggota DPR di tengah wacana revisi UU Pemilu. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan tiap orang berhak menjadi anggota DPR, termasuk mereka dari kalangan publik figur.

    “Popularitas tidak salah, karena itu juga bagian dari modal politik. Namun popularitas harus dibarengi dengan kompetensi, kualitas SDM, integritas, dan keseriusan bekerja untuk rakyat. PKB dalam menjaring calon selalu melakukan kaderisasi secara ketat untuk memastikan calon dari PKB berkualitas,” kata Daniel saat dihubungi, Minggu (7/9/2025).

    Daniel mengatakan sistem kaderisasi di partai juga penting dalam menyaring calon kader. Dia meyakini kaderisasi itu bisa mengurangi potensi partai mendapatkan anggota yang bermasalah.

    Menurut Daniel, kesempatan menjadi anggota DPR harus terbuka bagi tiap orang dari latar belakang apapun. Dia menilai artis sah-sah saja menjadi anggota DPR asal memiliki komitmen dalam menyejahterahkan rakyat.

    “Bagi PKB, yang terpenting adalah bagaimana setiap wakil rakyat mampu hadir, bekerja keras, dan membela kepentingan rakyat, apa pun latar belakangnya. Setiap warga negara punya hak untuk menjadi anggota DPR, PKB mendorong agar kader kader yang menjadi bagian keluarga besar PKB untuk memastikan kualitas SDM terus ditingkatkan,” tutur Daniel.

    Daniel juga menyinggung wacana revisi UU Pemilu yang digulirkan Yusril. Menurutnya, ada empat poin penting yang harus dibenahi dalam sistem kepemiluan di Indonesia. Poin pertama, kata Danial, terkait penguatan kaderisasi di partai politik.

    “Pemilu jangan hanya melahirkan wakil yang populer, tapi juga yang benar-benar siap bekerja dan memperjuangkan aspirasi rakyat, demi kepentingan rakyat baik di dapilnya maupun masyarakat Indonesia secara luas,” ujar Daniel.

    Poin kedua berkaitan dengan evaluasi ambang batas parlemen. Daniel mengatakan ambang batas ini perlu ditinjau agar tidak menutup ruang representasi rakyat secara berlebihan.

    Sementara poin ketiga ialah terkait penyempurnaan sistem proporsional terbuka. Daniel mendorong mekanisme yang lebih transparan agar masyarakat tetap bisa memilih wakilnya secara langsung.

    Poin terakhir ialah soal masalah aturan kampanye, khususnya sistem yang mencegah politik uang hingga politik berbiaya tinggi.

    “Kita dihadapkan harus memiliki kualitas anggota di DPR tetapi di sisi lain ketika pileg masyarakat pragmatis dalam memilih caleg karena uang. Pileg harus dievaluasi agar sistem pemilu kita berbiaya rendah tetapi yang ditonjolkan adalah kualitas personalnya,” tutur Daniel.

    Seperti diketahui, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan pemerintah berancang-ancang merevisi UU Pemilu. Perubahan sistem pemilu, kata Yusril, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    “Hal-hal yang lain juga perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, itu memang sedang akan kita lakukan, karena sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/9).

    Yusril mengatakan perubahan sistem pemilu sesuai dengan rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi polisi. Yusril menilai sistem saat ini tak terbuka luas, sorotan muncul kepada orang kaya dan selebritas.

    “Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya, supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja, dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis, yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Yusril menilai revisi UU Pemilu juga menyangkut kritik terhadap kualitas anggota DPR. Sehingga sosok yang kompeten tidak bisa lolos ke parlemen di Senayan.

    “Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, sehingga diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/dhn)

  • Pertemuan Pimpinan DPR dan Mahasiswa Jadi Momentum Transparansi Proses Politik Nasional

    Pertemuan Pimpinan DPR dan Mahasiswa Jadi Momentum Transparansi Proses Politik Nasional

    JAKARTA – Beberapa waktu lalu, pimpinan DPR mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025.

    Langkah DPR tentu menjadi fenomena luar biasa karena suara publik tak lagi menggema di jalanan tapi berhasil menembus mejapParlemen.

    Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas menilai pertemuan antara DPR dan perwakilan mahasiswa yang diselenggarakan kemarin memiliki makna strategis dalam demokrasi.

    Hal tersebut dianggap sebagai ruang komunikasi dua arah antara kekuatan politik formal dan kekuatan sipil muda.

    “Saya melihat ini sebagai momen penting yang akan mendorong transparansi dan inklusivitas dalam proses politik kita hari ini, bukan sekadar seremoni belaka karena hal ini tentunya membuka ruang negosiasi publik atas isu-isu mendesak yang selama ini kerap mandek di ruang kekuasaan,” ujar Hairunnas dalam keterangan dikutip Sabtu, 6 September.

    Menurut Hairunnas, tuntutan mahasiswa mulai dari pembentukan tim investigasi independen, pengusutan kekerasan aparat, pembebasan demonstran, hingga desakan atas pengesahan RUU Perampasan Aset, menunjukkan bahwa mahasiswa masih memegang peran sebagai suara moral dan pengingat nurani bangsa.

    “Di sisi lain, saya melihat dari potret DPR, terutama permintaan maaf dari Sufmi Dasco dan komitmen reformasi internal DPR yang disebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani menjadi sinyal positif, meski masih perlu dibuktikan dalam realisasinya,” ungkapnya.

    “Beberapa anggota DPR bahkan menyatakan kesediaannya untuk menjadikan peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai bahan evaluasi. Ini menunjukkan adanya potensi pergeseran budaya politik di parlemen, dari sekadar defensif menjadi lebih reflektif dan responsif terhadap tuntutan yang disampaikan,” sambung Hairunnas.

    Peneliti Spektrum Politika Institute itu juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang awal untuk konsolidasi demokrasi yang lebih inklusif dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun sejak awal reformasi. Namun demikian, menurut Hairunnas, output yang diharapkan dari pertemuan itu adalah langkah nyata dari para pemangku kebijakan.

    “Mulai dari pembentukan tim investigasi independen, sebab DPR secara konstitusional dan politik memiliki peran strategis dalam membentuk dan mendorong pembentukan tim investigasi, terutama jika berkaitan dengan isu yang menyangkut kepentingan publik, pelanggaran hukum, atau pelanggaran HAM, dalam hal ini kematian Affan Kurniawan,” sebutnya.

    Hairunnas menyoroti hasil dari pertemuan dengan mahasiswa adalah termasuk mendorong Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad untuk memastikan DPR akan membahas RUU Perampasan Aset.

    Hal ini menanggapi tuntutan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa yang mendesak pengesahan RUU tersebut sebagai bagian dari reformasi legislatif yang transparan dan partisipatif.

    Adapun Sufmi Dasco menyatakan pimpinan DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas sejumlah tuntutan mahasiswa, salah satunya pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Hairunnas menilai percepatan pembahasan RUU ini menjadi krusial mengingat tarik ulur yang telah berlangsung terlalu lama, padahal urgensinya semakin nyata dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

    “RUU Perampasan Aset seharusnya tidak dipandang sebagai tekanan politik, melainkan sebagai refleksi kehendak rakyat yang menolak segala bentuk impunitas,” ujar Hairunnas.

    Hairunnas menyebut, pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi bukti konkret komitmen DPR terhadap reformasi kelembagaan yang selama ini didengungkan. Jika tidak, maka komitmen itu dikhawatirkan hanya menjadi slogan tanpa makna.

    Di sisi lain, Hairunnas menilai mahasiswa dan masyarakat sipil juga perlu mengapresiasi langkah awal DPR serta dukungan dari sejumlah partai politik yang telah menunjukkan sinyal positif untuk mempercepat pembahasan, dengan tetap mengawal prosesnya agar berjalan akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.

    “Pada akhirnya, saya berharap mahasiswa pun akan tetap mengawal secara konsisten narasi perjuangannya agar tetap fokus dan berdampak. Sebab, bagi saya demokrasi tidak hanya dibangun lewat demonstrasi atau forum dengar pendapat, tapi lewat konsistensi tindakan setelahnya,” ucap Hairunnas.

    “Pertemuan ini penting, tapi nasib tuntutan publik akan bergantung pada siapa yang berani mengubah kata menjadi kerja,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, pimpinan DPR menerima sejumlah perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September.

    DPR mengundang para mahasiswa untuk berdialog dan menerima aspirasi yang disampaikan terkait dengan aksi unjuk rasa yang digelar pada 25-31 Agustus 2025.

    Adapun perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

    Perwakilan mahasiswa yang hadir di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, dan HMI DIPO.

    Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk yang tertuang dalam tuntutan bertajuk ’17+8 Tuntutan Rakyat’. BEM UI mengusulkan agar dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan makar dalam aksi unjuk rasa pada 25-31 Agustus 2025.

    Kemudian, BEM Nusantara yang mendorong agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hingga HMI DIPO yang meminta pimpinan DPR menghubungi Kapolri agar membebaskan mahasiswa yang ditahan.