kab/kota: Senayan

  • Wakapolri dan Kabareskrim sambangi istana di tengah isu reshuffle

    Wakapolri dan Kabareskrim sambangi istana di tengah isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Syahardiantono terlihat memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta, di tengah agenda reshuffle Kabinet Merah Putih, Rabu.

    Kedatangan dua jenderal bintang tiga ini terlihat sekitar pukul 14.15 WIB dengan setelan dinas lengkap serta kawalan aparat berseragam polisi.

    Dedi melaju tanpa menyampaikan sepatah kata pun kepada awak media yang kala itu berspekulasi soal bursa calon Kapolri, yang sejak beberapa hari terakhir ramai dibicarakan di Senayan.

    Di sisi lain, DPR RI hingga kini menegaskan belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan DPR belum menerima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri.

    Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil melempar sinyal tentang dua inisial misterius, “D” dan “S”, yang diyakini terkait kandidat pengganti Tribrata 1.

    “Inisial D dan S itu muncul di publik, kami juga nggak tahu siapa. Katanya ada D, ada S,” kata Nasir.

    Nama Komjen Suyudi Ario Seto, Kepala BNN, cepat dikaitkan dengan inisial “S”, bahkan Nasir sempat menyinggungnya secara terbuka apakah inisial S itu merujuk pada nama Suyudi yang kini menjabat Kepala BNN.

    Sementara inisial “D” masih menjadi teka-teki, meski banyak pihak menilai beberapa perwira tinggi yang dekat dengan lingkaran kekuasaan berpotensi masuk bursa.

    Hingga kini, Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan nama resmi, namun kehadiran Komjen Dedi Prasetyo dan Komjen Syahardiantono di Istana di tengah agenda reshuffle kian memicu spekulasi terkait inisial tersebut.

    “Penunjukan dan pemberhentian Kapolri dilakukan presiden dengan persetujuan DPR. Kalau pun ada surat itu, ya sesuai undang-undang,” tegas Nasir.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu reshuffle kabinet, kader PKB Farida Farichah tiba di Istana

    Isu reshuffle kabinet, kader PKB Farida Farichah tiba di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farida Farichah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, sekitar pukul 14.00 WIB di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Farida yang tiba dengan mengenakan kebaya formal berwarna biru muda membenarkan dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menghadap pada hari ini.

    “Terima kasih sahabat-sahabat wartawan, pagi tadi saya dipanggil sama Bapak Presiden, hari ini saya menghadap, kita lihat dulu di dalam bagaimana,” kata Farida kepada wartawan.

    Saat ditanya mengenai undangan pelantikan, Farida mengatakan belum mengetahui secara pasti. “Belum tahu, kita masih menunggu arahan. Setelah dari dalam saya sampaikan,” ujarnya.

    Farida santer dikabarkan akan dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry Juliantono yang sebelumnya telah dilantik sebagai Menteri Koperasi.

    Farida Farichah saat ini menjabat Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB. Dia juga pernah maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, namun belum berhasil lolos ke Senayan.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Presiden Prabowo terakhir kali merombak kabinetnya pada 8 September 2025. Beberapa pejabat baru yang merupakan hasil perombakan jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Kemudian, ada pula Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri Usul Polisi Ditempatkan di LPSK untuk Lindungi Saksi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 September 2025

    Polri Usul Polisi Ditempatkan di LPSK untuk Lindungi Saksi Nasional 17 September 2025

    Polri Usul Polisi Ditempatkan di LPSK untuk Lindungi Saksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidun) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Burkan Rudy Satria mengusulkan agar ada polisi yang ditempatkan secara permanen di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
    Sebab, selama ini, tidak ada perwakilan Polri di LPSK.
    Hal tersebut Burkan sampaikan saat memberikan masukan terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    “Yang pertama adalah membentuk mekanisme koordinasi formal dan liaison officer permanen Polri di LPSK. Selama ini tidak ada keterwakilan kami atau mungkin orang yang ditunjuk dengan LPSK, menjadi sifatnya elementer atau parsial,” ujar Burkan.
    Burkan mengatakan, yang namanya saksi membutuhkan perlindungan bisa dilakukan kapan saja. Dengan begitu, kata dia, Polri kerepotan menunjuk personel yang tersedia jika mendadak.
    “Padahal namanya orang butuh perlindungan atas kesaksian itu ya bisa hari ini, bisa saat ini, bisa besok. Ini kadang-kadang kalau tidak ada personel yang ditunjuk agak merepotkan juga. Belum lagi tidak setiap wilayah punya perwakilan. Sementara di polisi sendiri tidak ditunjuk orang-orang tertentu yang akan bertugas berkoordinasi dengan LPSK,” tuturnya.
    “Artinya sangat tergantung kepentingan dari penyidikan itu sendiri, atau penyidiknya itu diajak komunikasi atau enggak,” sambung Burkan.
    Lalu, Burkan mengusulkan mengenai peraturan kewajiban pertukaran data dan informasi antar lembaga dan standar kerahasiaan tinggi.
    Menurutnya, hal tersebut sangat penting. Sebab akan merepotkan, jika sampai data dan informasi tentang saksi atau materi kesaksian tersebar ke mana-mana.
    “Karena kalau semua orang bisa mengakses, belum lagi ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mencoba untuk membelokkan suatu peristiwa pidana yang kita lakukan penyidikan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi Megapolitan 17 September 2025

    Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi demo ojek online (ojol) di depan DPR dan Istana, Jakarta pada hari ini Rabu (17/9/2025).
    Pramono menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi warga negara.
    “Demonstrasi ini kan bagian dari hak demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” kata Pramono usai memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025 di Monas, Rabu.
    Meski memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, Pramono memastikan bahwa aparat tetap siaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
    “Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda. Tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang kembali. Tetapi saya meyakini karena hari ini yang demonstrasi dikoordinasikan oleh ojol maka saya yakin pasti akan baik-baik saja,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan jaga demo ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia).
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
    Personel pengamanan ditempatkan di beberapa titik rawan seperti kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI di Senayan, yang menjadi pusat aksi utama.
    Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polda Metro Jaya juga telah menggelar apel pengamanan di Pos Polisi Merdeka Barat pada pukul 08.00 WIB sebagai antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban.
    Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang berpotensi padat akibat aksi unjuk rasa hari ini.
    Beberapa titik yang disarankan untuk dihindari antara lain kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar kompleks DPR/MPR RI di Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta Megapolitan 17 September 2025

    Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aksi demo pengemudi ojek
    online
    (ojol) akan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hari ini, Rabu (17/9/2025).
    Terkait skenario rekayasa lalu lintas, polisi akan melakukannya secara situasional.
    Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR/MPR RI, Senayan, dan jalur sekitar Gambir karena berpotensi terjadi kemacetan selama aksi berlangsung.
    “Pengalihan lalu lintas sifatnya situasional. Namun, warga diimbau menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan gunakan jalur alternatif,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, Rabu.
    Aksi yang digelar Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia ini berlangsung dengan skema konvoi dari Cempaka Mas menuju tiga titik utama, yakni Istana Presiden, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI.
    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan bahwa massa akan bergerak dalam bentuk konvoi.
    Aksi massa demo ojol hari ini rencananya dipusatkan di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.
    Sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.
    Mereka ditempatkan di sejumlah titik rawan di Jakarta Pusat, khususnya kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar DPR/MPR RI.
    Apel pengamanan dilakukan pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat, Gambir.
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Iptu Ruslan.
    Selain mengatur strategi lapangan, Garda Indonesia juga membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang dinamakan 179 Ojol, antara lain:
    Polres Metro Jakarta Pusat mengingatkan masyarakat agar mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas, terutama di jalur Gambir dan Senayan.
    Warga disarankan menggunakan transportasi umum non-ojol atau memilih jalur alternatif selama konvoi berlangsung.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September Megapolitan 17 September 2025

    6.118 Polisi Dikerahkan Jaga Demo Ojol 17 September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 6.118 personel  gabungan TNI-Polri bakal dikerahkan untuk menjaga demo ojol hari ini, Rabu (17/9/2025) di sejumlah titik di Jakarta.
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki saat dikonfirmasi.
    Personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik rawan di Jakarta Pusat, khususnya kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar DPR/MPR RI.
    Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polda Metro Jaya juga telah menggelar apel pengamanan untuk mengantisipasi aksi demo ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia).
    Apel pengamanan dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat (Merbar), Gambir, Jakarta Pusat.
    Aksi massa utama rencananya dipusatkan di kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Para pengemudi ojol yang tergabung dalam Garda Indonesia menuntut pencopotan Menteri Perhubungan.
    Polres Metro Jakarta Pusat mengimbau masyarakat agar mengantisipasi kemungkinan kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi, terutama kawasan Gambir dan Senayan.
    Sebelumnya, Para pengemudi juga menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang berpihak pada ojol, sebagai kelompok pekerja yang rentan dan tidak memiliki jaminan kesejahteraan.
    Adapun, Garda Indonesia akan membawa setidaknya tujuh tuntutan dalam Aksi 179 hari ini, yaitu sebagai berikut:
    1. RUU Transportasi Online segera masukkan dalam Prolegnas,
    2. Potongan aplikator 10 persen, tidak bisa ditawar lagi,
    3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan,
    4. Audit investigatif potongan 5 persen hak ojol yang telah diambil oleh aplikator,
    5. Hapuskan semua program aplikator yang merugikan ojol seperti aceng, slot, multi order, member berbayar, dll,
    6. Ganti Menteri Perhubungan yang pro kepada rakyat,
    7. Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menyebabkan jatuhnya dua korban jiwa dari pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21) di Jakarta dan Rusdamdiyansyah (26) di Makassar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Benarkan Baki Makan Bergizi Gratis Mengandung Lemak Babi, BPOM Bungkam

    BGN Benarkan Baki Makan Bergizi Gratis Mengandung Lemak Babi, BPOM Bungkam

    GELORA.CO – Hasil uji laboratorium di China mengonfirmasi lemak babi atau lard digunakan dalam produksi baki makan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wafa Riansah, Sekretaris PW Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jakarta sekaligus salah satu pemasok program, mengirim sampel bahan itu ke Shanghai Weipu Testing Technology Group.

    Wafa pertama kali menemukan adanya penggunaan lemak babi saat berkunjung ke pabrik baki makan di China.

    Setelah membawa sampel ke Indonesia, ia mencoba mengujinya di PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo), perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

    Namun, Sucofindo tidak bisa melakukan pengujian karena keterbatasan metode.

    Wafa kemudian mengirim sampel ke laboratorium Weipu di China.

    Hasil uji itu lalu keluar dengan nomor SHA03-25091211-FX-01CnEnR1.

    Weipu menganalisis sampel dengan tiga metode, yaitu fourier transform infrared spectrometer (FTIR), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS), dan nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR).

    “Lard olahan terdiri atas lemak utama, yakni trigliserida,” demikian kesimpulan laporan tersebut.

    Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) mencatat komponen utama sampel adalah minyak dasar olahan, ester sintetis, parafin terklorinasi, lemak babi olahan, zat anti karat, dan pelumas.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan lemak babi memang menjadi bahan baku dalam proses pembuatan baki makan MBG.

    Namun ia menegaskan, lard hanya dipakai pada mesin saat proses pencetakan, bukan pada produknya.

    “Baki makan itu campuran kromium dan nikel,” kata Dadan, akhir Agustus lalu.

    “Lemak babi digunakan pada mesin saat stamping, bukan pada baki makanannya.”

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, membenarkan lembaganya telah melakukan uji sampel baki makan MBG.

    Namun ia memilih bungkam, dengan alasan BPOM tidak bisa langsung mengumumkan hasilnya kepada publik.

    Menurut Taruna, BPOM bersama BGN, Kantor Komunikasi Presiden, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkoordinasi dan menggelar rapat soal hasil uji tersebut.

    “Intinya, pengumuman hasil uji ini akan dilakukan secara bersama,” kata Taruna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin awal pekan ini.

    “Sektor yang memimpin pengumuman hasil uji adalah Kantor Komunikasi Presiden.”***

  • 9
                    
                        Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
                        Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ruang demonstrasi sebagai kanal minim risiko penyampaian aspirasi

    Ruang demonstrasi sebagai kanal minim risiko penyampaian aspirasi

    Lewat fasilitas itu, negara bukan hanya menghormati hak rakyat, melainkan memenuhi kewajiban menyediakan ruang menyampaikan aspirasi dan dialog bagi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah

    Bondowoso (ANTARA) – Aksi unjuk rasa di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir Agustus 2025 memberi pelajaran besar mengenai perlunya mengelola aksi protes rakyat agar tidak menimbulkan masalah.

    Aksi unjuk rasa itu berakhir rusuh yang salah satunya disebabkan oleh begitu banyaknya peserta dan luasnya arena yang digunakan oleh rakyat saat menyampaikan aspirasi, sehingga petugas kepolisian kesulitan untuk mengatur agar kegiatan itu tetap berlangsung damai.

    Melihat eskalasinya yang semakin meningkat, banyak kalangan yang khawatir, kerusuhan itu akan mengulang peristiwa 1998 yang awalnya merupakan unjuk rasa mahasiswa yang menuntut pemimpin Orde Baru untuk mundur, tapi kemudian berakhir dengan kerusuhan, pembakaran sejumlah gedung dan fasilitas umum.

    Apalagi, lokasi unjuk rasa, kala itu bukan hanya di gedung DPR RI, melainkan merembet ke berbagai daerah, seperti Surabaya, Makassar, dan lainnya. Beruntung, pada unjuk rasa di akhir Ahustus 2025 itu, pemerintah berhasil meredakan suasana dan para pengunjuk rasa kembali ke rumahnya masing-masing.

    Melihat situasi itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melontarkan gagasan agar rakyat disediakan ruang demonstrasi di berbagai instansi yang memiliki halaman luas, seperti di halaman gedung DPR RI.

    Gagasan yang bertujuan untuk memperkuat praktik demokrasi secara substantif itu merupakan ide yang perlu mendapat perhatian agar kasus-kasus aksi yang berujung rusuh tidak terulang. Ruang itu akan menjadi arena yang efektif untuk proses dialog elegan dan nyaman antara rakyat dengan pemerintah.

    Dengan menyediakan lokasi khusus berekspresi bagi warga, maka ruang demonstrasi itu akan menjadi kanal bagi rakyat untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap satu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, sekaligus menjadi tempat bagi wakil rakyat untuk mendengarkan hal yang menjadi kehendak dan keluhan pemilik utama negeri ini.

    Dari sisi keamanan, penyediaan ruang demonstrasi ini memudahkan aparat negara untuk betul-betul menjaga agar aksi-aksi unjuk rasa tetap berlangsung aman. Kemungkinan adanya penyusup yang ingin mengeruk keuntungan dari situasi rusuh akan diminalkan, karena ruang gerak semua yang datang akan lebih mudah terpantau.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, aturan dokumen capres hingga isu Mahfud masuk kabinet

    Politik kemarin, aturan dokumen capres hingga isu Mahfud masuk kabinet

    partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (16/9) menjadi sorotan, mulai dari KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres hingga respons isu Mahfud masuk kabinet, Bappisus sebut itu prerogatif Presiden.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca pada Rabu:

    1. KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 soal 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari capres-cawapres terkait.

    “Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU Afifuddin di Kantor KPU Jakarta, Selasa.

    Afif mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Komisi Informasi Pusat (KIP), terkait keputusan soal pengecualian informasi publik tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Komisi XIII DPR akan bicarakan usul Pigai soal lapangan demo di DPR

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya bakal membicarakan usulan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait lapangan untuk aksi demonstrasi di DPR RI.

    Dia menilai bahwa kompleks DPR RI sebetulnya merupakan rumah bagi rakyat. Menurut dia, ada negara-negara lain yang telah menyiapkan lapangan bagi rakyatnya untuk menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi.

    “Halaman DPR ini kan rumah rakyat, ya silakan saja kalau ada usulan itu nanti kita bicarakan,” kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Menko Yusril: Parpol harus dibenahi melalui revisi undang-undang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengemukakan partai politik harus dibenahi melalui revisi undang-undang, baik UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, maupun UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).

    Menurut Yusril, setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, peranan partai politik sangat besar, di mana pemilu legislatif hanya bisa diikuti partai politik dan individu hanya bisa dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden melalui partai politik.

    “Jadi, partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis,” kata Yusril dalam konferensi pers usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Menhan sebut pasukan TNI terus jaga gedung parlemen

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya akan terus menempatkan prajurit TNI di beberapa kantor pemerintahan, salah satunya gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat.

    Hal tersebut dilakukan guna memastikan gedung pemerintahan dalam kondisi aman.

    “Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie kepada awak media usai menjalani rapat dengan Komisi I di Fedung DPR, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Respons isu Mahfud masuk kabinet, Bappisus: Itu prerogatif Presiden

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto merespons soal mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikabarkan masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Saat ditanya oleh awak media soal Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) 2024 itu masuk sebagai kandidat menteri, Aris menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif atau hak istimewa Presiden Prabowo Subianto.

    ”Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden, ya saya enggak bisa menyampaikan,” kata Aris saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.