Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Soroti AI, DPR tekankan RUU Hak Cipta ikuti perkembangan teknologi

    Soroti AI, DPR tekankan RUU Hak Cipta ikuti perkembangan teknologi

    ANTARA – Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno pengharmonisasian Revisi Undang-undang (RUU) Hak Cipta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9). Dalam rapat tersebut dibahas bahwa RUU Hak Cipta harus dapat menyesuaikan perkembangan teknologi digital, sehingga di dalamnya ada pengaturan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). (Suci Nurhaliza/Anggah/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Artis Sewa Patwal harus Dihentikan!

    Artis Sewa Patwal harus Dihentikan!

    GELORA.CO -Komisi III DPR sepakat jika jasa penyewaan Patwal yang dilengkapi strobo oleh artis atau selebritis dihentikan. Sebab, hal itu bisa mengganggu kenyamanan para pengguna jalan raya.

    “Nah ini (artis sewa patwal) yang menurut saya perlu dihentikan, segera dihentikan hal-hal seperti itu, saya kira ini yang banyak mengganggu,” tegas Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 September 2025.

     

    Ia menilai bahwa urgensi penggunaan Patwal oleh artis berbeda dengan pengawalan pimpinan negara atau setara itu. 

    “Katakanlah misalnya ada pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi untuk dilakukan pengawalan dan sebagainya, saya kira segera dihentikan oleh pihak kepolisian,” jelas Legislator PAN ini. 

    Kendati begitu, Sudding menilai bahwa penggunaan strobo harus dibatasi. Ia mencontohkan strobo digunakan hanya untuk pejabat tinggi negara sekelas Presiden hingga pimpinan negara.

    “Penggunaan strobo dan patwal hanya diperuntukkan pertama pimpinan lembaga, kementerian, dsb, supaya betul-betul diperketat,” ujarnya. 

    Sejauh ini, Sudding mengaku tidak pernah menggunakan jasa patwal dan strobo dalam perjalanan sehari-hari dan kedinasan. 

    “Nggak pernah. Hanya (level) pimpinan DPR,” tandasnya

  • Garuda Respons Kabar Petinggi Singapore Airlines Gabung

    Garuda Respons Kabar Petinggi Singapore Airlines Gabung

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) buka suara soal kabar adanya penunjukan Direktur Keuangan (Dirkeu) baru yang berasal dari Singapore Airlines. Manajemen tidak membenarkan kabar tersebut namun tidak juga membantahnya.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim mengatakan, pihaknya menyerahkan kewenangan ini ke pemegang saham utama, dalam hal ini pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham ya untuk hal tersebut,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Kabar Garuda Indonesia merekrut Direktur Keuangan dari Singapore Airlines sempat disinggung Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam. Ia meminta Garuda Indonesia tidak menyembunyikan kabar tersebut jika memang benar terjadi.

    “Kami mendengar ada Executive dari Singapore Airlines menjadi jajaran Direksi Garuda Indonesia, betul tidak pak? Kalau betul kenapa harus disembunyikan?” tanya Mufti.

    Menurutnya, akan percuma jika Garuda merekrut tenaga kerja asing jika tata kelola korporasi masih menyimpan banyak catatan. Mufti juga meminta manajemen Garuda Indonesia lebih memprioritaskan talenta lokal dibandingkan asing.

    “Saya yakin walau ada orang asing sepintar apapun kalau tata kelola korporasi, budayanya masih seperti itu, akan begitu-begitu saya. Maka kami minta diprioritaskan juga untuk ada orang lokal, saya pikir orang kita bagus-bagus juga. Banyak orang kita di Qatar, banyak di Singapore Airlines, kenapa nggak di-hire mereka,” bebernya.

    Dilaporkan Bloomberg, Balagopal Kunduvara, wakil presiden divisi layanan keuangan di Singapore Airlines (SIA), dijadwalkan mulai bertugas di Garuda Indonesia pada Oktober mendatang. Penunjukan ini dilakukan untuk memperbaiki neraca keuangan sekaligus memperluas jaringan internasionalnya.

    Kunduvara akan menggantikan Prasetio yang sudah menjabat sejak akhir 2020. Kunduvara sendiri sudah lebih dari dua dekade berkarier di maskapai nasional Singapura itu, memulai langkahnya sebagai insinyur pada tahun 2000.

    Penunjukan tersebut dikabarkan sudah mendapat lampu hijau dari Danantara. Ia dijadwalkan resmi bergabung pada Oktober.

    (acd/acd)

  • Polisi lakukan mitigasi cegah penyusup saat aksi buruh di Jakarta

    Polisi lakukan mitigasi cegah penyusup saat aksi buruh di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polisi melakukan langkah mitigasi untuk mencegah keterlibatan penyusup atau provokator saat aksi buruh di depan DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap aksi buruh hari ini.

    “Ada komitmen saling menjaga, saling memberitahu. Kalau ada yang mencoba memanfaatkan situasi, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini pasti ada komunikasi di antara kami,” kata Ade.

    Dalam koordinasi itu, kata Ade, para pendemo berkomitmen untuk menjaga aksi dari keterlibatan penyusup yang dapat menyebabkan aksi anarkis.

    “Sehingga nanti apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami juga berharap kecepatan komunikasi, supaya nama baik organisasi (buruh) yang menyampaikan, saudara-saudara kami yang menyampaikan aspirasi ini tetap terjaga. Ini komitmen kita,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ade mengatakan ada lebih dari empat ribu personel yang diturunkan untuk mengamankan aksi buruh tersebut.

    “Ada 4.129 personel pengamanan yang kami siapkan. Sebagian besar dari anggota Mabes polri, dari Polda Metro Jaya dan dari Polres Jakarta Pusat. Kemudian ada 200 personel dari Korps Marinir, kemudian ada 30 personel dari Pemprov DKI,” kata Ade.

    Adapun pengamanan aksi, lanjut Ade, dilaksanakan dengan cara humanis.

    “Komitmen kami dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa, itu dilaksanakan dengan humanis. Karena yang sedang menyampaikan aksi adalah saudara-saudara kami,” kata dia.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di depan gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    “Betul (ada pengalihan lalu lintas). Jadi, kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai gerbang Tol Senayan. Akhirnya, arus lalu lintas ke arah DPR kita belokkan ke kiri ke Hotel Mulia,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus.

    Kendati demikian, kata Robby, masyarakat tetap bisa menuju arah DPR/MPR RI dengan menggunakan skema memutar di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    “Kalau masyarakat mau ke DPR, tak masalah, putar balik di Kemenpora. Jadi, silahkan saja. Kita alihkan, bukan ditutup jalannya tapi dialihkan. Bisa putar balik, kita alihkan dalam rangka biar tidak terlalu padat. Kendaraan di depan DPR sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” kata Robby.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Kritik Rencana Merger Garuda dan Pelita

    Anggota DPR Kritik Rencana Merger Garuda dan Pelita

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR RI mengkritik rencana merger PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air Service, anak usaha PT Pertamina (Persero). Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, khawatir merger dengan Garuda akan berdampak buruk pada kinerja Pelita Air.

    Mufti menyebut kinerja Pelita Air tergolong bagus dan menjadi kebanggaan. Reputasi ini dikhawatirkan menjadi rusak setelah Pelita Air digabungkan dengan Garuda Indonesia.

    “Soal Pelita Air yang mau digabung Garuda saya sangat tidak setuju atas hal ini. Kami jujur ketika terdesak tidak percaya Garuda, naik Pelita Air. Tepat waktu juga luar biasa dan baik bersih pelayanan oke,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    “Maka saya tidak mau Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita kemudian akhirnya rusak karena kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul,” sambung dia.

    Terlebih, sebut Mufti, berdasarkan portofolio yang dibacanya, Pelita Air sudah tidak membebani Pertamina. Ia kembali menekankan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut.

    “Karena sampai hari ini saya senang setelah saya naik saya baca portofolio perusahaan ternyata sudah tidak membebani Pertamina lagi. Maka kami tidak mau bagaimana Pelita Air yang waktu itu dibentuk, dibuat, diperbaiki bagaimana bisa menjadi alternatif maskapai kita kemudian jadi tidak baik karena adanya Garuda,” imbuhnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian memberikan catatan terhadap rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia ingin Garuda Indonesia meyakinkan parlemen bahwa merger ini tidak akan berdampak buruk ke Pelita Air.

    “Kalau saya tidak ingin membahas setuju atau tidak, tapi apa pun arahan Presiden kami dukung sepenuhnya. Walaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini. Bahwa Garuda bertransformasi menjadi lebih baik,” tutur Kawendra.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim lantas merespons soal rencana tersebut. Menurut Reza, Garuda Indonesia akan mengikuti arahan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Saat ini proses merger masih dalam tahapan analisis awal. Ia menyebut maskapai pelat merah itu menyerahkan sepenuhnya wewenang tersebut kepada pemegang saham.

    “Kami mengikuti panduan strategis dari Danantarta dan saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis Danantara. Jadi pada prinsipnya kami dari Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya wewenang mengenai hal ini kepada pemegang saham,” jelas Reza.

    (acd/acd)

  • Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta

    Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di depan gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin.

    “Betul (ada pengalihan lalu lintas). Jadi kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai gerbang Tol Senayan. Akhirnya, arus lalu lintas ke arah DPR kita belokkan ke kiri ke Hotel Mulia,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus di Jakarta, Senin.

    Kendati demikian, kata Robby, masyarakat tetap bisa menuju arah DPR/MPR RI dengan menggunakan skema memutar di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    “Kalau masyarakat mau ke DPR, enggak masalah putar balik di Kemenpora. Jadi silahkan saja. Kita alihkan, bukan ditutup jalannya tapi dialihkan. Bisa putar balik, kita alihkan dalam rangka biar tidak terlalu padat. Kendaraan di depan DPR sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” kata Robby.

    Sementara itu, untuk aksi buruh di kawasan Patung Kuda, kepolisian juga melakukan pengalihan arus lalu lintas, khususnya di Jalan Merdeka Selatan.

    “Iya seperti biasa. Kalau di Patung Kuda, kalau seandainya Merdeka Selatan ada massa aksi, maka dari Patung Kuda mengarah ke Merdeka Selatan tidak bisa (dilintasi). Jadi, bagi masyarakat ke arah Kebon Sirih atau ke Patung Tani lewat dari Kebon Sirih,” imbuh Robby.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan Megapolitan 22 September 2025

    Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan Megapolitan 22 September 2025

    Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR RI hanya satu lajur saja yang bisa dilalui kendaraan, Selasa (22/9/2025) siang.
    Hal ini disebabkan karena ada demo buruh di depan Gedung DPR RI.
    “Arus lalu lintas di DPR akhirnya tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai Gerbang Tol Senayan,” ujar Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefadus saat dikonfirmasi.
    Polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas imbas demo buruh hari ini di DPR RI. Titik pengalihan berada di kolong Ladokgi atau Jalan Gatot Subroto ke Jalan Gerbang Pemuda.
    “Iya, satu jalur dengan skema memutar di depan Kemenpora,” kata Robby.
    Alasan pengalihan arus lalu lintas ini karena terjadi kepadatan imbas massa yang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI.
    “Kalau masyarakat mau ke arah DPR, enggak masalah, (tapi) putar balik di Kemenpora. Sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, kelompok buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (22/9/2025) siang.
    Unjuk rasa itu digagas oleh Konfederasj Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
    Kedua konfederasi yang menaungi berbagai serikat pekerja lintas industri itu menyelenggarakan aksi bersama untuk menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
    Mereka juga menuntut agar tidak ada lagi sistem outsourcing yang melanggengkan praktik upah murah yang menyengsarakan buruh.
    Selain itu, para buruh juga menyuarakan isu Supremasi Sipil sebagai respons atas berbagai isu yang tengah ramai selama satu bulan terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas Megapolitan 22 September 2025

    Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas Megapolitan 22 September 2025

    Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa dari Gerakan Bersama Indonesia Damai menggelar demo di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pukul 13.10 WIB, massa aksi mulai memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan.
    Mereka membawa berbagai spanduk berukuran besar bertuliskan seruan perdamaian, di antaranya “Suara Rakyat untuk Kemakmuran”, “Satukan Suara untuk Indonesia Damai”, hingga “#JagaIndonesiaTolakAnarkisme”.
    Massa juga mengibarkan bendera Merah Putih dan mengenakan pakaian serba putih.
    Di barisan depan, sejumlah orang tampak mengenakan busana adat dari berbagai daerah, memperlihatkan simbol keberagaman budaya Indonesia.
    Sementara itu, satu unit mobil komando berdiri tepat di depan barikade besi polisi dan digunakan sebagai panggung orasi.
    Dari atas mobil tersebut, perwakilan massa bergantian menyampaikan orasi.
    Selain itu, terbentang pula banner putih di jalan yang ditandatangani massa aksi sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan Indonesia.
    Akibat aksi ini, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Bundaran Indosat dan Jalan M. Husni Thamrin ditutup.
    Penutupan arus juga diberlakukan pada ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Budi Kemuliaan.
    Meski demikian, akses menuju Jalan M.H. Thamrin tetap dibuka sehingga kendaraan pribadi, sepeda motor, hingga bus Transjakarta masih bisa melintas tanpa hambatan.
    Penutupan jalan dilakukan dengan pemasangan barikade besi dan kawat berduri yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian serta kendaraan taktis Brimob.
    “Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Diman (23), Koordinator Aksi, saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi.
    Sebelumnya, dua aksi demonstrasi digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Senin ini.
    Selain di Silang Selatan Monas, aksi lainnya berasal dari massa buruh yang tergabung dalam DPP KSPSI dan DPP KSPI di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
    Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sebanyak 5.367 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pihaknya telah menggelar Tactical Wall Game (TWG) dan apel pengamanan sejak pukul 09.00 WIB.
    “Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Ruslan.
    Hingga pukul 13.40 WIB, massa aksi masih memadati area Silang Selatan Monas. Aparat kepolisian juga masih berjaga di sekitar lokasi aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim LN HAM Akan Tuntaskan Penyelidikan Terkait Demo Ricuh dalam 3 Bulan

    Tim LN HAM Akan Tuntaskan Penyelidikan Terkait Demo Ricuh dalam 3 Bulan

    Jakarta –

    Komnas HAM menyebut tugas Tim Independen Lembaga Nasional HAM (LN HAM) untuk menyelidiki demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu bisa selesai dalam 3 bulan. Tim tersebut sudah beberapa kali melakukan rapat dan menyelesaikan kerangka kerja.

    Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut 6 lembaga yang ada di LN HAM telah melakukan rapat pekan lalu. Hasilnya disepakati 7 lingkup fokus pekerjaan LN HAM.

    “Jadi Jumat kemarin kami sudah melakukan rapat bersama 6 lembaga HAM ada ruang lingkup yang sudah kami sepakati dimana ada 7 ruang lingkup yang akan menjadi fokus tim LN HAM,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    “Pertama adalah terkait peristiwanya sendiri. Pra selama peristiwa dan pasca gitu ya untuk melihat kenapa peristiwa itu terjadi. Nanti kami akan menggali dari berbagai sumber baik itu turun ke lapangan kemudian juga memanggil para pihak,” tambahnya.

    Selain itu fokus tim akan dilakukan untuk pemulihan para korban. Sebab ada korban luka hingga meninggal dalam peristiwa tersebut.

    “Dan yang terakhir tentu terkait dengan pemulihan ya karena bagi mereka yang luka yang meninggal dunia dan lain-lain,” ungkapnya.

    Komisioner Komnas HAM Saurlin menambahkan, dalam 3 bulan ke depan tim LN HAM penyelidikan akan selesai.

    “Memastikan keseluruhan peristiwa kami bisa lakukan pemantauan dan penyelidikan dan nanti kami akan melihat seperti apa polanya, keseluruhan peristiwa Agustus bisa kami rampungkan saya kira dalam 3 bulan ke depan,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin.

    Seperti diketahui, pembentukan tim pencari fakta ini diumumkan dalam konferensi pers Komnas HAM dan 5 lembaga lain pada Jumat (12/9) lalu. Tim ini dibentuk oleh enam lembaga nasional hak asasi manusia ini. Mereka yakni Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Tim LN pencari fakta ini untuk menemukan fakta yang lebih komprehensif terkait peristiwa Agustus 2025.

    Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan pihaknya sudah berkunjung ke daerah. Ada beberapa daerah yang sudah dijangkau. “Tim bekerja sesuai tupoksi lembaga masing-masing. LPSK sendiri sebelum ada tim ini juga sudah ada tim internal, tim Satgassus untuk proaktif menjangkau dan mengidentifikasi korban unjuk rasa di beberapa wilayah,” ujarnya.

    (ial/idn)

  • Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto Megapolitan 22 September 2025

    Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto Megapolitan 22 September 2025

    Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi pada Senin (22/9/2025) siang.
    Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan akibat demonstrasi buruh dari berbagai serikat pekerja yang memadati kawasan depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Arus kendaraan dari arah Semanggi mulai dialihkan sejak di bawah
    flyover
    Ladokgi.
    Namun, pengalihan itu tidak berlaku penuh. Sebagian kendaraan masih diperbolehkan melintas di depan Gedung DPR RI meski lalu lintas padat merayap.
    Sementara itu, sebagian pengendara dialihkan untuk berbelok kanan menuju Jalan Gerbang Pemuda.
    Adapun kendaraan dari arah kawasan Gelora Bung Karno diarahkan untuk memutar balik dan dilarang masuk ke Jalan Gatot Subroto.
    Meski sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas, kawasan depan Gedung DPR tetap dipadati motor, mobil, truk, hingga bus yang mencoba melintas.
    Kemacetan kian parah karena penyempitan dari tiga jalur menjadi hanya satu jalur tepat di depan gerbang utama DPR.
    Klakson kendaraan terdengar bersahutan akibat antrean panjang, bahkan sebuah ambulans sempat terjebak macet meski sudah menyalakan sirene.
    Kondisi bertambah semrawut karena jalur paling kiri dipenuhi kendaraan roda dua, mobil, hingga pedagang yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.
    Namun, arus lalu lintas kembali lancar setelah kendaraan melewati gerbang utama DPR RI menuju arah
    flyover
    Slipi. Arus di Jalan Tol Cawang–Grogol maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar.
    Sebelumnya, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
    Dalam aksinya, mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, menolak sistem
    outsourcing
    yang dianggap memperburuk kesejahteraan buruh, serta menyuarakan isu Supremasi Sipil sebagai respons atas perkembangan politik satu bulan terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.