Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini Nasional 23 September 2025

    Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini Nasional 23 September 2025

    Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah tidak setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan atau dibekukan sementara usai maraknya kasus gangguan pencernaan yang menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai tempat.
    Ia menilai, masalah keracunan itu sebenarnya bisa dideteksi lebih dini dan dievaluasi, alih-alih menyetop program yang belum genap setahun itu.
    Dia tidak memungkiri, banyaknya kasus keracunan perlu menjadi perhatian bersama.
    “Kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala Staf Kepresiden yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    “Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya,” imbuh Said.
    Ia menyebut, evaluasi ditekankan pada sejumlah aspek. Termasuk, potensi keracunan lantaran rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum hingga sampai ke sekolah yang terlalu panjang.
    Solusinya kata Said, bisa saja dengan membagi jangkauan SPPG ke berbagai sekolah.
    “Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih
    fresh from the oven
    ,” ucap Said.
    Evaluasi lainnya mencakup jeda waktu masak dengan penyajian makanan.
    Jeda waktunya bisa diperpendek, dari sebelumnya memasak jam 02.00 dini hari untuk disajikan pukul 12.00 WIB.
    “Jadi perlu pola baru. Atau skema-nya diubah, setiap sekolah ada satu SPPG, sehingga itu akan lebih menarik, dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” jelas Said.
    Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.
    “Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
    Ari Hadianto mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.
    “Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
    Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.
    Dalam rapat yang sama, peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai, pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.
    Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
    “Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Jakarta –

    Belum genap setahun memerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah didorong untuk menjalankan dua periode pemerintahan. Dorongan ini muncul dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Kepada wartawan, ia mengatakan jika telah memerintah jajaran relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran hingga periode mendatang.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo -Gibran dua periode),” kata Jokowi dikutip dari detikJateng, Jumat (19/9/2025).

    “Ya memang sejak apa saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” lanjut dia.

    Sikap Jokowi ini kemudian menuai banyak tanggapan dari sejumlah tokoh politik. Dari PKB, Jazilul Fawaid mengatakan jika jangan terburu-buru untuk memberikan dukungan. Meski demikian, Waketum PKB itu mengatakan akan tetap tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo ke depan.

    “Ojo kesusu. Kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu. Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin berpidato di panggung dunia, biarkan dulu. Ojo kesusu,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu rival pilpres 2024 Prabowo, Ganjar Pranowo, mengungkapkan jika ia menghormati sikap setiap warga negara. Namun baginya, saat ini yang lebih penting adalah menuntaskan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat.

    “Mari kita pikirkan yang sekarang. Bantu masyarakat yang kesulitan,” kata Ganjar, dikutip dari detikNews, Senin (22/9).

    Terbaru, tanggapan muncul dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan Demokrat hingga saat ini belum membicarakan soal pencapresan. Ia menyebut jika Demokrat saat ini tengah berkonsentrasi menyukseskan jalannya pemerintahan yang berjalan saat ini.

    “Demokrat berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo. Para kader Demokrat baik yang di eksekutif maupun legislatif fokus agar pemerintahan ini sukses dan masyarakat merasakan kesuksesan ini sehingga sampai saat ini belum bicara pencapresan,” kara Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (23/9/205).

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli pun memberi tanggapan yang berbeda. Terkait sikap Jokowi, ia mengatakan jika hal tersebut wajar. Ia mengatakan jika tindakan tersebut dilakukan Jokowi demi anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    Lalu apa sebenarnya motif ungkapan dukungan prematur Jokowi terhadap Prabowo-Gibran untuk maju di periode kedua nanti? Sejauh mana hal ini akan mempengaruhi dinamika politik di jajaran pendukung Prabowo? Menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Jelang petang nanti, detikSore akan menghadirkan kembali kelas investasi. Kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengelola keuangan dengan metode Money Map. Nantinya dengan metode ini, seseorang diharapkan tidak akan jatuh pada situasi kehabisan uang di pertengahan bulan. Bagaimana strategi Money Map bisa dipraktikkan? Ikuti diskusi nya di Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.

    APBN, menurutnya, bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan perangkat negara untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026. “APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (23/9/2025).

    “Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan,” imbuhnya.

    Said menjelaskan, indikator kesejahteraan tersebut mencakup tiga keseimbangan penting.

    Pertama, program pembangunan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat semakin sehat dan terdidik. Ketiga, menjaga kelestarian alam sebagai faktor fundamental pembangunan jangka panjang.

     

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang APBN anggaran 2026, Selasa (23/9).

  • Menkeu Purbaya Soal Bansos: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget – Page 3

    Menkeu Purbaya Soal Bansos: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan sembarangan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos), termasuk minyak goreng.

    Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.

    Purbaya menyambut baik peran DPR dalam memberikan masukan serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran. Ia menilai, mekanisme pengawasan dari legislatif akan membantu mencegah pemerintah bersikap gegabah.

    “Tapi gak apa-apa, ini Pak Said berhati-hati sekali Saya terima kasih atas dukungannya Sehingga saya gak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Ia menambahkan, hubungan kemitraan antara pemerintah dan DPR sangat penting agar kebijakan yang diambil selalu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

    Dengan sinergi tersebut, Purbaya berharap kebijakan bansos dapat tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan stabilitas APBN.

    “Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar Sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semena-mena menggunakan anggaran kami Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami,” ujarnya.

     

  • Prabowo Pidato soal Palestina di PBB, Puan: Kami Bangga, Presiden Mewakili Rakyat Indonesia Nasional 23 September 2025

    Prabowo Pidato soal Palestina di PBB, Puan: Kami Bangga, Presiden Mewakili Rakyat Indonesia Nasional 23 September 2025

    Prabowo Pidato soal Palestina di PBB, Puan: Kami Bangga, Presiden Mewakili Rakyat Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menanggapi seruan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan kemerdekaan Palestina yang disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).
    Puan menuturkan, suatu kehormatan besar bagi bangsa Indonesia yang diberikan urutan ketiga dalam pidato di KTT PBB.
    “Tentunya kami DPR merasa bangga bahwa Presiden Prabowo mewakili rakyat Indonesia,” ujar Puan di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Puan melanjutkan, kehadiran Indonesia di PBB merupakan wujud diplomasi bebas aktif untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia.
    Menurut dia, pidato Prabowo menunjukkan posisi Indonesia yang akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan dukungan kemanusiaan di Gaza.
    “Tetap akan terus mendukung kemerdekaan Palestina dan menyatakan bahwa situasi dunia global yang seperti ini, beliau menyatakan posisi kita akan terus mendukung kemanusiaan di Gaza,” ucap Puan.
    “Jadi sebagai rakyat Indonesia, ini suatu momentum bagi kita untuk bisa menyuarakan suara Indonesia di forum internasional,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Prabowo menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam forum KTT PBB di New York.
    Forum itu dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.
    Forum ini dibuka oleh pimpinan sidang, yakni Emmanuel Macron, Pangeran Faisal, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock, dan juga sambutan secara virtual dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
    Dalam pidatonya, Prabowo mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil di Palestina.
    “Dengan sepenuh hati, kami mengenang tragedi tak terperi yang sedang berlangsung di Gaza. Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh, kelaparan membayangi,” kata Prabowo.
    “Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa,” ujar dia.
    Prabowo pun memuji langkah sejumlah negara yang sudah mengakui kemerdekaan negara Palestina dalam rangka mencapai solusi dua negara atau
    two-state solution
    .
    Ia menyerukan agar negara-negara lain juga mengakui kemerdekaan Palestina dan menghentikan perang yang ada.
    “Pengakuan negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar. Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan: Sejarah tidak berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza,” kata Prabowo.
    “Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan, kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil Nasional 23 September 2025

    Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil Nasional 23 September 2025

    Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik rencana pembentukan tim investigasi keracunan yang dinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut dugaan kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG).
    Namun, Charles berharap agar tim investigasi tersebut juga melibatkan masyarakat sipil agar bisa lebih objektif.
    “Kami berharap agar tim investigasi ini juga melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta empiris,” kata Charles saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi anggota tim investigasi BGN yang bakal diisi oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, dan sebagainya.
    “Tapi secara umum ya, kembali lagi, kami mendukung ada tim investigasi,” jelas dia.
    Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memastikan bahwa tim investigasi yang bertugas untuk mengecek masalah dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) akan dibentuk pekan ini.
    Setelah dibentuk, kata Nanik, tim investigasi yang berisikan anggota ahli kimia dan farmasi akan langsung turun ke lapangan.
    “Insya Allah tim investigasi dalam minggu ini kami akan buat dan segera akan turun (lapangan),” kata Nanik saat ditemui di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Menurut Nanik, hasil penelitian resmi terkait kasus keracunan MBG dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membutuhkan waktu lama.
    Tim investigasi ini diharapkan dapat mempercepat temuan dugaan keracunan sembari menunggu hasil resmi dari BPOM.
    “Tim ini terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Wamenkeu Anggito Abimanyu yang kini terpilih jadi Ketua LPS

    Profil Wamenkeu Anggito Abimanyu yang kini terpilih jadi Ketua LPS

    Tak lama setelah lulus dari jenjang S1, yakni sejak 1987 hingga sekarang, ia aktif mengajar di UGM dengan fokus keilmuan ekonomi syariah

    Jakarta (ANTARA) – Anggito Abimanyu bukanlah sosok baru dalam lanskap perekonomian nasional, mengingat pengalamannya yang luas, mulai dari Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga salah satu dari tiga Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

    Senin malam ini, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, dengan mengusung program bertajuk AKSARA, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030.

    Program tersebut terdiri dari enam misi, yakni asset management competency untuk peningkatan keahlian personal terkait manajemen aset); penguatan kompetensi pendidikan dan SDM; serta perluasan jangkauan media sosial dan literasi keuangan.

    Selain itu, Anggito juga menargetkan penurunan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar per orang menjadi Rp400 miliar per orang; peningkatan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi dua kali lipat; serta penguatan digitalisasi proses bisnis dan aplikasi teknologi dalam 5 tahun.

    Sarat pengalaman

    Terlihat dari curriculum vitae (CV) yang ia sampaikan pada sesi fit and proper test, pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 tersebut sudah banyak makan asam garam di sektor akademik maupun pemerintahan.

    Anggito mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta pada 1985 serta gelar Master of Science pada 1989 dan Doctor of Philosophy pada 1993 dari Universitas Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.

    Tak lama setelah lulus dari jenjang S1, yakni sejak 1987 hingga sekarang, ia aktif mengajar di UGM dengan fokus keilmuan ekonomi syariah.

    Pada 1985-1987, ia menjadi Asisten Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), yang didirikan oleh Soemitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Masih di bidang akademik, ia juga aktif sebagai Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI). Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Sekretaris Umum PP ISEI, Ketua I Bidang Organisasi PP ISEI, serta Wakil Ketua Umum PP ISEI.

    Di bidang pemerintahan, Anggito pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional pada 1999-2000, Staf Ahli Menteri Keuangan pada 2000-2003, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2004-2010.

    Selain itu, ia juga menduduki posisi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 2012-2014 serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.

    Anggito juga banyak berkecimpung di sejumlah perusahaan swasta, antara lain sebagai Komisaris Bank Lippo (2003-2008), Komisaris Telkom, serta Chief Economist Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Komisaris BRI Syariah (2014-2017).

    Ketua LPS terpilih

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 usai menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan moneter.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Usul Setop Patwal untuk Artis

    DPR Usul Setop Patwal untuk Artis

    Jakarta: Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengusulkan agar kepolisian berhenti menyediakan patwal untuk artis dan publik figur. Hal ini merespons polemik ramainya gerakan setop suara ‘tot tot wuk wuk’ untuk pengawalan di jalan raya.

    “Nah ini yang menurut saya perlu dihentikan, segera dihentikan hal-hal seperti itu, saya kira ini yang banyak mengganggu,” kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
     

    Sudding menambahkan perlu adanya pembatasan bagi pihak-pihak yang sejatinya tidak memiliki urgensi untuk pengawalan. Sementara, bagi pejabat agar diperketat untuk aturan penggunaan sirene dan rotator.

    “Saya kira segera dihentikan oleh pihak kepolisian, tapi penggunaan strobo dan patwal hanya diperuntukkan pertama pimpinan lembaga, kementerian, dan sebagainya, supaya betul-betul diperketat,” ujar Sudding.

    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya. Meski demikian, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu masih tetap dilaksanakan.

    Jakarta: Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengusulkan agar kepolisian berhenti menyediakan patwal untuk artis dan publik figur. Hal ini merespons polemik ramainya gerakan setop suara ‘tot tot wuk wuk’ untuk pengawalan di jalan raya.
     
    “Nah ini yang menurut saya perlu dihentikan, segera dihentikan hal-hal seperti itu, saya kira ini yang banyak mengganggu,” kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
     

     
    Sudding menambahkan perlu adanya pembatasan bagi pihak-pihak yang sejatinya tidak memiliki urgensi untuk pengawalan. Sementara, bagi pejabat agar diperketat untuk aturan penggunaan sirene dan rotator.

    “Saya kira segera dihentikan oleh pihak kepolisian, tapi penggunaan strobo dan patwal hanya diperuntukkan pertama pimpinan lembaga, kementerian, dan sebagainya, supaya betul-betul diperketat,” ujar Sudding.
     
    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya. Meski demikian, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu masih tetap dilaksanakan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Menkeu Purbaya Bakal Panggil Pakar IT dari Luar Negeri untuk Perbaiki Coretax

    Menkeu Purbaya Bakal Panggil Pakar IT dari Luar Negeri untuk Perbaiki Coretax

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah program hasil cepat (quick win) untuk meningkatkan pendapatan negara, yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi. Salah satunya memperbaiki aplikasi Coretax dengan melibatkan para pakar teknologi dari luar negeri.

    Purbaya memaparkan setidaknya ada enam program quick win yang disiapkannya, termasuk optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan.

    “Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat,” ungkap Purbaya, Senin (22/9/2025).

    Sebelumnya, pada Mei 2025, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberi waktu selama sebulan kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, untuk memeriksa sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Sejak diluncurkan pada awal tahun ini, Coretax memang terus mendapat banyak sorotan karena implementasinya yang kerap bermasalah.

    Bendahara negara itu berjanji anak buah barunya itu nanti akan membuat penjelasan terpisah. Bagaimanapun, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai cakupan bidang yang begitu banyak dan besar.

    “Nanti beliau bisa membuat press briefing [keterangan pers] sendiri entah Coretax dan lain yang nanti Pak Bimo lakukan,” ujar Sri Mulyani.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan optimalisasi Coretax masih akan menjadi salah satu strategi utama otoritas fiskal untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. Anggito meyakini Coretax akan meningkatkan kepatuhan hingga kepastian bagi wajib pajak.

    “Dari sisi kewajiban, [dan] dari sisi hak wajib pajak kan lebih transparan dan lebih mudah dideteksi ya [lewat Coretax],” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Pengajar di Universitas Gadjah Mada itu menjelaskan bahwa sepanjang tahun ini otoritas pajak masih memaksimalkan integrasi data pajak pertambahan nilai (PPN) ke Coretax.

    Anggito tidak menampik bahwa sejak diluncurkan pada awal 2025, implementasi Coretax kerap bermasalah. Kendati demikian, dia mengaku bahwa kini implementasi Coretax terutama dalam hal mencatat PPN sudah tidak mengalami kendala berarti.

    “Secara umum sudah lancar lah ya. Masalah faktur, masalah data, masalah trafik, sudah oke,” ucapnya.

  • PPP Jabar: Agus Suparmanto non partai dan akan segera jadi kader PPP

    PPP Jabar: Agus Suparmanto non partai dan akan segera jadi kader PPP

    “Beliau kini non partai. Tentu nanti kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),”

    Bandung (ANTARA) – DPW PPP Jawa Barat mengungkapkan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang sebelumnya diketahui merupakan kader PKB, kini berstatus non partai dan akan segera dimasukkan sebagai kader PPP untuk maju sebagai calon ketua umum partai ka’bah.

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saepul Hidayat, mengungkapkan hal ini dilakukan karena yang bersangkutan akan diusung termasuk oleh pihaknya menjadi Ketua Umum PPP selanjutnya (2025-2030).

    “Beliau kini non partai. Tentu nanti kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),” kata Pepep saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

    Pepep mengakui, selama ini bagaimanapun Agus yang merupakan mantan menteri itu, memang merepresentasikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

    Karena itu, Pepep mengatakan pihaknya memastikan dengan teliti bagaimana hubungan Agus dengan PKB saat ini.

    “Dan beliau menyampaikan bahwa ada beberapa peristiwa yang secara mungkin beliau akhirnya lebih meyakini untuk perjuangannya pindah di Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

    Akan tetapi, diakui oleh Pepep, untuk mengusung Agus, pihaknya akan terkendala oleh proses konstitusi partai dan perlu dilakukan perubahan akan hal tersebut.

    “Karena itu kami akan usulkan dilakukannya perubahan AD/ART, tentang syarat seseorang menjadi ketua umum, maju menjadi ketua umum. Tentu itu kan akan dirumuskan di forum tertinggi, itu di muktamar,” ucapnya.

    Pepep mengatakan pengusungan Agus ini karena pihaknya melakukan evaluasi pola kaderisasi dari DPP partai, dan selama ini dirasakan oleh jajaran partai daerah sangat kurang dan berdampak dalam proses pemilu.

    “Ketika menjelang pemilu, mayoritas kader itu telah maksimal dan all-out, tetapi tanpa kekuatan leader dari kaderisasi yang terbentuk, akhirnya dari 11 kali ikut pemilu, PPP hari ini gagal mencapai PT (Presidential Treshold) dan masuk ke Senayan. Tentu ini harus disikapi secara menyeluruh dan kita evaluasi secara total. termasuk orang di dalamnya,” kata Pepep.

    Kaderisasi, lanjut Pepep, menjadi poin utama kelemahan DPP PPP, mengingat partai ini menegaskan mereka adalah partai kader.

    “Nyatanya dari tahun 2020 sampai tahun 2025 hari ini, DPP PPP tidak pernah melakukan ruang-ruang kaderisasi yang terlembaga,” ujarnya.

    Muktamar X dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, akan digelar pada 27-29 September 2025 di Jakarta.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.