Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Jakarta –

    Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengusulkan lembaga khusus yang mengurusi reforma agraria. Dewi mengusulkan lembaga itu nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Dewi saat audiensi bersama pimpinan DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam rapat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

    “Bapak Dasco, Pak Saan, Pak Cucun, kami ingin ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria,” kata Dewi.

    Dewi mengaku pernah mengusulkan lembaga khusus reforma agraria secara berulang kali. Hal itu diusulkan saat masa kepemerintan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, kemudian masa transisi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Kenapa? Karena sudah berulang kali dulu zaman Presiden Ibu Megawati kami mengusulkan juga tapi ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi desk direktorat penanganan sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa, karena konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan kehutanan, tambang,” jelasnya.

    Menurutnya, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang eksis saat ini tidak berjalan. Dia mengatakan gugus tugas itu hanya menjalankan rapat-rapat saja.

    “Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria yang sekarang tidak jalan, sedikit saja yang jalan, tapi banyak yang tidak jalan, hanya rapat-rapat, output pembentukan GTRA di kabupaten provinsi, di tempat-tempat eksotis, tapi tidak melibatkan petani, nelayan, CSO yang selama ini mendesakan reforma agraria,” ujarnya.

    “Kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari presiden, badan pelaksanaan reforma agraria yang tanggung jawab langsung kepada presiden dan melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria,” paparnya.

    “Karena kalau balik lagi ke Kemenko Ekonomi ada bias kepentingan, Kemenko Ekonomi pasti targetnya pengadaan tanah ya untuk skala besar, bukan untuk petani kecil,” sambung Dewi.

    Dewi menyebut lembaga khusus reforma agraria itu bisa bersifat ad hoc. Menurutnya, presiden harus memimpin langsung reforma agraria.

    “Jadi perlu ada kelembagaan khusus yang otoritarif bersifat ad hoc. Di berbagai negara reforma agraria itu ada time framenya, misalnya kalau mau 9 juta hektar targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa,” ungkap dia.

    “Di Indonesia tidak ada time frame-nya, nggak bersifat ad hoc, harusnya ada kelembagaan khusus yang memang itu dipimpin langsung oleh presiden, sehingga bisa mengecek progres setiap menteri dan lembaga,” imbuhnya.

    (amw/gbr)

  • Belum Setahun Putranya Jadi Wapres, Jokowi Sudah Perintahkan Relawannya Bekerja untuk 2029, Puan Respons Menohok

    Belum Setahun Putranya Jadi Wapres, Jokowi Sudah Perintahkan Relawannya Bekerja untuk 2029, Puan Respons Menohok

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan Jokowi yang memerintahkan relawannya agar mendukung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju kembali pada Pilpres 2029 kini menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

    Salah satunya datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dia mengatakan pesta demokrasi lima tahunan itu masih sangat jauh. Padahal, pemerintahan Prabowo–Gibran bahkan belum genap satu tahun berjalan.

    “Pemilu masih jauh,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu di Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Puan menyampaikan bahwa yang lebih penting saat ini adalah bergotong royong dalam membangun bangsa, bukan sibuk membicarakan kontestasi politik 2029.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Jokowi memberikan instruksi kepada para relawan agar tetap solid mendukung Prabowo–Gibran memimpin Indonesia untuk dua periode.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata ayah Gibran itu, Jumat (19/9/2025) lalu.

    Hanya saja, Jokowi tak menjelaskan lebih rinci soal kemungkinan Prabowo–Gibran kembali berpasangan pada Pilpres 2029. (bs-sam/fajar)

  • Lalin Sekitar DPR Mulai Dialihkan Pagi Ini Jelang Aksi Hari Tani

    Lalin Sekitar DPR Mulai Dialihkan Pagi Ini Jelang Aksi Hari Tani

    Jakarta –

    Polisi mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas menjelang aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional yang rencananya akan digelar di depan gedung DPR/MPR RI. Rekayasa lalu lintas digelar karena aksi unjuk rasa digelar di sejumlah titik.

    “Untuk rekayasa lalin (lalu lintas) memang kita akan laksanakan, informasinya untuk rekayasa lalin masyarakat yang akan melaksanakan aksi demo pada hari ini cukup banyak. Sehingga rekayasa lalin mungkin kita laksanakan di awali dari pagi hari ini,” kata Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, Rabu (24/9/2025).

    Robby menjelaskan skema rekayasa lalu lintas yang nanti akan diterapkan. Rekayasa dilakukan di sekitar wilayah Bendungan Hilir (Benhil), Pejompongan, hingga Senayan.

    “Nanti bagi masyarakat yang ingin mengarah ke Slipi kemungkinan besar sudah kita alihkan ke arah melalui Benhil, jadi lewat Pejompongan. Masyarakat yang ingin ke arah Cengkareng bisa melalui Permata Hijau yaitu dari Gerbang Pemuda nanti ke Patal Senayan terus ambil arah ke Permata Hijau, lanjut nanti sampai ketemunya Jalan Panjang,” ungkapnya.

    Ribuan personel polisi lalu lintas telah disebar ke berbagai lokasi untuk mengamankan jalur. Kendaraan yang mengarah ke DPR mulai dialihkan pagi ini.

    Pengendara Diimbau Hindari DPR

    Sebelumnya, aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional rencananya akan digelar di depan gedung DPR/MPR RI pada siang hari ini. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat menghindari jalur tersebut.

    “Diimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar hindari seputaran GBK dan jalan Gatot Subroto arteri depan gedung DPR MPR dari arah Semanggi ke Slipi. Dikarenakan ada kegiatan penyampaian pendapat,” cuitnya, Rabu (24/9).

    (rdh/zap)

  • Purbaya Soal Tarif Cukai Rokok 2026: Jangan Matikan Industri Domestik, China Justru Hidup

    Purbaya Soal Tarif Cukai Rokok 2026: Jangan Matikan Industri Domestik, China Justru Hidup

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menjaga kelangsungan industri rokok domestik. Di sisi lain Purbaya juga menuinggung suplai rokok dari China. 

    Purbaya mengemukakan bahwa menjadwalkan pertemuan dengan asosiasi pengusaha dalam waktu dekat. Dia menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak perlu menaikkan tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan. Dia mengaku ingin menjaga industri rokok tetap hidup.

    “Kita mau ketemu asosiasi rokok, seperti apa langkah yang terbaik untuk cukai rokok ini. Yang penting adalah kita ingin menjaga, jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di China hidup, gara-gara mereka yang mensuplai kita,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Menurutnya, pertemuan tersebut bisa berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan. Jika tidak memungkinkan Purbaya menyatakan akan menelpon langsung asosiasi rokok tersebut.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta setiap bersabar terkait keputusan soal tarif cukai rokok untuk 2026. Dia ingin mendengar penjelasan asosiasi pengusaha rokok terlebih dahulu.

    “Nanti saya biar ketemu dengan mereka dulu, biar mereka janji sama saya apa gitu,” ungkap Purbaya.

    Banggar Nilai Tarif Tinggi

    Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah melihat tarif cukai rokok memang cenderung tinggi. Di sisi lain, sambungnya, pemerintah mempunyai target penerimaan dari cukai hasil tembakau yang juga tinggi.

    Pada 2025, pemerintah menargetkan penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp230,09 triliun. Angka itu setara 94,22% dari total target penerimaan cukai sebanyak Rp244,2 triliun.

    Kendati demikian, Said meyakini pemerintah bisa mensiasatinya berdasarkan layer atau lapisan tarif yang ingin dinaikkan atau diturunkan. Adapun layer tarif cukai rokok dibedakan berdasarkan jenis produk, skala produksi, maupun harga jual eceran per batang.

    “Kalau layernya semakin dibuka lebar, maka kemudian yang menengah ke bawah itu akan hidup. Tapi kalau layernya dia dipersempit, yang di bawah kan gerakannya susah. Tapi yang di atas, yang sudah the biggest [paling besar] ini, yang hanya hidup, walaupun hidupnya sekarang katanya turun,” jelas Said di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/9/2025).

  • Top 3 News: Istri Gus Dur hingga Mantan Menag jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Delpedro Cs – Page 3

    Top 3 News: Istri Gus Dur hingga Mantan Menag jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Delpedro Cs – Page 3

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, revisi UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memungkinkan Kementerian BUMN akan berganti menjadi badan.

    “Karena kan sekarang fungsi Kementerian BUMN kita sebagai regulator. Nah, fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan,” ucap Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 September 2025.

    Prasetyo menyatakan, pemerintah pembahasan revisi UU BUMN di DPR RI terkait nomenklatur BUMN. Saat ini, masih ada beberapa masukan terkait RUU BUMN dari DPR RI.

    “Beberapa hal misalnya tentang masalah rangkap jabatan, kemudian masalah penyelenggara BUMN adalah penyelenggara negara, kemudian di situ juga harapannya bisa masuk BPK, KPK,” ujar Prasetyo. 

     

    Selengkapnya…

  • Demo Hari Tani Nasional di Jakarta Hari Ini, 8.340 Personel Gabungan Dikerahkan Megapolitan 24 September 2025

    Demo Hari Tani Nasional di Jakarta Hari Ini, 8.340 Personel Gabungan Dikerahkan Megapolitan 24 September 2025

    Demo Hari Tani Nasional di Jakarta Hari Ini, 8.340 Personel Gabungan Dikerahkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 8.340 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65, Rabu (24/9/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan apel kesiapan pasukan dan
    Tactical Wall Game
    (TWG) pengamanan telah dilakukan sejak pukul 06.00 WIB.
    “Sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov Jakarta disiapkan di beberapa titik, baik di kawasan Gambir maupun sekitar Gedung DPR/MPR RI,” ujar Ruslan.
    Sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat terlibat dalam aksi HTN 2025 ini.
    Mereka di antaranya Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia Provinsi Lampung, Komite Aksi Hari Tani Nasional ke-65, Komite Perjuangan Pertanian Rakyat (KPPR), Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria, BEM Si Kerakyatan, Aliansi Rakyat Menggugat, serta beberapa elemen lainnya.
    Aksi digelar untuk menyuarakan tuntutan terkait reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan.
    Koordinator Aksi HTN 2025, Rizaldi, menyebut aksi kali ini mengusung tema, “Tidak ada Kedaulatan Pangan tanpa Reforma Agraria Sejati, Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Perampas Tanah!”
    Massa dijadwalkan memulai aksi pada pukul 10.00 WIB. Rute yang dilalui meliputi Stasiun Gambir 2 – Kedutaan Besar Amerika Serikat – Balai Kota Jakarta – Patung Kuda Arjuna Wiwaha, dengan titik konsentrasi utama di sekitar Istana Negara.
    Meski hingga pagi ini belum ada informasi resmi terkait kemungkinan aksi di kompleks DPR/MPR RI, Senayan, aparat tetap menyiagakan personel di lokasi tersebut.
    Polisi mengimbau masyarakat mewaspadai potensi kepadatan arus kendaraan di sekitar lokasi aksi.
    “Situasi lalu lintas akan kami sesuaikan dengan eskalasi massa. Jika terjadi kepadatan, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional,” kata Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Hari Tani Nasional di Jakarta, Berikut Titik dan Rute Aksi Massa Megapolitan 24 September 2025

    Demo Hari Tani Nasional di Jakarta, Berikut Titik dan Rute Aksi Massa Megapolitan 24 September 2025

    Demo Hari Tani Nasional di Jakarta, Berikut Titik dan Rute Aksi Massa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 pada Rabu (24/9/2025) ditandai dengan demonstrasi massa dari berbagai organisasi di Jakarta.
    Kelompok tani, buruh, mahasiswa, hingga elemen masyarakat lainnya mulai berkumpul sejak pagi di sekitar Lapangan Ikada, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
    Aksi ini menjadi momentum untuk menyuarakan reforma agraria sejati sekaligus menolak praktik perampasan tanah.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pihak kepolisian menggelar apel pasukan dan
    Tactical Wall Game
    (TWG) pada pukul 06.00 WIB untuk mengantisipasi jalannya aksi.
    “Sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov Jakarta disiapkan di beberapa titik, baik di kawasan Gambir maupun sekitar Gedung DPR/MPR RI,” kata Ruslan, Rabu.
    Meski belum ada pemberitahuan resmi terkait aksi di kompleks parlemen, personel tetap disiagakan di halaman DPR/MPR Senayan.
    Aksi peringatan HTN 2025 diikuti sejumlah organisasi, di antaranya Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia Provinsi Lampung, Komite Aksi Hari Tani Nasional, Komite Perjuangan Pertanian Rakyat (KPPR), Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria, BEM Si Kerakyatan, Aliansi Rakyat Menggugat, serta berbagai komunitas masyarakat lainnya.
    Koordinator Aksi Hari Tani Nasional 2025 dari Aliansi Reforma Agraria, Ruzaldi, menyebut peringatan tahun ini mengusung tema, “Tidak ada Kedaulatan Pangan tanpa Reforma Agraria Sejati, Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Perampas Tanah!”
    “Kaum tani bersama buruh, pemuda, mahasiswa, dan komunitas warga turun ke jalan untuk menyuarakan reforma agraria sejati, sekaligus menolak praktik perampasan tanah yang masih terjadi di berbagai daerah,” ujar dia.
    Berdasarkan informasi yang diterima
    Kompas.com,
    aksi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.
    Massa akan bergerak dari Stasiun Gambir 2 menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat, Balai Kota Jakarta, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, hingga depan Istana Negara.
    Mereka membawa spanduk besar bertuliskan seruan reforma agraria sejati, serta menuntut pemerintah menuntaskan persoalan ketimpangan agraria di Indonesia.
    Kepolisian pun mengimbau masyarakat mewaspadai potensi kepadatan arus lalu lintas seiring bertambahnya massa di lapangan.
    “Situasi lalu lintas akan kami sesuaikan dengan eskalasi massa. Jika terjadi kepadatan, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional,” kata Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paripurna DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA 2025

    Paripurna DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA 2025

    JAKARTA – DPR RI mengesahkan persetujuan terhadap 9 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September. 

    Pengesahan tersebut diputuskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pimpinan Rapat Paripurna atas laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 

    “Kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, yang terhormat Saudara Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H., kami persilakan untuk menyampaikan Laporan terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025,” ujar Puan dalam rapat paripurna. 

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana mengatakan bahwa pada 11 Agustus 2025 ada usulan nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung dari Komisi Yudisial. Kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah (Bamus) pada 25 Agustus 2025. 

    Lalu pada 3 September 2025, Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat pleno tahapan uji kelayakan dan kepatutan diantaranya membahas rancangan, mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman di media cetak dan rancangan judul makalah dalam melaksanakan persiapan tahapan uji kelayakan.

    Pada 18 September 2025, Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan panitia seleksi atau pansel Komisi Yudisial calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA tahun 2025 untuk mendapatkan pelaksanaan terkait proses seleksi. Selanjutnya Komisi III DPR RI memulai uji kelayakan dengan pengambilan nomor urut dan para calon hakim dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui visi dan misi calon apabila terpilih sebagai Hakim Agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025.  

    Komisi III DPR RI telah selesai melaksanakan sesi wawancara uji kelayakan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA pada 15 September 2025. 

    “Selanjutnya Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno pada tanggal 16 September 2025 dengan agenda mengambil keputusan atau memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung dan ad hoc HAM pada Mahkamah Agung,” kata Dede Indra. 

    Setelah mendengar pandangan 8 fraksi yang ada di Parlemen, komisi III DPR RI kemudian menyetujui 9 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. 

    “Sidang Dewan yang kami hormati, Sekarang kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 tersebut dapat disetujui?,” tanya Puan diikuti persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Berikut nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025:

    1. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Pidana

    2. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Perdata

    3. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Agung Kamar Perdata

    4. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Agama

    5. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Agama

    6. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara

    7. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

    8.  Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

    9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Militer

    10.  Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H. Sp.N., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc HAM

    ​

    “Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 semoga Saudara-Saudari dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesional, berintegritas, dan amanah,” tutup Puan. 

  • Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani ikut menanggapi instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melanjutkan pemerintahan selama dua periode dan maju kembali pada Pilpres 2029. Menurut Puan, pemilu umum (pemilu) 2029 masih sangat jauh.

    Selaij itu, lanjut Puan, Prabowo-Gibran belum genap satu tahun menjadi presiden dan Wapres Indonesia.

    “Pemilu masih jauh,” kata Puan saat dimintai tanggapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Puan pun mengajak semua pihak untuk lebih bekerja bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” tutur mantan Menko PMK itu.

    Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk kembali maju di Pilpres 2029. Instruksi ini sekaligus membenarkan pernyataan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9) lalu. [hen/ian]

  • Komisi IX DPR pastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan jadi prioritas

    Komisi IX DPR pastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tetap menjadi prioritas pembahasan demi membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif bagi pekerja.

    Hal ini menyusul RUU tersebut yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2026.

    “Kami sesuai tentunya dengan arahan dari pimpinan DPR untuk ini juga menjadi salah satu prioritas dari Komisi IX untuk bisa segera diselesaikan di bidang legislasi. Kita upayakan untuk bisa secepatnya,” kata Putih usai Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan pertama bersama setidaknya 20 serikat/konfederasi pekerja/buruh yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyelesaikan RUU ini, karena ingin mendengar lebih banyak masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan lainnya seperti serikat pekerja hingga akademisi.

    “Saya kira dari kelompok masyarakat yang lain yang mungkin (bisa ikut dilibatkan), seperti nanti dari akademisi, akan kami libatkan. Lalu juga dari sisi pengusaha pasti juga harus kita dengarkan masukan-masukannya,” ujar Putih.

    “Termasuk juga mungkin (kami) akan mengundang kembali perwakilan-perwakilan dari serikat pekerja karena banyak (isu dan usulan), perlu pendalaman-pendalaman lebih lanjut dari apa yang sudah diusulkan yang sifatnya general dan belum spesifik terkait dengan hal-hal yang memang perlu diperjuangkan di dalam RUU Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

    Putih mengatakan, langkah awal yang dilakukan badan legislatif adalah dengan menggelar Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan pertama bersama setidaknya 20 serikat/konfederasi pekerja/buruh.

    Sejumlah topik dan masukan dari serikat pekerja di antaranya mengenai upah yang laik, perlindungan pekerja rentan, pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kepastian pesangon yang diterima setelah di-PHK dari perusahaan, hingga penghapusan sistem outsourcing.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa RUU Ketenagakerjaan berupaya menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif, adil, dan adaptif, dengan menyeimbangkan perlindungan pekerja dan kepastian usaha, serta mengintegrasikan putusan-putusan MK.

    “RUU Ketenagakerjaan ini disusun dengan semangat untuk menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pekerja, sekaligus memberi ruang bagi dunia usaha agar tetap tumbuh,” kata Puan pada Senin (22/9).

    Ia menyampaikan, DPR dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan akan mengintegrasikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk soal perlindungan upah, aturan pemagangan, pembatasan alih daya, serta jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Ia juga menegaskan pentingnya dialog sosial, antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.