kab/kota: Senayan

  • Heboh Bjorka di Jagat Maya Sorot Perilaku Elite hingga Peretasan Data

    Heboh Bjorka di Jagat Maya Sorot Perilaku Elite hingga Peretasan Data

    Jakarta, CNN Indonesia

    Hacker Bjorka tengah menjadi perhatian publik. Melalui akun Twitter @bjorkanism, ia pamer beberapa aksinya dalam membobol data pemerintah, seperti rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    Selain itu, Bjorka juga menyinggung beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Dari tragedi 1965 hingga kasus pembunuhan Munir.

    Mulanya, ia mengkritik pemerintah yang menunjuk orang tidak kompeten sebagai pimpinan suatu lembaga. Dalam kasus ini yang terkait dengan teknologi.

    Menurutnya, Indonesia tidak akan berkembang jika masih mempercayakan sebuah lembaga pada orang seperti itu. Hal itu terbukti dari mudahnya Bjorka untuk membobol data milik pemerintah.

    “Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh,” tulis Bjorka seperti dikutip pada Minggu (11/9).

    this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people

    — Bjorka (@bjorkanism) September 10, 2022

    Ia turut menuturkan bahwa dirinya memiliki teman seorang warga Indonesia yang tinggal di Warsawa, Polandia. Seorang teman yang ia maksud itu bercerita kepada Bjorka betapa kacaunya Indonesia.

    Bjorka pun mengaku salah satu motifnya untuk membobol data milik pemerintah adalah untuk sang teman tersebut.

    “Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini (peretasan) untuknya,” papar Bjorka.

    Bjorka membocorkan bahwa teman asal Indonesia itu merupakan warga yang ‘dibuang’ pemerintah imbas kebijakan 1965 silam. Sebagai catatan, setelah peristiwa 1965, pemerintah mencekal masyarakat atau mahasiswa yang berada di luar negeri yang dituduh berhaluan kiri, sehingga kewarganegaraan mereka dicabut dan sulit kembali ke Indonesia.

    “Jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri karena Anda tidak akan menemukan apa pun. Dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965 meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar,” imbuh Bjorka.

    Ia menambahkan rekannya itu telah meninggal tahun lalu. Bjorka pun mengaku orang tersebut merupakan sosok yang merawat dirinya sejak lahir.

    Bjorka mengatakan sosok itu ingin kembali ke Indonesia dan melakukan perubahan dengan teknologi.

    “Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama, agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik,” tulisnya.

    Singgung kasus kematian Munir

    Bjorka juga menyinggung kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. hal tersebut ia lakukan setelah mendapat beberapa pertanyaan dari warganet.

    “Ya saya tahu kalian telah menunggu ini. Jadi siapa yang membunuh orang baik ini?” tulisnya seraya melampirkan tautan berisi artikel berjudul ‘Who Killed Munir?’.

    Dalam artikel yang juga ditulis oleh dirinya, Bjorka menyebut nama Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono sebagai sosok dibalik kematian Munir pada 2004 silam.

    Bjorka pun turut membeberkan data pribadi milik Muchdi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya itu. Bjorka menulis bahwa Munir merupakan koordinator KontraS yang sangat vokal mengungkapkan pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998 adalah anggota Kopassus yang dikenal dengan Tim Operasi Mawar.

    “Akibat pengungkapan itu, Muchdi Purwopranjono, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, menjadi tidak senang dengan Munir. Akibatnya, Muchdi harus diberhentikan dari jabatan barunya selama 52 hari,” tulis Bjorka.

    Sindir Puan Maharani hingga Erick Thohir…

    Bjorka juga menyentil perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani di ruang rapat paripurna kala masyarakat unjuk rasa atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tepat di luar gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9) lalu.

    “Apa kabar Bu @puanmaharani_ri? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor Anda?” tulisnya.

    Puan diketahui mendapat kejutan atas hari ulang tahunnya kala memimpin rapat paripurna pada Selasa lalu. Kejutan perayaan ulang tahun itu bertepatan dengan aksi unjuk rasa elemen buruh dan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

    Selain Puan, Menteri BUMN Erick Thohir juga menjadi sasaran sindir Bjorka. Ia mengingatkan Erick untuk bekerja dengan baik alih-alih blusukan dan melakukan hal-hal tidak penting.

    Tidak hanya itu, ia juga mengatakan Erick tidak akan menjadi Presiden. Bjorka juga menyentil Erick terkait harga BBM.

    “Apa kabar Pak @erickthohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. Percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang waktu Anda. apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini?” tulis Bjorka.

    Saat berita ini diturunkan, akun Twitter Bjorka sendiri telah ditangguhkan (suspend) oleh Twitter. “Twitter menangguhkan akun yang melanggar peraturan twitter,” demikian terbaca di akun @bjorkanism.

  • Kominfo Diledek Hacker, DPR Akui Malu dan Tagih Tanggung Jawab

    Kominfo Diledek Hacker, DPR Akui Malu dan Tagih Tanggung Jawab

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komisi I DPR mengaku malu atas momen memalukan saat Kementerian Komunikasi dan Informatik (Kominfo) diledek oleh pembocor data pribadi di forum gelap. 

    Pernyataan itu disampaikan DPR di depan Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kominfo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

    Awalnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyinggung insiden kebocoran 1,3 miliar data SIM card sambil menyoroti sikap Kominfo dan berbagai pihak yang ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran dan saling menyalahkan.

    “Nah, walaupun format [data yang dibocorkan peretas] beda dengan yang dimiliki dan disimpan Kominfo, tapi kita kan tidak sedang semata-mata berdebat saling mengatakan aku tidak bersalah,” ujar dia, dalam RDP tersebut.

    “Tapi karena masyarakat ini diwajibkan untuk mendaftarkan SIM card dengan gunakan NIK, saya kira logis logika umumnya ya pihak yang beri perintah pendaftaran itu wajib menjaga, apa lagi kalau ada UU PDP,” cetusnya.

    Sukamta kemudian menyinggung hacker terkesan meledek Kominfo belum lama ini. Dia mengaku prihatin malu hal tersebut dijadikan ledekan.

    “Sekarang tidak jelas siapa penanggungjawabnya, bahkan hari ini si hacker, si penjual data maksud saya agak ngeledek-ngeledek Kemenkominfo, jadi membikin kita semua yang membaca itu prihatin Pak, agak malu, kok dijadikan bahan ledekan,” ujar politikus PKS itu.

    Lebih lanjut, Sukamta menyinggung terkait rencana Johnny akan membuat satu data nasional. Dia menyebut persoalan kebocoran data bukan sekadae masalah bisnis, melainkan menyangkut ketahanan nasional.

    “Mohon betul betul dicermati, Kominfo sudah ditawarkan akan bangun data center, data nasional, hibah atau pinjaman dari Prancis dananya, dan itu cukup besar, dan saya dengar-dengar mungkin dari awal perlu pak menteri kendalikan proses pembangunan mulai dari lelangnya,” imbuhnya.

    Kebocoran data berulang

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyoroti insiden kebocoran data yang terjadi setidaknya tiga kali sepanjang Agustus 2022.

    Sebagai informasi, dugaan kasus kebocoran data PLN yang menyangkut 17 juta pelanggan terjadi pada 19 Agustus, lalu dugaan kebocoran data IndiHome pada 21 Agustus, dan terbaru 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar.

    “Ini pertanyaan, kok kebobolan terus? Enggak mungkin kalau enggak ada orang dalam. Saya enggak tahu, apakah terkait dengan penyelenggara sistem elektronik yang SIM bocor itu kan bisa diidentifikasi dari mana,” kata Nurul.

    “Ini memalukan menurut saya, masa Kominfo sebulan tiga kali kebocoran datanya, dan ini besar-besar angkanya,” sindir politikus Partai Golkar itu.

    Dalam rapat itu, Menkominfo Johnny G. Plate belum menyampaikan pernyataannya.

    Diketahui, Bjorka, user forum gelap BreachForums, merilis 1,3 miliar data registrasi SIM card warga RI di forum gelap. Kominfo, operator seluler, hingga Direktorast Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran data itu.

    Teranyar, Kominfo menitip pesan kepada hacker agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia, terlebih melibatkan data masyarakat.

    “Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” kata Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Bjorka lantas memberi pesan balasan kepada Kominfo dengan judul ‘My Message to Indonesian Government’.

    “My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” ujarnya, di BreachForums, Selasa (6/9).

    (mts/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Whitesnake dan Scorpions Bakal Tampil di JogjaROCKarta 2020

    Whitesnake dan Scorpions Bakal Tampil di JogjaROCKarta 2020

    JAKARTA – JogjaROCKarta kembali digelar. Kali ini menampilkan Whitesnake dan Scorpions sebagai headliner. Masih bertempat di Stadion Kridosono, Yogyakarta, festival musik rock dan metal tahunan kebanggaan Kota Gudeg ini akan berlangsung pada 1 Maret 2020.

    Pengumuman bakal hadirnya dua legenda hard rock dunia Whitesnake dan Scorpions kali pertama diungkap promotor Rajawali Indonesia melalui Instagram @rajawaliindonesia dan @jogjarockartafestival pada 19 Oktober lalu. 

    Akhir tahun 2018, nama yang paling sering disebut bakal menjadi headliner dalam event tahun 2019 adalah Whitesnake dan Scorpions. Tapi, nama mereka perlahan hilang seiring tidak adanya kecocokan jadwal dengan penyelenggara.

    Kini, Whitesnake dan Scorpions sama-sama sudah menyertakan Indonesia pada jadwal tur dunia mereka di website whitesnake.com dan the-scorpions.com. Bagi Whitesnake, yang diawaki David Coverdale (vokal), Reb Beach (gitar), Joel Hoekstra (gitar), Michael Devin (bass), Tommy Aldridge (drum), dan Michele Luppi (kibor), ini merupakan konser pertama mereka di Indonesia. Kecuali Coverdale, pada tahun 1975 pernah tampil di Jakarta saat masih bergabung dengan Deep Purple.

    Sementara Scorpions – yang kini digawangi Klaus Meine (vokal), Rudolf Schenker (gitar), Matthias Jabs (gitar), Pawel Maciwoda (bass), dan Mikkey Dee (drum) – bakal menggenapi penampilannya di Indonesia menjadi empat kali. Sebelumnya, pelantun lagu Wind of Change ini pernah menerjang Gedung Sabuga Bandung pada Agustus 2001 serta Tennis Indoor Senayan, Jakarta dan Garuda Wisnu Kencana, Bali pada September 2004.

     
        
    Lihat postingan ini di Instagram    
      
       

    Band Rock legendaris SCORPIONS dan WHITESNAKE akan membuat sejarah konser musik rock di Yogyakarta, Indonesia! Jangan lewatkan untuk ikut jadi bagian dari saksi sejarah ini, Jon! Bersiaplah! 🔥🔥🔥 ⠀ JogjaROCKarta Festival #4 1st March 2020 Kridosono Stadium, Yogyakarta, Indonesia PRESALE TICKET hanya bisa kamu dapatkan pada tanggal 3 November 2019 Khusus untuk penonton JogjaROCKarta #3 | 2019 dan hanya pembelian offline di Kridosono Stadium, Yogyakarta. ⠀ Harga PRESALE: VIP (Seating/Tribun) : Rp. 1.500.000 >> Rp. 1.000.000 (Presale) Fest A (Standing) : Rp. 900.000 >> Rp. 700.000 (Presale) Fest B (Standing) : Rp. 600.000 >> Rp. 400.000 (Presale) ⠀ === ⠀ Promoted by: @rajawaliindonesia Exclusive ticket partner: @bookmyshowid ⠀ HOTLINE: 08 222 666 4343 ⠀ More Info: @Jogjarockartafestival ⠀ #Whitesnake #Scorpions #JogjaROCKarta #metalhead #Jogja #Indonesia #rock #festival #UnityInDiversity #JogjaROCKarta2019 #JRF #JRF2019 #JogjaROCKartaFestival #JogjaROCKarta2020

    Sebuah kiriman dibagikan oleh JogjaRockarta Festival (@jogjarockartafestival) pada 20 Okt 2019 jam 3:22 PDT

    JogjaROCKarta: International Rock Music Festival, demikian nama lengkap event ini, menjadi tahun keempat yang digelar oleh Rajawali Indonesia Communication. Pada debut penyelenggaraannya tahun 2017, JogjaROCKarta sukses mendaulat raksasa progressive metal dunia, Dream Theater sebagai headliner dengan durasi konser selama dua hari.

    Sejak tahun 2018, JogjaROCKarta hanya digelar satu hari. Kendati demikian, masih tetap menampilkan headliner nomor wahid, yakni raksasa thrash metal Megadeth yang didukung banyak band papan atas nasional termasuk God Bless dan Edane.

    Tahun lalu, JogjaROCKarta memasuki edisi ketiga dan menampilkan band funk rock Extreme serta gerombolan thrash metal Power Trip sebagai penampil utama. Ada pun dari dalam negeri, ada barisan nama profil tinggi semisal Edane, Jamrud, NTRL feat. Bimo, Indra Lesmana Project (ILP), Down For Life, Trojan, dan Tumenggung.

    Tanggal 1 Maret mendatang, gigitan ‘Ular Putih’ dan sengatan ‘Kalajengking’ bakal memberikan ‘teror’ bagi para penggemar musik rock melalui segudang hit favorit yang mereka miliki. Lagu Whitesnake dan Scorpions apa yang paling kalian tunggu di JogjaROCKarta? Kalau VOI, masing-masing adalah Here I Go Again dan Rock You Like A Hurricane. 

    © 2024 VOI – Waktunya Merevolusi Pemberitaan

  • Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer Tak Bisa Ditawar

    Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer Tak Bisa Ditawar

    PIKIRAN RAKYAT – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memandang perlu adanya penyempurnaan Revisi Undang-Undang (UU) tentang perubahan atas UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terkait soal kedudukan pada aspek pembinaan dan penggunaan kekuatan.

    Panglima TNI, Agus Subiyanto mengatakan bahwa Tupok TNI dan tugas para angkatan disesuaikan dengan dinamika ancaman serta menegaskan batasan peran untuk menghindari duplikasi dengan lembaga lain.

    Untuk itu, TNI berkomitmen untuk menjaga peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya.

    “TNI memandang bahwa prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil,” kata Agus dalam rapat kerja (raker) membahas Revisi Undang-undang (RUU) TNI bersama Komisi I di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

    Relevansi batas usia pensiun

    Selain itu, Agus juga menyinggung terkait relevansi batas usia pensiun. Dia mengatakan bahwa TNI tetap konsisten mempertahankan keseimbangan antara kesiapan tempur dengan regenerasi kepemimpinan.

    “Harapan hidup rata-rata rakyat Indonesia yang semakin meningkat berdampak pada masa usia pensiun berikut ketentuan peralihannya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Minyakita Naik tapi Isinya Menyusut, Ini yang Akan Dilakukan DPR

    Harga Minyakita Naik tapi Isinya Menyusut, Ini yang Akan Dilakukan DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR Puan Maharani berjanji akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait, soal temuan takaran Minyakita yang seharusnya 1 liter, tetapi hanya 800 mililiter. Minyakita adalah minyak goreng yang diluncurkan pemerintah dengan harga relatif terjangkau, khususnya untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

    “Ya, terkait dengah hal tersebut (takaran Minyakita kurang dari 1 liter) nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” katanya seetelah menjamu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, Selasa, 11 Maret 2025.

    Ilustrasi produk minyak goreng subsidi, MinyaKita. Antara/Akbar Nugroho Gumay

    Puan berjanji mengupayakan pasokan Minyakita selama Ramadhan dan menjelang Lebaran tetap stabil. “Jangan sampai pasokannya terganggu,” ujarnya.

    Selain itu, kata Puan, DPR juga bisa melakukan sidak langsung ke lapangan untuk meninjau ketersediaan Minyakita. “Meninjau bukan cuma ketersediaan Minyakita saja, tetapi juga minyak goreng lainnya,” katanya.

    Permainan harga

    Selain kurangnya takaran dan kelangkaan, isu lain yang muncul soal Minyakita adalah permainan harga. Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi IV DPR, Rieke Diah Pitaloka.

    Dia bilang, ada dugaan permainan harga di pasar terkait Minyakita. “Kenyataannya bukan hanya 1 L (liter), tapi ada kasus kemarin saya cek di Pasar Johar Karawang, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai adanya Rp18.000-19.000,” kata Rieke di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

    “Di agennya juga di pedagang itu ada kenaikan harga kurang lebih naiknya sampai Rp2.000 per liter jadi indikasi permainan stok minyakita dan permainan harganya,” ujarnya lagi.

    Rieke meminta kepada Pemerintah agar kasus MinyaKita diusut kembali hingga tuntas dari penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sawit.

    “Ini besar loh (dananya), jumlahnya sangat besar nanti saya sampaikan lagi,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perlu Ketegasan Sikap Selesaikan Masalah Pupuk

    Perlu Ketegasan Sikap Selesaikan Masalah Pupuk

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai untuk menyelesaikan masalah pupuk di Indonesia, perlu ketegasan sikap. Ia pun menyampaikan sejumlah usulan terkait posisi distributor menyangkut Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

    “Pertama rekomendasi saya adalah agar distributor ini tetap dipertahankan sebagaimana kesimpulan yang telah kita sepakati dalam FGD, yang para pimpinan, memimpin rapatnya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Jawa Tengah di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

    Komisi IV DPR RI melakukan RDPU dengan Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Jawa Tengah dengan agenda Penyerapan Aspirasi Distributor Pupuk Bersubsidi Jateng dan Distributor Se-Indonesia. Dalam audiensi tersebut, ADPI menyampaikan sejumlah masalah akan berpotensi muncul bila distributor dihapus keberadaannya dalam proses penyaluran pupuk.

    Lebih lanjut, ia menilai, distributor perlu tetap dipertahankan karena distributor merupakan badan usaha yang dapat menjadi objek audit. “Karena di dalam tata kelola uang subsidi pupuk ini nanti akan diaudit oleh BPK. Kalau ini digantikan kepada Boktan, apakah ada kemampuan untuk itu?” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Kedua, lanjutnya, ia meminta distributor memiliki jaminan gudang untuk stok, buffer stock pupuk subsidi. Ketiga, memiliki jaminan permodalan untuk penebusan pupuk subsidi ke PIHC (PT Pupuk Indonesia Holding Company).

    “Kemudian juga memiliki transportasi untuk pengangkutan pupuk subsidi dari PIHC ke Gapoktan, pengecer, dan BUMDES. Kemudian, kelima, miliki SDM yang sudah teruji dalam administrasi pupuk subsidi yang merupakan objek audit BPK, BPKP, ITJEN, dan KP3. Kemudian ke enam, distributor memiliki performance bond. Ini kata kunci,” tegasnya

    Dan yang terakhir, tambahnya, negara harus hadir atas pengabdian selama 21 tahun rakyat untuk negara. Dalam hal ini adalah distributor pupuk. Sebab menurutnya, tidak ada artinya pemimpin tanpa rakyatnya.

    “Apa artinya pemimpin tanpa rakyat? Oleh karena itu apa yang disampaikan teman-teman ini bukan masalah yang sederhana. Ini masalah serius, persoalan bangsa yang harus kita selesaikan dengan cepat. Karena Komisi IV ini bertanggung jawab terhadap masalah suasana pembangunan,” tutupnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Singgung Kasus Codeblu, DPR Soroti Kinerja Kemendag yang Kurang Sigap dan Lengah

    Singgung Kasus Codeblu, DPR Soroti Kinerja Kemendag yang Kurang Sigap dan Lengah

     

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Mufti Anam menyinggung kinerja pemerintah terkait munculnya fenomena content creator yang melakukan review mengenai makanan dan kosmetik, yang dinilai merugikan banyak pihak, termasuk produsen dan konsumen.

    Hal ini disampaikan pada rapat kerja DPR RI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI dan rapat dengar pendapat dengan direktur utama perum Bulog yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Dalam kesempatan ini, Mufti menyoroti perilaku Kemendag yang dianggap lengah dalam memitigasi dan melindungi para konsumen.

    “Akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh para influencer kita untuk melakukan review2 produk skincare dan juga makanan,” ucap Mufti.

    Ia kemudian menyampaikan bahwa kini terdapat pengusaha-pengusaha skincare yang merasa diperas dan ditipu oleh influencer yang melakukan review bisnis skincare-nya dengan cara yang tidak baik.

    Lebih lanjut, Mufti turut menyinggung fenomena yang baru-baru ini ramai di media sosial terkait food reviewer bernama Codeblu yang menyebarkan berita bohong melalui video review makanan yang ia buat.

    Diketahui, Codeblu yang memiliki pengikut 1.4 juta pengikut di TikTok ini mengunggah video yang mengatakan bahwa toko roti Clairmont Patisserie mengirimkan kue nastar yang sudah berjamur ke salah satu panti asuhan.

    Menanggapi situasi ini, pihak Clairmont mengelak dan meminta Codeblu untuk melakukan take down video tersebut. Namun, untuk menyetujui hal tersebut, Codeblu meminta Clairmont untuk membayar kepada dirinya dengan tarif dari Rp350 juta bahkan hingga Rp600 juta.

    Memantik kecaman dari masyarakat luas, Codeblu akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa video yang ia buat bersifat tuduhan dan berasal dari sumber yang tidak kredibel.

    “Artinya apa? artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini. Ketika ada ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah, ada ketidakadilan pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita, melindungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah itu tadi, pak,” tutur Mufti dalam rapat tersebut.

    Mufti menyoroti Kemendag yang dinilai kurang sigap dalam mengantisipasi dampak dari tren review makanan ini. Ia menilai bahwa para influencer seperti ini memanfaatkan celah hukum demi mencapai kepentingan pribadinya masing-masing.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jangan Normalisasi Lonjakan Harga Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri

    Jangan Normalisasi Lonjakan Harga Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri


    PIKIRAN RAKYAT –
     Selama Ramadan dan Idulfitri, lonjakan harga pangan menjadi momok yang terus menghantui masyarakat Indonesia. Tidak jarang, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya menambah beban ekonomi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah.

    Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menegaskan pemerintah tidak boleh menormalisasi fenomena lonjakan harga selama Ramadan dan Idulfitri. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat.

    “Rakyat kami deg-degan setiap Ramadan, Pak. Mereka risau karena kebiasaan bulan puasa harga barang selalu naik. Kemarin, istri saya beli cabai, harganya sudah Rp100.000 per kilogram, bahkan tadi (pagi) naik lagi menjadi Rp120.000. Di Pasuruan dan Jombang, harga cabai juga sama, mahalnya. Padahal, menurut paparan Menteri Perdagangan, harga cabai seharusnya hanya Rp51.000,” ujar Mufti Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Dirinya pun mengungkapkan rasa frustasi yang dialami masyarakat dengan kenaikan harga pangan yang tak terkendali. Sebagai contoh, paparnya, harga minyak goreng di pasar tradisional mencapai Rp20.000, jauh lebih tinggi dari harga yang dipaparkan oleh Menteri Perdagangan yang mengklaim harga rata-rata minyak goreng adalah Rp17.200. Menurutnya, perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal mengendalikan harga yang sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

    “Apakah pemerintah akan terus menormalisasi harga-harga yang tidak wajar ini? Saya rasa, tidak seharusnya harga-harga yang tidak terjangkau dijadikan hal yang ‘wajar’ menjelang Ramadan,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

    Tidak hanya itu, Mufti Anam, sapaan akrabnya, juga menyoroti lonjakan harga bawang putih yang dinilai tidak adil. Berdasarkan data yang diperoleh, harga bawang putih rata-rata mencapai Rp43.000 per kilogram di pasar tradisional, padahal di pasar internasional harga bawang putih mengalami penurunan. Namun kenyataannya, harga bawang putih tetap melonjak, diduga karena praktik spekulasi yang dilakukan oleh para pengusaha.

    “Bawang putih, misalnya, harga internasionalnya turun dari USD 1.400 per ton menjadi USD 1.350 per ton. Dengan perhitungan yang rasional, harga bawang putih seharusnya tidak lebih dari Rp30.000 per kilogram,” jelasnya

    Mufti Anam pun mengingatkan Kementerian Perdagangan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dengan memastikan agar para importir bawang putih mengikuti regulasi harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Keuntungan mereka sudah sangat besar, tidak perlu ada tekanan pada konsumen. Pemerintah harus membuat peraturan yang memastikan harga terjangkau, bukan hanya sekadar memaparkan angka yang tidak relevan dengan kenyataan di lapangan,” katanya.

    Di sisi lain, dirinya juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Dalam beberapa kasus, sebutnya, harga-harga pangan di pasar tradisional sudah jauh melebihi HET yang ditetapkan, seperti yang terjadi pada harga minyak goreng dan bawang putih. “Bapak Menteri, kalau harga minyak goreng di pasar kami mencapai Rp20.000, itu sudah jelas lebih tinggi dari yang Anda sampaikan. Ini bukan masalah janji, tapi implementasi di lapangan,” kritiknya.

    Menurutnya, solusi yang lebih konkret diperlukan. Salah satunya adalah penetapan harga distributor yang jelas, agar pedagang tidak terjebak dalam praktik perbedaan harga yang sangat tinggi. Jika harga di atas harga distributor yang ditetapkan, maka perusahaan harus bertanggung jawab dan bahkan dapat dikenakan sanksi hukum. 

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri
    Facebook: DPR RI
    Youtube: DPR RI
    TikTok: @dpr_ri
    X: @DPR_RI. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News