Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi

    Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

    Penyesalan karena pada kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

    Tom Lembong memang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya di Kabinet Kerja 2014-2019. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

    “Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah,” kata Tom Lembong, dalam diskusi “Pemuda Harsa: Bangga Bicara” di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

    “Termasuk di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal,” sambungnya.

    Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

    Lebih lanjut, ia pun memaparkan data yang menurutnya lebih akurat dan representatif dengan realita dibandingkan hanya sekadar data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ia pun memaparkan tentang data penjualan sepeda motor.

    Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

    “Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,” ujarnya.

    Bentuk grafik yang sama juga terlihat dari pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, di mana jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan.

    “Sepuluh tahun terakhir ini, fokus kebijakan ekonomi adalah investasi. Sebagai seorang mantan Kepala BKPM, saya tahu banget, saya pernah jadi salesman republik ini untuk menarik investor, menarik investasi. Tapi banyakan investasi itu masuk ke sektor-sektor yang padat modal, bukannya padat karya,” jelasnya.

    Tom Lembong mengatakan aliran investasi berfokus ke industri seperti pertambangan hingga perkebunan. Akan tetapi, berdasarkan penilaiannya, hanya sekitar 20 persen masuk ke Indonesia dan bisa dinikmati masyarakat.

    Oleh karena itu, menurutnya sudah waktunya pemerintah untuk turut mendorong perkembangan sektor jasa.

    “Industri itu hanya 18 persen dari ekonomi kita. Nggak sampai seperlima. Sementara yang namanya sektor jasa itu kalau dijumlahkan itu 52 persen dari ekonomi kita. Jadi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, perbankan, jasa transportasi, angkutan, perhotelan, orang sering lupa bahwa sektor properti, real estate itu bagian dari sektor jasa, perumahan, perkantoran, bangunan, jasa konstruksi, itu semua sektor jasa. Jadi, sektor jasa itulah padat karya,” ujarnya.

    “Apakah itu hotel, apakah itu supir truk, apakah itu supir bus, apakah itu pilot pesawat, apakah itu pramugara pramugari itu semuanya lapangan kerja. Lapangan kerja di situ, itu pada karya, ya. Kalau kita ke smelter nikel, itu kerjanya gak banyak, apalagi pabrik baterai, atau pabrik mobil listrik,” pungkasnya.

    (detik.com/agt)

  • Libur Isra Miraj, Jajal Wahana VR 5D Pertama Indonesia Bertema Kenabian

    Libur Isra Miraj, Jajal Wahana VR 5D Pertama Indonesia Bertema Kenabian

    Jakarta –

    Libur panjang Isra Miraj sampai Imlek, mungkin bisa diisi dengan kegiatan menjajal inovasi teknologi. Ada wahana VR 5D pertama di Indonesia di Senayan Park dengan salah satunya cerita Isra Miraj.

    VR Journey Indonesia menjadi pelopor wahana yang menawarkan pengalaman Virtual Reality (VR) 5 dimensi. Uniknya, tema yang diusung merupakan tema religi berupa kisah Nabi. Bisa jadi rekomendasi kegiatan teknologi menyambut libur Isra Miraj pada Kamis, 8 Februari 2024 mendatang.

    Wahana dipelopori kerjasama perusahaan retail dan entertainment, Grebe dengan perusahaan VR asal Amerika Serikat, Light Art VR itu hadir di Mall Senayan Park, Jakarta. Perlu diketahui, founder dari Light Art VR merupakan orang Palestina yang menetap di Amerika Serikat, Fahim Aref.

    “Kita kolaborasi Grebe dan Light Art VR. Nah Light Art VR itu memang utamanya di Chicago, Amerika karena si Fahim ini orang Chicago. Jadi di sana ada suatu district namanya Little Palestine, isinya orang Palestina ini. Fahim ini bisnis dan syiar juga, ke Maroko, Kanada, bahkan Malaysia sudah ada duluan,” ungkap Founder VR Journey Indonesia yang juga President Director Grebe, Muhammad Triangga pada detikINET.

    Ia juga menceritakan bahwa awalnya ia tidak memiliki rencana apapun untuk memboyong wahana tersebut ke Indonesia. Namun, ia dipertemukan dengan Light Art VR pada suatu acara bertajuk ‘Halal Fest’ di Jakarta. Di acara itulah ia mendapat informasi bahwa Light Art VR sedang mencari tempat untuk wahana mereka di Indonesia.

    “Nggak ada planning apapun, akhir Oktober kebetulan ada Halal Fest di JCC. Kebetulan yang punya mesin ini adalah orang Palestina yang tinggal di Amerika. Bisnis ini cuma ladang dakwahnya dia, ladang syiarnya dia. Pas sampai di Indonesia kebetulan dia (Fahim) EO lokalnya adalah partner saya di bisnis yang lain, lalu ada info bahwa Fahim lagi planning cari tempat yang lokal,” cerita Triangga.

    VR Journey. Foto: Argya D. Maheswara

    Kini, Triangga lewat VR Journey Indonesia miliknya merupakan penyelenggara eksklusif wahana dari Light Art VR di Indonesia.

    “Kita kerjasama sama Fahim, aku ajak kerjasama, alhamdulillah aku pegang eksklusif di Indonesia untuk VR 5D simulator ini,” jelasnya.

    Usung Tema Kenabian

    Triangga juga menjelaskan bahwa seluruh tema yang disajikan VR Journey Indonesia Sudah sepaket dengan alat yang didatangkan.

    “Temanya sudah termasuk di dalam alatnya, yang unik justru kontennya. Karena foundernya Light Art VR ini orang yang profesional di bidangnya. Makannya dari sisi konten dan penyajian itu udah cukup bagus,” ungkapnya.

    VR Journey. Foto: Argya D. Maheswara

    Beberapa tema yang sudah bisa dinikmati para pengunjung di antaranya Isra Mi’raj, Hijrah, Maulid, Makkah, Kisah Nabi Musa, dan Kisah Nabi Isa. Ke depan, wahana ini juga akan memiliki beberapa tema baru yaitu Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf.

    “So Far dulu cuma ada satu judul, pertama tuh judulnya Makkah, terus kemudian ada Isra Mi’raj, lalu Maulid. Ke depan ada kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Yusuf,” jelas Triangga.

    Ia juga menerangkan bahwa untuk menciptakan satu tema baru, waktu yang diperlukan juga cukup lama. Biasanya, satu tema dikerjakan dalam waktu enam bulan.

    “Untuk mendevelop satu judul itu nggak sebentar, minimum banget itu butuh enam bulan untuk satu judul,” pungkasnya.

    (fyk/fay)

  • KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

    KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) buka-bukaan soal kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. 

    Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi  mengatakan proyek sekarang ini sedang digodok. Nah dalam penggodokan itu, untuk tahap awal, ia mengatakan mungkin kereta cepat tidak akan langsung dibangun sampai ke Surabaya.

    Dwiyana menyebut perpanjangan rute kereta cepat itu mungkin akan digarap sampai ke DI Yogyakarta terlebih dahulu.

    “Kan dalam banyak kesempatan, Pak Presiden (Jokowi), Pak Luhut (Menko Marves Luhut), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan semuanya menyampaikan ada rencana extend sampai Surabaya. Mungkin tahapannya ke Yogyakarta dulu,” katanya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

    “Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study (FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extend ke Yogyakarta dan Surabaya,” tambah Dwiyana.

    Namun, ia enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    “Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pemerintah kini tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC) dalam pembahasan ini.

    (skt/agt)

  • KCIC Akan Ubah Tarif Whoosh, Murah Saat Sepi dan Mahal Kalau Ramai

    KCIC Akan Ubah Tarif Whoosh, Murah Saat Sepi dan Mahal Kalau Ramai

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) akan mengubah sistem tarif Kereta Cepat Whoosh dengan skema dynamic pricing.

    Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya sudah menemukan pola perjalanan penumpang Whoosh dari Halim-Tegalluar maupun sebaliknya. Oleh karena itu, tarif Whoosh akan dipatok tinggi saat ramai dan murah ketika sepi.

    “Kami tidak ngomong tarif normal atau promo. Pokoknya, kapan kita ada demand yang tinggi ya kita kasih tarif tinggi, kapan ada demand yang rendah kita kasih tarif rendah,” ucap Dwiyana usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

    Ia mencontohkan peak hours di Stasiun Halim biasanya terjadi pada pagi hari hingga pukul 15.00 WIB dan sisanya adalah off peak. Kebalikannya, perjalanan dari Stasiun Tegalluar sepi penumpang pada pagi hari hingga pukul 12.00 WIB.

    Kendati, Dwiyana belum bisa merinci kapan skema tarif anyar itu diberlakukan. Ia hanya menegaskan sesegera mungkin skema tarif dinamis diumumkan oleh KCIC di tahun ini.

    “(Dynamic pricing) sudah kayak KAI hingga hotel, di peak (hours) tarifnya premium, di lower ya lower tarif. Memang dinamika dan demand pasarnya meminta seperti itu, jadi benar-benar kita ikuti pola perjalanan dan permintaannya,” tuturnya.

    “Kita sebagai operator harus tahu pola seperti itu, kapan menerapkan tarif tinggi, kapan tarif rendah. Yang penting pelayanannya maksimal, bagaimana prinsip kami bisa memindahkan polusi jalan raya ke kereta cepat,” imbuh Dwiyana.

    Berdasarkan aplikasi Access by KAI, tarif Kereta Cepat Whoosh pada weekday masih Rp200 ribu dari Stasiun Halim-Tegalluar. Sedangkan pada akhir pekan dipatok dengan harga Rp250 ribu untuk rute yang sama.

    (skt/agt)

  • Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

    Sepenggal lirik lagu ‘Kolam Susu’ milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

    Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

    Pangan menjadi salah satu topik adu gagasan calon wakil presiden yang mentas di Pilpres 2024. Muncul fakta bahwa menjadi petani di negara agraris ternyata bukan pekerjaan menjanjikan.

    Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

    “Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

    Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

    Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

    Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

    “Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi,” ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

    Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

    Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

    “Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi,” kritik Syaiful.

    Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

    Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

    Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

    Ketiga, nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

    “Salah satu political will yang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten,” tandasnya.

    Tidak menariknya sektor pertanian terlihat dari eksistensi para milenial yang sempat dielu-elukan bisa meregenerasi pahlawan pangan. Nyata-nyatanya, petani milenial juga tak bisa unjuk gigi.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut cuan dari sektor pertanian sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup. Petani akhirnya harus mencari tambahan pendapatan dari usaha nonpertanian.

    “Kebanyakan milenial ini bisanya hanya sewa lahan yang harganya terus naik karena pemilik lahan sudah dikuasai oleh perusahaan dan perorangan. Belum lagi pemasarannya juga belum jelas dan jangka panjang sehingga seringkali mereka menjual ke pasar tradisional yang harganya berfluktuasi,” ungkap Eliza.

    “Tenaga kerja pertanian di desa sekarang sudah susah dicari. Mesin-mesin yang diberikan pemerintah untuk harvester itu cocoknya di lahan luas, sementara mayoritas lahan petani kita sempit-sempit, terutama di Pulau Jawa,” sambungnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Eliza menganggap kesejahteraan petani menjadi faktor penting kebangkitan Indonesia. Sialnya, negara selama ini cenderung tak membereskan masalah fundamental di sektor pertanian.

    Redistribusi lahan hingga orientasi kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada peningkatan produksi bukan peningkatan kesejahteraan jadi batu sandungan. Kebijakan yang terwujud dalam program kerja pun sama sekali tak menyentuh akar persoalan.

    “Kita bisa nilai dari program food estate yang ternyata merugikan petani dan lingkungan. Petani tetap menjadi buruh penggarap, bukan pemilik. Karena kurang sejahtera, mereka sulit berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru sehingga produksi akan stagnan,” bebernya.

    Beda halnya dengan Thailand yang sudah jauh lebih canggih dari Indonesia. Eliza menyebut ini terjadi karena pemerintahannya sangat mendukung dan punya perencanaan detail serta matang.

    Begitu juga dengan China yang punya semangat serupa membenahi sektor pertanian. Negeri Tirai Bambu itu punya rencana sektor pertanian lima tahunan, ditambah dukungan pemerintah dan sektor swasta yang membuat ekosistem pertanian China berkembang.

  • Mahfud – Cak Imin Kompak Serang Food Estate ala Prabowo di Debat

    Mahfud – Cak Imin Kompak Serang Food Estate ala Prabowo di Debat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyerang program lumbung pangan (food estate) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (21/1) malam.

    “Di sisi lain kita prihatin pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate mengabaikan petani kita merugikan masyarakat adat kita. Hasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin dalam debat cawapres kedua di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

    Tak hanya itu, Cak Imin juga mengatakan kini serang terjadi krisis iklim dan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Baginya, negara harus serius mengatasinya.

    “Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasinya. krisis iklim harus dimulai dengan etika, sekali lagi etika, etika lingkungan. keseimbangan antarmanusia dan alam,” kata dia.

    Sementara, Mahfud menyebut food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Menurutnya, hal tersebut merugikan negara.

    “Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” kata Mahfud.

    Program food estate sendiri saat ini berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan capres nomor urut 1.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan, yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali Ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (ikw/sfr)

  • Geger TB Joshua, Pendeta yang Dituduh Perkosa-Siksa Pengikut

    Geger TB Joshua, Pendeta yang Dituduh Perkosa-Siksa Pengikut

    Jakarta –

    Investigasi terbaru BBC mengungkap penyiksaan dan penganiayaan besar-besaran oleh pendeta asal Nigeria, TB Joshua – yang merupakan pendiri salah satu jaringan gereja evangelis terbesar dunia, Gereja Sinagoga Semua Bangsa (Scoan).

    Puluhan mantan anggota Scoan, termasuk lima warga Inggris, mengungkap dugaan-dugaan kekerasan yang dilakukan mendiang TB Joshua – yang mencakup pemerkosaan dan aborsi paksa.

    Mereka menuding beragam bentuk kekerasan tersebut berlangsung di salah satu bangunan rahasia di Lagos, Nigeria, dalam kurun waktu nyaris 20 tahun.

    TB Joshua sendiri sudah meninggal dunia pada 2021. Ia merupakan pengkhotbah dan televangelis tenar yang memiliki jutaan pengikut di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Dia pernah menggelar kebaktian yang dihadiri ribuan orang di Istora Senayan, Jakarta, dan Surabaya pada 2007 silam.

    Tak hanya melalui kebaktian langsung, Scoan juga menyebarkan ajarannya melalui berbagai media, termasuk Emmanuel TV. Saluran tersebut tersedia dalam beragam bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

    Scoan tak merespons tuduhan-tuduhan yang muncul setelah penyelidikan teranyar BBC kali ini. Namun, mereka selalu membantah tuduhan-tuduhan serupa sebelumnya.

    Pengakuan puluhan saksi mata terkait kekerasan fisik dan penyiksaan oleh TB Joshua, termasuk penganiayaan terhadap anak serta pencambukan dan aksi perantaian terhadap sejumlah orang.Penuturan sejumlah perempuan yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh TB Joshua. Sebagian dari mereka mengeklaim diperkosa berulang kali di gedung itu selama bertahun-tahun.Sejumlah tuduhan aborsi paksa di dalam gereja setelah para korban mengaku diperkosa oleh Joshua. Salah satu perempuan mengaku menjalani aborsi hingga lima kali.Sejumlah pengakuan langsung dari mantan anggota gereja yang menjelaskan cara TB Joshua memalsukan prosesi “mukjizat penyembuhan”. Prosesi itu disiarkan ke jutaan orang di seluruh penjuru dunia.

    Rae mengaku menjadi korban kekerasan TB Joshua selama bertahun-tahun. (BBC)

    Rae, seorang perempuan Inggris yang menjadi korban, memaparkan bahwa dirinya masih berusia 21 tahun ketika direkrut masuk ke gereja tersebut. Ia sampai harus meninggalkan kuliahnya di Universitas Brighton pada 2002 silam.

    “Kami semua berpikir kami berada di surga, tapi sebenarnya kami di neraka. Di neraka itu, hal-hal buruk terjadi,” ujar Rae kepada BBC.

    Rae mengaku menjadi korban pelecehan Joshua dan dimasukkan ke sel isolasi selama dua tahun. Menurutnya, pelecehan yang dilakukan Joshua sangat parah hingga ia beberapa kali melakukan upaya bunuh diri.

    Di luar Nigeria, Scoan memiliki pengikut di berbagai belahan dunia. Mereka menyebarkan ajarannya melalui saluran televisi Kristen bernama Emmanuel TV dan jaringan media sosial yang memiliki jutaan pengikut.

    Selama medio 1990-an hingga awal 2000-an, puluhan ribu pengikut dari Eropa, Amerika, Asia Tenggara, dan Afrika berkunjung ke Nigeria untuk menyaksikan langsung “mukjizat penyembuhan” yang dilakukan TB Joshua.

    Setidaknya 150 pengunjung itu kemudian tinggal di dalam bangunan gereja di Lagos. Beberapa dari mereka sudah hidup hingga beberapa dekade di sana.

    Lebih dari 25 mantan pengikut itu berbicara kepada BBC. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Inggris, Nigeria, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Ghana, Namibia, dan Jerman.

    Para eks pengikut itu membeberkan pengalaman mereka selama berada di dalam gereja tersebut. Pengalaman paling baru terjadi pada 2019 lalu.

    Kebanyakan korban masih berusia remaja ketika masuk gereja tersebut. Beberapa korban dari Inggris mengaku bahwa biaya perjalanan mereka ke Nigeria ditanggung oleh Joshua setelah berkoordinasi dengan gereja-gereja setempat.

    Selama proses investigasi BBC ini, Rae dan beberapa orang lainnya saling bertukar kesaksian dan membandingkan pengalaman mereka selama menjadi pengikut gereja tersebut.

    Seorang mantan pengikut dari Namibia, Jessica Kaimu, bercerita bahwa penganiayaan terhadapnya berlangsung lebih dari lima tahun.

    Kaimu masih berusia 17 tahun ketika Joshua pertama kali memerkosa dia. Pemerkosaan itu terus berlanjut selama bertahun-tahun, sampai-sampai ia harus menjalani aborsi lima kali.

    “Perawatan medisnya dilakukan diam-diam. Tindakan itu bisa membunuh kami,” ujarnya.

    Beberapa korban lain mengaku ditelanjangi hingga dipukuli dengan kabel listrik dan cambuk kuda.

    Namun, saat tutup usia pada Juni 2021, TB Joshua dielu-elukan sebagai salah satu pendeta paling berpengaruh dalam sejarah Afrika.

    Lahir dalam kemiskinan, TB Joshua kemudian membangun “kerajaan” evangelis dengan menggandeng pemimpin-pemimpin politik, selebritas, hingga pemain sepak bola internasional sebagai rekannya.

    Meski tudingan kekerasannya tak terendus, TB Joshua sempat memicu kontroversi ketika rumah singgah bagi para peziarah yang ia kelola roboh pada 2014 lalu, menewaskan setidaknya 116 orang.

    Investigasi BBC yang dilakukan bersama platform media internasional Open Democracy ini merupakan wadah pertama yang memungkinkan para mantan “orang dalam” gereja berani berbicara.

    Mereka mengaku sudah bertahun-tahun berupaya buka suara, tapi selalu dibungkam.

    Beberapa saksi BBC di Nigeria mengaku diserang. Salah satunya bahkan ditembak setelah berbicara terkait dugaan pelecehan-pelecehan di gereja itu melalui saluran YouTube.

    Seorang kru BBC juga ditembak ketika berupaya merekam keadaan di sekitar bangunan gereja tersebut di Lagos dari jalanan di dekatnya pada Maret 2022 lalu. Ia kemudian ditahan selama beberapa jam oleh petugas keamanan gereja.

    BBC sudah mengontak Scoan terkait investigasi terbaru ini. Scoan tak merespons langsung hasil investigasi tersebut, tapi mereka membantah tuduhan-tuduhan serupa yang sudah pernah mengemuka sebelumnya.

    “Melontarkan tuduhan-tuduhan tak berdasar terhadap Nabi TB Joshua bukan hal baru. Tuduhan-tuduhan itu tak ada yang terbukti,” demikian pernyataan Scoan.

    Di sisi lain, empat warga Inggris mengaku sudah melaporkan tuduhan-tuduhan terhadap Scoan itu kepada pihak berwenang setelah berhasil kabur dari gereja tersebut. Namun, tak ada tindakan lebih lanjut.

    BBCAnneka berharap ada langkah lebih lanjut untuk mengungkap kekerasan yang dilakukan TB Joshua.

    Seorang pria Inggris dan istrinya juga sempat mengirimkan surat elektronik berisi video bukti sejumlah kekerasan yang terjadi di gereja tersebut ke Komisi Tinggi Inggris di Nigeria pada Maret 2010 lalu, setelah mereka kabur.

    Salah satu video itu mengabadikan momen ketika mereka ditodong senjata oleh sejumlah pria yang mengaku sebagai polisi yang juga merupakan anggota Scoan.

    Dalam surel itu, pria tersebut mengatakan bahwa istrinya berulang kali menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh Joshua.

    Ia sudah memperingatkan bahwa beberapa warga Inggris masih di dalam bangunan gereja itu dan kemungkinan menjadi korban kekerasan. Namun, ia juga tak mendapatkan tanggapan dari pihak berwenang.

    Kementerian Luar Negeri Inggris enggan merespons tuduhan-tuduhan tersebut. Mereka hanya menyatakan kepada BBC bahwa seluruh laporan kejahatan terhadap warga Inggris di luar negeri ditanggapi dengan sangat serius.

    Bagaimana pun, Scoan masih beroperasi hingga saat ini di bawah kepemimpinan janda yang ditinggal Joshua, Evelyn. Pada Juli 2023 lalu, ia memimpin tur ke Spanyol.

    Seorang korban lainnya, Anneka, meyakini saat ini masih banyak korban lain yang masih belum buka suara. Ia berharap akan ada langkah-langkah lebih lanjut untuk mengungkap tindakan Joshua.

    “Saya yakin Gereja Sinagoga Semua Bangsa perlu diselidiki secara menyeluruh terkait alasan pria ini dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam waktu yang lama,” katanya.

    Reportase tambahan oleh Maggie Andresen, Yemisi Adegoke, dan Ines Ward.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pontjo Sutowo: Tanpa Instruksi Pengadilan, Upaya Penguasaaan Hotel Sultan Sewenang-Wenang

    Pontjo Sutowo: Tanpa Instruksi Pengadilan, Upaya Penguasaaan Hotel Sultan Sewenang-Wenang

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemilik Hotel Sultan Pontjo Sutowo menyayangkan upaya tidak sah yang dilakukan untuk menguasai Hotel Sultan.

    Sebab, upaya eksekusi itu tanpa didasari instruksi pengadilan. Selain itu, ada upaya membangun opini seolah dirinya menguasai asset Negara secara tidak sah. Kalau soal tanah bisa diperdebatkan, tapi yang jelas bangunan di atasnya 100 persen adalah miliknya.

    “Kami sedang berusaha untuk mencari solusi baik-baik, tetapi secara sepihak melakukan upaya untuk menguasai. Ada sejarah panjang sehingga Hotel Sultan itu berada di Senayan. Kami memegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang ada jauh sebelum munculnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” jelas Pontjo Sutowo kepada media di Jakarta, Jumat (7/10/2023).

    Pontjo mengatakan, pihaknya memenangkan semua tingkatan pengadilan soal HPL, tetapi di tingkat PK pihaknya dikalahkan begitu saja.

    Harus diingat HPL itu jauh di belakang setelah pihaknya memegang HGB. Sesuai aturan, pihaknya berhak untuk memperpanjang setelah masa 30 tahun, 20 tahun dan untuk 30 tahun lagi. Hanya saja, tanpa alasan yang jelas, pihaknya dipersulit untuk memperpanjang.

    “Kalau tanah masih bisa diperdebatkan, tetapi bagaimana dengan bangunan itu yang 100 persen adalah milik kami. Sebenarnya, kami sedang mencari upaya untuk mencari jalan keluar terbaik, tetapi tanpa dasar yang jelas, mereka memasang spanduk di sekitar hotel. Semestinya, harus ada perintah pengadilan, tetapi, perintah pengadilan itu tidak pernah ada. Ini kan sewenang-wenang. Tidak ada perintah pengadilan sampai saat ini. Kami akan berusaha mencari jalan terbaik,” jelas Pontjo.

    Pontjo mengatakan, pada tahun 1971, pemerintah menugaskan PT Indobuildco untuk membangun kawasan hotel untuk event-event internasional, dimana semua biaya dibebankan kepada PT. Indobuildco, miliknya.

    Sebagai kompensasinya, Indobuildco memperoleh izin dan penunjukkan penggunaan tanah eks Jajasan Kerajinan dan Kebudayaan Industri Rakyat (Jakindra) seluas 13 hektar dari Pemda DKI Jakarta. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian pada Agustus 1971.

    Selain itu, jelas Pontjo, pihaknya mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Negara melalui Menteri Dalam Negeri RI. Permohonan itu dikabulkan dengan adanya SK Mendagri tanggal 3 Agustus 1972 mengenai pemberikan Hak Guna Bangunan kepada PT. Indobuildco atas tanah seluas sekitar 15 hektar.

    Pontjo mengatakan, dalam SK itu ditegaskan HGB yang dimaksud merupakan tanah Negara atau bukan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Begitu juga dengan SK Gubernur DKI Jakarta ketika itu.

    Selain itu, jelas Pontjo, pihaknya memiliki dokumen pelepasan hak dari Direktur Gelora Senayang pada tanggal 27 Juli 1972.

    “Memang benar, mereka yang membebaskan lahan, tetapi setelah mereka bebaskan, mereka juga yang melepaskan lahan itu,” tegasnya.

    Dia menjelaskan, lahan itu diperoleh PT Indobuildco disertai dengan kewajiban PT. Indobuildco untuk membayar kepada Pemda DKI Jakarta, KONI Pusat dan Jakindra sebesar US$ 1.500.000. Sedangkan terkait pembangunan Gedung Konferensi (Conference Hall) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh izin dan penunjukkan tanah bekas Jakindra seluas 13 hektar sesuai SK Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, PT Indobuildco juga diharuskan membayar kepada Yayasan Gelora Senayan sebesar US$ 6.000.000 sesuai perjanjian antara Yayasan Gelora Senayan dan PT Indobuildco pada Maret 1978.

    “Dana itu sesuai arahan Presiden RI tidak boleh dipakai, tetapi merupakan dana abadi bagi kas Yayasan Gelora Senayan dan hanya bunganya yang boleh dipakai,” tegas Pontjo.

    Pontjo menyayangkan adanya opini yang dikembangkan seolah Negara tidak memperoleh pemasukan apapun. Padahal, setiap tahun, pihaknya rutin membayar pajak yang mencapai Rp 80 Miliar.

    “HPL tidak boleh menghilangkan HGB. Okelah kalau tanah bisa diperdebatkan, tetapi kan ada bangunan yang sepenuhnya milik kami. Apalagi, kami semula memperoleh HGB di atas tanah Negara, bukan hak pengelolaan lahan (HPL). HPL ini datang belasan tahun setelah kami miliki HGB,” tegas Pontjo.

    “Kami hanya mengharapkan adanya perlindungan hukum. Kami mau berbicara untuk menyelesaikan secara baik-baik, tetapi tiba-tiba ada upaya untuk menguasai. Kami pernah memperpanjang kontrak pada tahun 2003 lalu dan itu tidak ada persoalan apapun, tetapi ketika kami mau memperpanjang dipersulit sedemikian rupa,” katanya.

    Sebelumnya Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasangkan spanduk peringatan sejak Rabu (4/10) agar PT Indobuildco segera mengosongkan Hotel Sultan.

    Petugas juga dikerahkan untuk berkeliling mengawasi aktivitas hotel yang berada di Blok 15 kawasan GBK tersebut.

    Seperti diketahui Aktivitas di Hotel Sultan masih normal alias tetap melayani tamu. Padahal pemerintah meminta pengelola yakni PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo segera mengosongkan karena Hak Guna Bangunan (HGB) sudah habis pada Maret-April 2023.

    Salah satu pegawai Hotel Sultan mengatakan tidak ada arahan khusus dari manajemen terkait perkara yang sedang terjadi dengan pemerintah. Kecuali arahan untuk tetap bekerja seperti biasa.

    “Nggak ada arahan khusus, cuma diminta tetap bekerja aja seperti biasa,” kata petugas keamanan Hotel Sultan yang tidak mau disebutkan namanya, Kamis (5/10/2023) seperti dikutip dari detik.com.(ted)

  • Siapa yang Dimintai Tanggung Jawab Jika Ada Serangan Hacker?

    Siapa yang Dimintai Tanggung Jawab Jika Ada Serangan Hacker?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disebut memuat mekanisme apa yang harus dilakukan saat terjadi peretasan atau kebocoran data di pengelola data.

    Mulanya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menjawab pertanyaan soal perlindungan apa yang diberikan UU PDP terhadap serangan hacker.

    “Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi, maka yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi apakah mereka telah menjalankan compliance (kepatuhan) sesuai Undang-undang PDP,” ujar dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

    “Jika tidak, mereka diberi berbagai jenis sanksi seperti yang diatur dalam UU PDP,” imbuhnya.

    UU PDP sendiri resmi disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9). UU ini memuat 76 pasal dalam 16 bab, mendapat penambahan 4 pasal dari sebelumnya 72 pasal.

    Merujuk pada draf terakhirnya, UU PDP sendiri hanya mengenal istilah ‘Pengendali Data Pribadi’, yakni “setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

    Mengenai pemeriksaan penyelanggara data yang dimaksud Johnny, Pasal 34 UU PDP menyebutkan pengendali data pribadi wajib “melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi.”

    Penilaian dampak pelindungan data pribadi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan data pribadi serta upaya atau langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak subjek data pribadi dan mematuhi undang-undang ini.

    Selain itu, Pengendali Data Pribadi juga wajib melakukan pelindungan dan memastikan data pribadi yang diprosesnya tetap aman sebagaimana dijelaskan pada pasal 35.

    1. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    2. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

    Jika sederet kewajiban soal keamanan ini tidak dapat dipenuhi oleh P maka pemerintah akan memberikan sanksi administratif.

    Dalam pasal 57 ayat 2, sanksi administratif yang bisa diberikan mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif.

    Terkait denda administratif, dalam pasal 57 ayat 3 disebutkan nominal denda memiliki angka maksimal dua persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran yang dilakukan PSE.

    Denda tersebut nantinya akan diberikan oleh lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi di tanah air. Lembaga yang langsung berada di bawah presiden ini akan dibentuk lewat Peraturan Pemerintah.

    Indonesia sendiri sempat dihebohkan oleh pembocoran data yang dilakukan oleh pengguna situs BreachForums Bjorka. Salah satu bocorannya adalah data registrasi SIM card dan pelanggan IndiHome.

    (lom/cfd/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkominfo Ungkap Sanksi Berat Kebocoran Data Korporasi di UU PDP

    Menkominfo Ungkap Sanksi Berat Kebocoran Data Korporasi di UU PDP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perusahaan yang mengakses dan membocorkan data pribadi secara ilegal serta lalai menjaga data pribadi pelanggan dapat terancam denda besar hingga perampasan keuntungan.

    Hal tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sudah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR (Pembicaraan Tingkat II), Selasa (20/9).

    Apa saja sanksinya? “Ah, baca sendiri,” timpal Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, usai Rapat Paripurna tersebut, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

    Kelalaian menjaga data

    UU PDP mewajibkan, pertama, Pengendali Data pribadi (pemerintah maupun swasta) melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional (Pasal 35 RUU PDP).

    Kedua, menjaga kerahasiaan Data Pribadi dalam pemrosesannya (Pasal 36). Ketiga, melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi (Pasal 37).

    Keempat, melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah (Pasal 38). Kelima, mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah (Pasal 39).

    Jika tak menaati kewajiban itu, UU PDP mencantumkan sanksi administratif (pasal 57). Bentuknya, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif.

    Pasal 57 ayat (3) menyebut bahwa “Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran”.

    Pihak yang berhak menjatuhkan sanksinya adalah lembaga PDP dengan rincian ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

    “[Sanksi] bervariasi mulai dari hukuman empat tahun sampai enam tahun maupun hukuman denda dari empat miliar sampai enam miliar setiap kejadian. Dan apabila terjadi kesalahan maka dikenakan sanksi sebesar 2 persen dari total pendapatan tahunannya dan bervariasi,” tutur Menkominfo.

    Akses ilegal

    Menkominfo melanjutkan korporasi juga terancam denda besar jika menggunakan data pelanggan secara ilegal. 

    “Apabila ada korporasi, orang-orang dan korporasi yang menggunakan data pribadi secara ilegal, maka sanksi jauh lebih berat berupa perampasan seluruh kegiatannya yang terkait manfaat ekonomi atas data pribadi yang dimaksud kalau ilegal,” kata Plate.

    Berdasarkan Pasal 67 UU PDP, denda besar disiapkan bagi pihak yang mengumpulkan data pribadi untuk keuntungan sendiri.

    “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),” demikian bunyi pasal 67 ayat 1.

    Tak hanya itu, orang yang membocorkan dan memakai data pribadi orang lain secara ilegal masing-masing terancam denda Rp4 miliar dan Rp5 miliar.

    “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00,” demikian bunyi Pasal 67 ayat (2) UU PDP.

    “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00,” Pasal 67 ayat (3) UU PDP.

    Sanksi berlipat disiapkan bagi perusahaan atau korporasi yang melanggar pasal-pasal di atas.

    Menurut pasal 70 ayat 1, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi.

    “Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak sepuluh kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan,” jelas Pasal 70 ayat 3 UU PDP.

    Secara hitungan kasar, denda maksimal bagi korporasi pembocor data bisa mencapai Rp50 miliar.

    Selain itu, korporasi dapat dijatuhi berbagai pidana tambahan. Mulai dari perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan hasil dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, dan pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;

    Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, dan pembayaran ganti kerugian. Lalu, pencabutan izin dan/atau pembubaran Korporasi.

    “UU PDP mengatur institusi perorangan, korporasi baik di dalam negeri maupun global,” tandas Plate.

    Sebelumnya, Indonesia kerap dikritik karena tak bisa memberi sanksi berat terhadap perusahaan, terutama asing, yang mestinya bertanggung jawab dalam kebocoran data publik.

    (lom/cfd/arh)

    [Gambas:Video CNN]