Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Caleg Terpilih Ini Halal Bihalal Bersama Para Petani, Nelayan, Tukang Ojek dan Becak

    Caleg Terpilih Ini Halal Bihalal Bersama Para Petani, Nelayan, Tukang Ojek dan Becak

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Halal bihalal 1445 H bersama pengurus DPC Partai Gerindra Kab. Sidoarjo dan PAC Partai Gerindra se-Sidoarjo, para petani, nelayan, tukang ojek, abang becak, sopir angkutan umum serta relawan, menjadi momentum bagi Bambang Haryo Soekartono (BHS) caleg terpilih Partai Gerindra DPR RI periode 2024-2029 untuk mengokohkan silaturrahmi.

    “Masih di suasana lebaran ini, silaturrahmi kami jadikan ajang untuk saling memaafkan,” ucap Bambang Haryo di sela-sela acara di kantor Media Center BHS Peduli di Jalan Diponegoro No 143 Lemahputro Kec. Sidoarjo Sabtu (13/4/2024).

    Bambang Haryo Soekartono mengaku terpilihnya dirinya sebagai anggota DPR RI karena banyaknya peran pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra se-Sidoarjo, juga masyarakat, kelompok, dan golongan yang selama ini sudah menjalin ikatan silaturrahmi yang erat.

    [irp]

    Menurut Bambang, terpilihnya dia menjadi wakil rakyat di senayan sebagai awal dari perjuangan. Tujuan dari dirinya dalam berpolitik untuk mensejahterakan masyarakat Sidoarjo. “Saya terpilih, ini sebagai awal dari perjuangan. Berikutnya saya harus bisa memperjuangkan aspirasi mereka,” tambahnya.

    Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu  menjelaskan, bagaimana nanti masyarakat Sidoarjo yang petani, subsidi pupuk dan lainnya menjadi tercover secara baik. Para nelayan, sopir angkot dapat pasokan subsidi BBM yang memadahi, serta para ojek online mendapatkan perlindungan hukum serta lainnya.

    “Sebagai wakil rakyat semua masyarakat Sidoarjo, saya harus bisa aspiratif, memperjuangkan hak untuk kemakmuran masyarakat Sidoarjo, itu tekad saya dan semoga rasa amanah terus ada pada diri saya ini,” imbuhnya dengan mendapatkan aplaus dari ratusan peserta halal bihalal.

    Sebelum dan setelah pelantikan sebagai anggota DPR RI Oktober 2024 mendatang, founder dari Tim BHS Peduli itu mengaku akan selalu membuka diri dalam kesempatan apapun untuk mendengar aspirasi masyarakat, baik itu Surabaya maupun Sidoarjo yang menjadi daerah pilihannya.

    [irp]

    “Insya Allah saya tidak akan melupakan dukungan dan perjuangan masyarakat Sidoarjo, kelompok tani, kaum nelayan, para sopir angkot, kelompok ojek online serta lainnya. Ingatkan saya jika tidak aspiratif maupun amanah,” pintanya merendah.

    Masih menurut Bambang Haryo, masih sangat banyak yang harus diperjuangkan untuk kemakmuran rakyat di negeri ini. Ia mengajak semuanya untuk berdoa agar pasangan Prabowo-Gibran segera dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

    “Semoga dengan kepemimpinan Prabowo- Gibran rakyat Indonesia semakin maju, makmur dan sejahtera,” imbuhnya menutup. [isa/aje]

  • Gerindra Beber Kader Potensial Maju Pilwali Surabaya 2024

    Gerindra Beber Kader Potensial Maju Pilwali Surabaya 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Gerindra membeberkan beberapa nama kader potensial yang siap untuk meramaikan bursa calon Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya 2024.

    Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso (CHP), menyoroti khusus anggota DPR RI periode 2019-2024, Rahmat Muhajirin, sebagai sosok dengan dukungan konstituen yang kuat.

    “Meskipun suara konstituen pada Pileg tahun ini belum memenuhi syarat untuk ia kembali lolos ke Senayan, justru menjadi peluang besar bagi Rahmat Muhajirin untuk berkontestasi di Pilwali. Suara beliau cukup tinggi, dan banyak juga suara yang mendorong kalau bisa diusung menjadi kepala daerah,” ujar Cahyo, Sabtu (6/4/2024).

    Selain Rahmat Muhajirin, nama-nama seperti Ahmad Dhani dan Bachtiar Rifa’i juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial dari internal partai.

    “Pak Ahmad Dhani adalah caleg DPR RI dan apakah beliau akan maju wali kota atau tidak, saya tidak tahu. Namun, ada banyak kader-kader Gerindra yang mumpuni untuk maju,” tambah Cahyo.

    Namun, lanjut dia, keputusan akhir mengenai siapa yang akan diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon wali kota dan wakil wali kota akan ditentukan oleh dewan pimpinan pusat.

    Cahyo menekankan bahwa kemenangan dalam pilkada bukan hanya kemenangan partai, tetapi juga kemenangan bagi masyarakat Surabaya.

    “Kemenangan Gerindra adalah kemenangan untuk masyarakat Surabaya,” pungkasnya.

    Dia berharap Pilwali Surabaya nanti menjadi ajang kompetisi yang sehat dan konstruktif, mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga Surabaya. [asg/beq]

  • PPP Jatim Ketuk Langit Demi Lolos Batas Parlemen 4 Persen

    PPP Jatim Ketuk Langit Demi Lolos Batas Parlemen 4 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PPP Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dan doa bersama untuk kelolosan partai berlambang Kabah ke Senayan. PPP Jatim panjatkan doa dengan ketuk pintu langit demi kelolosan batas parlemen 4 persen.

    Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab menyebut kegiatan ini merupakan ajang koordinasi sekaligus silaturahmi antarkader PPP di Bumi Majapahit.

    “Kami gelar rapat untuk berkoordinasi dengan kader sekaligus buka bersama. Tidak lupa kita juga menggelar doa bersama untuk perjuangan PPP lolos ke Senayan,” kata Mundjidah di Kantor DPW PPP Jatim, Kamis (4/4/2024) malam.

    Mundjidah yakin, suara PPP yang hilang dan sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali. Sehingga, PPP bisa menembus 4 persen dan lolos ke Senayan.

    Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori menambahkan doa bersama kader partai untuk mengetuk langit dan berikhtiar agar PPP lolos ke Senayan.

    “Hari ini yang hadir dari pimpinan majelis syariah, pakar, pertimbangan DPW PPP Jatim. Kita semua kompak, berdoa bersama mengetuk langiut, kita serahkan ikhtiar kader PPP semua kepada yang maha kuasa,” kata Mujahid didampingi Bendahara PPP Jatim Agus Mashuri.

    Mantan Anggota DPRD Jatim ini meyakini suara PPP menembus batas parlemen yakni 4 persen. Ia mengklaim PPP meraih angka 4,01-4,02 persen untuk tingkatan DPR RI.

    “Kami yakin kita sudah di atas 4 persen. Kami kehilangan suara hampir 160-170 ribu. Itu yang kami perjuangkan di MK sekarang agar suara PPP kembali, dan PPP berhasil lolos ke Senayan,” jelasnya.

    Mujahid menyebut ada dua dapil DPR RI di Jatim yang dibawa PPP ke MK. Yakni, Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) dan Dapil Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

    “Kami di Jatim yakin suara-suara PPP yang hilang di Dapil Jatim IV dan Jatim XI akan kembali, dan Jatim menjadi provinsi dengan sumbangsih terbesar untuk PPP di tingkat nasional,” tandasnya.

    Diketahui dalam rekapitulasi KPU RI, PPP gagal menembus batas ambang parlemen, yakni 4 persen. PPP meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Kini PPP tengah berproses menggugat hasil Pileg 2024 ke MK. [tok/aje]

  • Hadir Buka Puasa Bersama TKN Prabowo-Gibran, ini Alasan Puan Maharani

    Hadir Buka Puasa Bersama TKN Prabowo-Gibran, ini Alasan Puan Maharani

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menghadiri buka bersama di kediaman Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani. Selain Puan turut hadir sejumlah tokoh lain di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anggota Komisi I DPR Dave Laksono.

    Dia pun mengungkap alasan kehadirannya dalam acara tersebut. “Dalam rangka bulan Ramadan bersilaturami, apalagi banyak sekali acaranya. Itu acaranya tadarusan, khataman Quran, acaranya bukan sekadar makan-makan,” imbuh Puan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2024).

    “Sebagai sahabat, sebagai teman silahturahmi itu tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tidak dilakukan apalagi di bulan Ramadan,” lanjut Puan.

    Puan pun menanggapi saat ditanya apakah silaturahmi itu akan dilanjutkan dengan silaturahmi bersama Prabowo. “Insyaallah selalu akan dilakukan silahturahmi dengan siapa saja,” kata Puan.

    Puan juga ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo terkait isu rekonsiliasi pasca Pemilu 2024. Ia menjawab singkat soal apakah ada kemungkinan rencana pertemuan itu setelah Lebaran nanti. “Lebaran dulu ya, Insyaallah,” ungkapnya.

    Mengenai isu PDIP akan menjadi oposisi, Puan menyatakan proses pergantian Pemerintah masih cukup lama. “Masih lama. Oktober masih lama, sabar,” ujar Puan.

    Apakah terbuka peluang PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran? “Masih lama,” sebut cucu Bung Karno tersebut.

    Saat pidato penutupan masa sidang DPR, Puan sempat menyinggung mengenai proses hukum sengketa Pilpres 2024. Ia menegaskan PDIP bersama koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. “Kita hormati proses yang sedang berjalan di MK (Mahkamah Konstitusi) sampai tanggal 22, ya kita ikuti semua proses tersebut sampai selesai,” ungkap Puan.

    Dalam proses sengketa Pilpres itu, MK disebut akan memanggil 4 orang menteri untuk menjadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Rismaharini. Puan memastikan kader PDIP itu siap apabila mendapat panggilan dari MK. “Siap untuk memberikan keterangan,” tutupnya. [kun]

  • Tutup Masa Sidang DPR, Puan Singgung Sengketa Pemilu

    Tutup Masa Sidang DPR, Puan Singgung Sengketa Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan pun menyinggung tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 yang telah selesai dilaksanakan dan tengah memasuki tahapan Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu.

    Dia menegaskan, penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi.

    “Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Puan.

    Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2024). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi 3 wakil ketua DPR yakni Lodewijk F. Paulus, Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Di sisi lain, Puan menyampaikan mengenai DPR yang telah melanjutkan pembahasan terhadap 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I. DPR RI bersama dengan Pemerintah juga telah menyetujui 2 RUU untuk menjadi Undang-Undang (UU) dan menetapkan 27 RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

    “DPR RI juga melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2023 sekaligus memantau pelaksanaan APBN Tahun 2024 yang telah berjalan selama satu triwulan,” kata politikus PDIP tersebut. [hen/aje]

  • Puan Sebut Tidak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

    Puan Sebut Tidak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP DPR soal hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan di DPR.

    “Enggak ada instruksi, enggak ada,” ungkap Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2024).

    Meski begitu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyebut hak angket merupakan hak anggota DPR. Hanya saja, kata Puan, harus ada dukungan politik untuk merealisasikannya.

    “Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat,” tuturnya.

    Puan pun mengungkapkan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Ada aturannya di (UU) MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudiam harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada ya tentu saja kita akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada,” papar Puan.

    “Jadi ya kita lihat, paling tidak itu merupakan hak anggota DPR yang apabila terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada, kita lihat dulu bagaimana di lapangan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.

    Puan lantas berbicara mengenai rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia menjawab singkat. “InsyaAllah,” jawab Puan.

    Puan juga mengatakan ‘Insyaallah’ saat ditanya apakah sudah ada pertemuan antara dirinya dengan Prabowo. Ia pun tak berbicara banyak soal rencana PDIP ke depan, termasuk kemungkinan PDIP akan diajak gabung pemerintahan Prabowo layaknya Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019. “Iya enggak ya?” kata Puan singkat. [kun]

  • Puan Tegaskan Kursi Ketua DPR Jatah Partai Pemenang Pemilu

    Puan Tegaskan Kursi Ketua DPR Jatah Partai Pemenang Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kursi ketua DPR RI adalah jatah partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

    “Pemenang pemilu legislatif yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR, itu yang bisa saya sampaikan,” tegas Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2024).

    Hal tersebut disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dirinya menjabat kembali sebagai Ketua DPR RI untuk periode DPR tahun 2024-2029.

    Seperti diketahui, PDI Perjuangan (PDIP) kembali keluar menjadi partai pemenang Pileg untuk ketiga kalinya. Berdasarkan hasil perhitungan KPU, PDIP berhasil menjadi partai urutan pertama di Pileg 2024 dengan jumlah 16,72 persen suara.

    Dengan hasil tersebut, kursi anggota Fraksi PDIP juga akan menjadi yang terbanyak di DPR. Artinya, PDIP berhak kembali memperoleh kursi Ketua DPR sesuai UU MD3.

    Adapun dalam UU MD3, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 427 D ayat (1) huruf b yang berbunyi: Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

    Terkait dengan adanya isu revisi UU MD3 yang dapat mengubah aturan soal kursi Ketua DPR, Puan menegaskan hingga saat ini fraksi di DPR masih tetap kompak. Bahkan ia menyebut Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra yang memenangkan Pilpres 2024 versi KPU, Sufmi Dasco Ahmad pun mengaku tak ada pembahasan mengenai hal itu dari partai koalisinya.

    “Kita kompak, Pak Dasco malah bilang belum ada. Nggak pernah dengar kan Pak Dasco kan? Nggak pernah dengar ada hal itu,” ujar Puan sambil bertanya langsung ke Dasco yang ada di sampingnya.

    “Kita menghargai bahwa MD3 itu harus tetap menjadi UU yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR. Proses Pemilu sudah berjalan dan harus dilaksanakan sesuai UU,” tegas Ketua DPP PDIP itu. [hen/beq]

  • DPR Sahkan UU Desa dan UU Daerah Khusus Jakarta

    DPR Sahkan UU Desa dan UU Daerah Khusus Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – DPR RI hari ini mengesahkan Revisi Undang Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU. Selain UU Desa, DPR juga mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Pengesahan dua UU itu dilakukan dalam agenda pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.

    Adapun pengesahan RUU Desa diawali laporan dari Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada anggota dewan dari seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi UU.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang.

    “Setuju,” jawab anggota dewan diikuti ketukan palu tanda UU Desa yang baru telah disahkan.

    Puan pun mengucapkan terima kasih kepada pihak Pemerintah yang telah bekerja sama dengan Baleg DPR dalam pembahasan UU Desa.

    “Terima kasih dan penghargaan kepada pihak Pemerintah atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    “Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar,” lanjut Puan.

    Setelah UU Desa, Puan meneruskan Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RUU DKJ. Puan meminta persetujuan dari anggota dewan setelah laporan tentang pembahasan RUU DKJ dari Baleg DPR.

    “Setuju,” ungkap anggota DPR peserta sidang diikuti ketukan palu pengesahan dari Puan.

    Seperti diketahui salah satu poin krusial dalam revisi UU Desa yaitu mengatur masa jabatan kepala desa (kades). Dengan adanya UU Desa yang baru, kini masa jabatan kades menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode.

    Puan berharap semua pihak dapat menerima pengesahan UU Desa yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR.

    “Ini sudah menjadi satu keputusan yang terbaik untuk semua, tentu saja prosesnya sudah panjang, kita semua sudah tahu, sudah melibatkan semua pihak, prosesnya juga melibatkan banyak masukan, dinamika juga banyak sekali,” tutur Puan usai Rapat Paripurna.

    “Ini yang terbaik, Insyaallah ke depan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya, tapi kesejahteraan desanya juga,” sambung cucu Bung Karno itu..

    Selain pengesahan UU Desa dan UU DKJ, ada sejumlah agenda lain dalam Rapat Paripurna DPR kali ini. Seperti pengesahan hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Kantor Akuntan Publik (KAP), penetapan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025 BURT DPR, dan penetapan Keanggotaan Pansus (Panitia Khusus) RUU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

    DPR juga mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan dan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota menjadi RUU Usul DPR RI. Lalu ada juga persetujuan perpanjangan pembahasan 6 RUU.

    Enam RUU tersebut yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), Revisi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). [hen/but]

  • DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ dan RUU Desa Hari Ini

    DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ dan RUU Desa Hari Ini

    Jakarta –

    DPR menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun 2023-2024 hari ini. Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna ini, di antaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Desa.

    Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

    Dalam agenda tersebut, DPR juga akan mengesahkan RUU lain, yakni RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disepakati tingkat I pada pekan lalu. Selain itu, ada sejumlah RUU yang akan disepakati perpanjangan waktu pembahasannya.

    Adapun daftar agenda rapat paripurna hari ini yaitu:

    1. Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (Fit and Propert Test) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh BPK RI dan Kementerian Keuangan RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

    2. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;

    3. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

    5. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat & Makanan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

    6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 26 RUU Usul Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

    7. Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang PATEN;

    8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap:

    1. RUU tentang Hukum Acara Perdata

    2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

    3. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah Konstitusi;

    4. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

    5. RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

    6. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

    7. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET);

    Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

    (Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI & Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024)

    (fca/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tinggal Berharap di MK, PPP Jember Gelar Doa Bersama

    Tinggal Berharap di MK, PPP Jember Gelar Doa Bersama

    Jember (beritajatim.com) – Tinggal berharap dari perjuangan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi untuk lolos ke Senayan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Riyadus-Sholihin, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (23/3/2024).

    Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen, PPP dipastikan tak akan memiliki wakil di DPR RI kecuali gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq sempat ditelepon KH Syadid Jauhari, ulama terkemuka di Kecamatan Kencong. Kiai itu ikut prihatin dengan nasib PPP.

    “Di bulan Ramadan, kami mengumpulkan calon legislator dan kader. Yang pertama, untuk mensyukuri hasil pemilu legislatif DPRD Jember. Kami bisa mempertahankan lima kursi. Di sisi yang lain, kami mendoakan, karena di tingkat nasional PPP masih akan menggugat di Mahkamah Konstitusi,” kata Madini.

    Seluruh kader dan pengurus di Jember berdoa agar PPP bisa menang di MK dan lolos ke DPR RI. “Dan punya waktu di Senayan untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam di Indonesia,” kata Madini.

    Doa bersama ini juga berangkat dari keprihatinan PPP Jember. “Di negara yang mayoritas berpenduduk muslim justru partai Islam berlambang ka’bah tidak lolos ke parlemen. Data-data hasil pemilihan sudah kami serahkan ke Dewan Pimpinan Pusat PPP barangkali untuk bahan gugatan di MK,” kata Madini.

    “Tapi tidak cukup data, tapi juga doa. Doa senjata orang mukmin. Maka, itu yang bisa kami lakukan. Kami ajak kader dan pengurus untuk khataman Alquran dan mendoakan mudah-mudahan PPP menang di MK,” kata Madini.

    Madini mengingatkan semua kader untuk besyukur. “Walau kita sudah pasang target 10 kursi DPRD Jember, dan setiap kali kegiatan kita selalu menyantuni anak yatim, semua tidak sia-sia. Allah menciptakan semua tidak ada yang sia-sia. Pasti semua ada hikmahnya,” katanya. [wir]