Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Pihak MPR Sebut Sanksi untuk Bamsoet Cacat Prosedural, MKD: Masuk Kategori Menghina

    Pihak MPR Sebut Sanksi untuk Bamsoet Cacat Prosedural, MKD: Masuk Kategori Menghina

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, merespons pihak MPR RI yang menilai sanksi yang dijatuhkan kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) cacat prosedural.

    Adapun sebelumnya, Bamsoet dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis oleh MKD DPR, terkait pernyataannya soal amendemen UUD 1945.

    “Yang cacat prosedur ya yang ngomong itu (Plt) Sekjen MPR itu kan,” ujar anggota MKD DPR RI Habiburokhman, kepada Tribunnews.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Habiburokhman menilai, bahwa pernyataan putusan MKD itu disebut cacat prosedural sama saja dengan menghina AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPR.

    MKD, lanjut Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, berencana akan memanggil pihak MPR RI.

    “Itu bisa masuk kategori menghina MKD itu,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    “Ya orang itu mau kita panggil itu. Pokoknya kita akan memanggil orang itu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Rapat Pimpinan MPR RI di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III Lantai 9 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 25 Juni 2024. 

    Rapim MPR salah satunya membahas tentang putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Bambang Soesatyo.

    “Pada hari Selasa, 25 Juni 2024, pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, telah dilaksanakan Rapat Pimpinan MPR RI. Salah satunya membahas tentang putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik, Dr. H. Bambang Soesatyo, SE, MBA,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE, MM, menyampaikan hasil Rapat Pimpinan MPR RI dalam konperensi pers terkait putusan MKD DPR RI di lobby Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Siti Fauziah menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa, bahwa MKD DPR RI telah memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau dikenal dengan Bamsoet terbukti melanggar kode etik anggota DPR RI. 

    MKD juga memberikan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis kepada teradu agar tidak mengulangi dan lebih berhati-hati dalam bersikap. “Menyikapi putusan MKD DPR RI tersebut, Rapim MPR RI menyepakati beberapa hal,” ujarnya.

    Pertama, putusan MKD tidak memenuhi ketentuan prosedural karena proses persidangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan. “Dan, pengambilan putusan MKD tidak memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat 5 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan,” katanya.

    Selain itu, lanjut Siti Fauziah, putusan MKD tidak memenuhi unsur materiil karena MKD memproses pengaduan tidak sesuai dengan kewenangannya karena kapasitas teradu dalam status kedudukan sebagai pimpinan atau Ketua MPR yang mempunyai tugas sebagai juru bicara MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU MD3 dalam kegiatan silaturahmi kebangsaan MPR RI pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI.

    Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU MD3 juncto Pasal 57 UU MD3, teradu adalah sebagai anggota MPR yang mempunyai hak imunitas. “Ketiga, Pimpinan MPR akan segera melakukan komunikasi dengan Pimpinan DPR dalam rangka mendudukan putusan MKD secara proporsional dalam kaitan hubungan antar kelembagaan,” tambah Siti Fauziah.

    Keempat, lanjut Siti Fauziah, prosedur penegakan kode etik di MPR RI secara internal diatur dalam ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 7 Keputusan MPR RI Nomor 2/MPR/2010 tentang Peraturan Kode Etik MPR RI.

    “Jadi sekiranya ada pelanggaran kode etik, prosedur penegakannya menggunakan Kode Etik MPR bukan Kode Etik DPR atau lembaga lainnya,” pungkasnya.

  • Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kurang lebih empat bulan lagi, Presiden Jokowi akan menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 sekaligus pelantikan presiden yang baru Prabowo Subianto.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi maka berakhir pula masa jabatan para menterinya.

    Di balik itu, beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    Berikut selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (26/6/2024) :

    1. Menteri Keuangan Diteror Pinjol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak lepas dari target pinjaman online.

    Meski berstatus menteri, namun Sri Mulyani tetap mendapat ‘teror’ dari aplikasi pinjaman online.

    Tidak sekali bendahara negara ini bahkan setiap hari mendapatkan tawaran pinjaman online di ponsel miliknya.

    Ia mengatakan tawaran itu datang dalam bentuk SMS yang setiap hari dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

    “Anda enggak bisa menyaring dengan beberapa aplikasi, ini masif sekali saat ini, lihat saja SMS, BPKB bisa untuk ini. Saya juga dapat itu (SMS), saya ditawarin puinjaman tiap hari sama seperti yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Sri Mulyani mengatakan ponsel pintar yang saat ini selalu dekat dengan pemiliknya tidak dapat menyaring tawarang pinjaman online ilegal, maka penggunanya bisa menjadi target (penipuan) selanjutnya.

    Maka dari itu perlu defense atau pertahanan ketika gawai yang dimiliki tidak mampu menyaring informasi.

    “Kalau kita tidak punya pertahanan, kita akan menjadi target selanjutnya.

    Gadget ini bisa menciptakan korban yaitu diri kita sendiri,” lanjut dia. Dia menjelaskan, dalam konteks kesetaraan gender, perempuan semakin lama terus menciptakan pendapatannya sendiri.

    “Seperti saya misalnya sebagai bendahara negara, ada tawaran dan terus “meleleh”, enggak bisa! Bendahara Negara itu harus kritis berpikir, kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, langsung tahu itu pasti nipu,” ujarnya.

    Dia bilang, literasi keuangan penting demi terwujudnya sebuah bangsa negara yang sejahtera, makmur dan adil. Namun, itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa pembangunan di bidang ekonomi.

    Pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu menjadi syarat pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.

    Sri Mulyani menekankan tantangan yang terjadi hari ini lebih kompleks, jika dibandingkan dengan 40 sampai 50 tahun lalu tanpa adanya teknologi internet.

    Saat ini, akses informasi tidak terbatas dan ekonomi perempuan belakangan menunjukkan kemajuan. “Ibu-ibu saat ini memiliki ekonomi yang mulai maju, mulai nabung, dan statistiknya itu 62 persen perempuan menabung, dan menabungnya 37 persen pada kelompok seperti arisan atau majelis,” jelas dia.

    “Karena punya tabungan, mulai banyak ide, dan idenya bermacam-macam. Misalkan menanam yang untungnya besar, langsung mau dan enggak mikir,” tegasnya.

    2. Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong

    Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengaku kerap diteriaki dengan sejumlah kata yang tidak pantas oleh petani ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

    Mendapat perlakuan seperti itu, Andi lantas curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dicaci-maki oleh para petani karena harga komoditas pertanian turun.

    Hal tersebut Andi sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    “Salah satu contoh kebijakan yang kami keluarkan saat itu adalah HPB (Harga Perdagangan Besar). Kami menghadap Bapak Presiden, kami kunjungan ke NTB, tiba-tiba kami diteriaki oleh petani, ‘ini Pak Menteri brengsek, Pak Menteri pembohong’. Aku ngelus dada. Kenapa? Dia tidak mengenal kita, kita harus sabar,” ujar Andi.

    Selain itu Andi menegaskan menjadi seorang Menteri Pertanian tidak mudah, harus meminum obat ‘pil sabar’.

    Sebab ketika harga komoditas turun, maka petani yang marah.

    Di sisi lain, ketika harga naik, konsumen yang akan marah.

    “Jadi Menteri Pertanian tidak mudah, harus minum pil sabar. Harga naik konsumennya marah, harga turun petani marah, harga sedang-sedang stabil pengusaha yang marah. Tidak ada ruang Menteri Pertanian tidak tersiksa,” ujarnya.

    Menurutnya semua orang yang berteriak ketika harga naik atau turun belum pernah merasakan menjadi Menteri Pertanian.

    Andi mengatakan beruntung dirinya sudah menjabat sebagai menteri selama lima tahun, sehingga tahu cara mengakali amarah petani dan masyarakat lain.

    “Aku akali karena sudah senior, 5 tahun jadi menteri. Kalau harga naik, saya ke petani, petani peluk saya, (bilang) ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sudah tinggi’,” jelas Andi.

    “Begitu harga turun, aku di kota operasi pasar, ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sekarang sudah turun’. Harus menjaga keseimbangan tidak mudah,” jelasnya lagi.

    Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mentan Andi Curhat ke Jokowi, Sering Dimaki Petani Hingga Diteriaki Brengsek dan Pembohong

  • 1.000 Lebih Anggota DPR Main Judi Online hingga Rp25 Miliar, PPATK Segera Surati MKD

    1.000 Lebih Anggota DPR Main Judi Online hingga Rp25 Miliar, PPATK Segera Surati MKD

    TRIBUNNEWS.COM – Ditemukan sebanyak lebih dari 1.000 Anggota DPR dan DPRD terlibat dalam judi online.

    Data tersebut dibeberkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1000 orang,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Dari jumlah tersebut, PPATK mencatat ada lebih dari 63 transaksi yang dilakukan, yakni mencapai Rp25 miliar.

    “Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” ujar Ivan.

    Setelah temuan itu, PPAT menyatakan akan segera menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

    “Ya nanti akan kami kirim surat (ke MKD),” kata Ivan.

    Sebelumnya, Wakil Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman juga meminta agar PPATK melaporkan anggota DPR yang bermain judi online tersebut.

    “Di DPR Ini kan ada MKD pak, Mahkamah Kehormatan Dewan bisa disampaikan itu, pak sehingga kita ada pendekatannya,” ujar Habiburokhman.

    Menurut Habiburokhman, judi online ini sangat meresahkan dan hampir terpapar di setiap institusi.

    Kendati demikian, dia meminta agar dilakukan pendekatan persuasif, mengingat permainan judi online melibatkan banyak pelaku.

     “Kalau semuanya represif tiba-tiba penjara kita enggak akan cukup pak gitu kan,” ungkap Habiburokhman.

    DPR Minta PPATK Juga Bongkar Eksekutif dan Yudikatif

    Setelah lebih 1.000 anggota DPR terciduk terlibat judi online, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil juga meminta PPATK untuk membongkar anggota eksekutif dan yudikatif yang terlibat permainan haram tersebut.

    Sebab, Nasir merasa tidak adil jika PPATK hanya mengungkapkan anggota DPR saja yang terlibat dalam judi online.

    Ia juga khawatir, permainan judi online sudah merambah ke semua cabang kekuasaan.

    “Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif,” kata Nasir di ruang rapat,” ujarnya, dalam rapat kerja dengan PPATK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Bagaimana perputaran di sana di eksekutif, yudikatif, jangan-jangan sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan,” ucapnya.

    Anggota Komisi III DPR fraksi Golkar, Supriansa juga setuju dengan Nasir.

    Ia meminta PPATK membongkar jika eksekutif dan yudikatif ada yang terlibat judi online.

    “Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan karena kita berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online,” ungkap Supriansa.

    Namun, dari pihak PPATK sendiri menyatakan, belum menentukan keterlibatan eksekutif dan yudikatif dalam permainan judi online.

    “Alhamdulillah enggak ada,” ungkap Ivan.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku)

  • Achmad Baidowi Bincang Santai Soal RUU Penyiaran Bersama Jurnalis Pamekasan

    Achmad Baidowi Bincang Santai Soal RUU Penyiaran Bersama Jurnalis Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi membuka ruang dialog bersama sejumlah wartawan dari berbagai organisasi dan komunitas di Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Minggu (26/5/2024).

    Dialog yang dikemas bidang santai tersebut, mendiskusikan Rencana Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah menjadi perbincangan publik, khusunya dalam berbagai organisasi dan komunitas jurnalis.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyampaikan seputar Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

    “Tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan RUU Penyiaran ini, dan kami (DPR RI) terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat terkait RUU Penyiaran,” kata Achmad Baidowi.

    Bahkan pihaknya menyampaikan jika RUU tersebut nantinya akan dilakukan harmonisasi seiring dengan adanya beberapa pasal yang mendapat kritik publik. “RUU yang beredar saat ini masih sebatas draf, dan bukan produk yang final,” ungkapnya.

    “Saat ini draf RUU penyiaran masih berada di Baleg DPR RI, dan belum dilakukan pembahasan dengan pemerintah, sehingga masih sangat memungkinkan adanya perubahan norma dalam RUU Penyiaran,” imbuhnya.

    Legislator senayan dapil Madura, juga menegaskan jika saat ini RUU penyiaran belum ada. “Jadi yang beredar saat ini adalah draf, mungkin muncul dalam beberapa versi dan masih amat dinamis. Tentu kalau draf belum sempurna dan cenderung multi tafsir,” jelasnya.

    “Untuk itu, DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan masukan terkait RUU Penyiaran. Tentu setelah menjadi RUU, maka RUU akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuhnya.

    Bahkan pihaknya membuka ruang dialog untuk menjaring beragam informasi dan masukan progresif. “Tentu kami sangat mendukung diskusi dan diskursus untuk RUU Penyiaran sebagai bahan masukan pembahasan RUU Penyiaran,” pungkasnya. [pin/but]

  • PKB Pilih Lathifah Shohib Maju Pilbup Malang 2024

    PKB Pilih Lathifah Shohib Maju Pilbup Malang 2024

    Malang (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih mengusung Lathifah Shohib untuk maju sebagai Calon Bupati (Cabup) di Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2024. Sedangkan Kreshna Dewanata Prosakh dipilih menjadi Cawabup mendampingi Lathifah.

    Kepastian itu disampaikan langsung Lathifah melalui sambungan telepon, Selasa (7/5/2024) sore ini.

    “Saya diperintah Ketum untuk maju Pilkada Kabupaten Malang 2024. Harus calon N1, bulan wakilnya atau jangan N2,” tegas Lathifah.

    Sebagai informasi, Dra. Hj. Lathifah Shohib adalah politisi PKB yang sempat menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2014. Lathifah kemudian mengundurkan diri dikarenakan maju dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020. Ia mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Malang yang diusung PKB dan Partai Hanura.

    Ketika itu, Lathifah cukup merepotkan calon petahana yang diusung PDIP HM Sanusi. Lathifah mengkalim kekalahan di 2020 lalu yang hanya 3 persen suara saja, menjadi modal utama pada Pilbup Malang 2024 untuk segera dilakukan perbaikan serta evaluasi secara menyeluruh.

    “Saya ini kan pengurus DPP PKB ya, kemungkinan saya akan mendaftar melalui jalur DPP. Karena memang diperintah Ketum untuk maju N1,” ucapnya.

    Kresna Dewanata Prosakh

    Saat ditanya dengan siapa dirinya akan maju mencalonkan diri dalam Pilbup Malang, Lathifah mengaku akan menggandeng putra mantan Bupati Malang, Kresna Dewanata Prosakh.

    “Insya Allah maju dengan Mas Dewa. Sudah kita mulai komunikasi. Rekomendasi sedang proses. Masih ada fit and proper test mas,” terang Lathifah.

    Menurut Lathifah, pihaknya dalam waktu dekat segera melakukan evaluasi ditingkat internal partai. Termasuk melakukan pembenahan tim yang nantinya, akan turun dalam kontestasi Pilbup Malang 2024.

    “Kita evaluasi dari internal kami, mungkin ada yang beberapa mungkin perlu dibenahi dari tim tim itu, selektif lagi menentukan tim yang nantinya kita pakai. Tapi pada intinya kami harus mengandeng semua pihak yang potensial. Karena kemarin di 2020 kita janya kalah 3 persen dengan petahana, dan suara rusak 5 persen saja,” papar Lathifah.

    Ditanya apakah sudah bertemu dengan para petinggi Partai NasDem, tempat bakal calon Wakil Bupati Malang Kresna Dewanata Prosakh berpolitik yang jadi wakilnya?

    “Komunikasi dengan Nasdem sudah ada kecocokan, kalau ketemu antar Ketum sih belum ketemu sih. Karena ini semua partai baru menata. Tetapi ada arahan karena mas Dewa kami anggap beliaunya mewakili tokoh milenial, kita pilih mas Dewa. Dan mas Dewa punya kemampuan politik,” Lathifah mengakhiri.

    Uniknya, baik Lathifah Shohib dan Kresna Dewanata, sama sama Politikus di Senayan sebagai Anggota DPR RI. Dewa Kresna kini masih menjabat Anggota Komisi 1 DPR selama dua periode. [yog/beq]

  • Akankah PKB Kembali Usung Badrut Tamam di Pilkada Pamekasan?

    Akankah PKB Kembali Usung Badrut Tamam di Pilkada Pamekasan?

    Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, mulai memanaskan mesin menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah setempat, November 2024 mendatang.

    Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Halal Bihalal yang dikemas dengan Talk Show bertema ‘PKB Bersama Rakyat: Apa Kata Mereka tentang Kepemimpinan Pamekasan?’ di Ballroom Azana Style Hotel Jl Jokotole Pamekasan, Kamis (2/5/2024) kemarin.

    Dalam talk show tersebut, mereka menghadirkan tokoh dan politisi senior pada sosok KH Kholil Muhammad, dua orang akademisi; Dr Makhfud Efendy (UTM), Dr Abdurrahman (UNIRA), serta dua perwakilan jurnalis di Pamekasan, yakni Hairul Anam (PWI) dan M Khairul Umam (AJP).

    Berbeda dengan partai politik (parpol) lain di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati untuk Pilkada Pamekasan. Seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

    “Diskusi ini bertujuan mendorong beberapa hal, di antaranya PKB ingin Pilkada menjadi bernilai, PKB ingin mendengarkan gagasan yang diinginkan rakyat, dan PKB tidak ingin figur yang diusung hanya sebagai kehendak parpol tetapi juga kehendak rakyat,” kata Ketua DPC PKB Pamekasan, Ali Wafa Subki.

    Dari itu pihaknya sangat berharap talk show tersebut nantinya dapat menghasilkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan masukan penting bagi parpol yang dipimpinnya, khususnya untuk menyambut pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

    “Oleh karena itu, DPC PKB berdiskusi tentang apa yang diinginkan masyarakat, dan para pemikir menyepakati ada talk show, supaya satu sinyal, untuk menuju Pamekasan seperti apa,” ungkapnya.

    Sejauh ini, terdapat beberapa figur yang mulai menjadi perbincangan publik di Pamekasan, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada mendatang. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengambil formulir dan mendaftarkan diri ke beberapa parpol.

    Semisal Fattah Jasin yang mulai mengambil formulir di PDIP Pamekasan, dan Partai Demokrat. Disusul KH Kholilurrahman yang sudah mendaftar dan menyatakan diri siap maju pada pelaksanaan pilkada Pamekasan, melalui Partai Demokrat.

    Sementara untuk PKB sendiri merupakan parpol yang sempat digdaya pada pelaksanaan pilkada Pamekasan sebelumnya, di mana kader terbaik mereka, Badrut Tamam berhasil terpilih sebagai Bupati Pamekasan, Periode 2019-2024.

    Hanya saja untuk saat ini, Badrut Tamam yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD RI pada Pemilu 2024 lalu. Gagal melaju ke senayan dan diprediksi kembali bertarung pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Pamekasan.

    Namun sejauh ini, justru belum ada ghirah ataupun signal kuat akan keberadaan sosok Badrut Tamam yang akan kembali dicalonkan melalui PKB. Terlebih saat ini semua parpol di Pamekasan, wajib melakukan koalisi guna memenuhi syarat minimal parpol pendukung.

    Tidak kalah penting, sosok Badrut Tamam tetap memiliki memori bagi masyarakat Pamekasan, baik bersifat positif maupun sebaliknya. Khususnya berkat kepemimpinannya sebagai bupati bersama (Almarhum) Raja’e maupun Fattah Jasin pada sisa masa jabatan.

    Terlepas dari itu, wacana publik juga mulai terpecah tentang sosok Badrut Tamam. Sebagian di antara mereka mendukung Badrut Tamam untuk kembali melanjutkan masa kepemimpinan, sebagian lainnya justru enggan Pamekasan kembali dipimpin politisi yang akrab disapa Mas Tamam. [pin/kun]

  • Cara PKB Panaskan Mesin Sambut Pilkada Pamekasan 2024

    Cara PKB Panaskan Mesin Sambut Pilkada Pamekasan 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, mulai memanaskan mesin menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada November 2024 mendatang.

    Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Halal Bihalal yang dikemas dengan Talk Show bertema ‘PKB Bersama Rakyat: Apa Kata Mereka tentang Kepemimpinan Pamekasan?’ di Ballroom Azana Style Hotel Jl Jokotole Pamekasan, Kamis (2/5/2024) kemarin.

    Dalam talk show tersebut, mereka menghadirkan tokoh dan politisi senior pada sosok KH Kholil Muhammad, dua orang akademisi; Dr Makhfud Efendy (UTM), Dr Abdurrahman (UNIRA), serta dua perwakilan jurnalis di Pamekasan, yakni Hairul Anam (PWI) dan M Khairul Umam (AJP).

    Berbeda dengan partai politik (parpol) lain di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati Pamekasan. Seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

    “Diskusi ini bertujuan mendorong beberapa hal, di antaranya PKB ingin Pilkada menjadi bernilai, PKB ingin mendengarkan gagasan yang diinginkan rakyat, dan PKB tidak ingin figur yang diusung hanya sebagai kehendak parpol tetapi juga kehendak rakyat,” kata Ketua DPC PKB Pamekasan, Ali Wafa Subki.

    Dari itu pihaknya sangat berharap talk show tersebut nantinya dapat menghasilkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan masukan penting bagi parpol yang dipimpinnya, khususnya untuk menyambut pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

    “Oleh karena itu, DPC PKB berdiskusi tentang apa yang diinginkan masyarakat, dan para pemikir menyepakati ada talk show, supaya satu sinyal, untuk menuju Pamekasan seperti apa,” ungkapnya.

    Sejauh ini, terdapat beberapa figur yang mulai menjadi perbincangan publik di Pamekasan, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada mendatang. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengambil formulir dan mendaftarkan diri ke beberapa parpol.

    Semisal Fattah Jasin yang mulai mengambil formulir di PDIP Pamekasan, dan Partai Demokrat. Disusul KH Kholilurrahman yang sudah mendaftar dan menyatakan diri siap maju pada pelaksanaan pilkada Pamekasan, melalui Partai Demokrat.

    Sementara untuk PKB sendiri merupakan parpol yang sempat digdaya pada pelaksanaan pilkada Pamekasan sebelumnya, di mana kader terbaik mereka, Badrut Tamam berhasil terpilih sebagai Bupati Pamekasan, Periode 2019-2024.

    Hanya saja untuk saat ini, Badrut Tamam yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD RI pada Pemilu 2024 lalu. Gagal melaju ke senayan dan diprediksi kembali bertarung pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Pamekasan.

    Namun sejauh ini, justru belum ada ghirah ataupun signal kuat akan keberadaan sosok Badrut Tamam yang akan kembali dicalonkan melalui PKB. Terlebih saat ini semua parpol di Pamekasan, wajib melakukan koalisi guna memenuhi syarat minimal parpol dukungan. [pin/beq]

  • Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Tidak semua pemimpin politik bisa meniru Presiden Joko Widodo untuk membentuk dinasti politik. Bupati Hendy Siswanto gagal mengikuti jejak sang presiden, setelah empat orang kerabatnya yang menjadi calon legislator pemilihan umum DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, gagal lolos ke parlemen.

    Muhammad Nadhif Ramadhan, menantu Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang melalui Partai Nasional Demokrat, hanya memperoleh 7.128 suara. Tertinggal jauh dibandingkan Charles Meikyansah yang mengepul 93.897 suara dan melenggang kembali ke Senayan untuk lima tahun ke depan.

    Iis Ismawati, adik ipar Hendy yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember via Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Tempurejo, Mumbulsari, Mayang, dan Silo, hanya memperoleh 2.954 suara.

    Fitrawan Yusran, keponakan Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember melalui Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, dan Sukowono memperoleh dukungan paling sedikit, hanya 490 suara.

    Sementara itu, Try Sandi Apriana yang menjadi calon legislator petahana DPRD Jember dari Partai Demokrat, gagal kembali ke parlemen walau pun mendulang 4.929 suara di Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari, dan Pakusari.

    Harapan Sandi untuk kembali ke parlemen kini tergantung dari palu majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Partai Demokrat resmi menggugat hasil pemilihan umum DPRD Jember di Daerah Pemilihan 1, karena adanya dugaan manipulasi suara.

    Namun Sandi tak hanya menghadapi problem hasil pemilu. Posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember juga terancam, karena dianggap tak bisa mendongkrak perolehan suara partai itu dalam pemilu.

    Kegagalan para kerabat Hendy ini sempat disoroti Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq. “Itu kan sangat ironis. Bahkan ada yang mempertanyakan, ketika anggota keluarga yang nyaleg tidak ada yang jadi dan partai yang dipimpin putranya tidak mendapat kursi, apakah masih percaya diri untuk mencalonkan diri kembali,” katanya, diberitakan Beritajatim.com, Jumat (29/3/2024).

    Hendy menilai kegagalan para kerabatnya di pemilu tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan elektabilitasnya dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. “Silakan disurvei saja sekarang, apakah posisi saya bagus atau tidak. Kalau ingin mempengaruhi orang lain itu pakai survei,” katanya, Senin (22/4/2024).

    Hendy justru melihat kegagalan menantu dan iparnya itu sebagai sesuatu hal yang wajar. “Kalau saya mau mengintervensi pemilu untuk empat orang anak itu, masa tidak bisa? Aku kan bupati,” katanya.

    Namun Hendy memilih tidak mengintervensi proses pemilu dengan menggunakan kekuasaannya. Ia membiarkan para kerabatnya itu bertarung sewajarnya. “Anak saya kan baru lima bulan melamar jadi politisi. Anak saya bukan politisi. Wajarlah kalah. Kalau menang justru ada masalah. Kalau kalah ya belajar lagi mengabdi ke masyarakat,” katanya.

    “Jangan dilihat sisi kalahnya. Lihat sisi positifnya. Sampeyan tidak serta-merta karena anak bupati langsung bisa jadi (terpilih), dengan menyogok, menyuap, atau serangan fajar. Apakah itu semua tidak bisa dilakukan oleh bupati? Sangat bisa. Tapi apakah itu yang diharapkan untuk mendidik (politik) anak? Oh sori, Bos,” kata Hendy.

    “Saya tidak mau menjerumuskan anak saya ke neraka gara-gara perbuatan orang tua. Maaf ya. Aku jadi orang tua ingin anak saya masuk surga semua. Insyallah walau tidak jadi politisi, anak saya tetap bekerja dan bisa makan,” tegas Hendy.

    Menurut Hendy, masih banyak waktu bagi anak-anaknya untuk belajar dan masuk ke dunia politik. “Kayaknuya mereka senang. Mereka masih punya lima periode ke depan. Usia mereka tidak sampai 30 tahun. Jadi mereka masih punya lima periode lagi untuk mencalonkan diri. Modalnya masih cukup untuk mencalonkan,” katanya.

    Hendy mengajarkan kepada kerabatnya untuk menjadikan dunia politik sebagai sarana silaturahmi. “:Dengan bertemu petani, mengumpulkan komunitas petani, pelaku usaha mikro kecil menengah, dan lain-lain,” katanya.

    Lantas bagaimana dengan nasib Try Sandi Apriana? “Tidak masalah. Terancam atau tidak, tidak masalah. Si Sandy juga tenang-tenang saja tuh,” kata Hendy.

    Hendy sudah mendengar cerita lengkap konflik di Demokrat Jember yang menggoyang posisi Sandi. Ia menilai Sandi sudah benar dengan berupaya mengikuti aturan agar keuangan Partai Demokrat selama pemilu bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kalau kemudian karena Demokrat tidak dapat kursi lalu jadi dasar diberhentikan, ya silakan saja. Kayaknya Sandi tenang-tenang saja. Mau diapa-apain silakan saja, asalkan itu kebijakan ketua umum. Tapi kalau kebijakan tanggung-tanggung (bukan kebijakan ketua umum, red), ya saya suruh lapor ke Pak SBY saja,” kata Hendy.

    Hendy sudah meminta kepada Sandi untuk melaporkan kronologi konflik di Demokrat sejelas mungkin kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. “Laporkan kronologi kejadiannya, siapa yang mengganjal, tulis semua nama-namanya. Itu perintahku. Sebut namanya. siapapun itu,” katanya.

    Hendy ingin Sandi berpolitik dengan penuh martabat. “Kalau memang menurut partai dia salah, ya ganti saja, Tidak apa-apa. Melamar saja ke partai lain. Tidak ada partai, ya nyambut gawe (bekerja, red) biasa,” katanya. [wir]

  • Dulu Tinggalkan Blitar, Rahmat Santoso Beri Sinyal Maju Cabup, Rakyat Masih Percaya?

    Dulu Tinggalkan Blitar, Rahmat Santoso Beri Sinyal Maju Cabup, Rakyat Masih Percaya?

    Blitar (beritajatim.com) – Mantan Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso memberi sinyal bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar 2024 mendatang.

    Rahmat yang sebelumnya mundur dari jabatannya sebagai Wabup Blitar kini memberikan sinyal bakal balik ke Bumi Penataran.

    Polisi PAN tersebut mengaku siap untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar andai ditunjuk oleh sang ketua umum. Mantan Wabup Blitar yang sebelumnya mundur itu mengaku mendapatkan sejumlah dukungan baik dari masyarakat maupun partai politik.

    “Saya pikir soal gandeng siapa itu perlu dipertimbangkan lagi takutnya saya ini tidak maksimal,” kata Rahmat Santoso menjawab pertanyaan wartawan soal potensi dirinya kembali ke Blitar, Jumat (19/04/24).

    Rahmat mengaku masih memikirkan secara matang terkait hal ini dan menunggu petunjuk dari ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Jika diizinkan dan mendapat dukungan untuk maju sebagai calon bupati Blitar maka Rahmat siap menjadi calon bupati Blitar.

    “Saya sebetulnya ditawari posisi di Jakarta oleh Ketum dan saya memilih itu tapi kalau nanti tiba-tiba saya disuruh di daerah ya saya siap,” imbuhnya.

    Rahmat Santoso sendiri sebenarnya bukan nama asing di Blitar. Polisi PAN itu sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar bersama Rini Syarifah sebelum dirinya mundur.

    Diketahui Makde Rahmat, mundur dan meninggalkan Blitar karena maju sebagai Calon Legislatif DPR-RI dari dapil Tuban – Bojonegoro. Namun pencalonannya ternyata gagal.

    Mantan Bupati Blitar itu gagal melaju ke Senayan karena kalah suara. Kini usai gelaran Pemilihan Legislatif, Rahmat seakan memberi sinyal bakal maju ke Blitar sebagai Calon Bupati.

    Lantas bagaimanakah respon masyarakat, tentu ada yang pro dan kontra. Seperti yang diungkapkan oleh Jimmy, warga Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar tidak setuju jika Rahmat Santoso kembali ke Bumi Penataran.

    “Dulu saja meninggalkan Blitar sekarang kog mau kembali, entar kalau ada masalah ditinggal lagi bukan diselesaikan,” kata Jimmy.

    Awalnya masyarakat memang optimis dengan kepemimpinan Rahmat Santoso sebagai Wakil Bupati Blitar. Namun setelah apa yang dilakukan Rahmat Santoso dengan meninggalkan Blitar saat Pileg lalu, membuat sebagian masyarakat kecewa.

    “Pemimpin itu harus tanggung jawa bukan belum selesai tanggung jawabnya malah mau cari jabatan lain,” kata Imron, warga Blitar.

    Namun loyalitas Rahmat juga masih ada di Kabupaten Blitar. Bagi loyalitasnya tentu sudah barang pasti mereka mengharapkan Rahmat Santoso untuk kembali ke Bumi Penataran untuk memimpin Kabupaten Blitar dalam 5 tahun ke depan.

    ” Tentu kalau mau kembali ya silahkan, wong ya dia memiliki kinerja yang bagus selama ini,” ungkap Ririn, warga Wates Blitar. (owi/ted)

  • Kades Ini Bakal Saingi Mantan Bupati Bojonegoro di Pilkada 2024

    Kades Ini Bakal Saingi Mantan Bupati Bojonegoro di Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Edi Sampurno bakal menyaingi Mantan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    Selain kades di wilayah kawasan minyak dan gas bumi (migas) lapangan Sukowati Field itu, lawan lain yang akan menantang Anna Mu’awanah juga Nurul Azizah. Nurul Azizah kini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro. Namun, juga senter akan maju ke Pilkada 2024.

    Menurut Edi, pencalonannya sebagai bakal calon Bupati Bojonegoro itu merupakan hak semua warga untuk mencalonkan diri. Pihaknya mengungkapkan, pencalonannya itu karena berangkat dari permintaan masyarakat dan keinginan sendiri untuk membangun Bojonegoro.

    “Karena ada niatan baik, jika ada yang mendukung kami terima. Paling penting ikhtiar berbuat untuk Bojonegoro, memakmurkan rakyat,” ujarnya, Kamis (18/4/2024).

    Edi mengaku, sudah menjalin komunikasi secara personal dengan sejumlah tokoh, baik tokoh masyarakat yang berpengaruh, maupun tokoh partai politik. Namun, komunikasi yang dibangun tersebut belum mengarah pada institusi atau kelembagaan parpol yang akan dipakai kendaraan untuk mencalonkan diri.

    “Orang-orang yang punya potensi di Bojonegoro ini semua kita rangkai. Alhamdulillah dimudahkan untuk ketemu tokoh-tokoh di Bojonegoro,” imbuhnya.

    Langkah yang diambil kini menurutnya tinggal menunggu rekomendasi dari beberapa petinggi partai yang mungkin bisa dijadikan kendaraan politik sebagai calon bupati. Dalam proses berjalan pihaknya terus menjalin komunikasi hingga rekomendasi partai turun.

    “Beberapa parpol yang sudah saya ajak bicara tinggal nunggu rekomendasi dan suport DPP. Kalau memang sungguh-sungguh dan untuk kemakmuran rakyat Bojonegoro akan mudah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar mengungkapkan, dalam Pilkada 2024 Bojonegoro, PKB sudah memiliki calon yang akan diusung. Calon yang akan diusung itu mantan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Mu’awanah.

    “PKB Bojonegoro akan mengusung kadernya sendiri menjadi calon Bupati Bojonegoro 2024-2029. Yakni, Hj Anna Muawanah,” ujar Abdulloh Umar.

    Anna Mu’awanah sendiri pada Pemilu 2024 terpilih menjadi Anggota DPR RI Dapil IX Bojonegoro-Tuban periode 2024-2029. Meski terpilih sebagai anggota legislatif di Senayan, wanita kelahiran Tuban itu akan menjajal kemampuan politiknya sebagai calon bupati Bojonegoro untuk kedua kali. [lus/beq]