Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Naik Kereta Cepat Whoosh dari Karawang ke Jakarta Cuma 11 Menit

    Naik Kereta Cepat Whoosh dari Karawang ke Jakarta Cuma 11 Menit

    Jakarta –

    Stasiun Kereta Cepat di Karawang, Jawa Barat bakal dibuka pada 2025. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan waktu tempuh kereta cepat dari Karawang ke Jakarta hanya 11 menit.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan pengoperasian Stasiun Kereta Cepat di Karawang sedang menunggu selesainya akses keluar KM 42 Tol Jakarta-Cikampek. Jika akses tol sudah selesai, maka stasiun bisa beroperasi.

    “(Stasiun) Karawang kita menunggu pintu keluar dari tol ya. Karawang sih sudah siap operasional, kita tunggu itu, insyaallah operasional,” kata Risal di di Artotel Gelora Senayan, Jumat malam (26/7/2024).

    Risal menjelaskan bahwa kepastian selesainya akses tol berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jika Stasiun Karawang dibuka, jumlah penumpang kereta cepat diprediksi meningkat.

    Selain itu, Risal membeberkan sejumlah faktor lain yang bisa menggenjot peningkatan penumpang kereta cepat, mulai dari tiket yang dijual murah di jam tertentu dengan dynamic pricing, hingga strategi non-core business.

    Menurut Risal, beberapa strategi non-core business misalnya pengembangan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) hingga pengembangan properti. Jika Stasiun Karawang kelak dibuka, Risal mengungkap waktu tempuh dari stasiun tersebut ke Jakarta akan lebih singkat, hanya sekitar 11 menit.

    “Posisinya kita berharap dari Karawang-Jakarta naik Whoosh cuma 11 menit, itu pilihan yang menarik ketimbang kendaraan pribadi,” imbuhnya.

    Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, PT KCIC menyatakan Stasiun Karawang bakal dibuka pada 2025. Sejak Kereta Cepat beroperasi sejak akhir 2023, hanya Stasiun Karawang yang belum digunakan buat naik turun penumpang.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pengoperasian Stasiun Karawang akan menjadi bagian dari strategi peningkatan jumlah penumpang kereta cepat. Sejauh ini Stasiun Karawang baru digunakan sebatas untuk pengaturan jalan kereta saja, padahal stasiunnya sudah selesai dibangun.

    “KCIC akan mengoperasikan Stasiun Karawang di awal tahun 2025 untuk layanan naik turun penumpang. Saat ini Stasiun Karawang baru dioperasikan untuk melayani pengaturan perjalanan kereta,” beber Eva dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

    Eva menjelaskan bahwa KCIC kini sedang menyiapkan akses sepanjang 1,5 km dari kawasan Trans Heksa Karawang (THK) dan Deltamas menuju Stasiun Karawang. Progresnya sedang dalam tahap akhir pembebasan lahan sebelum masuk tahap persiapan konstruksi.

    Di sisi lain, Kementerian PUPR juga sedang menyiapkan pembangunan exit KM 42 Tol Jakarta-Cikampek yang langsung menuju Stasiun Karawang. Akses dari Tol Jakarta-Cikampek kini juga sudah dalam tahap pembebasan lahan dan pembangunan.

    Rencananya, pembangunan dilakukan tahun ini sebagai bagian dari Proyek Strategi Nasional (PSN) dari pemerintah pusat. Dengan adanya beragam akses tersebut, Stasiun Karawang bakal terkoneksi dengan berbagai kawasan industrial, perkotaan, dan pusat perbelanjaan.

    (ara/ara)

  • Kemenhub Bicara Tahapan Kereta Cepat Diperpanjang ke Surabaya

    Kemenhub Bicara Tahapan Kereta Cepat Diperpanjang ke Surabaya

    Jakarta –

    Rute kereta cepat dari Jakarta-Bandung mau diperpanjang hingga ke Surabaya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal rencana tersebut.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Risal Wasal mengatakan bahwa perpanjangan rute (trase) Kereta Cepat sampai Surabaya masih menunggu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sebab, KCIC bakal melakukan pra studi kelayakan (pre-feasibility study) dan studi kelayakan (feasibility study).

    Jika kedua hal tersebut sudah tuntas, Risal mengatakan barulah pemerintah bisa ikut serta untuk menetapkan trase Kereta Cepat sampai Surabaya.

    “Mereka (KCIC) kan punya FS, nanti keluar usulan trase, baru kami (Kemenhub) yang kaji. Penetapan trasenya di kita (Kemenhub),” kata Risal di Artotel Gelora Senayan, Jumat malam (26/7/2024).

    Risal menjelaskan bahwa setelah FS dan usulan trase dikeluarkan KCIC Kemenhub bakal mengkaji ulang rute Kereta Cepat. Ada beberapa opsi rute, mulai dari jalur utara sampai jalur selatan Pulau Jawa.

    “(usulan trase belum sampai?) Belum. Kan ada pilihan trase, utara dan selatan. Nah itu yang sedang dikaji FS-nya,” ujar dia.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi buka-bukaan soal progres terkini rencana perpanjangan rute kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini sudah ada kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.

    Menurutnya, sampai saat ini KCIC dengan pihak China sedang melakukan pra feasibility study atau studi pra-kelayakan untuk proyek kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini potensi-potensi masih digali dari studi tersebut.

    “Ini kan masih pra feasibility study, jadi masih dengan Tiongkok,” ungkap Dwiyana ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

    Soal apakah nantinya pembangunan kereta cepat ke Surabaya akan kembali menggandeng China, Dwiyana enggan memastikan. “Belum, belum (ada kepastian), kan masih pra feasibility study,” lanjutnya.

    (ara/ara)

  • Kereta Tanpa Rel Sudah Datang ke IKN

    Kereta Tanpa Rel Sudah Datang ke IKN

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, autonomous rail transit (ART) alias kereta otonom tanpa rel sudah tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada Minggu (28/7), Budi mengaku bakal bertandang ke IKN dan melihat moda transportasi canggih tersebut.

    “Kita mempunyai suatu teknologi baru, kereta tanpa rel, insyaallah hari-hari ini ART-nya sudah datang ke IKN. Jadi nanti hari Minggu saya kesana sudah melihat (kereta tanpa rel) ada di sana,” kata Budi di Artotel Gelora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam (26/7/2024).

    Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Risal Wasal mengatakan bahwa ART sudah tiba di IKN. Risal menjelaskan bahwa ART yang didatangkan adalah satu rangkaian yang terdiri dari tiga kereta. Feasibility study (FS) alias studi kelayakannya masih berproses. Namun, ia menjelaskan bahwa FS ART hanya terkait dengan Proof of Concept (POC) yang direncanakan terlaksana pada Agustus 2024.

    Berdasarkan catatan detikcom, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi mengatakan, ART atau Trem Otonom asal China ini akan segera Proof of Concept (PoC) atau uji coba. Hal ini selaras dengan transportasi tersebut yang dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli ini.

    Sementara Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa ART berasal dari China. Komponen ART sendiri akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Setelah POC pada Agustus 2024, showcase alias unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

    (ara/ara)

  • Janji Manis Brain Cipher Beri Kunci Dekripsi PDNS 2 Gratis

    Janji Manis Brain Cipher Beri Kunci Dekripsi PDNS 2 Gratis

    Jakarta –

    Geng hacker Brain Cipher mengumumkan akan membebaskan data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang sudah hampir dua minggu mereka sandera. Pernyataan ini mereka utarakan dalam sebuah forum yang tangkapan layarnya diposting oleh @stealthmole_int di X.

    Dalam pernyataannya, Brain Cipher mengaku akan memberikan kunci untuk mendekripsi data PDNS 2 secara cuma-cuma.

    “Hari Rabu kami akan memberikan kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami membuat Anda sadar pentingnya untuk mendanai industri ini dan merekrut ahli yang punya kualifikasi,” tulis mereka.

    Brain Cipher menyebut serangan terhadap PDNS 2 tidak mengandung muatan politik. Mereka mengaku hanya melakukan pentest yang ditutup dengan pembayaran.

    Geng hacker tersebut pun meminta maaf atas aksinya yang berdampak pada banyak orang. Dalam akhir postingan, mereka menyebut akan menerima donasi secara sukarela yang bisa diberikan lewat dompet digital Monero. Brain Cipher memastikan akan memberi kunci dekripsi secara gratis.

    “Kami akan membuka dompet monero untuk donasi, kami berharap pada Rabu besok kami akan mendapat sesuatu. (Dan kami ulangi sekali lagi: kami memberikan kunci ini tanpa dipungut bayaran dan atas insiatif kami sendiri)”.

    Pengumuman ini pun mendapat reaksi beragam dari warganet. Kebanyakan warganet merasa bingung dengan pengumuman ini, apakah harus senang atau sedih menanggapinya.

    “sampai dikasihani hacker karena pemerintah indo sangat jelek ngurus kasus keamanan cyber😭😭😭indonesia ga baik” saja🔥🗣️💯” tulis @odesaa_.

    “Ini jika di sinetron, yang abis ngerampok malah jatuh kasian, karena yang dirampok pasrah sambil teriak melas “ambil dah ambil aja semua” selamat @kemkominfo acting memelasnya bisa Oscar, tidak perlu membuat firewall dan sistem pertahanan digital, cukup pertahankan acting melas aja,” tulis @adriaInsight.

    “Ibarat lu diculik, trus penculiknya ngelepasin lu krn penculiknya kasian sm lu soalnya ortu lu ***. Gatau mau seneng apa sedih,” ujar @sodaberry118.

    “Salah langkah, pemerintah kita tidak akan ngubah apapun, malah jadi punya pola pikir jika nnti diserang lagi jadi ‘ah tunggu aja nanti juga dibalikin kaya waktu itu’, udh paling benar gausah balik biar pemerintah menanggung kesalahan mereka kehilangan data,” ujar @verdemiura.

    Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto telah mengungkap penyebab PDNS 2 diserang ransomware. Berdasarkan hasil forensik digital, ada penggunaan kata sandi yang terdeteksi dari salah satu user PDNS 2.

    “Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” ujar Hadi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

    Tak disebutkan sosok user yang dimaksud Hadi, apakah ada keterlibatan orang dalam maupun berasal dari orang luar. Namun karena kejadian ini, para user yang mengakses PDNS 2 akan langsung dipantau oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Hadi.

    Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut buka suara terkait serangan ransomware ke PDNS 2 ini. AHY mengatakan kementeriannya belum mengintegrasikan data ke PDNS 2. Ia bicara soal pentingnya mempertimbangkan keamanan sebelum mengintegrasikan data.

    “Kami sendiri kementerian ATR/BPN ingin terus menjadi bagian dari transformasi digital. Ini menjadi masa depan kita, menjadi backbone yang mudah-mudahan juga semakin memudahkan masyarakat. Tetapi jangan sampai karena sistem yang semakin digital ini justru menghadirkan kerentanan dan bahaya serangan siber oleh pada hacker yang makin canggih, makin jago itu,” kata AHY rapat bersama Komite I DPD di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

    AHY menerangkan data kementeriannya masih dikelola internal di Pusdatin. Pihaknya akan terus berupaya memperkuat tahapan yang dilakukan sebelum pengintegrasian data.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius menangani PDNS 2 yang diretas. Ia mewanti-wanti supaya kejadian serupa tak terulang.

    “DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut (peretasan PDNS 2 Surabaya),” kata Puan Maharani kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

    “Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi,” tambahnya.

    Puan mendesak pemerintah melakukan Tindakan konkret terkait peretasan tersebut. Ia berharap PDNS bisa kembali pulih.

    “Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali,” sambungnya.

    Kira-kira benarkah Brain Cipher akan memberikan kunci untuk membuka data PDNS 2? Pembahasan lebih lanjut akan dikupas tuntas dalam program detikPagi edisi Rabu (3/7/2024).

    Di sisi lain, detikPagi spesial Greentalk akan menyajikan dialog bertema “Nature Based Solution untuk Mendukung Business Sustainability”. Pada dialog kali ini hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nety Widayati, Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, dan Direktur Strategic & Corporate Affair Vale Indonesia Budiawansyah.

    Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif dengan KPK

    Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif dengan KPK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan akan mematuhi proses hukum yang telah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto pun menegaskan, dirinya akan kooperatif ljika memang keterangannya masih diperlukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.

    “Sikap kooperatif ini sudah sayq tunjukan saat dirinya memenuhi panggilan KPK, pada Senin (10/6/2024) lalu,” kata Hasto usai menyelesaikan Soekarno Run 5K yang dimulai dan berakhir di Parkir Timur Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (30/6/2024).

    Hasto mengaku dirinya saat ini tengah sibuk menyiapkan penelitian tesis doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) yang akan melakukan ujian doktoral.

    “Sehingga di sela-sela itu tentu saja saya siap, ya, untuk menghadiri,” ujarnya.

    Hqsto menambkan, dirinya akan memenuhi panggilan KPK, di sela-sela dirinya tengah melakukan penelitian doktoral tersebut.

    “Moga-moga karena nanti saya direncanakan tanggal 4 Juli itu ada ujian program doktoral saya yang kedua. Kemudian baru masuk ujian tertutup, baru promosi terbuka nantinya, moga bisa bulan Agustus,” kata Hasto. [hen/but]

  • Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, berbicara soal keputusan pihaknya menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bully-an luar biasa, Mas. Muhammadiyah enak sekarang.”

    “NU yang sudah terang-terangan menerima, sekarang di-bully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil menyebut, pada era saat ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengkampanyekan tambang batubara sebagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang, ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin, yang dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” terangnya.

    Meski begitu Ulil menilai tambang batubara adalah anugerah Tuhan kepada Indonesia.

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam.”

    “Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tuturnya.

    Sebagai informasi, ormas keagamaan memperoleh jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.

    Komisi VII DPR Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian sebelum memberikan izin pertambangan.

    Ia menyebut kebijakan itu memang merupakan afirmasi pemerintah untuk ormas keagamaan untuk membantu kemandirian ekonomi. 

    Namun, sambungnya, PP Nomor 25 Tahun 2024 mengatur bahwa mengelola pertambangan dengan syarat yang ketat.

    “Karena itu kesempatan ormas keagamaan mengelola pertambangan ini harus didahului pertimbangan dan analisis yang komprehensif serta menjalankan prinsip kehati-hatian,” kata Eddy Soeparno dalam diskusi yang digelar Fraksi PAN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan kesiapan ormas keagamaan, baik dari sisi manajerial dan operasional dalam mengelola tambang.

    Eddy menilai hal itu penting untuk menjaga, jangan sampai izin pengelolaan tambang dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    “Komisi VII DPR RI akan memastikan jangan sampai izin tambang untuk ormas keagamaan ini dimanfaatkan dan ditumpangi oleh oknum pengusaha tambang yang ingin memperluas wilayahnya operasinya,” ujar Eddy.

    Oleh sebab itu, ia meminta pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel.

    Dirinya berharap izin tambang bagi ormas keagamaan bisa membuka partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dirasakan seluruh komunitas.

    “Jika dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel, tentu harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk masyarakat,” ujarnya.

    Ia lantas berujar, pada akhirnya keputusan ada pada ormas keagamaan, apakah mereka merasa sudah memiliki kecakapan untuk masuk dan mengelola pertambangan atau belum.

    “Kami di Komisi VII DPR RI akan melakukan pengawasan agar ormas keagamaan dapat melakukan pengelolaan tambang dengan menerapkan best mining practices dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Deni/Reza Fersianus)

  • Kepala BNPT: Tahun 2023 sampai Juni 2024 Indonesia Zero Terrorist Attack Namun Tidak Boleh Lengah

    Kepala BNPT: Tahun 2023 sampai Juni 2024 Indonesia Zero Terrorist Attack Namun Tidak Boleh Lengah

    Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024 ini, tidak ada satupun terjadi serangan terorisme di Indonesia

    Tayang: Kamis, 27 Juni 2024 11:17 WIB

    Tribunnews.com/ Chaerul Umam

    Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel, Kamis (27/6/2024). Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan, bahwa sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024 ini, tidak ada satupun terjadi serangan terorisme di Indonesia. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan, bahwa sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024 ini, tidak ada satupun terjadi serangan terorisme di Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Rycko dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, pada Kamis (27/6/2024).

    “Sepanjang tahun 2023 sampai dengan saat ini bulan Juni 2024, alhamdulillah tidak ada satupun terjadi aksi serangan terorisme di Indonesia atau yang biasa kita sebut zero terrorist attack,” kata Rycko di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

    Rycko mengatakan bahwa kondisi demikian berkat penegakan hukum yang masif dan efektif yang dilakukan Densus 88 Polri dibantu TNI.

    Selain itu, kondisi tersebut membuat indeks terorisme global atau Global Terorrisme Index (GTI) Indonesia semakin membaik.

    “Global Terorrism Index Indonesia juga semakin baik, dari posisi 24 di tahun 2023 menjadi posisi 31 tahun 2024,” ucap Rycko.

    Kendati demikian, Rycko meminta hal itu tidak membuat semua pihak lengah.

    Sebab, dalam teori gunung es, peningkatan sel-sel teror bisa terjadi di balik kondisi yang baik tersebut.

    “Kita tidak boleh lengah dan cepat berpuas diri. Dalam teori gunung es ini merupakan fenomena yang muncul di atas permukaan, sementara itu di bawah permukaan terjadi peningkatan konsolidasi sel-sel teror,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    BERITA TERKINI

  • Fenomena Judi Online di Kalangan Anggota DPR & DPRD, Ribuan Terancam Dipanggil MKD hingga Dipidana

    Fenomena Judi Online di Kalangan Anggota DPR & DPRD, Ribuan Terancam Dipanggil MKD hingga Dipidana

    TRIBUNNEWS.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sebanyak lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat judi online.

    Data tersebut diungkap PPATK dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    PPATK mengungkap ada lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan.

    Dari total puluan ribu transaksi tersebut, total deposit mencapai setiap satu anggota DPR dan DPRD yang terlibat mencapai Rp25 miliar.

    Setelah temuan itu, PPATK menyatakan akan segera menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk melakukan tindak lanjut.

    “Ya nanti akan kami kirim surat (ke MKD),” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Rabu.

    Sementara itu, menurut anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, tindakan anggota DPR yang main judi online telah melanggar kode etik.

    Guspardi bahkan menyebut, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana.

    “Keterlibatan anggota dewan mulai DPRD sampai DPR RI berikut sekretariatnya jika bermain judi online tidak hanya melanggar kode etik, tapi sudah pidana,” ucap Guspardi, Rabu.

    Guspardi juga setuju agar PPATK membuka dan mengusut perputaran uang terkait judi online di kalangan oknum eksekutif dan yudikatif.

    Termasuk, keterlibatan aparat penegak hukum dan institusi lainnya dalam judi online.

    Menurut Guspardi, judi online menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat.

    “Tentu fenomena ini sudah sangat meresahkan di mana hampir di setiap institusi sudah terpapar sebagai pemain judi online,” ucapnya.

    “Apalagi menurut PPATK dalam judi online ini juga terdapat pejabat daerah, pensiunan, profesional lainnya seperti dokter, wartawan, notaris, pengusaha dan profesi lainnya.”

    “Bahkan masing-masing nama, domisili, nomor handphone, tanggal lahir termasuk di mana mereka melakukan transaksi, datanya sudah dikantongi secara lengkap oleh PPATK,” katanya.

    Reaksi senada diungkapkan anggota Komisi III Fraksi PDIP, Johan Budi.

    Menurut Johan, sanksi etik tidak cukup untuk menghukum legislator yang terjerat judi online.

    Johan mengatakan, perlu adanya sanksi pidana bagi ribuan anggota dewan tersebut.

    “Saya pikir, penjudi bukan lagi sekedar masalah kode etik, tapi inisudah masuk ranah pidana. Menurut saya begitu, tidak tahu menurut yang lain,” ujarnya dalam raker tersebut.

    MKD Bakal Panggil Anggota Dewan Terjerat Judi Online

    Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, Imron Amin meminta PPATK segera menyerahkan data terkait temuan 1.000 lebih anggota DPR dan DPRD bermain judi online alias judol.

    Imron memastikan MKD akan memanggil dan meminta keterangan ribuan anggota dewan yang terjerat judi online tersebut.

    “Saya selaku Wakil Ketua MKD akan meminta PPATK agar secepatnya mengirimkan nama-nama anggota DPR RI yang terlibat dalam judi online,” ujarnya Rabu (26/6/2024).

    “MKD sebagai Alat Kelengkapan Dewan akan mintai keterangan kepada para legislator yang bersangkutan,” katanya.

    (Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam)

  • Lebih dari 1.000 Anggota DPR & DPRD Terlibat Judi Online, PPATK Diminta Segera Kirimkan Data-datanya

    Lebih dari 1.000 Anggota DPR & DPRD Terlibat Judi Online, PPATK Diminta Segera Kirimkan Data-datanya

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diminta untuk segera mengirimkan data terkait adanya anggota DPR RI yang terlibat dalam judi online.

    “Untuk oknum anggota DPR yang terdeteksi judi online, diminta kepada PPATK agar segera mengirimkan data lengkap kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk ditindaklanjuti,” kata anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus kepada wartawan Kamis (27/6/2024).

    Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR Rabu (26/6/2024), PPATK mengungkapkan lebih dari seribu orang anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online dengan lebih dari 63 ribu transaksi.

    “Keterlibatan anggota dewan mulai DPRD sampai DPR RI berikut sekretariatnya jika bermain judi online tidak hanya melanggar kode etik, tapi sudah pidana,” ucap Guspardi.

    Legislator asal Sumatra Barat itu pun setuju dengan permintaan anggota komisi III DPR RI kepada PPATK, untuk membuka dan mengusut perputaran uang terkait judi online di kalangan oknum eksekutif dan yudikatif, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum dan institusi lainnya.

    Di mana judi online sudah terdeteksi merambah hingga semua cabang kekuasaan.

    “Tentu fenomena ini sudah sangat meresahkan dimana hampir di setiap institusi sudah terpapar sebagai pemain judi online,” ucapnya.

    “Apalagi menurut PPATK dalam judi online ini juga terdapat pejabat daerah, pensiunan, profesional lainnya seperti dokter, wartawan, notaris, pengusaha dan profesi lainnya.”

    “Bahkan masing-masing nama, domisili, nomor handphone, tanggal lahir termasuk dimana mereka melakukan transaksi, datanya sudah dikantongi secara lengkap oleh PPATK,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan judi online.

    “Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1000 orang,” kata Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

  • Wakil Ketua MKD Minta PPATK Segera Serahkan Data Anggota Dewan Terlibat Judi Online

    Wakil Ketua MKD Minta PPATK Segera Serahkan Data Anggota Dewan Terlibat Judi Online

    Legislator asal Madura tersebut melanjutkan bahwa MKD akan meminta keterangan kepada anggota Dewan yang diduga terlibat dalam judi online tersebut. 

    Tayang: Rabu, 26 Juni 2024 19:34 WIB

    ist

    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI R.H. Imron Amin. 

    Wakil Ketua MKD Minta PPATK Segera Serahkan Data Anggota Dewan Terlibat Judi Online

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin, menekankan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera menyerahkan data terkait temuan soal 1.000 lebih anggota DPR dan DPRD bermain judi online alias judol.

    “Saya selaku Wakil Ketua MKD akan meminta PPATK agar secepatnya mengirimkan nama-nama anggota DPR RI yang terlibat dalam judi online,” ujarnya Rabu (26/6/2024).

    Legislator asal Madura tersebut melanjutkan bahwa MKD akan meminta keterangan kepada anggota Dewan yang diduga terlibat dalam judi online tersebut. 

    “MKD sebagai Alat Kelengkapan Dewan akan mintai keterangan kepada para legislator yang bersangkutan,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, lebih dari 1.000 orang wakil rakyat di DPR dan DPRD yang terlibat judi online. 

    Sedangkan transaksinya di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran dana Rp 25 miliar.

    “Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiah nya hampir Rp 25 miliar,” ucap Ivan.

    “Nanti saya akan sampaikan ke MKD DPR. Sesuai dengan keterangan tadi,” ujar Ivan usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Rabu (26/6/2024).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    BERITA TERKINI