kab/kota: Senayan

  • BBM Jenis Baru Segera Meluncur, Ini Bocoran Terbaru dari Luhut

    BBM Jenis Baru Segera Meluncur, Ini Bocoran Terbaru dari Luhut

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, BBM rendah sulfur akan segera diluncurkan. Namun, dirinya belum memberikan penjelasan lebih detail kapan BBM baru tersebut akan dipasarkan.

    “Rendah sulfur juga sudah mulai secara bertahap akan diluncurkan,” katanya di JCC Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2024).

    Dia mengatakan, untuk menyalurkan BBM rendah sulfur tersebut, PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian terhadap kilangnya. Dia mengatakan, kehadiran BBM rendah sulfur ini dibutuhkan untuk kepentingan semua orang.

    “Karena Pertamina harus mengubah sedikit dengan kilang minyaknya untuk tadi meluncurkan ini. Kita semua harus mendukung ini. Karena ini kepentingan kita ramai-ramai,” ujarnya.

    “Karena kalau tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit kepada anak cucu kita semua,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif menyampaikan, pemerintah tengah mematangkan soal rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya, ada kemungkinan BBM baru yang akan dikeluarkan jenisnya solar.

    Namun Arifin mengatakan produksi BBM baru ini kemungkinan masih perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa terburu-buru.

    “Pokoknya nanti yang sulfur tinggi, di mana? (solar?) Iya di situ. Nanti kita lihat lagi dikaji,” beber Arifin ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024) lalu.

    (acd/kil)

  • Bocoran Luhut soal BBM Jenis Baru yang Bakal Diluncurkan

    Bocoran Luhut soal BBM Jenis Baru yang Bakal Diluncurkan

    Jakarta

    Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suar soal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru. Menurut Luhut BBM tersebut rendah sulfur dan segera diluncurkan.

    “Rendah sulfur juga sudah mulai secara bertahap akan diluncurkan,” katanya di JCC Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2024).

    Selain itu Luhut mengatakan untuk penyaluran BBM rendah sulfur tersebut, PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian kilangnya. Dia mengatakan, kehadiran BBM rendah sulfur ini dibutuhkan untuk kepentingan semua orang.

    “Karena Pertamina harus mengubah sedikit dengan kilang minyaknya untuk tadi meluncurkan ini. Kita semua harus mendukung ini karena ini kepentingan kita ramai-ramai,” ujarnya.

    “Karena kalau tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit kepada anak cucu kita semua,” tambahnya.

    Sebagai informasi, saat Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif pernah menyampaikan pemerintah menyiapkan rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya, ada kemungkinan BBM baru yang akan dikeluarkan jenisnya solar.

    Namun Arifin mengatakan produksi BBM baru ini kemungkinan masih perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa terburu-buru.

    “Pokoknya nanti yang sulfur tinggi, di mana? (solar?) Iya di situ. Nanti kita lihat lagi dikaji,” beber Arifin ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024) lalu.

    (shc/hns)

  • Banyak WNA Buka Usaha Tanpa Izin di Pulau Kecil, KKP Bakal Kasih Sanksi!

    Banyak WNA Buka Usaha Tanpa Izin di Pulau Kecil, KKP Bakal Kasih Sanksi!

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan sejumlah warga negara asing (WNA) yang mendirikan usaha di pulau-pulau kecil Indonesia tanpa izin. Temuan itu terjadi di Pulau Mentawai dan Pulau Maratua.

    Sebelumnya, KKP sempat membantah adanya aktivitas jual beli pulau-pulau kecil. Ternyata, adanya pemanfaatan pulau-pulau tersebut untuk membuka usaha oleh warga negara asing (WNA).

    Saat diselidiki lebih lanjut, KKP menemukan ada beberapa usaha yang dikelola WNA tidak mempunyai izin. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf mengatakan modus WNA tersebut dengan menikahi warga setempat. Kemudian mendirikan usaha atas nama pasangannya yang WNI.

    “Karena kan banyak modus yang digunakan, seperti kawin dengan penduduk lokal. Atas dasar itu dia membangun, atas nama istri/suaminya. Begitu kita cari asal usul itu adalah pemodal asing,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dia menegaskan bagi WNA yang ingin mendirikan usaha di pulau-pulau kecil harus mengantongi izin dari KKP. Apabila tidak ada, dia tak segan akan membekukan usaha tersebut.

    Namun, pihaknya pun masih memberi kelonggaran dengan memberikan saran. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan usaha milik WNA tersebut tak kunjung mengantongi izin, pihaknya akan memberi sanksi administrasi, penyegelan hingga pembekuan usaha.

    Saat ini baru ada dua usaha yang disegel KKP imbas tak mengantongi izin usahanya. Penyegelan itu terjadi di Pulau Mentawai.

    “Dari beberapa yang sudah kami riset ada dua yang disegel. Kalau dia mengikuti aturan yang disarankan, ya tentunya ya nggak sampai ke situ (pembekuan usaha). Kalau tetap ngotot, ya berarti akan dibekukan,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Investasi RI Selama Era Prabowo-Gibran Ditarget Tembus Rp 11.855 T

    Investasi RI Selama Era Prabowo-Gibran Ditarget Tembus Rp 11.855 T

    Jakarta

    Pemerintahan baru mematok target investasi jumbo. Secara akumulasi, Indonesia diharapkan bisa mengantongi investasi hingga Rp 11.855,5 triliun dalam 5 tahun.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Target investasi ini merupakan prognosa target realisasi investasi 2025-2029.

    “Total investasi yang diharapkan pada akhir tahun 2029 baik yang PMA maupun PMDN adalah Rp 11.674 triliun s.d Rp 11.855,5 triliun,” kata Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta Selasa (3/9/2024).

    Sedangkan khusus untuk 2025 Kementerian Investasi/BKPM ditargetkan dapat merealisasikan investasi Rp 1.905 triliun. Rosan menambahkan target investasi ini juga meningkat secara gradual dari tahun ke tahun. Pada 2026, investasi ditargetkan naik menjadi hingga Rp 2.133,5 triliun.

    Lalu pada 2027, naik lagi menjadi hingga Rp 2.373,6 triliun, dan meningkat jadi Rp 2.649,4 triliun pada 2028, dan 2029 menjadi Rp 2.793,3 triliun. Dengan demikian, akumulasinya mencapai Rp 11.855,5 triliun.

    Pesimistis Capai Target 2025 Rp 1.905 T

    Di sisi lain, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 ditetapkan hanya sebesar Rp 681,88 miliar. Angka itu hanya memenuhi 43,39% rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun depan sebesar Rp 1,57 triliun. Angka tersebut juga turun 44,5% dari alokasi anggaran 2024 yang sebesar Rp 1,23 triliun.

    Menurut Rosan, minimnya anggarannya untuk tahun depan bisa jadi justru membuat target tersebut sulit tercapai. Nominal tersebut menurutnya hanya mampu memenuhi kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, dibutuhkan dukungan pendanaan lebih untuk berbagai kegiatan kedeputian mulai dari perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi, kerja sama, pelayanan, pengadaan pelaksanaan, teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OS dan kesekretariatan tidak akan berjalan dengan efektif.

    “Berdasarkan rancangan awal RKP 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1.905 triliun, ini menjadi akan sangat sulit dicapai. Jadi mengalami peningkatan dari Rp 1.650 triliun (target 2024) menjadi Rp 1.905 triliun,” ujar dia.

    “Tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha, dan yang lain-lain,” imbuhnya.

    Selain pendanaan, menurutnya kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tengah dalam pergolakan juga mendatangkan tantangan bagi investasi di Indonesia. Kemudian, pihaknya juga akan mulai fokus dalam mengejar investasi di sektor green investment, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi dan juga investasi yang berbasis ekspor.

    Rosan mengatakan, investasi prioritas di bidang ketahanan pangan serta ketahanan energi yang berkelanjutan juga penting. Terakhir, juga diperlukan peningkatan secara terus-menerus pelayanan berusaha melalui OSS atau Online Single Submission.

    “Dan satunya lagi adalah dibutuhkan adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang akan digunakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk fasilitasi realisasi penanaman modal di daerah,” kata dia.

    (shc/kil)

  • KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengejar aktor dibalik penyelundupan benih bening lobster (BBL). Saat ini KKP tengah memburu pemodal yang melanggengkan aktivitas ilegal tersebut.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya telah memanggil dua-tiga orang warga Indonesia yang mendukung kegiatan ilegal itu, tapi tidak datang. Bahkan ketiga orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Dia menegaskan orang yang masuk dalam DPO itu bukanlah kalangan pejabat, hanya orang yang banyak uang untuk melancarkan aksinya. Dia bilang pemodal ini mengucurkan uang dan menyuruh orang lain untuk melaksanakan aktivitas ilegal tersebut.

    “(Pemodal BBL) WNI, nggak ada (pejabat). (Konglomerat?) Nggak juga, cuma ya duitnya banyak. Sudah kita panggil, nggak datang, kita DPO. Ya, 2-3 kita DPO,” kata pria yang akrab disapa Ipunk saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Rencananya, pemodal tersebut akan ditindaklanjuti dengan hukuman penjara minimal enam tahun penjara. Namun, Ipunk menilai hukuman apapun tidak menimbulkan efek jera.

    Menurutnya, penyelundupan benih lobster bak narkoba karena berkaitan dengan bisnis yang menguntungkan. Meski begitu, pihaknya terus bersinergi dengan aparat lain, seperti TNI AL, kepolisian, hingga Bea Cukai.

    “Ditangkap, dikejar, nanti diselidiki, dipenjara. Kalau ilegal bisa enam tahun di penjara. Kalau bikin jera ya mungkin ada yang nggak jera. Kita ibaratnya narkoba, ditembak mati, tapi nggak ada orang jera karena urusannya bisnis,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi untuk memberantas aksi ilegal tersebut, yakni anggaran. Dia bilang anggaran saat ini terbatas dan masih kurang untuk menutupi biaya bahan bakar kapal. Untuk itu, dia mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk tahun depan.
    Dia pun optimis dapat menangkap bandar penyelundupan BBL sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

    “Salah satu (hambatan) dari anggaran masih kurang. Kita nggak bisa jajan BBM nih. Kita tetap berupaya dengan sinergi yang lain ketika kekosongan itu ada, aparat yang lain siap membantu kita juga bisa nggak berdiri sendiri, kan lautan luas. Bongkar (sebelum pemerintah baru?) Insya Allah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

    Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

    “Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    (kil/kil)

  • Penyebar Fitnah Atta-Ria Ricis Nikah Siri Bisa Kena UU ITE!

    Penyebar Fitnah Atta-Ria Ricis Nikah Siri Bisa Kena UU ITE!

    Jakarta

    Atta Halilintar difitnah menikah siri dengan Ria Ricis. Suami dari Aurel Hermansyah itu telah mengumpulkan bukti-bukti akun mana saja yang menyebarkan tuduhan tersebut.

    “Semoga menjadi penghapusan dosa ya, Insya Allah sudah direncanakan semuanya, sudah diproses juga beberapa dari kemarin akunnya. Soalnya akunnya banyak, jadi kita detailkan dulu,” ungkap Atta Halilintar saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9) malam.

    Dear netizen, harus diingat bahwa apa yang kamu tulis di media sosial bisa saja menjebloskan kamu dalam ancaman pidana. Apalagi sampai memfitnah orang, pemilik akun penyebar fitnah bisa dijerat dengan UU ITE. Ancaman hukumannya pun tak main-main.

    Pasal 27A UU No 1/2024 berbunyi:

    Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

    Adapun ancaman hukumannya sebagai berikut:

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Dan/atau denda paling banyak Rp 400 juta,” bunyi pasal 45 ayat (4).

    Selain dituduh nikah siri dengan Ria Ricis, Atta Halilintar juga difitnah diboikot dari televisi Indonesia. Dia juga telah membantah hal itu.

    “Ini barusan dapat chat dari Pak Hary Tanoe, beliau sudah memastikan kalau ini hoax ya, guys. Aku tidak diboikot oleh stasiun televisi mana juga,” tuturnya beberapa waktu lalu.

    (ask/fay)

  • APJII Rilis Film Dokumenter ‘Derang Daring’ Dorong Kesadaran Publik

    APJII Rilis Film Dokumenter ‘Derang Daring’ Dorong Kesadaran Publik

    Jakarta

    Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis film dokumenter ‘Derang Daring‘, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang peranan internet dan konektivitas broadband dalam kehidupan sehari-hari. Film ini disutradarai oleh Dodid Wijanarko dan diproduseri oleh Fauzan Zidni.

    “Di film ini, kita menggambarkan bahwa pentingnya bahwa internet ini memang bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita juga menggambarkan di beberapa scene juga bahwa bener-bener Indonesia ini butuh banget pemerataan akses internet sampai ke pelosok-pelosok,” kata Muhammad Arif Ketua Umum APJII, di acara peluncuran film tersebut di Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

    Penetrasi internet di Indonesia baru menyentuh angka 79%, itu berarti pekerjaan untuk meratakan akses internet masih jadi tantangan. Menurut Arif, teknologi tidak ada artinya jika konektivitas internet belum merata.

    “Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada APJII atas kreativitas dan inisiatif APJII dan sineas Tanah Air atas karya film Derang-Dering,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi.

    “Semoga semangat pesan mendorong konektivitas bisa tersampaikan, karena isu coverage juga penting, termasuk kecepatan dan pemerataannya, dan lain-lain,” lanjutnya.

    Derang Daring menampilkan tiga kisah dari lapisan masyarakat yang kehidupannya erat bersentuhan dengan internet. Salah satu kisah utama dalam film ini adalah perjuangan tiga sekawan dalam mendirikan Hear Me, sebuah startup sosial yang menyediakan teknologi penerjemah dan interpretasi bahasa Indonesia untuk membantu teman-teman tuli mengakses informasi dan berkomunikasi.

    Selain itu, film ini juga mengangkat kisah Velin, seorang konten kreator asal Desa Reo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui channel YouTube ‘Ceritanya Velin’, ia menggambarkan keseharian di daerahnya dan merepresentasikan suara kreator dari timur Indonesia.

    Film ini turut menceritakan tentang usaha dan tekad Stenly Takarendehang untuk pulang kampung dan mengembangkan perusahaan penyedia layanan internet Sakaeng Solata, yang terletak di Pulau Sangihe, perbatasan dengan Filipina. Stenly adalah salah satu anggota APJII.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Digital Telkom Fajrin Rasyid turut mengapresiasi film dokumenter ‘Derang Daring’.

    “Film ini diharapkan dapat membuka mata publik tentang pentingnya akses internet yang merata dan mendorong berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan industri digital di Indonesia,” ucapnya.

    Fajrin menambahkan bahwa ekosistem digital Indonesia punya pretensi perkembangan yang sangat cepat. Riset dari Google Temasek menyebutkan, dalam 7-8 tahun ke depan, ekonomi digital indonesia akan tumbuh 5x lipat.

    [Gambas:Youtube]

    (ask/fay)

  • Demo Ojol Tuntut Tarif Sama, Menkominfo Janji Beri Regulasi Terbaik

    Demo Ojol Tuntut Tarif Sama, Menkominfo Janji Beri Regulasi Terbaik

    Jakarta

    Demo driver ojek online serta kurir online menuntut tarif yang seragam direspons Menkominfo Budi Arie. Kominfo berjanji akan memberikan regulasi terbaik dan mendengarkan segala aspirasi driver ojol.

    “Kita akan berusaha memediasi dan juga kita akan memberikan regulasi yang terbaik, bukan hanya dari sisi aplikator tapi tapi juga para pekerjanya,” kata Budi, di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

    Kominfo berpegang teguh dengan janji untuk mendengarkan dan membereskan tuntutan para drivel ojol. Menurutnya, tak cuma Kominfo, lembaga lain dan pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menyelesaikan isu ini.

    “Karena gini, urusannya kan ada Kementerian Kominfo, ada lembaga lain, dan juga daerah. Jangan salah loh, tarif itu juga (urusan) pemerintah daerah. Bisa berbeda satu tempat dengan tempat yang lain,” jelasnya.

    Ditanya lebih lanjut apakah mungkin Permenkominfo akan mengalami perubahan, Menkominfo memberikan jawaban tegas.

    “Pasti. Jadi gini kebijakan itu memerlukan harmonisasi karena sekali lagi ini menyangkut kepentingan ojol, kepentingannya aplikator, dan juga kepentingan semua pihak termasuk masyarakat. Pengguna ojol kan juga perlu didengarkan juga. Yang pasti, kita ingin berbuat yang terbaik untuk para pekerja ojol di Indonesia,” ujar Menkominfo.

    Soal rencana pertemuan dengan pihak-pihak terkait, Kominfo juga sudah mengatur hal tersebut. Menurutnya, konsolidasi akan terus dilakukan.

    “Sudah, dalam waktu ini kita akan konsolidasi terus semuanya supaya harmonisasinya bisa berjalan,” terangnya.

    Demo driver ojek online dan kurir online digelar pada Kamis (29/8). Ada beberapa poin yang disampaikan mengenai tuntutan mereka, antara lain:

    Berikut tuntutan yang disuarakan driver ojol dalam aksi demo:

    1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

    2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

    3. Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai.tidak manusiawi dan memberi rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.

    4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

    5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

    6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

    (ask/fay)

  • Pernah Bikin Jokowi Jengkel, Impor Pipa Migas Malah Makin Banyak

    Pernah Bikin Jokowi Jengkel, Impor Pipa Migas Malah Makin Banyak

    Jakarta

    Jumlah impor komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) yang mengacu pada pipa untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih besar daripada ekspor. Bahkan, impor itu mengalami kenaikan.

    Padahal, masalah impor pipa ini pernah membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Jokowi sampai memecat salah satu petinggi BUMN pada beberapa tahun lalu karena persoalan impor pipa ini.

    Berdasarkan data yang disajikan Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Firdaus Manti impor pipa pada 2018 sebesar 198.793 ton dan ekspornya 99.054 ton. Kemudian, pada 2019 impornya 188.999 ton dan ekspornya 109.973 ton.

    Pada 2020, impor OCTG tercatat 133.001 ton dan ekspornya 102.492 ton. Lalu, pada 2021 impornya sebesar 104.883 dan ekspornya 56.306 ton.

    Selanjutnya pada 2022 impornya tercatat 102.984 ton dan ekspornya 41.657 ton. Lalu, pada 2023 impornya 201.731 ton dan ekspornya 70.201 ton.

    “Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar. 2023 juga lonjakannya cukup besar importasi dibandingkan dengan ekspornya,” ungkap dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

    Dalam catatan detikcom 2021 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan jengkel dengan perusahaan besar yang masih enggan menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Dia mengaku kesal masih banyak barang yang bisa diproduksi di dalam negeri justru diimpor.

    Luhut mencontohkan BUMN sekelas Pertamina saja masih mengimpor pipa, padahal sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Dia mengaku cukup kesal, sampai-sampai menyebut Pertamina ngawur. Persoalan impor pipa ini juga dibahas Jokowi.

    “Pipa ini ramai juga sama beliau (dibahas Presiden Joko Widodo). Pertamina ngawurnya minta ampun itu, masih impor pipa padahal sudah bisa dibuat di Indonesia, bagaimana itu? Kecintaan kita dari idealisme itu masih kurang,” kata Luhut dalam Rakernas BPPT 2021 yang disiarkan YouTube, Selasa (9/3/2021) silam.

    Ujungnya, Luhut mengungkapkan akibat hal tersebut ada pejabat Pertamina yang langsung dipecat oleh Jokowi. Namun, dirinya enggan mengatakan siapa orang itu.

    “Makanya kemarin ada pejabat tinggi Pertamina itu dipecat Presiden langsung. Saya tanya kenapa? Alasannya katanya karena TKDN, kau cek aja siapa yang diganti,” kata Luhut.

    (acd/ara)

  • Naik Kereta Cepat Whoosh dari Karawang ke Jakarta Cuma 11 Menit

    Naik Kereta Cepat Whoosh dari Karawang ke Jakarta Cuma 11 Menit

    Jakarta

    Stasiun Kereta Cepat di Karawang, Jawa Barat bakal dibuka pada 2025. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan waktu tempuh kereta cepat dari Karawang ke Jakarta hanya 11 menit.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan pengoperasian Stasiun Kereta Cepat di Karawang sedang menunggu selesainya akses keluar KM 42 Tol Jakarta-Cikampek. Jika akses tol sudah selesai, maka stasiun bisa beroperasi.

    “(Stasiun) Karawang kita menunggu pintu keluar dari tol ya. Karawang sih sudah siap operasional, kita tunggu itu, insyaallah operasional,” kata Risal di di Artotel Gelora Senayan, Jumat malam (26/7/2024).

    Risal menjelaskan bahwa kepastian selesainya akses tol berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jika Stasiun Karawang dibuka, jumlah penumpang kereta cepat diprediksi meningkat.

    Selain itu, Risal membeberkan sejumlah faktor lain yang bisa menggenjot peningkatan penumpang kereta cepat, mulai dari tiket yang dijual murah di jam tertentu dengan dynamic pricing, hingga strategi non-core business.

    Menurut Risal, beberapa strategi non-core business misalnya pengembangan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) hingga pengembangan properti. Jika Stasiun Karawang kelak dibuka, Risal mengungkap waktu tempuh dari stasiun tersebut ke Jakarta akan lebih singkat, hanya sekitar 11 menit.

    “Posisinya kita berharap dari Karawang-Jakarta naik Whoosh cuma 11 menit, itu pilihan yang menarik ketimbang kendaraan pribadi,” imbuhnya.

    Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, PT KCIC menyatakan Stasiun Karawang bakal dibuka pada 2025. Sejak Kereta Cepat beroperasi sejak akhir 2023, hanya Stasiun Karawang yang belum digunakan buat naik turun penumpang.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pengoperasian Stasiun Karawang akan menjadi bagian dari strategi peningkatan jumlah penumpang kereta cepat. Sejauh ini Stasiun Karawang baru digunakan sebatas untuk pengaturan jalan kereta saja, padahal stasiunnya sudah selesai dibangun.

    “KCIC akan mengoperasikan Stasiun Karawang di awal tahun 2025 untuk layanan naik turun penumpang. Saat ini Stasiun Karawang baru dioperasikan untuk melayani pengaturan perjalanan kereta,” beber Eva dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

    Eva menjelaskan bahwa KCIC kini sedang menyiapkan akses sepanjang 1,5 km dari kawasan Trans Heksa Karawang (THK) dan Deltamas menuju Stasiun Karawang. Progresnya sedang dalam tahap akhir pembebasan lahan sebelum masuk tahap persiapan konstruksi.

    Di sisi lain, Kementerian PUPR juga sedang menyiapkan pembangunan exit KM 42 Tol Jakarta-Cikampek yang langsung menuju Stasiun Karawang. Akses dari Tol Jakarta-Cikampek kini juga sudah dalam tahap pembebasan lahan dan pembangunan.

    Rencananya, pembangunan dilakukan tahun ini sebagai bagian dari Proyek Strategi Nasional (PSN) dari pemerintah pusat. Dengan adanya beragam akses tersebut, Stasiun Karawang bakal terkoneksi dengan berbagai kawasan industrial, perkotaan, dan pusat perbelanjaan.

    (ara/ara)