Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Ini Alasan Ahmad Ali Pindah dari NasDem ke PSI – Page 3

    Ini Alasan Ahmad Ali Pindah dari NasDem ke PSI – Page 3

    Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep senang dengan bergabungnya Ahmad Ali ke PSI. Dia semakin optimis kehadiran Ahmad Ali akan membuat PSI berpeluang lolos ke DPR RI pada Pemilu 2029.

    “Target kita di 2029 ini kan lolos ke Senayan. Dan lolos ke Senayan itu kan bukan hal yang mudah. Tapi saya percaya kita di 2029 bisa masuk Senayan. Karena sekarang itu ada tambahan amunisi baru yaitu Pak Ahmad Ali yang mendampingi saya,” tutur Kaesang.

    Putra bungsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu memiliki harapan besar terhadap kepengurusan baru DPP PSI. Kaesang meminta Ahmad Ali untuk memonitor para pengurus PSI.

    “Saya berharap banyak untuk pengurusan baru. Bang Ali, saya minta tolong dimonitor semua, kalau ada yang nakal-nakal,” ucap dia.

     

  • Kemenkeu Baru Terima Rp5,1 Triliun dari Total Rp60 Triliun Nilai Penunggak Pajak Jumbo

    Kemenkeu Baru Terima Rp5,1 Triliun dari Total Rp60 Triliun Nilai Penunggak Pajak Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru menerima Rp5,1 triliun dari penunggak pajak besar yang perkaranya sudah inkrah di pengadilan.

    Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan nilai penunggak pajak besar yang akan ditagih Kemenkeu mencapai Rp60 triliun. Asalnya, dari 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan.

    Purbaya menjelaskan 200 penunggak pajak jumbo itu sebagian besar merupakan perusahaan perseorangan, bukan orang pribadi maupun korporasi.

    “Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai 5,1 triliun. Ini akan kita kejar terus sampai tahun udah clear [selesai] lah. Yang jelas mereka enggak bisa lari lagi sekarang,” jelas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum punya rencana untuk menaikkan tarif pajak untuk orang super kaya. Hanya saja, dia meminta kelompok masyarakat super kaya agar patuh membayar kewajiban pajaknya.

    “Kita pastikan aja mereka comply [mematuhi] ke peraturan yang ada dulu. Jangan kabur-kabur, itu saja. Jadi, kita enggak naikin tarif dan lain-lain,” ujarnya.

    Bendahara negara itu memastikan orang-orang super kaya itu tidak diganggu petugas pajak apabila membayar pajak sesuai aturan. Bahkan, Purbaya akan membuka langsung saluran pengaduan apabila ada pemerasan wajib pajak oleh fiskus.

    Sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga memperingatkan kepada para penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan untuk melunasi kewajibannya. Dia menyatakan jika mereka tidak segera menyetor kewajiban pajaknya itu maka kehidupannya di Indonesia tidak ada yang tenang.

    “Pasti masuk [Rp60 triliun ke kas negara tahun ini]. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (23/9/2025).

  • BGN Targetkan MBG Serap Anggaran Rp1,2 Triliun per Hari di 2026

    BGN Targetkan MBG Serap Anggaran Rp1,2 Triliun per Hari di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menyerap anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun pada 2026.

    Target tersebut pun menimbulkan pertanyaan apakah realistis atau tidak? Pasalnya, jika melihat serapan anggaran MBG pada tahun ini, realisasinya masih rendah dari Pagu yang telah dianggarkan yakni Rp71 triliun.

    Dadan menjelaskan bahwa pihaknya akan mengejar sejumlah target terlebih dahulu sampai dengan akhir tahun ini. Seperti penerima manfaat sebanyak 82,9 juta penerima, 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil. 

    Menurutnya, apabila target tersebut telah tercapai, maka percepatan penyerapan anggaran pada tahun depan pun tidak dapat diragukan lagi. 

    “Tahun depan mulai hari pertama kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah,” ungkapnya saat ditemui di kantor BGN, Jumat (26/9/2025). 

    Per hari ini, serapan baru mencapai Rp19,3 triliun atau 27,18% dari pagu awal Rp71 triliun. Meningkat tipis dari realisasi per Senin (22/9/2025) yang senilai Rp17 triliun.  

    Bos BGN tersebut menjelaskan bahwa sampai dengan pertengahan Oktober 2025, akan ada penyerapan Rp4,5 triliun. Apabila sesuai prediksi, maka penyerapan akan mencapai Rp13,8 triliun—dan masih belum mencapai setengahnya dari pagu awal. 

    Penambahan anggaran program MBG pada RAPBN menjadi Rp335 triliun pertama kali diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. 

    “Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun,” katanya, Jumat (15/8/2025). 

    Dia menegaskan program prioritas telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau wilayah Indonesia. 

    “Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri,” ujarnya. 

    Orang nomor satu di RI itu menyatakan melalui MBG, pemerintah akan membangun generasi unggul anak-anak, yang diharapkan akan melahirkan generasi unggul dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi. 

    Lebih lanjut, Prabowo menargetkan program MBG mampu menjangkau sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita yang akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di Tanah Air.

  • Peringatan Purbaya ke Orang Super Kaya RI: Patuh Bayar Pajak, Jangan Kabur-Kabur

    Peringatan Purbaya ke Orang Super Kaya RI: Patuh Bayar Pajak, Jangan Kabur-Kabur

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kelompok masyarakat super kaya agar patuh membayar kewajiban pajaknya.

    Purbaya mengaku belum punya rencana untuk menaikkan tarif pajak untuk orang super kaya. Kendati demikian, dia ingin memastikan agar mereka patuh menyetor pajaknya.

    “Kita pastikan aja mereka comply [mematuhi] ke peraturan yang ada dulu. Jangan kabur-kabur, itu saja. Jadi, kita enggak naikin tarif dan lain-lain,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Bendahara negara itu memastikan orang-orang super kaya itu tidak diganggu petugas pajak apabila membayar pajak sesuai aturan. Bahkan, Purbaya akan membuka langsung saluran pengaduan apabila ada pemerasan wajib pajak oleh fiskus.

    “Nanti [laporan masuk] ke kami, ke saya langsung. Tapi bukan saya yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu sehingga kalau ada yang nakal-nakal, bisa saya tangani langsung,” ungkapnya.

    Sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga memperingatkan kepada para penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan untuk melunasi kewajibannya.

    Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi 200 penggelap pajak besar yang memiliki kewajiban menyetor ke pemerintah hingga Rp60 triliun. Dia menyatakan jika mereka tidak segera menyetor kewajiban pajaknya itu maka kehidupannya di Indonesia tidak ada yang tenang.

    “Pasti masuk [Rp60 triliun ke kas negara tahun ini]. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (23/9/2025).

    Pada 2026, sambungnya, Kementerian Keuangan bersama aparat penegak hukum akan terus menyisir para penunggak pajak besar demi memaksimalkan penerimaan negara. Bahkan, Purbaya sudah mengidentifikasi penggelap pajak yang nilainya sangat besar. Kendati demikian, dia belum mau membukanya.

  • Kenaikan Gaji PNS cs Tergantung Keputusan Purbaya & Kondisi Kantong Negara

    Kenaikan Gaji PNS cs Tergantung Keputusan Purbaya & Kondisi Kantong Negara

    Jakarta –

    Rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara sempat mencuat. Hal ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan itu telah ditandatangani dan diberlakukan sejak 30 Juni 2025.

    Menyangkut hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, dirinya belum menjalin komunikasi lebih lanjut secara langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyusul terbitnya perpres tersebut.

    “Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan. Kemarin tim sudah diskusi-diskusi juga,” ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Namun, Rini belum dapat memastikan apakah kenaikan gaji ASN dapat mulai diterapkan pada tahun 2026. Sebab, pihaknya mesti melakukan hitung-hitungan terlebih dahulu, diselaraskan dengan kesiapan keuangan negara.

    “Nanti kan harus dihitung dulu, ini kan harus kesiapan keuangan negara dulu,” kata Rini.

    Ia menekankan, keputusan kenaikan gaji ASN ini selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan untuk para pegawai ASN. Namun demikian, pertimbangan kesiapan keuangan negara juga penting.

    “Tentunya, Presiden (Prabowo) juga ingin mensejahterakan ASN, tetapi tentunya kita harus memperhatikan keuangan negara yang sedang dihitung,” ujar dia.

    Keputusan kenaikan gaji ASN juga diperkuat dengan kehadiran Perpres 79/2025. Rini berharap, dalam waktu dekat ia bersama Purbaya dapat mengagendakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut tentang kenaikan gaji ASN.

    Sebagai informasi, dalam dokumen RKP 2025 terbaru, disebutkan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Kebijakan tersebut menjadi urutan keenam dari total delapan program.

    Disebutkan bahwa kenaikan gaji akan difokuskan pada beberapa kelompok ASN, antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh. Selain itu, kenaikan gaji juga akan diberlakukan kepada TNI/Polri hingga pejabat negara.

    “Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara,” dikutip dari lampiran Perpres 79/2025, dikutip Sabtu (20/9/2025).

    Presiden Prabowo menambahkan unsur pejabat negara untuk mendapatkan kenaikan gaji. Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelum pembaruan, tidak tercatat ada kenaikan pejabat negara.

    Kenaikan gaji ASN, termasuk PNS dan PPPK, hingga TNI/Polri tidak rutin terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan catatan detikcom, rata-rata penyesuaian atau kenaikan gaji ASN berada pada kisaran 5% s.d 8%.

    Belum diketahui berapa persentase kenaikan gaji untuk tahun ini. Hingga saat ini, gaji ASN, TNI, maupun Polri masih mengacu ada aturan yang berlaku per 1 Januari 2024.

    (shc/hns)

  • BPK Bisa Audit BUMN, Karyawan hingga Komisaris Jadi Penyelenggara Negara

    BPK Bisa Audit BUMN, Karyawan hingga Komisaris Jadi Penyelenggara Negara

    Jakarta –

    Pembahasan atas Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disepakati untuk lanjut ke Sidang Paripurna. Salah satu poin revisi, kembali memberikan kewenangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap perusahaan pelat merah.

    Dalam pembahasan rancangan UU tersebut, disepakati status pegawai hingga direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara. Selaras dengan itu, BPK juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

    “Kelima, penegasan organ dan pegawai Danantara, anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN merupakan penyelenggara negara, dan BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    BPK Periksa BUMN

    Ditemui usai rapat, Supratman menjelaskan, langkah ini menjadi bagian dari perbaikan tata kelola BUMN. Ia menyebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah secara limitatif.

    “Mudah-mudahan ini sebuah harapan yang baik dalam rangka tata kelola, apalagi dengan masuknya Badan Pemeriksa Keuangan yang disebut secara limitatif di dalam undang-undang ini, itu untuk dilakukan pemeriksaan,” jelas dia.

    Ia juga menegaskan bahwa kekayaan BUMN merupakan dan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan terkait dengan Business Judgement Rule sendiri, menurutnya kini apabila ada pegawai maupun pejabat BUMN yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan prinsip bisnis, maka bisa langsung terlihat dari audit tersebut.

    Business judgment rule berarti perlindungan direksi dari gugatan hukum atas keputusan bisnis yang ternyata menimbulkan kerugian, asalkan keputusan itu dengan tujuan benar.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Panja RUU BUMN Andre Rosiade, menjelaskan dengan menghilangkan pasal yang berisi bahwa pegawai hingga pejabat BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, otomatis apabila ada tindak pidana korupsi, oknum terkait bisa langsung ditindak.

    “Kalau sudah penyelenggara negara, mereka melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan, tentu aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan (hukum),” terang Andre, dalam kesempatan terpisah.

    Selain itu, terkait pemeriksaan, BPK yang akan menentukan apakah kerugian BUMN itu disebabkan fraud, kelalaian, atau memang ada tindakan pidana. Ke depannya, perusahaan-perusahaan pelat merah akan terbuka untuk menghadapi segala audit.

    “Jadi audit BPK-nya bisa masuk. Jadi tidak ada lagi keraguan. Kalau dulu kan di undang-undang yang lama disebutkan audit BPK bisa dilakukan dalam keadaan tertentu, kalau sekarang terbuka, audit reguler juga bisa dihasilkan,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Dugaan Keracunan Program MBG

    Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Dugaan Keracunan Program MBG

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri turun tangan mengasistensi penyelidikan kasus dugaan keracunan dalam program makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur. Penyelidikan utama ditangani Polda jajaran di masing-masing wilayah.

    “Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Polda, Polres masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya, supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Helfi menegaskan, salah satu fokus pendalaman adalah proses pengamanan makanan mulai dari hulu hingga hilir. “Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi tentu muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG,” lanjutnya yang juga menjabat Kepala Satgas Pangan Polri.

    Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum (APH) untuk turun langsung melakukan investigasi kasus dugaan keracunan tersebut. Ia menilai langkah ini penting agar kasus bisa diusut tuntas.

    “Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

    Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) turut mengambil peran dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam program MBG. Tim ini bertugas memberikan second opinion agar publik memperoleh penjelasan kredibel.

    “Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM. Diharapkan isu-isu tidak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana. [uci/beq]

  • Ekonom Singgung Pemilihan Ketua LPS Baru, Bukan soal Sosok Tapi Mekanisme – Page 3

    Ekonom Singgung Pemilihan Ketua LPS Baru, Bukan soal Sosok Tapi Mekanisme – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Kepastian ini membuatnya harus melepas jabatan sebagai wakil menteri, karena aturan jelas melarang rangkap jabatan di posisi strategis pemerintahan.

    “Ya intinya tidak boleh rangka jabatan jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada presiden,” kata Anggito usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Anggito mengaku tidak mengetahui apakah posisinya di Kementerian Keuangan akan segera diisi oleh orang lain setelah ia menjadi ketua DK LPS. Menurut dia, yang terpenting adalah menjalani proses fit and proper test hingga akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna.

    “Saya enggak tahu. Pokoknya saya diberikan tugas untuk menjadi calon, dan saya jalani fit and proper, dan alhamdulillah sudah diputuskan melalui rapat paripurna. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada pak presiden, kepada pak menteri keuangan, sudah memberi kesempatan saya untuk mengabdi di posisi seperti yang sekarang ini,” jelasnya.

  • Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa di sejumlah daerah tanah air.

    Salah satu yang terparah adalah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang telah menetapkan situasi darurat atau kejadian luar biasa (KLB) karena banyaknya siswa yang keracunan hidangan MBG.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menegaskan bahwa persoalan keracunan dalam program MBG bukan semata pada pelaksana lapangan, tapi lebih disebabkan oleh kelemahan sistem. Karena itu, ia mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program.

    Menurutnya, tanpa perbaikan sistem, kasus keracunan akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur. Kondisi ini, kata Charles, bisa memunculkan trauma di kalangan orang tua sehingga anak-anak tidak lagi diizinkan mengkonsumsi makanan dari program MBG.

    “Kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan akan terbuang sia-sia,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi. Misalnya menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.

  • 3 Saat Pembakaran Tol Jadi Mimpi Buruk Jakarta, Warga Terjebak Macet Horor di Gatot Subroto Megapolitan

    3 Saat Pembakaran Tol Jadi Mimpi Buruk Jakarta, Warga Terjebak Macet Horor di Gatot Subroto Megapolitan

    Saat Pembakaran Tol Jadi Mimpi Buruk Jakarta, Warga Terjebak Macet Horor di Gatot Subroto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kemacetan parah melanda sejumlah ruas utama Jakarta pada Rabu (24/9/2025), imbas penutupan gerbang tol yang rusak akibat aksi demonstrasi ricuh di akhir Agustus lalu.
    Penutupan ini membuat ribuan kendaraan terjebak hingga berjam-jam di wilayah Slipi, Jalan Gatot Subroto, hingga arah Pancoran.
    Tujuh gerbang tol di ruas Cawang–Tomang–Pluit sebelumnya menjadi sasaran pembakaran orang tak dikenal (OTK) saat demo yang berujung bericuh pada akhir Agustus 2025.
    Gerbang tol yang dibakar meliputi GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1.
    Sejumlah gerbang tol kini masih dalam proses perbaikan, termasuk GT Semanggi 1 yang ditutup total serta sebagian gardu GT Semanggi 2.
    Dampaknya, antrean kendaraan mengular dari sore hingga tengah malam di Jalan Letjen S Parman menuju Jalan Gatot Subroto pada Rabu malam. Akses lalu lintas dari arah Grogol ke Pancoran pun lumpuh.
    Tak hanya mobil pribadi, bus Transjakarta juga terjebak berjam-jam di tengah kemacetan, memaksa sebagian warga turun dan berjalan kaki.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sedikitnya 20 bus Transjakarta terjebak di sepanjang Jalan Letjen S. Parman pada Rabu malam.
    Rudi (28), warga Bogor, menceritakan, dirinya membutuhkan waktu lebih dari empat jam hanya untuk perjalanan dari Halte Grogol Reformasi menuju Slipi dengan menggunakan Transjakarta.
    “Saya naik dari Halte Grogol Reformasi. Empat jam perjalanan, gila banget dah. Dari jam 5 sore saya naik bus, baru turun ini jam 9,” ucap Rudi.
    Setibanya di Petamburan, Rudi bahkan memilih beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Palmerah untuk pulang ke Bogor menggunakan kereta.
    Berbeda dengan Rudi, Salma (25), penumpang Transjakarta rute PIK–Blok M, memilih turun di tengah jalan.
    “Saya sama orang-orang pada turun di Slipi Kemanggisan, terus jalan kaki sampai Petamburan,” ungkap Salma.
    Salma menempuh perjalanan sekitar satu kilometer dengan berjalan kaki melewati jalur tol hingga keluar ke jalan arteri. Ia bahkan melihat penumpang dengan koper yang juga memilih berjalan kaki di pinggir tol.
    Kemacetan juga menyulitkan pengendara roda dua. Zaki (33), pengguna motor, mengatakan, ia butuh 1,5 jam untuk menempuh jarak tiga kilometer, yang biasanya hanya ditempuh 10–15 menit.
    “Parah, macet banget pokoknya. Sampai keringetan di jalan ini saya. Enggak bergerak sama sekali, motor aja enggak bisa nyelip,” kata Zaki.
    Hal serupa dialami Pras, pengendara dari Jalan Panjang, Kebon Jeruk, menuju Palmerah. Ia mengaku butuh lebih dari dua jam untuk perjalanan yang biasanya hanya 10–15 menit.
    “Kayaknya jaraknya juga enggak seberapa, biasanya paling 10 atau 15 menit. Ini saya udah dua jam di jalan, mau pulang kerja,” tutur Pras.
    Kemacetan imbas perbaikan gerbang tol terbakar ini menimbulkan efek domino pada berbagai moda transportasi dan aktivitas warga.
    Banyak pekerja terlambat pulang, angkutan umum lumpuh, dan warga terpaksa mencari jalur alternatif meski sama-sama padat.
    Situasi ini diperkirakan akan berlangsung hingga seluruh perbaikan gerbang tol selesai dilakukan.
    Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Robby Hefados menyampaikan, perbaikan Gerbang Tol (GT) oleh Jasa Marga di area Jalan Gatot Subroto atau Tol Dalam Kota memakan waktu hingga awal bulan depan.
    “Sebenarnya untuk kemacetan di Jalan Gatot Subroto ini merupakan imbas dari perbaikan GT yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga dari 24 September sampai 10 Oktober,” kata Robby saat dikonfirmasi, Kamis (25/9/2025).
    Oleh karena itu, Jasa Marga mempercepat perbaikan agar penutupan sementara GT tidak berlangsung lama.
    Berhubung dengan perbaikan ini, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar melalui jalur alternatif lain.
    “Seperti menggunakan ruas tol Wiyoto Wiyono, ataupun menggunakan ruas tol Depok Antasari dan Ruas Tol JORR,” ungkap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.