Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • DPR Bakal Awasi Pengajuan Kenaikan Tarif Jalan Tol

    DPR Bakal Awasi Pengajuan Kenaikan Tarif Jalan Tol

    Jakarta –

    Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal keputusan kenaikan tarif jalan tol. Langkah ini menyusul sejumlah keluhan masyarakat tentang kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan pelayanannya.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat tentang banyaknya tarif tol yang naik. Padahal di sisi lain, masyarakat menilai pelayanan jalan tol terkait terbilang masih buruk.

    “Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh ‘pak ketua, pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk’. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki,” kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Lasarus mengatakan, keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

    “Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

    Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

    “Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat,” kata dia.

    Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

    (kil/kil)

  • Ini Perintah Prabowo ke Menteri PU Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Bekasi

    Ini Perintah Prabowo ke Menteri PU Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Bekasi

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Dalam rencana besarnya, proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ujarnya.

    Sebagai tambahan informasi, pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas di era pemerintahan Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    “Nanti saya akan ikut pak Menteri ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait giant sea wall,” ungkap Diana ditemui usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

    Untuk tahap awalnya, pemerintah mengutamakan pembangunan tanggul laut di kawasan Jakarta. Hal ini telah menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan yang lalu.

    Beberapa tahun lalu, dua Korea Selatan dan Belanda sudah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kemudian di bulan Oktober lalu, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) asal China juga menunjukkan ketertarikan.

    Di kesempatan berbeda, Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga sempat buka-bukaan terkait proyek giant sea wall ini. Menurutnya, proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga harus segera dilaksanakan.

    Hashim menjelaskan, konsep tanggul laut diinisiasi sejak tahun 1994 oleh Bappenas mulanya sebagai solusi untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta. Namun Prabowo sendiri melihat bahwa urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya dirasakan di wilayah utara Jakarta, tetapi juga di seluruh pesisir utara Pulau Jawa.

    “Tapi ada apa, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Pak Prabowo ingin segera membangun Tanggul Laut Raksasa. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh pantai utara Pulau Jawa dengan ancaman tanah-tanah yang pinggiran kota. Kita perkirakan bisa 40% sawah , lahan bisa tenggelam kalau kita tidak segera melindungi,” kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia di Hutan Kota oleh Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

    (kil/kil)

  • Nusron Wahid Sebut Kelompok Ini yang Sering Jadi Mafia Tanah

    Nusron Wahid Sebut Kelompok Ini yang Sering Jadi Mafia Tanah

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menyampaikan niatnya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam hal ini menurutnya praktik mafia tanah sering kali melibatkan tiga komponen atau pihak.

    “Tentunya kita tidak bisa mentolelir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen,” kata Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurutnya komponen pertama adalah Keterlibatan oknum orang dalam, yang Nusron sendiri tidak jelaskan lebih jauh orang dalam seperti apa yang dimaksud. Kemudian kedua ada pemborong tanah yang ikut ambil kepentingan di dalamnya, dan terakhir adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

    “Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan, yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung,” jelas Nusron.

    “Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa Permata, persatuan makelar tanah. Maupun Bimantara, bisnis makelar dan perantara,” ucapnya lagi sembari bercanda.

    Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di RI, Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga PPATK. Di mana ia menyebut pihaknya juga akan menginisiasi upaya pemiskinan mafia tanah.

    “Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah,” ujar Nusron.

    Lihat Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

    (fdl/fdl)

  • Kejagung Geledah Ulang Rumah Zarof Ricar di Senayan untuk Cari Aliran Dana ke Keluarga

    Kejagung Geledah Ulang Rumah Zarof Ricar di Senayan untuk Cari Aliran Dana ke Keluarga

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait penggeledahan ulang kediaman eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar di Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (29/10/2024) kemarin.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyampaikan, bahwa penggeledahan tersebut kembali dilakukan untuk mengetahui aliran dana ke keluarga Zarof.

    “Makanya penyidik memastikan,” ujar Harli kepada wartawan Rabu (30/10/2024).

    Menurut Harli, pihaknya tak ingin berspekulasi terkait aliran dana tersebut. Oleh sebabnya, penggeladahan kembali dilakukan.

    “Persepsi kita aliran dana ini seperti apa itu juga nanti kan harus dicek. Aliran dana itu sudah nyata di situ, ditemukan di rumahnya ZR kan,” ungkap Harli.

    Saat disinggung terkait kemungkinan memanggil keluarga Zarof, Harli mengaku belum menjadwalkan pemeriksaan tersebut. Dia menyebut bahwa saat ini pihaknya fokus menangani dugaan suap Zarof Ricar dengan Ronald Tannur.

    “Sekarang penyidik itu fokus terhadap kaitannya dengan RT,” kata dia.

     

  • Menko Airlangga: Ekonomi Syariah Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

    Menko Airlangga: Ekonomi Syariah Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan ekonomi dan keuangan syariah berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan Airlangga di acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang diadakan Bank Indonesia (BI) di JCC Senayan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    ISEF diselenggarakan pada 30 Oktober hingga 3 November 2024 dengan tema Synergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth.

    “Tema yang diangkat pada ISEF sangat relevan, di mana kita berupaya mengakselerasi perekonomian di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peran strategis guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga di acara tersebut.

    Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023, ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat tiga secara global setelah Malaysia dan Arab Saudi. Menurut dia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat potensial karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim sebanyak 87%.

    “Arahan Bapak Presiden kita minta agar bidang investasi keuangan syariah, makanan minuman halal, fesyen mode, farmasi, kosmetik, hingga wisata yang ramah muslim,” tandas Airlangga.

    Airlangga juga mengatakan kontribusi syariah dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai 48,71%. Bahkan, kata dia, ekonomi syariah juga mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Menurut Airlangga, visi pengembangan sektor produktif seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting untuk mendukung target Indonesia emas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. 

    “Dalam rangka mencapai visi Asta Cita kedua, pemerintahan Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih bertekad untuk mendorong kemandirian nasional, dan salah satunya adalah kemajuan ekonomi syariah,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Kredit Usaha Rakyat berbasis syariah akan terus ditingkatkan, penguatan sinergi dan ekosistem yang lebih inklusif  dilakukan. Hal tersebut untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih luas.

    “Saya berharap suksesnya ISEF menghasilkan karya inovatif dan produktif, sehingga sistem ekonomi dan keuangan syariah ini akan terus berkembang,” pungkas Airlangga 

  • Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai penyebab bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex adalah kelalaian manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko. Menurut dia, manajemen perusahaan lengah, seolah-olah masalah kecil tetapi ternyata masalah yang berdampak fatal.

    “Ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tetapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” kata Yassierli dalam rapat dengar pendapat di ruangan Komisi IX DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Yassierli mengaku dirinya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sri Mulyani Indrawati dan pihak Bea Cukai sudah dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah dalam kasus ini bukan untuk membantu swasta, tetapi memfasilitasi mediasi antara operator dan manajemen.

    “Membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung. Belum tentu juga pemerintah bantu percepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen pemerintah,” tandas Yassierli.

    Pemerintah, kata dia, bisa juga berperan untuk mencari relaksasi soal pengaturan ekspor dan impor. Selain itu, kata dia, pemerintah memang tidak ingin ada PHK seusai PT Sirtex dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan.

    Dia berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat agar kejadian serupa tidak terjadi di sektor lain.

    “Kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus,” pungkas Yassierli.

  • Kasus Ronald Tannur: Kejagung Bongkar Alasan Penggeledahan Ulang Rumah Zarof Ricar

    Kasus Ronald Tannur: Kejagung Bongkar Alasan Penggeledahan Ulang Rumah Zarof Ricar

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah lagi rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR), di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Zarof menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tannur.

    Penyidik Kejagung sebelumnya telah menggeledah rumah Zarof pada 24 Oktober 2024 lalu. Ketika itu, penyidik menemukan uang tunai hampir Rp 1 triliun.

    “Kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Harli menyebut, tidak ada lagi bukti-bukti terkait perkara yang tertinggal di rumah Zarof Ricar. Di lain sisi, dia menyampaikan pihaknya masih terus melakukan pengembangan dalam kasus tersebut.

    “Itu yang mau dipastikan. Kemarin kita tanya, ya tidak ada lagi yang tertinggal tetapi terus kan berkembang. Nanti kita lihat,” ucap Harli.

    Selain itu, Harli menyebut penggelahan ulang tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya tempat penyimpanan Zarof Ricar lainnya yang diduga terkait perkara.

    “Itu kemarin makanya penyidik memastikan, tidak ada ya kan. Kalau ada informasi-informasi yang berkembang ya itu akan menjadi informasi bagi penyidik,” ucap Harli.

    Diketahui, Kejagung menggeledah kediaman mantan pejabat MA Zarof Ricar terkait kasus Gregorius Ronald Tannur atau dikenal Ronald Tannur atas vonis bebas dari tiga hakim.

    Penggeledahan yang dilakukan Kejagung di kediaman Zarof Ricar dalam rangka mencari bukti tambahan. Kejaksaan Agung melalui jaksa agung muda tindak pidana khusus mendatangi kediaman Zarof Ricar.

    Kedatangan penyidik pada Selasa (29/10/2024) untuk mencari beberapa tambahan barang bukti yang disinyalir masih tersimpan di kediaman ZR terkait gratifikasi Ronald Tannur yang dilakukan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, penyidik tiba di kediaman Zarof Ricar dengan menggunakan dua unit kendaraan roda empat. Penyidik kemudian memasuki kediaman Zarof Ricar yang berada di Jalan Senayan Nomor 8, RT 01 RW 06, Kelurahan Rawa barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Kehadiran penyidik juga didampingi aparat dari TNI hingga pihak petugas keamanan komplek.
     

  • Persoalan Tanah Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat, DPR Minta Negara Tobat

    Persoalan Tanah Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat, DPR Minta Negara Tobat

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta negara agar bertobat karena dinilai tidak memberikan aturan-aturan di bidang agraria yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Deddy mengatakan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) masih tak kunjung usai, meski sudah berupaya dibenahi dalam beberapa generasi terakhir. Bahkan, negara dinilai lebih berpihak kepada swasta dibandingkan dengan kepada rakyat.

    “Negara ini harus bertobat menurut saya untuk urusan agraria ini, Pak. Harus bertobat kita ini, tobat berjamaah. Karena apa? Rasa-rasanya di seluruh penjuru negeri ini keadilan agraria itu mustahil didapatkan, Pak,” ujarnya dalam raker Menteri ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Deddy juga mempertanyakan soal adanya sebuah kelompok usaha atau individu yang dapat menguasai hingga jutaan hektar lahan, sedangkan rakyat harus sangat berjuang untuk memiliki tanah.

    “Tapi tanah rakyat yang 20×15 mungkin mereka harus berdarah-darah. Kan problem kita di sana, Pak,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Politikus PDI Perjuangan ini berharap Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN bisa mempersatukan semua insan agraria, kemudian lanjut membangun integritas di internal kementerian.

    “Kasian rakyat, Pak. Selalu pasti dikalahkan, pak. Tidak pernah ceritanya rakyat dimenangkan, pak. Kadang-kadang malah rakyat disuruh berkorban. Gila apa ini negara,” ujarnya.

    Adapun menurut Deddy, tanah tidak akan pernah bertambah, tetapi orang pastinya bertambah. Jika tak ada keadilan distributif dalam agraria, Deddy memandang Indonesia rentan konflik.

    Lebih jauh, dia melihat dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah soal keadilan dan kepastian. Kemudian, dia juga berharap jika ada masalah yang terjadi, insan agraria bisa berpihak pada keadilan rakyat.

    “Kalau tidak dimulai dari sekarang, Pak, percayalah, tanah akan selalu menjadi konflik antara negara dengan rakyat, dan pada saat itu selalu rakyat yang akan jadi korban,” katanya.

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bakal Miskinkan Mafia Tanah untuk Beri Efek Jera

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bakal Miskinkan Mafia Tanah untuk Beri Efek Jera

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal memiskinkan mafia tanah untuk memberantas praktik tersebut.

    Lebih lanjut, Politikus Golkar ini juga menjelaskan hal yang akan dilakukan agar mafia tanah mendapatkan efek jera, pihaknya akan melaksanakan rakor khusus dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan PPATK.

    “Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Tak hanya itu, Nusron juga ingin dalam memberantas mafia tanah ini diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang, supaya ada efek jera. 

    “Kita sedang simulasi supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia. Karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya,” tegasnya.

    Sementara itu, Nusron mengungkapkan terdapat tiga komponen yang membentuk praktik mafia tanah di Indonesia.

    Nusron menjabarkan, praktik mafia tanah setidaknya terjadi akibat adanya dukungna dari konum dari oknum pejabat mulai dari kepala desa, oknum pengaca, oknum PPAT, oknum notaris, hingga persatuan makelar tanah, dan bisnis makelar dan perantara.

    “Kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya melibatkan tiga komponen. Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasir berkepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung,” jelasnya dalam rapat.

  • Kejagung Geledah Lagi Kediaman Zarof Ricar Terkait Suap Kasus Ronald Tannur – Page 3

    Kejagung Geledah Lagi Kediaman Zarof Ricar Terkait Suap Kasus Ronald Tannur – Page 3

    Tidak cuma uang yang jika dikonversikan ke rupiah bernilai Rp920.912.303.714 saja, penyidik juga menemukan emas dengan berat total sekitar 51 kilogram, atau setara di kisaran Rp75 miliar.

    Kepada penyidik, Zarof Ricar mengaku mengumpulkan uang dan emas itu mulai tahun 2012 sampai dengan 2022.

    “Dari mana uang ini berasal, menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara,” jelas Qohar.

    Zarof Ricar pun tidak dapat merinci kasus yang diurusnya lantaran terlalu banyak. Terlebih, aksi tersebut digelutinya hingga 10 tahun lamanya, yang bahkan hingga pensiun pun tetap dijalani.

    “Berapa yang mengurus dengan saudara? Karena sangking banyaknya dia lupa. Karena banyak ya,” ujar Qohar.

    Adapun penggeledahan dilakukan penyidik di dua lokasi berbeda pada Kamis, 24 Oktober 2024, yakni di rumah Zarof Ricar yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Selatan dan penginapannya di Bali.

    Hasilnya, dari kediaman tersangka disita SGD 74.494.427 dolar Singapura; USD 1.897.362 dolar Amerika Serikat; EUR 71.200 Euro; HKD 483.320 dolar Hongkong, dan Rp5.725.075.000.

    Kemudian logam mulia emas antam dengan total 46,9 kilogram, dompet merah muda berisi 12 batang emas logam mulia seberat 50 gram per keping, dompet merah muda bergaris dengan isi tujuh batang emas Antam seberat 100 gram per keping, satu plastik berisikan 10 keping emas, dan tiga lembar sertifikat kuitansi emas.

    Sementara untuk hasil penggeledahan di hotel Le Meredian Bali tempat Zarof Ricar menginap, disita segepok uang tunai pecahan Rp100 ribu sehingga total Rp10 juta, satu ikat uang tunai pecahan Rp50 ribu dengan total Rp4,9 juta, satu ikat uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 33 lembar sehingga total Rp3,3 juta, dan satu ikat uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 19 lembar berikut pecahan uang Rp5 ribu sebanyak 5 lembar dengan total Rp1.925.000.

    Tidak ketinggalan penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang elektronik berupa ponsel atau handphone milik tersangka Zarof Ricar.