kab/kota: Senayan

BSI Perkuat Halal Ekosistem, Optimalkan Potensi Industri Makanan dan Minuman

Jakarta, Beritasatu.com — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) memperkuat posisi sebagai market leader bank syariah dengan terus menggali potensi bisnis ekosistem halal dari berbagai segmen industri, salah satunya industri makanan dan minuman halal.

Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan bahwa pengembangan ekosistem halal merupakan salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan penetrasi layanan keuangan syariah di Indonesia.

“Potensi ekosistem halal di Indonesia sangatlah besar. BSI berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi industri makanan dan minuman halal guna mendorong Indonesia menjadi produsen halal global,” kata Bob di acara ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) 2024 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta pada Kamis (31/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa nilai industri halal sektor riil yang dapat digarap di Indonesia mencapai US$ 264,92 miliar atau sekitar Rp5.000 triliun. Dari total tersebut, sekitar 78,9 persen atau sekitar US$ 209,04 miliar merupakan kontribusi dari sektor makanan dan minuman halal.

“Sektor makanan dan minuman ini, selain memiliki potensi yang sangat besar, juga memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian. Oleh karena itu, BSI semakin serius dalam memberdayakan potensi ini melalui Islamic ecosystem yang kuat demi kesejahteraan bangsa. Kami berharap Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menjadi pusat produksi makanan dan minuman halal dunia,” tambah Bob.

Untuk mendukung ekosistem halal, BSI telah mengambil berbagai langkah strategis, termasuk memperkuat industri makanan dan minuman halal nasional melalui penguatan ekosistem Islam yang mencakup rantai pasok komprehensif.

Langkah tersebut mencakup kemudahan pembayaran sertifikasi halal melalui virtual account, serta solusi menyeluruh bagi para pelaku industri halal. BSI juga menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga, seperti UPPPH dan BPJPH, untuk memperkuat sistem sertifikasi halal nasional.

Tidak hanya itu, BSI juga telah memfasilitasi sertifikasi halal gratis untuk 1.000 UMKM, membuka Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), serta bersinergi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) guna menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, BSI juga memberangkatkan lima pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya mengikuti Festival Amazing Indonesia 2024 di Jeddah, Arab Saudi, pada 26-28 September 2024 untuk menembus pasar internasional. Tiga di antara lima UMKM binaan yang ikut pameran tersebut dari subsektor makanan dan minuman halal.

Hingga September 2024 pembiayaan BSI di beberapa sektor ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor halal tercatat sebesar Rp22.179 miliar atau 9,06% dari total pembiayaan BSI. Beberapa sektor ekonomi halal tersebut yaitu makanan dan minuman, fesyen, serta farmasi dan kosmetik.

Adapun untuk pembiayaan BSI pada industri makanan dan minuman halal mencapai Rp10.284 miliar. Pertumbuhan bisnis BSI seiring dengan peningkatan jumlah nasabah BSI, yang kini mencapai lebih dari 21 juta orang, menunjukkan tingginya minat terhadap layanan dan produk halal terus tumbuh.

Optimalisasi Layanan Digital

BSI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat industri makanan halal melalui berbagai kerja sama strategis yang nyata. Pada Kamis (31/10/2024), BSI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan CV Amanda (Amanda Brownies) untuk optimalisasi layanan digital. Penandatanganan kerja sama ini sebagai bagian dari rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di JCC Senayan, Jakarta.

Kolaborasi ini bertujuan memperluas akses dan layanan produk syariah di sektor makanan halal. Amanda Brownies memilih BSI sebagai mitra utama bank syariah untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi bisnis, mulai dari pengelolaan keuangan hingga transaksi operasional harian.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur CV Amanda, Joko Ervianto, menyampaikan bahwa kesepakatan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan industri halal di Indonesia.

31/10/2024 13:29
Ajukan Kenaikan Anggaran Rp20 Triliun, Yasonna Minta Menteri HAM Realistis – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PDIP, Yasonna Laoly meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk realistis dalam mengusulkan anggaran kementeriannya yang mencapai Rp20 triliun.

Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam rapat perdana Komisi XIII DPR dengan Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tapi realitas juga harus kita lihat,” kata Yasonna dalam rapat.

Apalagi, kata Yasonna, saat ini utang negara sudah melonjak hingga ratusan triliun rupiah.

“Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp600 triliun yah. Tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp800-an triliun,” kata Yasonna.

Sebelummya, Pigai menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp8,3 triliun.

“Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta maka Rp8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Natalius Pigai dalam rapat.

Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp20 trilun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.

“Untuk mencapai Rp20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp8,3 T,” kata dia.

“Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1000 program,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai menandaskan.

31/10/2024 13:28
Ternyata Ini Alasan Menteri HAM Natalius Pigai Berani Minta Anggaran Rp20 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membeberkan alasan terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun. Mantan aktivitas HAM ini ingin bangsa Indonesia memiliki terobosan-terbosan yang hebat.

Hal tersebut diungkapkan kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” ungkapnya.

Terobosan-terobosan yang dimaksud Pigai ini disebut akan mengangkat HAM yang terabaikan dari kebijakan politik dan pembangunan serta menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Indonesia.

“Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan [pernyataan permintaan anggaran Rp20 triliun],” ujarnya.

Pigai menambahkan, mungkin menurut orang pernyataan tersebut menggemparkan. Namun, bagi para pembela atau aktivis HAM, hal tersebut sebenarnya adalah hal yang biasa-biasa saja.

Lebih lanjut, Pigai juga mengapresiasi respons cepat dari Ketua Komisi XIII Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira. Dengan begitu, kata dia, civil society juga memberikan sambutan positif.

“Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusian yang ada di seantero negeri ini,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menjabarkan anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.

Kemudian, dia juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

“Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

31/10/2024 13:19
Istana Akui 30% Komponen Maung Asal Korsel, Targetkan 5.000 Unit di 100 Hari Kerja Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto mengungkapkan target pengadaan mobil Maung buatan BUMN PT Pindad (Persero) dalam 100 hari pertama Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden RI adalah sebanyak 5.000 unit.

Sementara itu, tambah dia, angka tersebut akan terus berlanjut hingga mencapai 10.000 unit untuk ke depannya.

“Mobil itu diwajibkan semuanya. Itu program 10.000 ke depan, untuk yang 100 hari kerja 5.000 sekian [unit] dan itu akan terus berlanjut,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Putranto menambahkan, mobil buatan dalam negeri ini memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 70%.

“Kemudian untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong, lantai dasar, mesin, sama kerangka,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa mobil Maung tersebut adalah mobil yang bagus dan luar biasa.

Nantinya, mobil yang dinilai Putranto bagus ini akan diprioritaskan untuk eselon I yang ada di Jakarta, sedangkan untuk pejabat daerah akan dilakukan secara bertahap.

“Semuanya eselon I bahkan. Prioritas di sini [Jakarta], nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau 10.000 artinya kan diprioritaskan [di tingkat pusat],” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa pemerintah bakal membeli Maung untuk keperluan mobil dinas menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih.

“Ya jadi dong [pakai Maung], semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri. Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Prasetyo menekankan bahwa alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan Maung adalah untuk mengedepankan pemakaian produk-produk buatan Negeri.

31/10/2024 13:18
Menteri HAM: Baru Satu Program Saja Sudah Rp 8,3T, Saya Punya 200 Program – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024).

Pigai menyampaikan penjelasan dan alasan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 20 triliun. Ia menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp 8,3 triliun.

“Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Pigai dalam rapat.

Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp 20 triliun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.

“Untuk mencapai Rp 20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 T,” kata dia.

“Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” sambungnya.

Sebelumnya, Pigai menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja, ia menyebut program yang ia buat untuk lima tahun.

“Kami tidak punya program 100 hari. kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

31/10/2024 13:06
Menteri HAM Natalius Pigai: Kami Tak Punya Program 100 Hari Kerja, Program Kami 5 Tahun – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024).

Dalam paparannya, Natalius menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja, ia menyebut program yang ia buat untuk lima tahun.

“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Menurut Pigai, program yang biasanya dikerjaan kementerian lain selama 100 hari, sudah selesai ia garap dalam 7 hari kerja saja.

“Andaikan saya mengatakan program 100 hari tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesaikan tujuh hari Pak,” kata dia.

Menurut Pigai, program 100 hari kerja kurang efektif sebab akan menimbulkan kemalasan dalam bekerja usai 100 hari kerja tercapai.

“Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 hari nanti diam semua, gak ada yang kerja lagi, oleh karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya,” kata dia.

31/10/2024 12:51
Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Jakarta –

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

“Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat,” kata Pigai.

Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun, dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

“Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat,” ujarnya.

Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

“Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi NasDem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi,” ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

(dwr/haf)

31/10/2024 11:01
Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

GELORA.CO – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

“Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani-petani kita,” kata Maman saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang memang pernah dirugikan akibat keadaan force majeur seperti bencana maupun benar-benar tidak mampu. Menurutnya, nilai kredit hingga kriteria spesifiknya masih terus dibahas oleh pemerintah.

“(Jumlah) detail saya kurang paham karena pas itu kan naik turun. Itu yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

Selain itu, sejumlah pihak perbankan juga telah memberikan respons terhadap rencana kebijakan ini. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. misalnya, berencana membentuk pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. “Membentuk CKPN yang cukup untuk kredit bermasalah di semua segmen termasuk debitur UMKM sesuai kebutuhan,” kata Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo kepada Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

Kendati begitu, Okki mengatakan rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank. Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke non performing loan (NPL) disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19.

31/10/2024 10:47
Prabowo minta seluruh program subsidi tepat sasaran untuk rakyat

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Prabowo minta seluruh program subsidi tepat sasaran untuk rakyat
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 30 Oktober 2024 – 19:56 WIB

Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian dan badan/lembaga negara untuk memastikan seluruh program subsidi sebagai bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan tepat alokasi untuk rakyat penerima manfaat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga, serta badan negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

“Arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya,” kata Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar data masyarakat penerima subsidi lebih dipertajam, sehingga bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

Prabowo juga menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sinkronisasi data masyarakat penerima bantuan lintas kementerian.

“Sinkronisasi datanya sudah ditunjuk tadi, nanti BPS yang akan menyiapkan data-data itu,” kata Hasan.

Ia menambahkan Presiden memerintahkan jajaran menteri dan kepala lembaga untuk mengkaji besaran subsidi dan mensinkronisasi data dalam kurun waktu dua minggu.

Perintah Prabowo terkait subsidi yang harus tepat sasaran ini merupakan komitmennya sebagai Presiden, seperti yang pernah diutarakan dalam pidato perdananya saat dilantik sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan pada 20 Oktober lalu.

“Iya sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi, tidak ada lagi subsidi salah sasaran,” kata Hasan.

Dalam pemerintahan sebelumnya, data masyarakat penerima bantuan sosial tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Sumber : Antara

31/10/2024 09:31
Menteri Nusron Bakal Tertibkan 537 Badan Usaha Sawit yang Beroperasi Tanpa HGU

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya bakal menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang beroperasi tanpa memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). Pasalnya, kondisi tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

“Kami saat ini sedang menertibkan, mengevaluasi, dan menahan dahulu sementara proses pengajuan, pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” ujar Nusron di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia melanjutkan, pemerintah dan aparat akan memberikan sanksi kepada para pengusaha pemilik badan usaha perkebunan sawit tersebut. Sanksi tersebut mulai dari pengenaan denda pajak hingga penahanan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat HGU.

“Soal sanksinya itu nanti sedang dihitung, sanksi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranahnya Pak Jaksa Agung” tandas Nusron.

Hanya saja, kata Nusron, pihaknya belum menghitung kerugian dari sisi penerimaan pajak atas operasi 537 badan usaha sawit tanpa HGU tersebut. Ia mengaku masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

Nusron juga menyinggung dua permasalahan di sektor perkebunan sawit ini, yakni masalah perkebunan sawit di area penggunaan lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya dan masalah perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

“Sedang saya cocokkan dengan data BPKP, karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanami tetapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama menteri kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, nonhutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare dan ada di kami,” jelas Nusron.

Nusron mengaku belum bisa memastikan apakah kerugian penerimaan pajak dari 537 badan usaha tersebut bagian dari kebocoran penerimaan pajak sebesar Rp 300 triliun yang pernah disebutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Hal tersebut, kata dia, perlu pencocokan data dengan BPKP

“Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun), sedang kami cocokkan dengan BPKP,” pungkas Nusron.

31/10/2024 06:32