Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Menteri Hukum Supratman: Kemenkumham Dulu Sangat Gemuk

    Menteri Hukum Supratman: Kemenkumham Dulu Sangat Gemuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sangat gemuk sebelum dipecah menjadi tiga kementerian.

    Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

    Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    “Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

    Namun kini, di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

    Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

    “Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

    “Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

    Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

    “Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. 

    “Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

  • Kemenkumham Dinilai “Gemuk” oleh Menteri Hukum Supratman, Kenapa?

    Kemenkumham Dinilai “Gemuk” oleh Menteri Hukum Supratman, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sebelum dipecah menjadi tiga kementerian adalah kementerian yang sangat gemuk. 

    Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

    Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    “Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

    Namun kini di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

    Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

    “Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

    “Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

    Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

    “Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. 

    “Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

  • 2 Fokus Utama Kementerian Hukum yang Jadi Pecahan Kemenkumhan

    2 Fokus Utama Kementerian Hukum yang Jadi Pecahan Kemenkumhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan pihaknya tengah fokus terhadap dua hal utama seusai Kemenkumham dipecah menjadi tiga kementerian. Dua hal tersebut berkaitan dengan kepegawaian karena harus segera rampung pada Juni 2025.

    Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    Adapun yang pertama, ujar Supratman adalah memastikan berjalannya rekrutmen penerimaan pekerjaan negeri sipil yang saat ini memang sedang berlangsung.

    “Ini adalah bagian awal untuk menentukan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan SDM itu akan menentukan keberhasilan satu institusi ataupun kelembagaan kenegaraan yang kita miliki,” tuturnya.

    Supratman menambahkan, yang kedua pihaknya akan berfokus pada sistem merit (kebijakan dan manajemen ASN) dalam upaya untuk promosi seperti kenaikan pangkat dan lainnya. 

    Oleh sebab itu, lanjut dia, saat ini tim yang dimpimpin oleh Sektetaris Jenderal sedang berupaya mengintergarsikan seluruh sistem yang ada di Kemenkumham.

    “Di semua Direktorat Jeneral maupun Badan untuk bisa diakses oleh publik dan ini akan kita lakukan secara terbuka. Itu saya pikir yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian,” pungkasnya.

    Sementara itu di sisi regulasi, kata Supratman, pihaknya diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan upaya review terhadap seluruh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Menteri.

    “Agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tandasnya.

    Lebih lanjut, walaupun dalam masa transisi saat ini, Supratman mengatakan semua layanan publik tetap berjalan sebagaimana adanya. Sebab itu, dia berharap bisa bersinergi dengan Komisi XIII DPR RI agar Kementerian Hukum bisa menjadi kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

    “Dan semua tenaga-tenaga yang akan bekerja bersama-sama dalam rangka mendukung program-program pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu bisa berjalan,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) saat ini telah dipecah menjadi tiga kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

  • Kejagung Telusuri Asal Uang Hampir Rp1 Triliun dan Emas 51 Kg Eks Petinggi MA Zarof Ricar – Page 3

    Kejagung Telusuri Asal Uang Hampir Rp1 Triliun dan Emas 51 Kg Eks Petinggi MA Zarof Ricar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami asal uang milik mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar yang nilainya hampir Rp1 triliun dan emas seberat 51 kilogram. Barang bukti tersebut ditemukan saat penggeledahan kasus suap dan gratifikasi terkait Ronald Tannur di kediaman Senayan.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menyampaikan, penyidik pasti menanyakan langsung perihal uang dan emas itu ke Zarof Ricar.

    “Itu sudah barang tentu penyidik melakukan itu, pasti ditanya uang sebesar itu dari mana asal usulnya, diterima dari siapa saja, kapan nerimanya, di mana diterima, dan digunakan untuk apa. Pasti (ditanyakan),” tutur Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

    Meski begitu, lanjutnya, tidak semua informasi hasil penyidikan dapat dibuka ke publik. Dia pun meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus Zarof Ricar ke penyidik Jampidsus Kejagung.

    “Bagaimana hasilnya? Sabar, itu kan rahasia penyidik. Pada saatnya nanti akan dibeberkan di pengadilan. Kembali lagi saya sampaikan, kita hormati asas praduga tidak bersalah, kita sama-sama,” jelas dia.

    Blokir Rekening Zarof

    Sebelumnya, Kejagung membenarkan telah memblokir rekening mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan keluarganya, imbas temuan uang senilai hampir Rp1 triliun dan emas seberat 51 kilogram saat penggeledahan di kediamannya.

    “Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah terkait pembelokiran ya, aset-aset yang bersangkutan tim kita lagi lacak di mana saja aset mereka, baik itu beruapa barang maupun berupa uang ya, kita sudah lakukan itu,” tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

    Qohar mengaku tidak hapal jumlah rekening yang telah diblokir lantaran diduga terafiliasi dengan Zarof Ricar. Sementara soal aset lainnya pun masih dalam penelusuran penyidik.

    “Nah ini jumlah yang diblokir saya ndak hafal, kan banyak sekali ya. Apalagi, ya banyak lah yang kita cari ya. Itu kan juga kalau aset masih dalam pencarian juga,” jelas dia.

    Dia pun enggan mengulas lebih jauh perihal rekening dan aset milik petinggi MA itu lantaran menjadi bagian dari strategi penyidikan.

    “Ya kalau sampai saat ini belum (temukan yang pakai nomina keluarga). Masa harus saya sampaikan semuanya di sini, ya kan? Itu namanya teknik penyidikan, jadi tidak harus yang kita peroleh, yang kita dapat, itu saya sampaikan seluruhnya,” Qohar menandaskan.

     

  • Dewan Oligarki Sang Presiden

    Dewan Oligarki Sang Presiden

    GELORA.CO – PRESIDEN Prabowo Subianto adalah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ada 17 partai politik yang bergabung dalam koalisi ini. Ada yang bergabung sejak proses pencalonan, dan ada pula yang bergabung setelah Presiden 08 menang.

    Partai koalisi Prabowo terdiri dari partai parlemen dan nonparlemen. Yang parlemen meliputi 7 partai, antara lain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan nonparlemen meliputi 10 partai, yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Buruh, Berkarya, Prima, dan PA.

    Prabowo adalah pimpinan eksekutif yang menguasai 470 kursi dari 580 anggota parlemen di Senayan. Dia presiden powerfull yang memegang 81 persen lebih kekuatan politik saat ini.

    Apa saja bisa dilakukan oleh Prabowo sebagai episentrum kekuatan politik lima tahun ke depan. Namun begitu, ia merasa masih perlu menjaga hubungan baik dan memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung. 

    Pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pada Jumat, 1 November 2024, di Istana Negara, harus dibaca dalam relasi kuasa.

    Apalagi Prabowo yang menginginkan pertemuan rutin antara para pimpinan partai setiap habis salat Jumat, sekadar makan siang dan bertukar pikiran. Di sinilah sebenarnya kendali negara berada di tangan pimpinan partai parlemen.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaikhu, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Prabowo sendiri. Orang-orang tersebutlah yang sesungguhnya dewan oligarki politik Indonesia kontemporer.

    Para anggota Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI adalah wayang yang menjalankan arah keputusan partai dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tak cukup nyali melawan arah keputusan ketua umum, bila tidak, malah jabatannya menjadi taruhan.

    Pada dekade terakhir, sulit menjumpai anggota dewan yang berani melawan keputusan partai, semacam tokoh Sri Bintang Pamungkas, atau Matori Abdul Jalil, atau Effendy Choirie, Fahri Hamzah dan lain sebagainya.

    Dengan sistem suara terbanyak dan kewenangan partai yang kuat, anggota dewan itu rerata memilih berdamai dengan pimpinan partai, walau terkadang bertentangan dengan common sense dan kepentingan publik. Mereka pasti ditertibkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara, para politisi yang terpilih menjadi anggota dewan, mayoritas pengusaha yang lazim berhitung untung rugi. Arus pragmatis telah menjadi arus utama yang melumpuhkan idealisme di lembaga perwakilan sekarang.

    Kondisi ini yang telah mendorong segelintir orang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah pimpinan partai yang punya agenda Jumatan dengan presiden. Mereka pulah yang menentukan hitam putihnya negeri ini.

    Taklah salah, bila perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dikritik semakin oligarkis. Memang faktanya, kata Jimly Asshiddiqie, partai kian membiru dan dinasti politik kian berkuasa.

    Prabowo pasti tak terlalu merisaukan perkembangan demokrasi oligarki. Asal seseorang yang berkuasa atas izin rakyat melalui pemilu yang demokratis. Ia tak mempermasalahkan. Bahkan, ia tak mau cawe-cawe terhadap hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Sebagai presiden yang punya relasi kuasa dengan 7 presiden sebelumnya, Prabowo mengerti betul hakikat kekuasaan itu. Dan ia telah membuktikan di depan mahkamah sejarah memperoleh kekuasaan dengan halal.

    Jadi, adanya dewan oligarki memang dibutuhkan. Dalam istilah Pak Surya, dewan itu semacam forum konsultasi presiden dengan pimpinan partai koalisi. Ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan kekuatan politik yang ada dalam orkestrasi kepemimpinan demi mewujudkan simfoni kebangsaan.

    Kendati forum itu tak dilembagakan secara formal, sesungguhnya kekuasaannya mirip dengan konsep ahlul halli wal’aqdi dalam khazanah politik Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Atau serupa dewan Walisongo dalam pembentukan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Ataupun sejenis dengan konsep wilayatul faqih dalam Republik Islam Iran, dan seterusnya.

    Mereka para tokoh setengah dewa yang punya otoritas moral politik untuk menentukan pemimpin. Mereka adalah para tokoh nasional yang sangat dihormati oleh sang khalifah atau sultan atau presiden yang berkuasa.

    Barangtentu, bangsa ini menaruh harapan besar terhadap kearifan dan kebijakan para pemimpin partai di atas. Dan dari 7 pimpinan partai koalisi, Pak Suryalah yang paling tak punya beban politis dan psikologis sebagai tokoh yang bukan anak buah presiden dalam kabinet.

    Publik boleh berharap pada Ketum Nasdem ini untuk bicara terbuka dan apa adanya mengenai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meski publik juga tetap harus mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil dari ormas yang telah dilumpuhkan melalui konsesi tambang oleh pemerintah. Semoga!

  • 5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 semakin menarik karena masih sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang.
    Hasil rilis dari tiga lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan bahwa elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang bertarung pada
    Pilkada Jakarta 2024
    belum menyentuh angka di atas 50 persen.
    Hal ini membuat peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran seperti yang diharapkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 dan 3,
    Ridwan Kamil
    -Suswono dan
    Pramono Anung
    -Rano Karno, tampaknya tak akan terealisasi.
    Berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas Pramono-Rano sebesar 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, dan 6,6 persen untuk pasangan cagub-cawagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Sementara itu, survei PPI memperlihatkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 47,8 Persen, Pramono-Rano 38 Persen, dan Dharma-Kun 4,3 Persen.
    Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, Pramono-Rano 37,1 persen, dan Dharma-Kun 4,0 persen.
    Dari hasil survei ketiga lembaga survei tersebut, ini membuktikan bahwa cagub-cawagub yang disokong kekuatan politik raksasa seperti Ridwan Kamil-Suswono belum tentu bisa menguasai pertandingan.
    Pramono Anung pernah menyampaikan bahwa pertarungan dalam pilkada adalah tentang sosok atau figur, bukan partai politik.
    “Karena pertarungan dalam Pilgub (Pilkada Jakarta) ini bukan pertarungan partai politik, bukan pertarungan seperti legislatif, tapi ini pertarungan figur,” kata Pramono Anung di Cipete, Rabu (16/10/2024).
    Di tengah masa kampanye Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada kesempatan berbeda, tetapi dalam waktu yang berdekatan.
    Ridwan Kamil bertemu Prabowo
    untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/11/2024) malam.
    Sehari berselang, Jumat (1/11/2024) sekitar pukul 14.30 WIB, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Ridwan Kamil tak menampik bahwa pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Ya, sebenarnya intinya membahas hal-hal yang sifatnya umum. Tapi kan, karena itu perhelatan pilkada, ya tentunya itu juga, simbol ya bahwa ada dukungan,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).
    Ridwan Kamil mendapat pesan langsung dari pertemuannya dengan Prabowo. Pesan tersebut masih berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Dengan ajak makan malam, ya memberi pesan, memang Pak Prabowo sangat-sangat mendukung kita (pada Pilkada Jakarta),” kata Ridwan Kamil.
    Pesan dan nasihat juga diterima Ridwan Kamil saat bertemu Jokowi. Salah satu nasihat yang diberikan Jokowi kepadanya adalah mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
    “Pak Jokowi juga sama. Kita diberi kesempatan dan diberi nasihat. Kebetulan beliau kan mantan gubernur Jakarta ya. Sehingga, nasihat-nasihatnya nanti memperkuat bagaimana membangun Jakarta ke depan,” ucap dia.
    Berkait pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi, Pramono enggan untuk berkomentar.
    “Terhadap pasangan lain saya enggak mau komentar,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
    Ditemui di lain kesempatan, Pramono juga enggan memberikan tanggapannya soal pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi.
    Ia hanya mendoakan agar kondisi seluruh kandidat pada Pilkada Jakarta 2024 baik-baik saja.
    “Kalau saya ya, Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu.
    Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo Jokowi merupakan upaya untuk meningkatkan elektabilitasnya yang stagnan.
    “Saya kira jawaban yang tersedia dari pertemuan itu (pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi) tidak lain dan tidak bukan ya memang (untuk menaikkan elektabilitas),” ungkap Ray dalam program Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, dikutip dari video YouTube
    Kompas TV
    , Sabtu.
    Ray berpandangan bahwa pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi menjadi cara bagi Ridwan Kamil untuk lebih banyak mendulang suara pemilih di Jakarta.
    “Saya kira salah satu faktor yang paling utama mengapa Ridwan Kamil sekarang seperti (berupaya) mendulang suara dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi) adalah karena kelihatan elektabilitas beliau itu relatif stagnan di Jakarta akhir-akhir ini,” kata Ray.
    Ray menyampaikan, stagnannya elektabilitas Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta menjelang hari pencoblosan yang tinggal beberapa minggu ke depan sangat berisiko.
    Karena itu, pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi dilakukan guna meningkatkan suara dukungan.
    “Ya beliau (Ridwan Kamil) membutuhkan semacam
    support
    baru, dulangan suara baru dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi),” imbuhnya.
    Namun, Ridwan Kamil menepis spekulasi soal pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi karena elektabilitasnya yang stagnan dan cenderung turun.
    Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengeklaim, tingkat elektabilitasnya masih lebih tinggi dibandingkan Pramono Anung.
    “Tidak, elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram (Pramono Anung). Tidak ada masalah,” ujar Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.
    Ridwan Kamil menyampaikan, pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi merupakan sinyal kuat bahwa dirinya didukung oleh dua elite politik tersebut.
    “Pertemuan itu artinya, dua presiden itu mendukung pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono). Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif. Ngapain di-posting di IG-nya masing-masing,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak mengeklaim dukungan dari Prabowo dan Jokowi tanpa dasar.
    “Itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Kenapa? Untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain, bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu. Makanya saya balikin, jangan suka ngeklaim,” ungkap dia.
    Berdasarkan survei yang dirilis oleh Charta Politika Indonesia akhir September 2024 lalu, dukungan Prabowo maupun Jokowi memiliki pengaruh bagi pemilih di Jakarta, tetapi tidak terlalu signifikan.
    Responden yang menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta 2024 yang didukung Prabowo berjumlah 21,7 persen.
    Sebanyak 59,1 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Prabowo, sedangkan 19,3 persen responden tidak menjawab.
    Sementara itu, 16,8 persen responden menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi.
    Namun, 64,4 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi, dan 18,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
    Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan Ridwan Kamil untuk menaikkan elektabilitasnya yang dianggap stagnan.
    “Untuk menaikkan elektabilitas, tidak ada lagi selain mendapatkan dukungan dan simpati publik dengan turun langsung, dengan membangun ikatan emosional dengan warga Jakarta dan komunitas-komunitas pemilih, itu harus dilakukan,” ungkap Ujang kepada
    Kompas.com
    , Minggu.
    Ujang menyampaikan, ada empat hal yang harus dimiliki seseorang ketika hendak maju pada Pilkada Jakarta, yakni popularitas, elektabilitas, visibilitas, dan akseptabilitas.
    Menurut Ujang, faktor akseptabilitas atau penerimaan dari warga Jakarta saat ini begitu penting bagi Ridwan Kamil.
    “Penerimaan dari warga Jakarta ke Ridwan Kamil menjadi penting. Makanya ada penolakan-penolakan dari warga itu kan enggak bagus, memengaruhi elektabilitas Ridwan Kamil sehingga tidak naik-naik, di saat yang sama Pramono-Rano terus naik elektabilitasnya,” kata Ujang.
    Di lain sisi, Ujang menyampaikan bahwa Ridwan Kamil juga harus menawarkan visi dan misi serta gagasan dan program terbaik yang bisa menjadi solusi atas permasalahan warga Jakarta.
    Namun, apa yang ditawarkan ke warga harus lebih realistis dan rasional, serta lebih terukur.
    “(Visi, misi, program, dan gagasan yang ditawarkan Ridwan Kamil) harus beda, yang unggul dari kandidat-kandidat lain sehingga warga Jakarta melihat ide, gagasan, program, visi, misi Ridwan Kamil itu berbeda dan disambut baik oleh warga, menjadi kebutuhan bagi warga untuk menjadi solusi bagi warga Jakarta,” tuturnya.
    (Penulis: Shela Octavia, Achmad Nasrudin Yahya, Ruby Rachmadina, I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Irfan Maullana, Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ardito Ramadhan)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi Sirkular Mampu Dongkrak PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030 – Page 3

    Ekonomi Sirkular Mampu Dongkrak PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui kolaborasi antara Bappenas dan UNDP, mengkampanyekan pentingnya penerapan ekonomi sirkular di berbagai sektor, mulai dari pangan, konstruksi, elektronik, hingga tekstil dan retail. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan.

    Menurut data yang dirilis oleh Bappenas dan UNDP pada 2021, penerapan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 593–Rp 638 triliun pada 2030, serta menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga tahun 2030. 

    Salah satu langkah konkret dalam inisiatif ini adalah penyelenggaraan Langkah Membumi Festival 2024 oleh Blibli yang dihadiri oleh Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Priyanto Rohmattullah.

    Dalam festival tersebut Priyanto menekankan pentingnya transisi energi dan kebutuhan untuk energi baru dan terbarukan

    “Ketika kita berbicara tentang transisi energi, kita ingin memastikan ada kebutuhan untuk energi baru dan terbarukan,” ungkap Direktur Lingkungan Hidup. Priyanto Rohmattullah pada acara Langkah Membumi Festival di Dion Senayan Park, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    “Isu-isu lingkungan ini tidak hanya berkisar pada ekonomi circular, tetapi juga mencakup rumah yang lebih besar, yaitu ekonomi hijau.” tambahnya

    Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah Green Economy Expo, yang diharapkan dapat menjadi platform untuk kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk industri, pemerintah, dan masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah juga tengah mengerjakan proyek daur ulang, termasuk daur ulang limbah tekstil dan plastik. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem daur ulang, khususnya untuk baterai kendaraan listrik (EV).

  • Ridwal Kamil Bantah Tudingan Bagi-Bagi Beras dan Minyak Gratis

    Ridwal Kamil Bantah Tudingan Bagi-Bagi Beras dan Minyak Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil membantah tudingan terkait pembagian beras dan minyak goreng gratis kepada masyarakat dalam kampanye yang digelar tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

    Ridwan Kamil mengatakan tidak ada pembagian gratis, justru yang ada hanyalah pasar sembako murah, di mana warga dapat membeli bahan pokok dengan harga murah.

    “Nah itu aja, itu adalah gudang pasar sembako yang nanti dibeli oleh warga di acara-acara. Jadi difitnah seolah-olah itu pembagian gratis, [padahal sebenarnya] enggak, warga itu membeli dengan harga murah,” kata Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024)

    Dirinya juga menyinggung terkait program pangan murah yang juga dilakukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut tiga Pramono Anung- Rano Karno.

    “Pasangan 03 juga kan melakukan apa bedanya, cuma ya hobi diviralkan dengan cara seperti ini. Clear ya?” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, pada debat dengan tema besar seputar ekonomi dan kesejahteraan sosial ini, Ridwan Kamil alias RK menyinggung terkait persoalan pangan.

    Sebelumnya, RK berjanji mengembangkan segmen ekonomi kecil, dalam hal ini pasar. “Pasar bisa kita kembangkan menjadi pasar besar dunia, di industri halal misalkan,” katanya di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

    Selain itu, dia juga berjanji menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan, dengan menyediakan 600.000 kesempatan di sektor formal, kemudian 300.000 di sektor UMKM, dan 100.000 di padat karya dalam program Rp1 miliar per RW. 

    Pada segmen ekonomi yang lebih besar, dia bercita-cita menghadirkan pusat pertumbuhan bisnis di Jakarta sekaligus menggenjot UMKM. Salah satunya melalui akademi digital untuk 100.00 Gen Z.

    Sementara itu, di bidang pendidikan, pihaknya berjanji untuk memberikan pendidikan gratis di sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA, serta mengurangi beban guru di bidang administratif.

    Terkait kesehatan, pasangan tersebut menjanjikan prioritas kepada lansia dan disabilitas dengan program dokter keliling hingga mobil curhat keliling.

    Sementara itu soal pangan, RK-Suswono berjanji melanjutkan program makan gratis sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Langkah-langkah lain yang akan dilakukan adalah melakukan kontrak kerjasama dengan daerah-daerah pemasok atau penghasil pangan. 

    “Kedua, menghadirkan sembako murah dengan menambah anggaran subsidi pangan, sehingga banyak yang bisa mengakses dan memperbanyak distribusi, sehingga rakyat tidak perlu antre panjang,” imbuh Suswono.

    Terakhir, paslon tersebut berjanji memanfaatkan lahan terlantar untuk dijadikan gerakan terwujudnya urban farming atau pertanian kota.

  • Peringati 1 Dekade Berkarier, Isyana Sarasvati Gelar Konser di Istora pada 16 November 2024

    Peringati 1 Dekade Berkarier, Isyana Sarasvati Gelar Konser di Istora pada 16 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi Isyana Sarasvati akan menggelar konser tunggal bertajuk “Lost in Harmony” yang digelar di Istora Senayan, 16 November 2024. Konser tunggal ini digelar untuk memperingati 10 tahun berkarier di industri musik Tanah Air.

    Sejumlah musisi, seperti Afgan, Rendy Pandugo, Gamaliel, Audrey Tapiheru, Vidi Aldiano, Mahalini hingga komposer Avip Priatna akan turut serta berkolaborasi bersama musisi kelahiran Bandung, 2 Mei 1983 itu. 

    Isyana menjanjikan sesuatu yang spesial dalam konsernya nanti. Tidak hanya dari sisi musik tetapi juga penampilannya dan juga pencahayaan di panggung untuk memberikan kepuasan kepada penggemar.

    “Selain penampilan dan visual panggung, aku juga akan berkolaborasi dengan beberapa musisi hebat di Indonesia dengan menonjolkan unsur elemen orkestra dan klasik. Aku berharap bisa akan memuaskan penggemarku,”  tegasnya. 

    Diterangkan Isyana, untuk memaksimalkan konsernya itu, dirinya juga telah berlatih keras untuk bisa menyuguhkan penampilan yang terbaik dalam konsernya nanti.

    “Aku akan menyanyikan lebih dari 20 lagu yang diambil dari empat album yang sudah rilis. Mudah-mudahan penggemar yang hadir bisa mengikuti perjalanan panjang karierku di industri musik Tanah Air,” tandasnya. 
     

  • Ridwan Kamil Buka Suara soal Pertemuan dengan Prabowo,Singgung Elektabilitas

    Ridwan Kamil Buka Suara soal Pertemuan dengan Prabowo,Singgung Elektabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan bentuk dukungan untuk dirinya dan calon wakil gubernur pendampingnya, Suswono.

    Dirinya pun membantah kabar yang menyebutkan bahwa pertemuan dengan kedua presiden tersebut disebabkan oleh turunnya elektabilitas.

    “Tidak, elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram [Pramono Anung]. Tidak ada masalah,” ujarnya di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

    Dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan kedua presiden tersebut adalah untuk mendukung pasangan RIDO. 

    RK pun menekankan jika Prabowo dan Joko Widodo tidak mendukungnya tidak ada alasan bagi mereka untuk meluangkan waktu untuk bertemu serta membagikan momen tersebut di media sosial. 

    Selain itu, dirinya menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga untuk menghindari adanya klaim pihak lain yang merasa didukung dalam pilkada ini.

    “Saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, diposting di IG-nya Pak Prabowo. Itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Kenapa? Untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain, bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, RK memang sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis malam (31/10). RK mengaku bahwa mereka berdua berdiskusi banyak hal, contohnya seperti bahas IKN hingga nasehat.  

    Berdasarkan informasi dari keterangan resmi dan dari unggahan Instagramnya, RK diajak makan malam oleh Prabowo di resto Garuda jalan Sabang. Sementara pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat siang (1/11).