Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • DPR Apresiasi Prestasi Pertamina di Bawah Nicke Widyawati, Yakin Bakal Suskes Dilanjutkan Simon – Page 3

    DPR Apresiasi Prestasi Pertamina di Bawah Nicke Widyawati, Yakin Bakal Suskes Dilanjutkan Simon – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengapresiasi Nicke Widyawati, yang posisinya sebagai Direktur Utama Pertamina digantikan Simon Aloysius Mantiri.

    Menurut Nasim, Nicke membawa kemajuan besar bagi BUMN energi tersebut. Sepanjang kepemimpinan Nicke, Pertamina menunjukkan performa yang sangat menggembirakan.

    ”Apresiasi besar untuk Bu Nicke. Dalam kepemimpinannya, Bu Nicke mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina,” jelas Nasim di Nusantara I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Selama menakhodai Pertamina, jelas Nasim, Nicke berhasil menorehkan kinerja yang luar biasa. Tidak hanya dari kinerja operasional, namun juga kinerja keuangan.

    ”Yang tidak terlupakan, pada 2020 mampu mencetak laba Rp14 Triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19. Bahkan saat itu, banyak perusahaan migas dunia mengalami kerugian. Pertamina malah mencetak laba besar,” kata Nasim.

    Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 Triliun pada tahun anggaran 2022. ”Laba yang diraih ketika itu terbesar sepanjang sejarah Pertamina,” imbuhnya.

    Seiring kinerja positif itu, kata Nasim, Nicke juga selalu membawa Pertamina masuk ke dalam Fortune Global 500. Pada 2024 misalnya, Pertamina berada pada peringkat 165 Fortune Global 500 dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat pada pemeringkatan bergengsi tersebut.

    Tidak hanya itu. Nasim menyebut, Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke juga berhasil melakukan transformasi Holding-Subholding, ketahanan energi dan pengembangan EBT melalui biofuel dan panas bumi, serta program CSR yang melibatkan masyarakat dan UMKM.

    ”Karena itu, sebagai anggota Komisi VI, saya melihat bahwa Pertamina memang positif. Apalagi, kami juga melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut,” jelas Nasim, yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi VI DPR.

     

  • Kejagung Gandeng PPATK Telusuri Aset Rp 920 Miliar Zarof Ricar

    Kejagung Gandeng PPATK Telusuri Aset Rp 920 Miliar Zarof Ricar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami aliran transaksi aset milik Zarof Ricar (ZR), tersangka dalam kasus dugaan pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tannur.

    “Kami sudah meminta bantuan PPATK terkait transaksi-transaksi yang melibatkan tersangka, namun tentu tidak bisa langsung diberikan. Kami harus menunggu prosesnya,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, di Jakarta, Senin (4/11/2024) malam.

    Selain bekerja sama dengan PPATK, Qohar menambahkan bahwa Kejagung juga meminta bantuan beberapa bank untuk menelusuri rekening para tersangka yang terlibat dalam kasus ini.

    “Di bawah koordinasi Kasubdit Penelusuran Aset di Jampidsus, kami telah melakukan penelusuran aset secara maksimal,” jelasnya.

    Pada penggeledahan di rumah pribadi Zarof Ricar di kawasan Senayan, Jakarta, penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai total Rp 920 miliar.

    Terkait asal dana miliaran rupiah tersebut, Qohar menyatakan bahwa penyidik masih terus mengusut sumber dan peruntukan uang tersebut.

    “Uang sebesar Rp 920 miliar ini masih terus ditanyakan kepada tersangka karena jumlahnya sangat besar. Proses ini memerlukan waktu karena membutuhkan ingatan yang akurat,” katanya.

    Zarof Ricar (ZR), mantan kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Jumat (25/10/2024) atas dugaan pemufakatan jahat. Ia diduga bertindak sebagai makelar dalam proses kasasi yang melibatkan Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

    Qohar mengungkapkan bahwa Zarof diduga terlibat dalam upaya suap atau gratifikasi bersama LR, pengacara Ronald Tannur. LR disebut meminta Zarof untuk memengaruhi hakim agung agar menyatakan kliennya, Ronald Tannur, tidak bersalah dalam putusan kasasi.

    “LR menjanjikan Rp 5 miliar untuk diberikan kepada tiga hakim agung berinisial S, A, dan S, sedangkan Zarof dijanjikan upah sebesar Rp 1 miliar atas jasanya,” lanjut Qohar.

    Namun, uang suap tersebut dilaporkan belum diterima oleh para hakim yang bersangkutan.

    “ZR mengakui pernah bertemu salah satu hakim, tetapi belum ada kaitan langsung dengan putusan kasasi. Kami masih mendalami kebenaran informasi ini,” ucap Qohar.

    Selain uang tunai, dalam penggeledahan di rumah Zarof di Senayan, Jakarta, penyidik juga menemukan 51 kilogram emas Antam. Uang dan emas tersebut diduga sebagian besar diperoleh Zarof dari perannya sebagai makelar kasus di Mahkamah Agung sejak 2012 hingga 2022. Zarof Ricar ditahan di Rutan Kejagung sejak 25 Oktober 2024.

  • BAZNAS jadi percontohan lembaga zakat yang terus berinovasi

    BAZNAS jadi percontohan lembaga zakat yang terus berinovasi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menag Malaysia: BAZNAS jadi percontohan lembaga zakat yang terus berinovasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 15:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama Malaysia, H.E. Senator Dato Setia Dr. Haji. Mohd Na’im Mokhtar menyampaikan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menjadi percontohan lembaga zakat yang terus melakukan inovasi di tengah perkembangan zaman yang semakin maju.

    Hal tersebut disampaikan oleh Mohd Na’im saat menjadi narasumber dalam World Zakat And Waqf Forum (WZWF) Annual Meeting and Conference 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (2/11/2024). 

    “Kesuksesan BAZNAS di Indonesia menjadi contoh luar biasa. Dengan menerapkan metode pengumpulan zakat secara digital, BAZNAS telah menjangkau komunitas-komunitas yang kurang terlayani, memastikan penyediaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar bagi jutaan orang,” ujar Mohd Na’im.

    Menurutnya, inisiatif tersebut dapat menjadi acuan bersama bahwa zakat dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sosial melalui inovasi teknologi, terlebih saat dunia diwarnai oleh ketimpangan yang semakin melebar.

    “Misi kita untuk mempromosikan keadilan ekonomi menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melebar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern,” katanya. 

    “Zakat, dengan tujuan intrinsiknya untuk mendistribusikan kekayaan, memiliki kekuatan untuk mengatasi ketidakadilan ini, menjangkau mereka yang terpinggirkan dan diabaikan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Mohd Na’im menyampaikan, zakat merupakan instrumen yang transformatif. Katanya, hal ini menjadi sarana untuk memberantas kemiskinan, merangsang aktivitas ekonomi, dan memupuk kohesi sosial.

    “Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang yang mampu memenuhi kewajiban zakat mereka, mendukung pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Visi ini dapat dicapai, dan merupakan visi yang harus kita perjuangkan tanpa henti,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun

    Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara akan tugas berat untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun. Untuk mencapai target tersebut, kata Lasarus, Ara dan jajarannya harus membangun rumah sebanyak 8.333 sehari dengan total anggaran sebanyak Rp 750 triliun dalam setahun.

    “Sebanyak 3 juta (rumah) dibagi 360 (hari dalam satu tahun), saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri,” ujar Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Ara di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Jika dikonversi dalam satu jam, kata Lasarus, maka Kementerian PKP harus membangun 694 rumah dalam rentang waktu satu jam. Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Menteri Ara dan jajarannya harus bekerja keras untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

    “Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya,” tandas Lasarus.

    Belum lagi, kata Lasarus, anggaran yang yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah sebesar Rp 750 triliun. Lasarus mendapatkan angka sebesar itu dari perbandingan anggaran untuk sektor perumahan dalam 5 tahun terakhir yang menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

    Sementara itu, pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025 hanya Rp 5 triliun. Anggaran tersebut jauh di bawah anggaran Ditjen Perumahan 2024 sebesar Rp 14 triliun.

    “Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu tidak kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya bagaimana,” tandas dia.

    Menurut Lasarus, keterlibatan pihak swasta penting dalam proyek membangun 3 juta rumah tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa keterlibatan swasta pasti terukur karena memiliki hitungan-hitungan tersendiri.

    Oleh karena itu, Lasarus meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

    “Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada Pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran Bapak kami yang mengesahkan,” pungkas dia.
     

  • Menkum Supratman Lapor ke Prabowo soal Putusan MK Tentang UU Ciptaker

    Menkum Supratman Lapor ke Prabowo soal Putusan MK Tentang UU Ciptaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah telah membahas tentang imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja.

    Lebih lanjut, Supratman menyebut pihaknya sore ini telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Adapun pelaporan ini berlangsung pada pukul 16.30 WIB.

    “Kami akan mengumumkan kepada presiden, terkait langkah-langkah yang harus diambil,” pungkasnya seusai raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

    Tak hanya itu, dia juga menjelaskan tidak ada kekosongan hukum soal putusan MK tersebut, karena di dalam keputusan itu sudah jelas bahwa ada perintah untuk menyusun UU dalam waktu dua tahun.

    “Bahwa ada perintah MK dalam waktu dua tahun disusun sebuah Undang-Undang dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan menjadi undang-undang sendiri, yakni UU ketenagakerjaan, harusnya tidak ada masalah, waktu bagi pembuat undang-undang itu masih sangat cukup ya,” jelasnya.

    Walaupun demikian, Supratman menegaskan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan maksimal. Dia juga menyebutkan dari 21 pasal yang dibatalkan oleh MK, yang paling mendesak saat ini terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP).

    “Karena itu harus ditetapkan. Nanti Pak Menko Perekonomian akan lebih menjelaskan soal itu, karena beliau yang mengkoordinasi soal itu. Tapi yang pasti pemerintah taat dan patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

    Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati putusan MK. Selain itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan tersebut.

    Lebih lanjut, Airlangga mengaku bahwa Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga sudah bekerja untuk mengurangi risiko ketenagakerjaan atas putusan anyar ini. Selain itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan berbagai pihak mulai dari organisasi buruh serta asosiasi pengusaha terkait putusan MK. 

    “Saya yakin bahwa sebenarnya Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi hanya memperkuat kebijakan tenaga kerja kita,” imbuhnya saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

  • Alasan Pramono-Rano Tak Pakai JIS untuk Kampanye Akbar: Transportasi Susah

    Alasan Pramono-Rano Tak Pakai JIS untuk Kampanye Akbar: Transportasi Susah

    Jakarta –

    Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno (Doel), mengungkap alasan Jakarta International Stadium (JIS) tidak dijadikan venue kampanye akbar mereka. Mengenai akses transportasi menjadi penyebabnya.

    “Kita lihat transportasinya agak susah. Artinya kita paham situasi di sana,” ungkap Rano saat diwawancarai awak media pada acara ‘Ngerujak Bareng Mas Pram-Bang Doel dan Konser Jakarta Menyala’ di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    Rano menyebut sebenarnya lokasi dari JIS sendiri ideal tetapi akses transportasinya masih sulit. Golongan ibu-ibu terutama yang menurut Rano akan sulit menjangkau bila kampanye diadakan di JIS.

    “Kalau buat lokasi, ideal. Tapi transportasi ke sana kasihan buat emak-emak terutama. Kalau kita nonton show kan mungkin okelah, tapi inikan kita pertimbangkan banyak emak-emak, banyak anak-anak,” lanjut Doel.

    Pramono melanjutkan bahwasanya inilah yang menjadi alasan dirinya vokal pada perbaikan transportasi menuju JIS. Menurutnya saat ini akses ke JIS memang belum ditopang transportasi umum yang memadai.

    “Makanya kenapa JIS saya usulkan untuk dilakukan perbaikan transportasinya. Karena memang belum sempurna,” ucap Pramono

    “Mas Anies baru satu periode, saya yakin kalau ini periode kedua pasti akan selesai,” tuturnya.

    Diketahui, Pramono-Rano telah menggelar kampanye akbar perdana di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Kampanye akbar selanjutnya akan dilaksanakan di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK).

    “Nah jadi hari ini, ini sebetulnya latihan untuk tanggal 23, tanggal 23 kita akan akbar,” tambahnya.

    (lir/lir)

  • Sekjen Gerindra Bicara Soal Prabowo Sowan Jokowi di Solo

    Sekjen Gerindra Bicara Soal Prabowo Sowan Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, pada Minggu (3/11/2024) kemarin.

    Muzani menuturkan bahwa pertemuan tersebut adalah pemenuhan janji Prabowo untuk mengunjungi dan menengok kegiatan Jokowi setelah tinggal di Solo.

    “Pak Prabowo memang berjanji setelah pak Jokowi berdiam di solo, beliau akan menengok pak Jokowi dan beliau memenuhi janjinya dan bagaimana kegiatan pak Jokowi selama di Solo,” tutur Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

    Muzani juga menambahkan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa, sebatas kekeluargaan saja. Kendati demikian, Ketua MPR itu juga mengaku tidak tahu pembicaran antara Prabowo dan Jokowi ini apakah menyinggung tentang Wantimpres atau tidak.

    “Saya belum cek, saya belum ketemu Pak Prabowo, besok baru ketemu,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan bahwa tak ada agenda khusus dari pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kemarin.

    Hasan menekankan bahwa isi pertemuan kedua tokoh Negara itu sebagai silahturahmi biasa lantaran mereka merupakan sahabat atau bestie. 

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo memang sengaja berkunjung ke Solo usai menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) dari Merauke, Papua Selatan dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. 

    “Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat. Pertemuan dua bestie lah kita bisa bilang seperti itu,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

  • Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan resmi ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi XII DPR. Dengan penetapan ini Putri berkomitmen mengawal dan mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Putri seusai penetapannya dalam rapat Komisi XII yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara 1, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

    Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

    “Sebagai pimpinan Komisi XII, saya juga berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tandas Putri.

    Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pimpinan Komisi XII DPR sudah ditetapkan dan sudah bisa mulai bekerja melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Komposisi pimpinan Komisi XII DPR adalah Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar sebagai ketua Komisi XII dan didampingi empat wakil ketua, yakni Dony Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Sugeng Suparwoto (Nasdem), dan Putri Zulkifli Hasan (PAN).

    “Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua,” kata Adies.

    Adies mengatakan nama-nama pimpinan Komisi XII tidak perlu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana pimpinan komisi-komisi lain di DPR, tutur dia, nama-nama tersebut cukup disepakati dan ditetapkan di komisi masing-masing.

    “Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” pungkas Adies.

  • Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mendesak Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN bermitra dengan Koperasi dalam mewujudkan swasembada pangan dan membangun ketahanan energi baru terbarukan.

    Hal itu disampaikan Nurudin Halid dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Nurdin Halid mengapresiasi kinerja hebat BUMN di bawah komando Erick Thohir lewat berbagai terobosan transformatif dalam 5 tahun. “Prestasi itu pula yang mendasari Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN 5 tahun ke depan,” ujar Nurdin mengawali paparannya.

    Nurdin Halid juga meyakini BUMN akan terus berkembang maju sebagai motor pembangunan nasional, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara dan memberdayakan masyarakat kecil lewat program KUR, Program Mekar, dan Program Makmur.

    Namun, Nurdin Halid mengingatkan Erick Thohir bahwa BUMN tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan misi besar Presiden Prabowo menghilangkan kemiskinan, swasembada pangan, dan energi bersih.

    “Strategi hilirisasi sumber daya alam sudah tepat sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3. Namun, pelakunya harus libatkan masyarakat yang terkonsolidasi dalam koperasi, BUMN, dan pihak swasta. Jika kolaborasi ketiga pelaku ekonomi ini bisa ditata dengan baik, maka Pak Erick Thohir telah menjalankan Ekonomi Konstitusi, Ekonomi Pancasila,” tegas Nurdin.

    Nurdin menjelaskan, hilirisasi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu bagus tetapi belum tentu meningkatkan taraf hidup rakyat.

  • Pengamat Nilai Ridwan Kamil Butuh Dukungan Prabowo dan Jokowi karena KIM Plus Tak Terlihat Solid Megapolitan 4 November 2024

    Pengamat Nilai Ridwan Kamil Butuh Dukungan Prabowo dan Jokowi karena KIM Plus Tak Terlihat Solid Megapolitan 4 November 2024

    Pengamat Nilai Ridwan Kamil Butuh Dukungan Prabowo dan Jokowi karena KIM Plus Tak Terlihat Solid
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai langkah calon gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    , bertemu dengan Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) merupakan upaya untuk meminta dukungan kedua tokoh tersebut.
    Hal ini, kata Ujang, merupakan efek dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang dianggap tidak solid membantu memenangkan Ridwan Kamil dan
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    “Kita tahu bahwa kondisi saat ini kelihatannya KIM Plus di Jakarta itu tidak kompak, tidak bersatu, tidak bersinergi (memenangkan Ridwan Kamil-Suswono), jalan masing-masing. Itu dibuktikan dengan ada banyak kader-kader partai KIM Plus, para caleg gagal yang mendukung Pramono-Rano,” kata Ujang kepada
    Kompas.com
    , Minggu (3/11/2024).
    “Itu kan menjadi sesuatu yang merugikan bagi Ridwan Kamil dan Suswono yang telah didukung dan diusung oleh KIM Plus,” lanjutnya.
    Menurut Ujang, dukungan dari banyaknya partai politik yang tergabung di KIM Plus bukan berarti bisa memastikan Ridwan Kamil memenangi
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ia beranggapan bahwa partai-partai politik di KIM Plus, selain Golkar dan PKS, tidak mendapatkan untung dari mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Kalau Ridwan Kamil menang juga partai-partai di KIM Plus tidak diuntungkan sama sekali juga. Jadi jalan masing-masing aja, akhirnya kan tidak kompak. Nah, itulah Ridwan Kamil merasa perlu bertemu dengan Prabowo dan Jokowi,” jelas Ujang.
    Ujang menyampaikan, dukungan koalisi besar di KIM Plus tadinya diharapkan bisa membuat Ridwan Kamil-Suswono menang mudah pada Pilkada Jakarta 2024.
    Namun, dukungan dari banyak partai justru tak membuat jalan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 berjalan mulus.
    “Kenyataan dan fakta di lapangan ini kan pasangan Pramono-Rano terus menyusul, menyalip elektabilitasnya Ridwan Kamil-Suswono. Di saat yang sama elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono stagnan dan cenderung bisa tersusul, bisa juga punya potensi untuk bisa dikalahkan,” jelas Ujang.
    “Oleh karena itu, ya suka tidak suka, senang tidak senang, di tengah-tengah masa kampanye saat ini Ridwan Kamil butuh Prabowo, butuh dukungannya. Butuh Jokowi juga, butuh support-nya. Jadi peran Prabowo dan Jokowi menjadi penting bagi Ridwan Kamil di Jakarta,” imbuhnya.
    Diketahui, Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda di daerah Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024) malam.
    Sehari berselang, Jumat (1/11/2024), Ridwan Kamil langsung bertolak ke Solo, Jawa Tengah, untuk menemui Jokowi.
    Ridwan Kamil menegaskan, pertemuannya dengan Prabowo Jokowi merupakan bentuk dukungan dari kedua elite politik tersebut.
    Ia meminta publik tidak berspekulasi lain terkait pertemuan tersebut.
    “Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung,
    ngapain
    diterima, diberi waktu eksklusif.
    Ngapain
    diposting di IG-nya masing-masing,” ujar Ridwan Kamil kepada
    Kompas.com
    di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
    Menurut Ridwan Kamil, kesediaan Prabowo dan Jokowi meluangkan waktu untuk bertemu dengannya, bahkan mempublikasikan momen pertemuan tersebut di media sosial menjadi bukti kedua tokoh itu mendukungnya pada Pilkada Jakarta 2024.
    “Saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, diposting di IG-nya Pak Prabowo, itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.