kab/kota: Senayan

  • Cegah Tuduhan Pemerintah Intervensi, Kejagung Diminta Jelaskan Soal Kasus Tom Lembong

    Cegah Tuduhan Pemerintah Intervensi, Kejagung Diminta Jelaskan Soal Kasus Tom Lembong

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta memberikan pencerahan kepada publik terkait kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas ‘Tom’ Trikasih Lembong. Sehingga, tidak ada tuduhan upaya intervensi dari pemerintah terhadap perkara Tom Lembong.

    “Saya berharap ini menjadi terang-benderang dan terlihat di publik bahwa tidak ada indikasi terkait intervensi dan kasihan nanti pemerintah dianggapnya ‘wah ini ada main-main’ misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu. Kasihan kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

    Sahroni memahami di ruang publik terjadi dugaan-dugaan terhadap kasus Tom Lembong. Anggapan-anggapan miring mestinya dapat dicegah.

    “Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang sudah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi nggak ada, misalnya,” ucap Sahroni.

    Bendahara Umum Partai NasDem itu juga mendorong Kejagung untuk transparan dalam memproses perkara. “Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegakan hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya,” ujar Sahroni.

    Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait importasi gula pada Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Terhadap penetapan itu, tim pengacara Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang didaftarkan pada Selasa, 5 November 2024.

  • Indonesia-Singapura serukan penghentian kekerasan di Timur Tengah

    Indonesia-Singapura serukan penghentian kekerasan di Timur Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Singapura menyerukan penghentian segera kekerasan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Lebanon, agar dapat menjaga perdamaian negara-negara internasional.

    Seruan itu disampaikan Presiden Prabowo bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    “Terkait Timur Tengah, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Palestina dan Lebanon. Saya menekankan pentingnya untuk terus menyerukan penghentian kekerasan. Segera,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga memiliki pandangan yang serupa dengan Indonesia dalam hal isu regional hingga internasional.

    Kedua pemimpin negara itu bersepakat perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan internasional perlu tetap dijaga di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks, termasuk soal konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah.

    Baca juga: Presiden Prabowo: RI siap kirim bantuan lebih banyak ke Palestina

    Prabowo menegaskan bahwa Singapura dan Indonesia mendorong agar pengiriman bantuan kemanusiaan kepada korban-korban yang terdampak dapat dilakukan tanpa hambatan.

    Kepala Negara juga menyampaikan agar perdamaian di antara dua negara berkonflik, yaitu Palestina dan Israel, bisa ditempuh mengikuti langkah hukum yang berlaku.

    “Pengiriman bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan pencapaian solusi dua negara untuk Palestina dan Israel berdasarkan hukum internasional,” kata Prabowo.

    Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memastikan komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina melanjutkan langkah serupa yang telah diambil Presiden terdahulu.

    Baca juga: Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina

    Pada pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10), Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menyiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan lebih banyak ke sejumlah wilayah di Palestina.

    “Kami siap mengirim bantuan kemanusiaan yang lebih banyak ke Palestina. Kami siap melakukan evakuasi korban luka, termasuk anak-anak, yang trauma, yang menjadi korban perang,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga siap menyediakan rumah sakit-rumah sakit untuk membantu para korban perang. “Kami siapkan rumah sakit TNI untuk membantu saudara-saudara kami yang menjadi korban perang yang tidak adil,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan dukungan pemerintah untuk rakyat Palestina yang hingga kini masih menghadapi perang.

    “Kita harus solider, harus membela rakyat-rakyat di negara yang tertindas di seluruh dunia. Untuk itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina” katanya.

    Baca juga: Anggota DPR dukung gagasan Prabowo bantu kemerdekaan Palestina
    Baca juga: RI-Singapura hasilkan lima kerja sama soal pertahanan hingga energi
    Baca juga: Prabowo terima kunjungan kenegaraan PM Singapura di Istana Merdeka

    Pewarta: Livia Kristianti, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sudah Tidak Jabat Menkominfo, Budi Arie Tetap Didesak Umumkan Pemilik Akun Fufufafa

    Sudah Tidak Jabat Menkominfo, Budi Arie Tetap Didesak Umumkan Pemilik Akun Fufufafa

    GELORA.CO  – Budi Arie Setiadi tetap didesak untuk mengumumkan pemilik akun Fufufafa meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini berganti nama menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

    Budi Arie saat ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi (Menkop).

    Desakan ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, saat rapat kerja (raker) dengan jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang turut dihadiri oleh Budi Arie.

    Mufti menuturkan warganet masih menunggu pengumuman dari pemerintah tentang pemilik akun Fufufafa ini.

    Pasalnya, akun tersebut kerap mengunggah tulisan bernada menghina Prabowo.

    Dia mengaku turut tidak terima dengan unggahan akun Fufufafa karena kerap menghina Prabowo.

    “Ada komentar netizen yang menarik yaitu soal ‘ada bangsa kita yang melecehkan bangsa kita sendiri’ yaitu Fufufafa katanya mereka.”

     

    “Mohon maaf, Pak Menteri kan pernah di Komdigi kan ya, kami pengin tanyakan pak agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita pak, saya juga tidak terima,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2024) dikutip dari YouTube TV Parlemen.

    Meski Budi Arie sudah tidak menjabat sebagai Menkodigi, Mufti berharap Budi Arie tetap mengumumkan pemilik akun Fufufafa tersebut.

    Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi simpang siur di publik tentang pemilik akun itu.

    Pasalnya, warganet kerap menuding Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai pemilik akun Fufufafa.

    Selain itu, Mufti mengatakan disampaikannya identitas pemilik akun tersebut agar pemerintah bisa berfokus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

    “Kami pengin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufufafa itu bukan yang dituduhkan oleh netizen ini.”

    “Makannya sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara dan kegalauan masyarakat ini tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufufafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen ini sebenarnya siapa, Pak,” katanya.

    Budi Arie Sempat Ngaku Tak Tahu Pemilik Akun Fufufafa, tapi Bisa Sebut Bukan Milik Gibran

    Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie sempat menyebut belum mengetahui pemilik akun Kaskus bernama Fufufafa yang tengah viral di media sosial (medsos).

    Ketidaktahuan Budi Arie soal pemilik akun Fufufafa sempat disampaikannya pada 10 September 2024 lalu.

    “Kita enggak tahu, tunggu lagi. Tunggu saja entar ada waktunya,” katanya.

    Namun, meski belum mengetahui, Budi Arie bisa menyebut bahwa akun tersebut bukanlah milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

    “Bukanlah, (akun Fufufafa) bukan (milik Gibran),” ujarnya.

    Dua hari berselang, pernyataan serupa kembali disampaikan Budi Arie. Dia mengungkapkan pihaknya belum mengetahui pemilik akun Fufufafa tersebut.

    Sosok yang juga merupakan Ketua Pro Jokowi (Projo) itu menyatakan akan mengumumkan pemilik akun itu jika sudah diketahui.

    Namun, lagi-lagi, Budi Arie menegaskan bahwa akun tersebut bukanlah milik Gibran.

    “Nanti diumumin, kalau tahu siapa yang punya, nanti kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran,” ujarnya di Kantor Kominfo, Jakarta pada 12 September 2024.

    Bahkan, dia menyebut bahwa isu pemilik akun Fufufafa adalah milik Gibran sebagai upaya adu domba.

    “Bukan, bukan (bukan punya Gibran). Itu upaya mengadu domba,” katanya.

    Lalu, pada awal Oktober 2024, Budi Arie kembali ditanya awak media tentang perkembangan penyelidikan pemikik akun Fufufafa.

    Namun, dia justru menyebut tidak tahu apa itu Fufufafa. Padahal, sebelumnya, dia seakan mengetahui maksud dari Fufufafa karena bisa mengeklaim bahwa pemilik akun itu bukanlah Gibran.

    “Fufufafa itu apa sih?” katanya setelah peluncuran Disaster Prevention Inofrmation System (DPIS) di Jakarta pada 1 Oktober 2024.

    Budi lantas berdalih bahwa kapasitasnya sebagai menteri terlalu besar untuk mengurusi satu akun.

    “Oh. Saya nggak tahu. Kamu ini nanya-nanya. Eh, saya ngurusin ratusan juta akun bukan satu akun,” katanya.

  • PPATK: Ada masyarakat habiskan 70 persen gaji untuk judi online

    PPATK: Ada masyarakat habiskan 70 persen gaji untuk judi online

    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung RP100.000 sampai dengan Rp1 juta,”Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online.

    Ivan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, menjelaskan kelompok tersebut adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp1 juta rupiah.

    “Kalau dulu orang terima Rp1 juta rupiah hanya akan menggunakan Rp100-200 ribu untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp900ribu dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin addict-nya (ketagihannya, red.) masyarakat melakukan judi online,” kata Ivan.

    Data tersebut menjadi bagian pemaparan Ivan terkait persentase penggunaan dana untuk judi online dibandingkan dengan penghasilan pada 2017 sampai dengan 2023.

    Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi online berdasarkan nominal deposit di rekening bank.

    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung RP100.000 sampai dengan Rp1 juta,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp10.000-100.000.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Tegaskan PP 51/2023 tentang Pengupahan Tak Berlaku Usai Muncul Putusan MK

    DPR Tegaskan PP 51/2023 tentang Pengupahan Tak Berlaku Usai Muncul Putusan MK

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), 

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai beraudiensi dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Tenaga Kerja Yassierli, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

    “Intinya bahwa sesuai dengan keputusan MK, kami DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku,” katanya.

    Dasco melanjutkan, menyikapi keputusan MK mengenai upah dan hal lainnya, pemerintah dan DPR akan mengkaji ulang dan membahas penetapan upah minimum provinsi (UMP) dengan seksama supaya elemen buruh ataupun pengusaha tidak ada yang merasa dirugikan.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR ini optimis bahwa pembahasan tersebut dapat terealisasi dalam waktu yak tidak begitu lama. Hal ini menyusul dari masa tenggat yang paling lama adalah dua tahun.

    “Tetapi memang perlu waktu untuk membicarakan karena ini bukan hal yang mudah dan juga tidak harus terburu-buru,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi dan berterima kasih atas gerak cepat dari DPR yang telah memanggil pihaknya untuk beraudiensi perihal Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang pengupahan. Menurutnya, UMP sudah harus diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

    “Tentu ada yang harus cepat disikapi. Beliau sangat respons, Pak Sufmi Dasco langsung mengambil inisiatif untuk segera menjembatani pertemuan pemerintah dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan persoalan upah minimum,” ucapnya.

  • PD Ungkap Pertemuan SBY-Prabowo Diskusikan Danantara dan Lawatan ke LN

    PD Ungkap Pertemuan SBY-Prabowo Diskusikan Danantara dan Lawatan ke LN

    Jakarta

    Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron (Hero), bicara soal isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas baru-baru ini. Hero mengatakan pertemuan itu membahas soal Lembaga investasi Danantara dan juga soal rencana lawatan Prabowo ke luar negeri.

    “Pertama yang kalau bocoran Pak Dasco terkait dengan Danantara dan ini bagus ini akan menjadi lembaga investasi yang sangat kuat, sangat bagus, terbesar kelima di dunia hitung-hitungan asetnya sangat besar karena mencapai Rp 14.000 triliun kurang lebih,” kata Hero di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Hero menyebut Prabowo dalam waktu dekat juga akan lawatan ke luar negeri. Hero menilai pertemuan bisa saja untuk meminta masukan terkait diplomasi dari SBY.

    “Namun tentu pembicaraan sepertinya akan ada di sekitar itu bagaimana supaya ini sukses ke depan karena kalau ini sukses juga adalah yang menikmatinya bangsa, negara dan rakyat,” kata Herman.

    “Yang kedua kan Pak Prabowo akan keluar negeri, Pak SBY tentu sebagai presiden sebelumnya berpengalaman bagiamana proses diplomasi dengan negara-negara asing di dunia internasional dan tentu bagiamana komunikasi politik internasional pasti didiskusikan ini,” tambahnya.

    Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya juga mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan Prabowo dan SBY itu. Dasco mengatakan Prabowo mengajak bicara SBY mengenai rencana pembentukan lembaga baru, yaitu lembaga investasi.

    Wakil Ketua DPR itu menyampaikan SBY memiliki banyak pengalaman pernah memimpin RI selama dua periode. Dengan begitu, kata Dasco, Prabowo mengajaknya bertukar pikiran.

    “Nah karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Indonesia ini 10 tahun, nah tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran. Ya itu aja,” tuturnya.

    “Atas undangan Presiden Xi Jinping, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China dari tanggal 8 hingga 10 November,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (5/11).

    Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa pada kunjungan luar negeri pertamanya sejak berkuasa, selain China, Prabowo juga akan melakukan perjalanan ke Peru dan Brasil untuk menghadiri KTT APEC dan G20.

    (dwr/rfs)

  • Mendikdasmen akan Masukan Pelajaran Matematika Sejak TK

    Mendikdasmen akan Masukan Pelajaran Matematika Sejak TK

    GELORA.CO – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya bertekad memasukan pendidikan matematika sejak masa Taman Kanak-kanak (TK). Hal ini dilakukan sebagai upaya menguatkan pendidikan dasar anak bangsa.

    “Kami sudah merancang InsyaAllah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak,” kata Abdul dalam paparannya dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Abdul menyebut keputusan ini menjadi langkah Kemendikdasmen dalam meningkatkan wawasan numerasi dan teknologi. Kebijakan ini lantas menjadi gebrakan baru dalam dunia pendidikan.

    “Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul literasi numerasi dan teknologi untuk meliputi pendidikan matematika sains teknologi sejak usia dini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini juga mengatakan implementasi pendidikan matematika sejak usia dini sudah dilakukan pihaknya lebih dulu. Diakuinya, kebijakan ini pernah dilakukan kepada salah satu taman kanak-kanak di Palembang.

    “Di sebuah TK yang dikelola oleh angkatan udara dan kamu pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi setinggi pesawat kita. saya didampingi oleh ketua Komisi X pada waktu itu,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, Abdul Mu’ti akan membuat sejumlah kebijakan usai dilantik sebagai Mendikdasmen oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dia akan memasukkan sejumlah kurikulum pada sejumlah jenjang pendidikan di Indonesia. 

  • Top 3: Kata Erick Thohir soal Prabowo Mau Hapus Utang UMKM di Bank BUMN – Page 3

    Top 3: Kata Erick Thohir soal Prabowo Mau Hapus Utang UMKM di Bank BUMN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus alias melakukan pemutihan terhadap utang UMKM, nelayan hingga petani.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap mendukung kebijakan Prabowo tersebut.

    Berita mengenai rencana program penghapusan utang ini menjadi berita yang paling banyak dibaca. Berikut datanya per 6 November 2024:

    1. Prabowo Mau Hapus Utang UMKM di Bank BUMN, Erick Thohir Bilang Begini

    Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus alias melakukan pemutihan terhadap utang UMKM, nelayan hingga petani. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap mendukung kebijakan Prabowo tersebut.

    “Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kami akan terus mendorong program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, DPR di Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (5/11).

    Menurut Erick, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.  saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.

    Selengkapnya

  • Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi

    Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang juga merupakan mantan Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Rapat kali ini beragendakan dua pembahasan rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    “Topik hari ini kan yang diminta untuk program jangka pendek dan juga kesiapan Kemenkomdigi untuk membantu mensukseskan Pilkada 2024, fokus di situ,” kata Meutya ditemui sesaat sebelum rapat dimulai.

    Meutya, yang sebelumnya duduk di kursi Ketua Komisi I DPR RI periode lalu, mengaku cukup gugup duduk di kursi pimpinan mitra kerja Komisi I DPR pada periode pemerintahan saat ini.

    “Pindah tempat duduk saja, tapi tetap deg-degan ya pindah tempat duduk. Biasanya yang nanya, nanti yang jawab. Doain saja mudah-mudahan lancar,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menyebut akan berupaya menyiapkan materi sebaik-baiknya untuk disampaikan saat rapat berlangsung.

    “Pasti para anggota sebagai perwakilan rakyat, mungkin ada pertanyaan hal-hal lain, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab dengan baik,” tuturnya.

    Dia pun mengaku belum mengetahui apakah saat rapat berlangsung akan membahas pula perihal kasus judi daring atau online yang turut melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi di dalamnya, sebagaimana yang menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan.

    “Saya belum tahu, nanti teman-teman akan menanyakan apa, tapi yang diamanahkan kepada kami dua poin itu saja, tapi kami siapkan jawaban-jawaban dari teman-teman Komisi I,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Menteri Iftitah Prioritaskan Revitalisasi Kawasan dan Utamakan Transmigrasi Lokal

    Menteri Iftitah Prioritaskan Revitalisasi Kawasan dan Utamakan Transmigrasi Lokal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan dua target dan fokus utamanya selama memimpin Kementerian Transmigrasi. Iftitah mengaku kedua fokus utama tersebut sudah disepakati oleh Komisi V DPR, yakni revitalisasi kawasan transmigrasi dan memprioritaskan transmigrasi lokal.

    Hal ini disampaikan Iftitah sesuai rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    “Kami sepakat ada dua tadi paling tidak fokus Kementerian Transmigrasi ke depan itu adalah melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), itu ada sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan kita revitalisasi,” ujar Iftitah.

    Iftitah mengatakan, revitalisasi akan dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, termasuk revitalisasi sarana dan prasarana di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut dia, revitalisasi penting sehingga orientasinya pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada perpindahan penduduknya.

    “Kemudian kedua, kami juga sepakat untuk mengutamakan transmigrasi lokal. Apa itu? Transmigrasi lokal itu bukan mendatangkan penduduk dari provinsi lain ke provinsi tertentu tetapi memanfaatkan perpindahan penduduk yang ada di provinsi tersebut,” ungkapnya.

    Iftitah menegaskan mekanisme transmigrasi sekarang tidak seperti zaman Orde Baru yang bersifat sentralistis. Pada zaman Orde Baru transmigrasi ditentukan oleh pusat, lalu masyarakat dipindahkan atau dikirim ke daerah-daerah yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat.

    Sekarang, mekanisme transmigrasi didesentralisasi atau sesuai dengan kebutuhan daerah. Dikatakan Iftitah, fokusnya transmigrasi lokal di dalam satu provinsi.

    “Jadi, kalau misalkan pendatang dari luar provinsi lain ke dalam provinsi yang baru itu juga sesuai dengan undang-undang transmigrasi harus ada kerja sama antardaerah, sifatnya tidak seperti dahulu zaman Orba itu kan sentralistik. Jadi, transmigrasi itu dari pusat ditentukan akan kemana, kemudian dikirim. Ke depan itu lebih kepada desentralisasi sesuai dengan (kebutuhan) daerah. Jadi, sistemnya bottom up,” pungkas dia.