Soal LPDP Akan Difokuskan ke Sains, Anggota DPR: Jangan Anggap Sosial-Humaniora Tak Penting
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Bonnie Triyana
menolak rencana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (
LPDP
) yang akan memfokuskan beasiswa pada bidang ilmu
sains dan teknologi
(saintek).
Menurut Bonnie, ilmu sosial dan humaniora juga memiliki peranan penting yang perlu mendapat perhatian.
“Nah ini juga saya kurang sepakat ya, jangan kemudian menganggap ilmu
sosial humaniora
itu juga enggak penting,” ujar Bonnie saat dikonfirmasi pada Jumat (8/11/2024).
Ia mengingatkan agar alokasi beasiswa LPDP untuk bidang ilmu sosial dan humaniora tidak terpinggirkan.
“Kalau menurut saya, LPDP itu kan ada jatah-jatahnya tuh, berapa apa istilahnya tuh alokasinya, alokasinya berapa, jadi jangan sampai kemudian nanti tersisihkanlah ilmuan sosial humaniora ini,” tambahnya.
Bonnie memberikan contoh bahwa negara-negara maju memiliki banyak ahli di bidang sosial, seperti ahli sejarah dan ahli bahasa.
Hal ini terjadi karena negara tersebut memberikan dukungan kepada warganya yang ingin mendalami ilmu sosial dan humaniora.
“Kalau kamu lihat di negara yang maju-maju, mereka itu kan ahli-ahlinya banyak, bahkan ada ahli China, ada ahli Indonesia, ada ahli Jawa, ada ahli purbakala, apa, mereka kan keilmuannya menyeluruh, ya itu akibat ada support dari negara juga,” jelasnya.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut, menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan dalam pendidikan.
“Nah pertimbangkan lagi lah, negara kan harus men-support semua bidang keilmuan dan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak bangsa. Jangan kemudian nanti mendahulukan ilmu ini, mendahulukan ilmu itu, sains, yang satunya ketinggalan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyatakan bahwa LPDP akan fokus pada ilmu saintek untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa program tersebut antara lain swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi
“LPDP ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden, swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi,” kata Prof. Satryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Selain itu, ia menambahkan bahwa LPDP juga akan fokus pada dunia sains dan teknologi, dan selama ada yang menarik serta layak, akan diberikan bantuan dana.
Prof. Satryo juga merencanakan peningkatan jumlah penerima beasiswa LPDP setiap tahunnya.
“Kalau jumlah kita ingin naik, tiap tahun naik terus,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Senayan
-
/data/photo/2019/05/10/1339131651.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soal LPDP Akan Difokuskan ke Sains, Anggota DPR: Jangan Anggap Sosial-Humaniora Tak Penting Nasional 8 November 2024
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3319459/original/007118100_1607499768-20201209-Penghitungan-Pilwalkot-Tangsel-DWI-7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024, Bisa Bawa Pulang Segini Sebulan – Page 3
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyatakan pihaknya menunda memanggil KPU, Bawaslu terkait rapat evaluasi Pemilu. Doli menyebut KPU meminta Komisi II menunda dapat lantaran saat ini masih sibuk dengan rekapitulasi suara.
“Alasan temen-temen KPU meminta penundaan karena memang ini masih dalam tahap rekapitulasi dan memang mereka lagi sibuk sibuknyalah,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/3/2024).
Oleh karena itu, Doli menyebut rapat evaluasi akan digelar pasca pengumuman resmi KPU pada 20 Maret mendatang, ia mengusulkan tanggal 21 Maret.
“Setelah tanggal 20 lah segera, saya kemarin memberitahukan kalau bisa diajukan surat lagi tanggal 21 aja, jadi biar kita langsung evaluasi begitu selesai besoknya kita langsung rapat evaluasi,” kata dia.
Menurut Doli, rapat nanti akan membahas semua aspek, dari Sirekap hingga aduan dan keluhan dari masyarakat.
“Semua, kan Komisi 2 selama ini intens juga baik mulai dari tahapan persiapan, dari sekitar 3 tahun yang lalu,” kata dia.
“Termasuk soal yang rame-rame, soal sirekap, terus kemudian ada soal PSU di luar negeri, ada kejadian misalnya rusuh di dalam rekapitulasi provinsi maupun kabupaten/kota, overall, semuanya kita akan evaluasi, kita kaji, dan kita dengarkan laporan,” pungkasnya
-

Regular Mulai Rp 40 Ribu, Pre-Sale dari Rp 20 Ribu
Jakarta –
Harga tiket GJAW 2024 bisa Anda simak di sini. Pameran otomotif tahunan itu kembali diselenggarakan. Jika sebelumnya GJAW selalu dilaksanakan di JCC, Senayan, Jakarta, maka mulai tahun ini GJAW pindah lokasi ke ICE-BSD City, Tangerang. Harga tiket GJAW ditawarkan mulai Rp 40 ribu untuk regular dan Rp 20 ribu untuk pembelian pre-sale.
Pameran otomotif tahunan yang diprakarsai Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) serta didukung penuh oleh Kementerian Perindustrian siap kembali menyapa para pecinta otomotif tanah air dalam gelaran ketiga Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, yang akan berlangsung di lokasi baru yaitu ICE, BSD-City pada 22 November hingga 1 Desember 2024.
Pada tahun ini Gaikindo menggandeng Mandiri Utama Finance (MUF) sebagai sponsor utama dalam penyelenggaraan GJAW 2024. Fokusnya, mendorong penjualan kendaraan di akhir tahun.
“Berbeda dari pameran Gaikindo lainnya, MUF GJAW bertujuan buat secara langsung mendorong penjualan, jadi keunggulan pameran ini adalah program, dan penawarannya, hadirkan momentum terbaik bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baru dengan berbagai penawaran eksklusif,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Home of 1.000 Cars and Excitement
GJAW 2024 mengusung tema Home of 1.000 Cars and Excitement GJAW 2024 akan fokus memberikan pengalaman luar biasa bagi para pengunjung. Tidak hanya akan disuguhkan jajaran mobil terkini dari berbagai merek ternama dunia, GJAW 2024 juga menghadirkan kegiatan olahraga otomotif interaktif yang dirancang menghibur dan mendekatkan pengunjung dengan dunia otomotif.
“Fokus berbeda akan diusung penyelenggaraan MUF GJAW di mana pengalaman dan kemudahan bagi pengunjung akan jadi prioritas. Tidak lagi pengalaman melihat teknologi terkini dari industri kendaraan bermotor Indonesia, namun kemudahan mencoba langsung dan kemudahan memiliki kendaraan,” kata Rizwan Alamsjah, Ketua Penyelenggara GJAW 2024.
Menurut Rizwan, kolaborasi berbagai promo dari peserta serta kemudahan pembiayaan dari Mandiri Utama Finance dalam GJAW 2024 seperti suku bunga 2% dan biaya administrasi mulai dari Rp 1, menjadikan GJAW 2024 momen terbaik bagi konsumen untuk belanja kendaraan bermotor.
Sejumlah pengunjung memilih mobil di pameran Gaikindo Jakarta Auto week, JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2023). Pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 diyakini menjadi momen tepat untuk masyarakat membeli mobil baru buat mudik Lebaran tahun ini. Foto: Pradita Utama
Daftar Merek Peserta GJAW 2024
GJAW 2024 ini akan diikuti lebih dari 80 merek otomotif yang terdiri dari 27 merek kendaraan penumpang, termasuk Aletra, BAIC, BMW, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Ford, GAC Aion, Honda, KIA, Lexus, Mazda, Maxus, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Wuling, dan Zeekr. Dari segmen kendaraan roda dua, sebanyak 12 merek, seperti Alva, Aprilia, Harley-Davidson, Motoguzzi, Piaggio, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, Vespa, V Move, Yamaha dan ZPT, turut serta untuk menambah ragam pilihan pengunjung. Lebih dari 40 merek industri pendukung juga siap meramaikan GJAW 2024.
Luasan lahan yang meningkat 2 kali lipat juga memaksimalkan program GJAW 2024 yang memberikan pengalaman dan menawarkan keseruan untuk para pengunjung. Tak hanya menjadi ajang pameran kendaraan, tetapi juga akan menghadirkan beragam program interaktif yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari penggemar otomotif, komunitas, hingga keluarga. Program-program tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama: Motorsport Program, Community Program, dan Family Program, yang semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman yang berkesan bagi setiap pengunjung.
Dengan program-program tersebut, GJAW 2024 berkomitmen untuk memberikan pengalaman pameran yang lengkap, interaktif, dan menghibur bagi seluruh pengunjung dari berbagai kalangan. Tak hanya menjadi tempat untuk menemukan kendaraan impian, GJAW juga menghadirkan suasana perayaan otomotif yang menarik dan penuh keseruan.
“MUF GJAW akan menjadi the complete automotive exhibition, untuk tujuan belanja kendaraan dan produk otomotif dengan penawaran terbaik di akhir tahun, kemudahan mencoba, mencari pengalaman motorsport interaktif, hingga kegiatan keluarga,” jelas Rizwan lagi.
Harga Tiket GJAW 2024
Dengan beragam merek, program interaktif, dan penawaran menarik yang ditawarkan, GJAW 2024 siap menjadi rumah bagi ribuan kendaraan dan pengalaman otomotif yang tak terlupakan bagi semua pengunjung. Untuk dapat merasakan segala keseruan yang dihadirkan pada MUF GJAW 2024, pengunjung dapat memanfaatkan promo penjualan tiket presale yang dapat dibeli online pada aplikasi Auto360 dan diadakan pada:
• Pre-Sale I pada 8 – 10 November 2024 dengan diskon tiket sebesar 50% untuk tiket weekdays menjadi Rp 20.000 dan tiket weekends menjadi Rp 35.000.
• Pre-Sale II pada 11 – 13 November 2024 dengan diskon tiket sebesar 25% untuk tiket weekdays menjadi Rp 30.000 dan tiket weekends menjadi Rp 52.500.Tiket regular selanjutnya dapat diakses mulai 14 November secara online dengan harga tiket weekdays Rp 40.000 dan harga tiket weekends Rp 70.000. Tiket on the spot juga tersedia selama acara berlangsung dengan harga tiket weekdays Rp 50.000 dan harga tiket weekends Rp 80.000.
(lua/din)
-

7 Fakta BSSN Ungkap Kerentanan Sistem Pemerintah terhadap Judi Online
Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa sistem aplikasi milik pemerintah saat ini rentan terhadap penyisipan judi online. Menurut Hinsa, kerentanan ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadikan aplikasi pemerintah sebagai media perjudian ilegal.
1. Kerentanan Sistem Pemerintah Dimanfaatkan untuk Judi Online
Banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai. Hal ini dimanfaatkan oleh penyusup untuk menjadikan aplikasi tersebut tempat perjudian ilegal.“Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah karena itu kan, aplikasi yang rentan itu kan, disisipin menjadi tempatnya dia main judi online,” kata Hinsa di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 7 November 2024.
Baca juga: Video Denny Cagur Promosi Judi Online Kembali Viral, Ini Kata Polisi
2. Tidak Dipatuhinya Standar Keamanan Sistem
Hinsa menyebutkan bahwa ancaman penyusupan ini disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan standar keamanan dalam aplikasi pemerintah. Beberapa aplikasi tidak sepenuhnya mengikuti aturan keamanan digital yang ditetapkan.“Banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistem pemerintahan itu banyak yang disisipin itu. Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan dia tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ,” ujarnya.
3. Kurangnya Pemantauan dan Perbaikan Berkala
Sistem keamanan yang tidak diawasi secara berkala menjadi faktor rentannya aplikasi pemerintah terhadap penyusupan. BSSN telah memperingatkan lebih dari 1.200 sistem yang memiliki potensi kerentanan.“Itu sudah kita lakukan dan hampir berapa yang kita ituin, sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya,” kata Hinsa.
4. Upaya Penghapusan Melalui Komdigi
Untuk mengatasi permasalahan ini, BSSN juga meminta dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mereka bekerja sama untuk menghapuskan atau menutup akses aplikasi yang terinfeksi konten judi online.“Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown,” tegas Hinsa.
5. Tantangan Peningkatan Keamanan Digital Pemerintah
Kerentanan sistem ini menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital. Platform judi online yang terus berkembang semakin memperumit upaya menjaga keamanan aplikasi pemerintah.6. Pentingnya Pemantauan Terus-Menerus
BSSN menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap aplikasi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memastikan standar keamanan tetap dijalankan dengan ketat. Dengan pengawasan yang lebih baik, BSSN berharap potensi penyisipan judi online bisa dicegah.7. Langkah Pencegahan untuk Sistem Pemerintah yang Lebih Aman
Hinsa mengimbau agar setiap pengelola aplikasi pemerintah menerapkan standar keamanan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menjaga data dan integritas keamanan digital di sistem pemerintah, sekaligus mengurangi potensi penyusupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa sistem aplikasi milik pemerintah saat ini rentan terhadap penyisipan judi online. Menurut Hinsa, kerentanan ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadikan aplikasi pemerintah sebagai media perjudian ilegal.
1. Kerentanan Sistem Pemerintah Dimanfaatkan untuk Judi Online
Banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai. Hal ini dimanfaatkan oleh penyusup untuk menjadikan aplikasi tersebut tempat perjudian ilegal.
“Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah karena itu kan, aplikasi yang rentan itu kan, disisipin menjadi tempatnya dia main judi online,” kata Hinsa di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 7 November 2024.
Baca juga: Video Denny Cagur Promosi Judi Online Kembali Viral, Ini Kata Polisi2. Tidak Dipatuhinya Standar Keamanan Sistem
Hinsa menyebutkan bahwa ancaman penyusupan ini disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan standar keamanan dalam aplikasi pemerintah. Beberapa aplikasi tidak sepenuhnya mengikuti aturan keamanan digital yang ditetapkan.
“Banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistem pemerintahan itu banyak yang disisipin itu. Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan dia tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ,” ujarnya.3. Kurangnya Pemantauan dan Perbaikan Berkala
Sistem keamanan yang tidak diawasi secara berkala menjadi faktor rentannya aplikasi pemerintah terhadap penyusupan. BSSN telah memperingatkan lebih dari 1.200 sistem yang memiliki potensi kerentanan.
“Itu sudah kita lakukan dan hampir berapa yang kita ituin, sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya,” kata Hinsa.4. Upaya Penghapusan Melalui Komdigi
Untuk mengatasi permasalahan ini, BSSN juga meminta dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mereka bekerja sama untuk menghapuskan atau menutup akses aplikasi yang terinfeksi konten judi online.
“Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown,” tegas Hinsa.5. Tantangan Peningkatan Keamanan Digital Pemerintah
Kerentanan sistem ini menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital. Platform judi online yang terus berkembang semakin memperumit upaya menjaga keamanan aplikasi pemerintah.
6. Pentingnya Pemantauan Terus-Menerus
BSSN menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap aplikasi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memastikan standar keamanan tetap dijalankan dengan ketat. Dengan pengawasan yang lebih baik, BSSN berharap potensi penyisipan judi online bisa dicegah.
7. Langkah Pencegahan untuk Sistem Pemerintah yang Lebih Aman
Hinsa mengimbau agar setiap pengelola aplikasi pemerintah menerapkan standar keamanan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menjaga data dan integritas keamanan digital di sistem pemerintah, sekaligus mengurangi potensi penyusupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(DHI)
-

Mulai 8 November 2024, Lagu Indonesia Raya Diputar di DPR Pukul 10.00 WIB Setiap Hari Kerja
Jakarta, Beritasatu.com – DPR akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari di seluruh bagian gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai hari ini, Jumat (8/10/2024). Pemutaran lagu Indonesia Raya akan dilakukan setiap hari kerja ke depannya, pukul 10.00 WIB.
“Pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya di gedung DPR dilaksanakan setiap hari kerja pukul 10.00 WIB, dimulai perdana hari ini,” ujar Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
Indra mengatakan pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan pemutaran lagu Indonesia Raya tersebut. Sistem pengeras suara di dalam gedung dan halaman kompleks parlemen, sudah diperiksa keandalannya.
Bahkan, sepanjang Kamis (7/11/2024) malam, tim teknis sudah melakukan beberapa kali percobaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya terdengar jelas di hampir setiap sudut.
“Sepanjang koridor gedung, juga area parkir bisa mendengar, termasuk tamu yang hadir di gedung DPR,” tutur Indra.
DPR diketahui telah menetapkan kebijakan baru bahwa seluruh karyawan dan anggota DPR baik yang berada di ruang kerja, maupun di ruang rapat agar mengikuti pemutaran lagu tersebut dengan saksama serta mengambil sikap sempurna. Sosialisasi tentang kebijakan ini juga sudah dilaksanakan kepada anggota DPR dan pegawai di lingkungan kesetjenan.
“Ini sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesa di lingkungan DPR,” demikian penjelasan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam surat dengan nomor T/1375/0T/11/2024 kepada sekretaris jenderal DPR.
Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia.
-

Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan pemerintah sudah menggelontorkan dana desa Rp 610 triliun sejak 2015 hingga 2024. Dia menegaskan akan memperkuat pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran.
“Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua (Ketua Komisi V Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Yandri mengaku hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang bakal diperkuatnya. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin inspektur jenderal (irjen).
“Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, Yandri mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dana desa dan mencegah terjadi korupsi dana tersebut. Yandri dan Jaksa Agung menyadari masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan.
“Lalu mungkin dari sisi basic pembukuan enggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” jelas dia.
Yandri mengatakan pihaknya akan memperkuat dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun langsung ke lapangan.
“Saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa, mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” pungkas Yandri.
-

Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?
Jakarta –
Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.
Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.
“Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.
“Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.
Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).
“Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.
Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.
“Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.
Alokasi dana desa 2025 di halaman berikutnya.
Alokasi Dana Desa 2025
Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.
Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.
“Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” ujarnya.
Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.
“Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.
Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal
-

Pengusaha Waspadai Kenaikan Suku Bunga Usai Trump Menang Pilpres AS
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tengah mewaspadai potensi kenaikan suku bunga atau BI Rate usai kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengutip pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyebutkan bahwa kemenangan Trump di Pilpres AS kemungkinan akan menyebabkan penguatan mata uang dolar AS.
“Jadi, akan ada capital inflow dari perspektif Amerika Serikat, bisa saja dari Indonesia, India, atau negara lainnya,” ujar Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Namun, Bob menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan modal untuk investasi guna menjaga transaksi berjalan agar tidak defisit lebih dari 2 persen. Jika terjadi pembalikan arus modal, katanya, BI kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga.
“Jika ada pembalikan, konsekuensinya BI akan menaikkan suku bunga untuk menjaga aliran modal tetap berada di Indonesia,” tambahnya.
Jika suku bunga naik, Bob memperkirakan hal ini akan semakin membebani dunia usaha dan membuat situasi semakin sulit. “Kenaikan suku bunga akan memberatkan dunia usaha dan tambah teler lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, BI juga mengantisipasi dampak kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2024 terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.
Dalam catatan Bisnis, Perry Warjiyo menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan Pilpres AS, di mana Trump mengungguli lawannya, Kamala Harris.
“Kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga Amerika Serikat akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang berlanjut,” ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Menurutnya, hasil Pilpres AS akan berdampak signifikan pada perekonomian global, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. BI mencatat tiga dampak utama yang perlu diantisipasi.
Pertama, potensi pelemahan nilai tukar rupiah. Kedua, kemungkinan terjadinya arus modal keluar. Ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin tinggi. “Ini yang kemudian kita harus respons secara hati-hat,” ujar Perry.
Selain itu, Perry mengeklaim bahwa nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah gejolak global. Ia menyebut BI terus melakukan intervensi di pasar dan mengoptimalkan instrumen moneter agar aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia.
BI memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan mencapai Rp15.825 pada akhir 2024, meningkat sedikit dari rata-rata nilai tukar Rp15.789 per dolar AS pada kuartal ketiga 2024.

