Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Komisi IX DPR Rapat Tertutup Bareng Menaker, Bahas Anggaran-Magang Nasional

    Komisi IX DPR Rapat Tertutup Bareng Menaker, Bahas Anggaran-Magang Nasional

    Jakarta –

    Komisi IX DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pagi ini. Adapun rapat ini akan membahas soal rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemnaker tahun anggaran 2026.

    Rapat terselenggara di Ruang Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Rapat dihadiri langsung oleh Menaker Yassierli.

    “Pembahasan dan persetujuan RKA Kemnaker TA 2026,” kata Wamenaker Afriansyah Noor dikonfimasi.

    Afriansyah menyebut rapat hari ini membahas pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Pagu yang ditetapkan oleh Kemenkeu,” tambahnya.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago membenarkan rapat ini membahas soal anggaran. Ia menyebut akan ada pembahasan pula terkait program magang nasional.

    Untuk diketahui, Program Magang Nasional telah dibuka mulai 7 sampai 12 Oktober 2025. Kuota peserta untuk program ini sebanyak 20 ribu orang.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program magang pemerintah akan dilanjutkan pada 2026. Kuota peserta magang akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ribu orang.

    Airlangga menerangkan saat ini pemerintah baru membuka kuota peserta magang sebanyak 20 ribu orang. Jika di tahap ini tercapai, kuota peserta magang bisa bertambah.

    “Tahap awal 20 ribu, jadi begitu 20 ribu tercapai, kita bisa tingkatkan lagi 20 ribu lagi,” kata Airlangga saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10) malam.

    (dwr/maa)

  • Deep Purple dan Slank Akan Berbagi Panggung di Indonesia Arena, 18 April 2026

    Deep Purple dan Slank Akan Berbagi Panggung di Indonesia Arena, 18 April 2026

    JAKARTA – Gelaran akbar untuk pecinta musik rock di Tanah Air akan digelar. Legenda musik dunia, Deep Purple akan berbagi panggung dengan band kesayangan masyarakat Indonesia, Slank.

    Rajawali Indonesia selaku promotor secara resmi telah mengumumkan, konser bertajuk “Deep Purple & Slank Live in Jakarta” akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada 18 April 2026.

    “LEGENDA BERTEMU LEGENDA! Untuk pertama kalinya, dua kekuatan monumental di dunia musik akan berbagi satu panggung di Jakarta,” tulis promotor, mengutip keterangan unggahan Instagram resmi, Selasa, 7 Oktober.

    Dalam pertunjukan mendatang, Deep Purple yang dikenal sebagai pelopor musik hard rock asal Inggris, akan membawakan lagu-lagu terbaik mereka.

    Di samping itu, Slank akan kembali ke akar mereka, dengan membawakan rangkaian lagu spesial dan eksklusif dari album-album awal.

    “Inilah pertunjukan yang akan Anda bicarakan selama bertahun-tahun mendatang. Dari ‘Smoke on the Water’ hingga lagu-lagu klasik seperti ‘Terlalu Manis’. Bersiaplah untuk bernyanyi bersama lagu-lagu yang memulai semuanya,” tambah promotor.

    Bersamaan dengan itu, penjualan tiket untuk konser “Deep Purple & Slank Live in Jakarta” juga sudah dibuka dan dapat dimiliki dengan mengunjungi situs web resmi di www.deeppurplejakarta.com dan TipTip.

    Tersedia beberapa kategori, dengan harga termurah untuk CAT 5 A/B hanya senilai Rp500.000.

    Sebagai informasi, Deep Purple merupakan band besar yang jadi bagian sejarah pertunjukan musik di Indonesia. Mereka pertama kali tampil di Jakarta pada tahun 1975.

    Band yang dikenal dengan lagu hit seperti “Smoke on the Water”, “Highway Star”, dan “Burn” itu juga sempat beberapa kali kembali menggelar konser di Indonesia. Terakhir mereka tampil di Solo pada tahun 2023.

  • PPP Konflik di Ancol, Padam di Kuningan

    PPP Konflik di Ancol, Padam di Kuningan

    “Tapi, dalam politik, kompromi dan kesepakatan para pihak letaknya di atas peraturan. Karena pada dasarnya peraturan dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual. Apalagi tujuannya mulia, agar perdamaian segera tercapai dan tidak ada pecat-memecat anggota DPRD dan DPW/DPC PPP seluruh Indonesia,” ucapnya melalui pesan singkat pada Selasa, 7 Oktober 2025.

    Dalam kesempatan itu, Rommy juga minta maaf atas nama keluarga besar PPP dengan adanya kegaduhan yang terjadi di perhelatan Muktamar X PPP. Ia sekaligus mengumumkan, setelah kegaduhan tersebut, ia bukan lagi bagian dari kepengurusan PPP yang baru.

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membenarkan perlunya evaluasi para kader hingga Ketua Umum atas preseden buruk tak lolosnya PPP ke Senayan pada 2024. Menurutnya, konflik itu kisah lama. Justru jika dualisme partai dibiarkan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian, akan mengancam keberhasilan PPP pada pemilu mendatang. 

    “Untungnya PPP ini cepat recovery, cepat melakukan islah politik. Kalau dualismenya Ini berkepanjangan, apalagi misalnya berlanjut pada gugatan ke pengadilan, itu tidak akan menyelamatkan apa pun di masa mendatang dan itu sangat merugikan PPP,” kata Adi kepada detikX.

    Peluang PPP lolos ke parlemen, kata Adi, masih cukup terbuka. Hal itu didukung dengan potensi turunnya ambang batas parlemen. 

    “Caleg yang diusung kemarin Itu harus dimajukan kembali. Jadi caleg-caleg prioritas, caleg-caleg yang menang itu wajib hukumnya dimajukan kembali pada 2029. Karena kekuatan politik merekalah yang kemudian membuat PPP mendapat suara 3,89 persen,” ucapnya.

    Menurut Adi, hal itu lebih memungkinkan setelah terjadi islah antara Mardiono dan Agus. Masih ada waktu sekitar empat tahun bagi keduanya untuk melakukan kerja-kerja politik ke bawah.

    Pakar komunikasi politik Universitas Islam Bandung Muhammad E Fuady mengatakan dualisme di tubuh PPP sejatinya bukanlah fenomena baru. Ada beberapa faksi yang masing-masing memiliki agenda untuk memenangkan jagoannya. 

  • Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

    Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung langkah tegas Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang memecat puluhan pegawai karena pelanggaran etik dan integritas.

    Purbaya menegaskan bahwa tindakan bersih-bersih di internal otoritas pajak merupakan bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

    “Jadi mungkin dia [Bimo Wijayanto] nemuin orang-orang yang menerima uang, yang nggak bisa diampunin lagi, ya dipecat, ya biar aja. Kita lakukan pembersihan di situ,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Bendahara negara itu menekankan bahw pesan dari langkah itu jelas: tidak ada lagi toleransi terhadap praktik penyimpangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

    “Message-nya [pesannya] adalah ke teman-teman pajak yang lain, zekarang bukan saatnya main-main lagi,” tegasnya.

    Adapun dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025), Bimo Wijayanto mengaku telah memecat 26 pegawai karena pelanggaran disiplin berat sejak dirinya menjabat pada akhir Mei 2025. Bahkan, 13 pegawai lain masih dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik dan integritas.

    Sementara itu, Purbaya juga sudah mewanti-wanti para fiskus atau pegawai pajak, agar tidak ada praktik pemerasan kepada wajib pajak.

    Purbaya mengaku ingin menciptakan pelayanan yang adil. Oleh sebab itu, dia berjanji tidak hanya akan menagih kewajiban namun turut memastikan hak wajib pajak terpenuhi.

    Salah satu caranya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu ingin membuat saluran aduan khusus bagi wajib pajak korban pemerasan.

    “Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali, dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu. Nanti saya akan buka channel [saluran] khusus untuk pengaduan masalah itu,” ungkap Purbaya di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

  • Mardiono dan Agus Suparmanto Islah, PPP Targetkan Kembali ke DPR pada 2029 Nasional 7 Oktober 2025

    Mardiono dan Agus Suparmanto Islah, PPP Targetkan Kembali ke DPR pada 2029 Nasional 7 Oktober 2025

    Mardiono dan Agus Suparmanto Islah, PPP Targetkan Kembali ke DPR pada 2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan untuk kembali ke DPR pada pemilihan umum (Pemilu) 2029.
    Target tersebut disampaikan usai terjadinya islah atau berdamainya kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto yang sempat menimbulkan dualisme di PPP.
    “Dengan bersama-sama dan punya komitmen itu, mari kita susun program yang bisa membuat PPP kembali lolos ke Senayan di masa yang akan datang,” ujar politikus senior PPP, Usman M Tokan saat dihubungi, Senin (6/10/2025).
    Dengan terwujudnya rekonsiliasi antara Mardiono dan Agus Suparmanto, kini PPP dapat fokus untuk menghadapi Pemilu 2029.
    Momen islah dan penetapan Mardiono menjadi Ketua Umum PPP juga menjadi momentum partai untuk memperkuat internalnya.
    “Kami menyambut baik dengan bergabungnya kawan-kawan dari kubu sebelah yang kemarin berbeda pandangan terkait dengan muktamar dan program PPP,” ujar Usman.
    PPP, kata Usman, akan menata struktur kepengurusannya dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
    Setelah itu, PPP akan menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) untuk menyusun program kerja partai ke depan.
    “Bagaimana bersama-sama mengakomodir semua keinginan, baik dari timnya Pak Mardiono maupun dari timnya Pak Agus. Itu harus dibicarakan dalam Mukernas yang sebaiknya dilaksanakan tidak terlalu lama lagi,” ujar Usman.
    Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, tidak ada andil Presiden Prabowo Subianto terkait islah atau berdamainya kubu Mardiono dan Agus Suparmanto.
    Supratman menyebut, rekonsiliasi partai berlambang Ka’bah itu murni dicapai karena inisiatif dari internal partai tersebut.
    “Tidak ada (andil Presiden). Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025), dikutip dari Antaranews.
    Apalagi, menurut Supratman, Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
    Oleh sebab itu, Supratman mengaku, pemerintah bersyukur karena PPP mampu menyelesaikan persoalan dualisme di internal partai.
    “Ternyata bisa selesai. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima Surat Keputusan Menteri, dan hari ini (Senin) kelihatan kan tidak ada masalah antara Ketua Umum (Mardiono), Pak Agus (Agus Suparmanto), dan Gus Yasin (Taj Yasin Maimoen),” ujar Supratman.
    Dengan berakhirnya dualisme di PPP, Mardiono kini sah menjadi ketua umum partai periode 2025-2030 berdasarkan hasil Muktamar X.
    Agus Suparmanto yang sebelumnya berseberangan juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PPP. Lalu, Taj Yasin Maimoen akan menempati posisi sebagai Sekretaris Jenderal PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa aksi dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025), memprotes kondisi tenaga kerja di Indonesia yang dinilai kian tidak menentu.
    Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno (40), menyuarakan keresahan para pekerja yang mayoritas tidak memiliki kepastian kerja.
    “Mayoritas pekerja sekarang ini adalah tidak memiliki jaminan kepastian kerja. Dan itu sama persis filosofis dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
    Easy hiring, easy firing,
    ” kata Sunarno dalam orasinya.
    Ia juga mendesak DPR bersama pemerintah segera menyusun undang-undang yang berpihak pada buruh.
    “Kalau gerakan buruh atau serikat-serikat buruh tidak dilibatkan maka kita pastikan gerakan buruh akan melakukan aksi-aksi besar, bahkan bukan hanya seperti Omnibus Law Cipta Kerja, tapi kami juga merancang pemogokan secara umum,” ujarnya.
    Salman (21), salah seorang peserta aksi, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan buruh.
    “Kenyataannya, kayaknya selama pemerintahan Prabowo-Gibran justru banyak industri-industri ini yang tutup dan dampak terhadap buruh ya jadi mereka di-PHK, enggak bisa kerja lagi dan sebagainya,” ungkapnya.
    Menurut Salman, pemerintah perlu membuat undang-undang baru mengenai perburuhan, khususnya terkait upah dan jam kerja. Ia menilai aturan dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 36 Tahun 2021 justru merugikan buruh.
    “Jadi kalau menurut saya, sejauh ini masih sangat diperlukan undang-undang perburuhan yang baru,” katanya.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    orasi politik dalam aksi ini berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Peserta kemudian menutup rangkaian kegiatan dengan menyalakan lilin.
    Sebelumnya, aksi RDPW ini juga melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
    Aksi tersebut bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Minta Setiap Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan

    Prabowo Minta Setiap Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kepala Negara menekankan pentingnya perlengkapan dapur yang memenuhi standar higienis untuk menjamin kualitas makanan bagi masyarakat.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto selepas menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10/2025) malam.

    “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta perangkat khusus untuk mencegah bakteri. Selain itu, penyediaan filter air bersih juga menjadi kewajiban,” jelas Teddy.

    Arahan ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan keberhasilan program MBG tidak hanya dalam aspek distribusi, tetapi juga dalam menjaga kesehatan masyarakat penerima manfaat.

    Apalagi, kata Teddy, rapat ini memang membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional 

    Dia mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu melakukan pertemuan tersebut bertujuan untuk memantau secara langsung progres sejumlah program prioritas pemerintah. 

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, Stimulus Ekonomi, dan berbagai program lainnya,” tandas Teddy.

    Keracunan MBG 

    Jumlah orang yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) masih terus bertambah. Hal ini sebagaimana laporan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.

    Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penanganan kasus MBG.

    “Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah 1 [Pulau Sumatra] itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307 orang,” kata Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mencatat di wilayah 2 yang mencakup pulau jawa, setidaknya terdapat 4.147 jumlah korban keracunan MBG, ditambah laporan baru hari ini sebanyak 60 orang.

    Sementara itu, wilayah 3 yang mencakup kawasan Indonesia timur terdapat 1.003 orang terdampak keracunan MBG berdasarkan catatan BGN.

    Dia lantas mencontohkan kejadian luar biasa di wilayah 3 tepatnya Banggai yang berdampak kepada 330 orang beberapa waktu lalu.

    Menurut Dadan, penyebab keracunan ialah pergantian supplier sehingga menu yang disajikan adalah ikan cakalang berkualitas buruk, sedangkan ikan yang sebelumnya berkualitas baik.

    Dia memaparkan bahwa hal ini juga disebabkan keinginan untuk mengakomodasi potensi sumber daya lokal.

    Oleh karenanya, Dadan menekankan bahwa kasus keracunan MBG banyak terjadi imbas standar operasional prosedur yang belum dipenuhi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

     

  • Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri Pekan Depan, Total Anggota 9 Orang – Page 3

    Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri Pekan Depan, Total Anggota 9 Orang – Page 3

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI, Bambang Eko Suhariyanto menyatakan, Komite Reformasi Polri berbentuk ad hoc. Komite tersebut akan berkerja selama enam bulan.

    “Reformasi Polri itu itu Ad hoc, Ad Hoc. Sekitar enam bulan (kerja),” kata Bambang Eko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Bambang memastikan, Komite Reformasi Polri akan sejalan dengan tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, dia menyebut Komite Reformasi Polri adalah tim utama.

    “Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga nanti akan misalnya di dalam tim polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting yang utama itu adalah yang dari tim bentukan presiden,” katanya.

  • Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Investigasi dan sanksi terhadap MBG juga diatur dalam perpres tersebut.

    “Yang perlu diatur, sekurang-kurangnya tugas, fungsi dan kewenangan BGN. Bentuk Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lain, tata kelola dan SOP. Pengawasan dan investigasi, sanksi,” kata Yahya kepada wartawan Minggu (5/10/2025).

    Menurutnya, kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah terjadi lantaran SOP tidak dijalankan dengan benar. Dia mengatakan banyak hal di lapangan yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti pengawasan terhadap makanan yang disajikan.

    “Banyaknya kasus keracunan karena SOP tidak dijalankan dan karena lemahnya pengawasan. Saya berulangkali mengingatkan supaya BGN menjalin kerjasama dengan BPOM, Pemda/Dinkes, Puskesmas dan Sekolah dalam melakukan pengawasan. Tapi di lapangan tidak dilaksanakan,” ujarnya.

    Dia menyampaikan Komisi IX DPR menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam program MBG. Bahkan pihaknya sudah memanggil sejumlah Kementerian dan lembaga guna membahas tata kelola MBG.

    Lebih lanjut, dia menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) yang ditugaskan menjadi kepala SPPG hingga agli gizi. Namun menurutnya SPPI yang direkrut dari lulusan sarjana di berbagai daerah itu justru malah tidak berfungsi.

    “Yang juga menjadi kelemahan tidak berfungsinya ahli gizi yang ditugaskan BGN di setiap SPPG. BGN menugaskan 3 orang SPPI di setiap SPPG. 1 orang sebagai kepala, 1 sebagai ahli gizi, 1 orang sebagai ahli keuangan. Kalau ahli gizi tersebut berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi kasus-kasus keracunan,” imbuhnya.

    Perpres MBG

    Sebelumnya, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken perpres mengenai tata kelola pelaksanaan program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

    Bambang mengatakan pihaknya telah menyiapkan draf perpres tersebut sebelum muncul maraknya kejadian keracunan MBG di berbagai daerah. Menurutnya, pembuatan aturan soal MBG di tingkat perpres dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi.

    (dek/dhn)

  • Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah keracunan Makan Bergizi Gratis sebagai pelanggaran HAM. Seperti yang diungkapkan Komnas HAM.

    Dia membandingkan pernyataan Komnas HAM yang mengatakan ada potensi pelanggaran HAM. Dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengatakan ada pelanggaran pidana.

    “Ini yang benar, saya juga setuju kalau memang terbukti pidana agar tidak terulang,” kata Natalius dikutip dari ungggahannya di X, Sabtu (4/10/2025).

    Sementara itu, dia mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan aktor negara. Karenanya tidak bisa disebut pelanggaran HAM.

    “Tidak seperti Komnas HAM asal bicara pelanggaran HAM padahal SPPG itu bukan bukan pemerintah atau negara (state actor),” ujarnya.

    Dia pun meminta Komisioner Komnas HAM agar belajar HAM lebih banyak.

    “Komisioner Komnas HAM banyak belajar tentang HAM supaya tidak asal bicara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, potensi pelanggaran HAM itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Anis Hidayat. Dia mengatakan pihaknya telan membentuk tim investigasi untuk mengusut potensi tersebut.

    “Terkait dengan MBG, ini Komnas HAM sudah mengumpulkan fakta dan informasi soal keracunan di berbagai wilayah,” kata Anis usai rapat bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    “Saat ini sedang melakukan identifikasi awal kasus-kasus di berbagai wilayah untuk kemudian pemeriksaan kami buat sikap dan nantinya akan turun ke lapangan, untuk menyusun satu rekomendasi yang tentu diharapkan ini bisa memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus-kasus di kemudian hari,” sambungnya.