kab/kota: Senayan

  • Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Jakarta

    Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak rencana merger anak usaha PT Pertamina (Persero), Pelita Air, dengan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) karena dianggap akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Tak hanya itu, kekhawatiran merger ini juga disebut akan merusak reputasi Pelita Air.

    Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menekankan merger ini tidak akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Ia juga menilai, kritik DPR adalah sebuah pengingat tentang kinerja konsolidasian maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “DPR mengingatkan kepada kami bahwa proses merger dan konsolidasi airlines business ini jangan sampai kemudian menurunkan kualitas daripada Pelita Indonesia. Itu sebetulnya menjadi concern bahwa kemudian kita pastikan ini, proses ini nanti untuk tidak mengganggu kinerja daripada Pelita,” jelas Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, yang akan diinbreng dari merger Pelita dan Garuda adalah memindahkan bisnis maskapai dari industri minyak dan gas di Pertamina. Melalui merger ini, Pertamina diharapkan bisa fokus pada bisnis utamanya.

    “Yang diinbreng itu adalah nanti kan kita melakukan proses konsolidasi seluruh perusahaan kita kan, sesuai dengan line bisnis masing-masing kan, ya kalau Pertamina nanti akan fokus kepada oil and gas,” ungkapnya.

    “Contohnya misalkan tadi, airline-nya akan diinbrengkan kepada Garuda Indonesia. Kemudian hotelnya diinbrengkan, sedang terjadi juga hotelnya sudah akan nanti diberikan kepada Hotel Indonesia Nature, rumah sakitnya akan keluar. Sehingga nanti perusahaan kita itu fokus kepada core bisnisnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, rencana merger antara Garuda Indonesia dengan Pelita sempat menuai kritik dari Komisi VI DPR RI, salah satunya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam yang khawatir merger dengan Garuda akan berdampak buruk pada kinerja Pelita Air.

    Mufti menyebut kinerja Pelita Air tergolong bagus dan menjadi kebanggaan. Reputasi ini dikhawatirkan menjadi rusak setelah Pelita Air digabungkan dengan Garuda Indonesia.

    “Soal Pelita Air yang mau digabung Garuda saya sangat tidak setuju atas hal ini. Kami jujur ketika terdesak tidak percaya Garuda, naik Pelita Air. Tepat waktu juga luar biasa dan baik bersih pelayanan oke. Maka saya tidak mau Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita kemudian akhirnya rusak karena kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian memberikan catatan terhadap rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia ingin Garuda Indonesia meyakinkan parlemen bahwa merger ini tidak akan berdampak buruk ke Pelita Air.

    “Kalau saya tidak ingin membahas setuju atau tidak, tapi apa pun arahan Presiden kami dukung sepenuhnya. Walaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini. Bahwa Garuda bertransformasi menjadi lebih baik,” tutur Kawendra.

    (fdl/fdl)

  • Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Selain itu, Teddy mengatakan rapat tersebut juga membahas berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta perkembangan terkini yang terjadi.

    Dilihat dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dua Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

    Selain itu, nampak hadir pula Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, hingga Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara.

    Sebelumnya, pada Rabu (8/10), Seskab Teddy juga menghadiri rapat bersama dengan Dasco, Purbaya, Prasetyo, Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat itu juga dihadiri jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, dan Mabes TNI.

    Dasco mengungkapkan rapat tersebut membahas isu terkait politik, ekonomi, hingga keamanan.

    “Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, kita lakukan tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selain soal pembahasan umum, menurut dia, rapat tersebut juga membahas dinamika terkini soal transfer ke daerah (TKD), namun DPR RI dan pemerintah belum berkesimpulan apapun mengenai hal itu.

    “Belum (kesimpulan), masih panjang,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR setujui revisi UU BUMN, Kementerian BUMN resmi berubah jadi BP BUMN

    DPR setujui revisi UU BUMN, Kementerian BUMN resmi berubah jadi BP BUMN

    Kamis, 2 Oktober 2025 15:35 WIB

    Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri PAN RB Rini Widyantini (kiri) saat rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengganti Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom.

    Menteri PAN RB Rini Widyantini mewakili Presiden menyampaikan pendapat akhir saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengganti Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) merespons tudingan yang menyebut ada pihak kalah di Pilpres 2024 ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, tudingan seperti itu tidak perlu dikomentari, sebab ada hal lain yang lebih penting ketimbang kembali membahas hal yang sudah berlalu.

    “Tidak perlu ada komentar. Menurut saya, komentar-komentar itu adalah komentar-komentar yang tidak relevan dan tidak perlu untuk kita diskusikan,” ujar Tobas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober. 

    “Marilah kita tinggalkan hal yang tidak perlu dan kita fokus pada hal yang sangat penting, yang fundamental yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa ini,” sambung Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR itu. 

    Tobas menilai, persoalan menang dan kalah dalam pilpres sudah berlalu. Saat ini, kata dia, yang terpenting bagaimana mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Karena itulah, kita tidak perlu harus kembali kepada persoalan pilpres yang sudah lewat, sudah ada hasilnya, sudah sedang berjalan pemerintahannya, yang tidak jauh lebih penting dibandingkan persoalan yang tadi kita hadapi,” katanya.

    “Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi kalau mengkait-kaitkan persoalan pemilu ya dengan hal-hal yang perlu kita carikan jalan keluarnya, terkait dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik sepakat dengan pernyataan Waketum PSI Andy Budiman yang menilai ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Menurutnya, kelompok yang kalah di Pilpres 2024 hingga tokoh yang menarasikan ‘matahari kembar’ ingin hubungan keduanya tampak tidak harmonis.

    “Kami Projo juga melihat ada pihak-pihak yang berfantasi hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi menjadi jauh dan terpisahkan. Mereka bahkan berusaha mengadu domba dan memecah belah kedua pemimpin ini dan para pendukungnya tentunya dengan narasi-narasi yang terus menerus mereka mainkan,” kata Freddy kepada wartawan, Selasa, 7 Oktober. 

    “Misalnya dengan narasi ‘matahari kembar’, ‘cawe-cawe’, ‘pemakzulan Gibran’,” imbuhnya. 

     

  • Pramono: Tak peduli skor, yang penting Indonesia menang

    Pramono: Tak peduli skor, yang penting Indonesia menang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo optimistis Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa meraih kemenangan saat menghadapi Arab Saudi pada laga Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion King Abdullah Sport City Stadium, Rabu (8/10) waktu setempat atau Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

    Pramono mengaku tak peduli berapa pun skor yang akan didapatkan Indonesia. Ia hanya ingin, Indonesia dapat menang melawan Arab Saudi.

    “Bismilah, Indonesia menang. Pokoknya menang saja. Berapa saja enggak peduli,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono sangat mengharapkan Timnas Sepak Bola Indonesia bisa menang malam ini.

    Jika nantinya Indonesia bisa menang, menurut Pramono hal ini akan menjadi kado bagi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang baru saja menjabat.

    “Bismillah Indonesia menang. Supaya jadi kado buat Pak Erick yang jadi Menpora baru,” kata Pramono.

    Adapun laga Arab Saudi vs Indonesia akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Kamis (9/10) dini hari waktu Indonesia. Kick-off pertandingan dijadwalkan pukul 00.15 WIB.

    Pertemuan ini menjadi salah satu laga penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang melaju ke putaran selanjutnya dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Dalam dua laga terakhir melawan tim berjuluk Green Falcons atau Elang Hijau, Tim Garuda memiliki catatan positif. Pertama, menahan 1-1 di Jeddah, kemudian menang 2-0 di Senayan pada tahun lalu.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop Susun Kriteria Koperasi Pengelola Tambang hingga 2.500 Ha

    Menkop Susun Kriteria Koperasi Pengelola Tambang hingga 2.500 Ha

    Jakarta

    Koperasi kini diberi wewenang untuk menggarap tambang mineral dan batu bara (minerba). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

    Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan aturan ini memberikan wewenang bagi koperasi untuk masuk ke sektor-sektor minerba. Namun, kriteria koperasi yang dapat mengelola tambang masih dalam proses penyusunan.

    “Kriterianya secara teknis nanti Kementerian Koperasi akan buat aturan, tapi secara teknis juga nanti di Kementerian ESDM juga ada,” ungkap Ferry saat ditemui wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Meski begitu, Ferry menyebut PP ini menjadi kesempatan bersejarah bagi koperasi. Menurutnya, momentum ini menjadi yang pertama sepanjang sejarah Indonesia. Ia pun menyebut sudah ada beberapa koperasi yang telah mengajukan izin pengelolaan tambang.

    “Sudah ada beberapa saya dengar dari daerah yang mengajukan ke kami,” jelasnya.

    Ferry menambahkan, Kementerian Koperasi sendiri kemungkinan akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk aturan ini. Namun, ia tak menyebut rinci verifikasi dan kriteria koperasi yang boleh mengelola tambang.

    “Iya, nanti lagi kita bahas. Belum, baru kemarin terbitnya. Ya mungkin (bentuknya) Permen, ada petunjuk teknisnya,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, koperasi kini diberi wewenang untuk mengelola tambang minerba dengan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) maksimal seluas 2.500 hektar. Dalam pasal 26F pada beleid tersebut menyatakan luas WIUP mineral logam atau WIUP batubara untuk koperasi dan badan usaha kecil dan menengah diberikan paling luas sebesar 2.500 hektare.

    Kemudian pada pasal 26 C yang menyebutkan, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi, dilakukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi. Usai melalui verifikasi, Menteri menerbitkan persetujuan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas melalui Sistem OSS.

    “Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan potensi tambang,” ucap Ferry dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).

    (rrd/rrd)

  • Prabowo lantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS

    Prabowo lantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa jabatan Anggito untuk periode 2025–2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    Selain Anggito, Presiden Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, serta Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto, dan Aida Suwandi Budiman sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

    Anggito, Farid, dan para anggota Dewan Komisioner LPS lalu mengucapkan sumpah janji Dewan Komisioner LPS di hadapan Presiden Prabowo

    “Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua dewan komisioner LPS, wakil ketua dewan komisioner lPS, anggota dewan komisioner LPS dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut,” ucap mereka.

    Usai pelantikan, Anggito menandatangani berita acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta jajaran tamu undangan.

    Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Anggito sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

    Selain Anggito, Komisi XI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK bidang Program Penjaminan Polis.

    Dalam pemaparannya di DPR, Anggito menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tantangan industri perbankan.

    Dia juga memperkenalkan program kerja bertajuk AKSARA yang mencakup enam misi utama, mulai dari peningkatan kompetensi manajemen aset, peningkatan kualitas SDM, perluasan jangkauan media sosial, efisiensi beban SDM per dana kelolaan, peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga digitalisasi proses bisnis.

    Anggito menargetkan agar dalam lima tahun ke depan, LPS dapat menurunkan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar menjadi Rp400 miliar serta mempercepat transformasi digital lembaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggito Abimanyu Resmi Jabat Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya – Page 3

    Anggito Abimanyu Resmi Jabat Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggito Abimanyu resmi melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah ditunjuk Presiden menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Purbaya menegaskan, aturan di LPS memang tidak memperbolehkan adanya rangkap jabatan. Dengan demikian, Anggito hanya akan fokus memimpin LPS.

    “Enggak, dia akan ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap,” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Penunjukan Anggito sebagai Ketua LPS secara otomatis membuatnya mundur dari jabatan Wamenkeu. Purbaya menyebut hal ini sudah menjadi penugasan resmi dari Presiden.

    “Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” tegasnya.

    Dengan keputusan ini, struktur kepemimpinan di Kementerian Keuangan akan mengalami perubahan. Anggito yang selama ini membantu koordinasi di bidang fiskal kini akan sepenuhnya berkonsentrasi di LPS.

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa proses pengangkatan Anggito sebagai Ketua LPS telah rampung.

    “Sudah kan sudah dilantik. udah diketok kan semalem ya,” ujarnya.

    Purbaya juga memastikan surat pengunduran diri Anggito sebagai Wamenkeu telah disampaikan kepadanya. Hal itu menandakan Anggito telah sah menjabat sebagai Ketua LPS, menggantikan posisi sebelumnya. Dengan pelantikan ini, peralihan jabatan berjalan sesuai prosedur.

    “Oh, sudah, sudah. Ini hampir otomatis ya,” pungkas Purbaya.

  • Menaker Sebut Komisi IX DPR Setuju Anggaran Kemnaker 2026 Ditambah Rp 144 M

    Menaker Sebut Komisi IX DPR Setuju Anggaran Kemnaker 2026 Ditambah Rp 144 M

    Jakarta

    Komisi IX DPR RI melaksanakan rapat tertutup dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI hari ini. Dalam rapat tersebut, disepakati adanya tambahan anggaran bagi Kemnaker untuk 2026 sebesar Rp 144 miliar.

    “Ada dua hal yang pertama kita dapat alokasi tambahan anggaran. Seperti biasa, kalau pagu anggaran harus persetujuan dari mitra DPR,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Yassierli juga menyampaikan progres dari program Magang Nasional yang baru-baru ini digagas oleh pemerintah. Ia menyebut Komisi IX DPR RI mendukung program tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi lulusan baru.

    “Yang kedua kita juga menyampaikan progres terkait dengan magang karena memang secara resmi baru sekarang kesempatan kita bertemu dengan mitra kita di Komisi IX. Jadi kita tadi menyampaikan latar belakang tujuan dan sudah sampai di mana persiapan,” ujar Yassierli.

    “Sekaligus kita menerima masukan dari Komisi IX terkait dengan harapan mereka program magang. Alhamdulillah Komisi IX mendukung sepenuhnya program ini kemudian tentu harus kita lakukan yang terbaik pelaksanaannya,” tambahnya.

    Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan anggaran tambahan untuk Kemnaker 2026 sebesar Rp 144 miliar. Adapun tambahan anggaran ini di luar program Magang Nasional.

    “Kalau untuk penambahan pagu anggaran itu untuk tahun 2026, ada Rp 144 miliar untuk peningkatan kompetensi, maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja itu ada beberapa program strategis yang memang diperluas targetnya,” ucap Putih Sari.

    Putih mengatakan pagu anggaran keseluruhan untuk Kemnaker di 2026 berkisar di angka Rp 500 miliar. Ia berharap anggaran tersebut bisa digunakan dengan maksimal.

    “Rp 144 miliar itu di luar yang pemagangan. Yang pemagangan itu anggarannya ya sudah ada, tapi memang untuk di tahun 2025 itu sudah dialokasikan ya dengan buka blokir efisiensi,” tutur Putih Sari.

    “Hanya saja memang di sisa tahun 2026 karena target pelaksanaannya kan sampai April 2026 sehingga kami juga tadi menyetujui untuk dilakukan penambahan untuk sisa waktu program pemagangan tersebut, sampai April 2026,” sambungnya.

    Ia menegaskan anggaran keseluruhan Kemnaker untuk 2026 sebesar kurang lebih Rp 500 miliar. Adapun tambahan anggaran Rp 144 miliar belum termasuk dari program Magang Nasional.

    “(Total 226) Rp 500 sekian miliar ya tadi, saya lupa rincian belakangnya berapa. kurang lebih segitu lah Rp 500 miliar. Itu di luar program pemagangan ya, (tambahan) Rp 144 miliar,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Komisi IX Setuju Anggaran Kemenaker Ditambah Rp 144 Miliar di 2026
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Oktober 2025

    Komisi IX Setuju Anggaran Kemenaker Ditambah Rp 144 Miliar di 2026 Nasional 8 Oktober 2025

    Komisi IX Setuju Anggaran Kemenaker Ditambah Rp 144 Miliar di 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi IX DPR RI menyetujui penambahan anggaran Rp 144 miliar untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2026 dalam rapat yang digelar tertutup, Rabu (8/10/2025).
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan, penambahan anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di beberapa program strategis dengan cakupan yang diperluas.
    “Kalau untuk penambahan pagu anggaran itu untuk tahun 2026 ada Rp 144 miliar,” kata Putih, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
    Menurut Putih, program itu sebenarnya sudah direncanakan dan diajukan.
    Namun, karena anggaran ditambah, target capaian kerja itu juga bertambah.
    Dengan adanya penambahan anggaran ini, maka pagu anggaran Kementerian Tenaga Kerja pada 2026 mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
    “Rp 500 sekian miliar ya, tadi saya lupa rincian belakangnya berapa. Kurang lebih segitu lah, Rp 500 miliar,” tutur Putih.
    Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, penambahan anggaran Rp 144 miliar itu di luar program magang di perusahaan yang menyasar lulusan baru perguruan tinggi atau
    fresh graduate
    .
    Putih mengatakan, program baru dari Presiden Prabowo Subianto juga telah dibahas dalam rapat tertutup hari ini.
    “Untuk yang pemagangan ini kan hanya menginformasikan saja pada Komisi IX hari ini, bahwa mereka diberikan amanah untuk menjalankan program pemagangan yang memang baru saja kemarin didapatkan di tingkat Menko,” kata Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.