Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Dudy mengungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

    Dudy mengatakan, ada 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Nataru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api.

    “Pemerintah telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi selama masa Nataru 2025/2026. 35.000 lebih moda transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api siap melayani perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.

    Adapun kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung Nataru 2025/2026, yakni
    – Transportasi Darat: 31.433 unit bus dan 117 terminal;
    – Transportasi Laut: 704 kapal, 69 kapal patroli dan navigasi
    – Transportasi Kereta Api: 2.670 kereta api, dan jaringan jalur perkeretaapian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi;
    – Transportasi Udara: 368 unit pesawat dan 257 bandara;
    – Transportasi Penyeberangan: 253 kapal penyeberangan, prasarana 15 lintas penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan, 72 unit dermaga (52 dermaga movable bridge dan 20 plengsengan). Pada layanan penyeberangan, penguatan armada dilakukan khususnya di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

    “Jumlah pengecekan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sampai dengan mendekati hari pelaksanaan Posko Nataru 2025/2026,” kata Menhub.

    Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan setidaknya 13 landasan kebijakan sebagai landasan operasional selama masa Nataru 2025/2026, termasuk pembatasan angkutan barang, e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan Posko Perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi. Adapun kebijakan diskon angkutan Nataru 2025/2026 yang disiapkan untuk mendukung pemerataan arus perjalanan, antara lain Diskon 30% Kereta Api Non-PSO dan Angkutan Motis, Diskon tarif kapal PELNI 20% dan tiket gratis untuk 17,239 penumpang, Diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan, Diskon tarif pesawat 13-14% dan dukungan jam operasional bandara 24 jam, serta diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

    Menhub juga menyebut, daerah destinasi pariwisata masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Kota Yogyakarta menjadi destinasi perjalanan favorit nasional dengan proyeksi 5,15 juta pergerakan. Menyusul daerah lain yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kabupaten Bogor, dan Kota Denpasar.

    “Kelima daerah ini merupakan pusat wisata budaya, alam, dan rekreasi keluarga yang diprediksi menjadi magnet utama mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun,” kata Dudy.

    Dari survei ini didapatkan bahwa minat berwisata dan berkegiatan bersama keluarga menjadi pendorong utama orientasi perjalanan Nataru 2025/2026. Tentunya juga seiring momentum libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru.

    Selain destinasi kota, data juga memperlihatkan dominasi perjalanan menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah diprediksi menjadi provinsi tujuan terbesar dengan 20,23 juta pergerakan, diikuti Jawa Timur sebanyak 16,83 juta dan Jawa Barat sebanyak 16,61 juta. Di luar Jawa, daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung juga mengalami peningkatan signifikan minat perjalanan.

    Dari sisi keberangkatan, Jakarta Timur menjadi asal perjalanan terbesar, disusul Kabupaten Bekasi dan Kota Makassar. Secara total, 119,5 juta masyarakat Indonesia (42,01%) diprediksi akan bepergian pada periode Nataru tahun ini.

    Preferensi moda transportasi masyarakat pun menunjukkan mobil pribadi menjadi pilihan utama (42,78% atau 51,12 juta orang), disusul sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, moda udara, dan kereta api. Dominasi moda darat ini berdampak pada meningkatnya tekanan pada simpul-simpul transportasi dan ruas jalan utama. Potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas tol, seperti Jakarta–Cikampek, Jakarta–Bogor–Ciawi, Semarang–Solo, serta Cikampek–Palimanan, sehingga penyesuaian rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada titik-titik rawan.

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan 17,18 juta perjalanan, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada Jumat, 2 Januari 2026 dengan 20,81 juta perjalanan.

    “Tanggal puncak ini menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan,” ucap Menhub.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Menhub menekankan pentingnya mitigasi lintas sektor. Risiko cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi dapat memengaruhi transportasi udara, laut, dan darat.

    “Karena itu, koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dilakukan secara real time, termasuk kesiapan personel dan peralatan pada titik rawan bencana,” jelas Menhub.

    Kesiapsiagaan juga diterapkan melalui penyiagaan kapal navigasi dan kapal patroli, optimalisasi jam operasional bandara, penguatan pengawasan moda kereta api melalui DAPSUS (Daerah Pantauan Khusus), penyediaan AMUS (Alat Material Untuk Siaga), serta penambahan petugas di perlintasan sebidang. Selain itu, fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata padat, dan perlintasan rawan akan dikelola melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh UPT.

    Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPP (Basarnas) Mohammad Syafii serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub.

  • Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan

    Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan

    Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guntur Romli menyinggung risiko terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan saat menanggapi isu koalisi permanen yang diusulkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    “Cuma kami mau mengingatkan, jangan sampai koalisi yang disebut dengan permanen itu malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut,” kata Guntur saat ditemui di Sekolah Partai
    PDI-P
    , Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
    Bukan hanya itu, Guntur juga menyinggung bahwa kekuasaan yang absolut cenderung merusak, sebagaimana ungkapan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
    Di sisi lain, Guntur Romli enggan berkomentar banyak soal usulan ini. Sebab, PDI-P merupakan partai penyeimbang.
    “Ya kalau kami sendiri kan tidak punya kapasitas untuk comment soal itu karena PDI-P sudah menegaskan sebagai politik penyeimbang berada di luar pemerintahan itu merupakan hasil kongres,” jelas dia.
    “Jadi kalau misalnya yang di dalam pemerintahan maupun itu
    koalisi permanen
    atau apapun namanya, itu di luar komentar kami, kami lebih ke sikap bahwa kami tetap menegaskan di luar pemerintahan dan sebagai politik penyeimbang,” tambah dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujar Bahlil, dalam sambutannya.
    “Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” sambung dia.
    Menurut Bahlil, Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar.
    Bahlil menegaskan, baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama.
    “Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” tegas Bahlil.
    Dalam kesempatan itu, Bahlil menyampaikan salah satu keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
    Munas tersebut memutuskan agar Partai Golkar sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya? Tergantung Bapak Presiden, karena ini keputusan Munas,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    JAKARTA – Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus mengusulkan agar pemerintah mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap untuk dana bantuan korban bencana Sumatera. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.  

    “Kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember. 

    Lasarus menilai bantuan pemerintah sebesar Rp4 miliar per kabupaten, dan Rp20 miliar per provinsi terlalu sedikit. Pasalnya, banyak daerah terisolir lantaran akses utamanya terputus, belum lagi banyak pemotongan anggaran untuk daerah.  

    “Saya rasa pemerintah hari ini harus memberi kekuatan kepada daerah. Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp4 miliar per kabupaten. Rp4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan,” tegas Lasarus. 

    “Iya kan? Kita bikin satu bog aja, untuk sungai, itu bisa Rp4 miliar. Iya kan? Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak. Terus fiskal daerah kan kita tau semua, DAK dipotong, DAU dipotong, saya ngomong apa adanya ini,” lanjut legislator PDIP dapil Kalimantan Barat itu. 

    Lasarus mengungkapkan, dirinya mendapat informasi dari Menteri PU bahwa pemulihan Kota Padang  butuh anggaran Rp13 triliun. Sehingga menurutnya, anggaran Rp4 miliar masih jauh untuk pemulihan. 

    “Rp13 triliun hanya untuk Sumatera Barat, belum Aceh lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatera Barat. Kemudian juga Sumatera Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Lasarus menyatakan, Komisi V DPR akan langsung meninjau lokasi pada 10 Desember mendatang. “Supaya saya ada feel lah ya, seperti apa sih sebetulnya yang harus kita mitigasi dari sisi kami DPR memberi dukungan kepada pemerintah,” pungkasnya.

  • IHSG Tembus 9.000 Tinggal Tunggu Waktu

    IHSG Tembus 9.000 Tinggal Tunggu Waktu

    Jakarta –

    PT Mandiri Sekuritas meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menembus rekor baru atau All-Time High (ATH) di level 9.000. Adapun saat ini, IHSG diketahui bergerak pada kisaran 8.676,05 berdasarkan data perdagangan RTI Business, Selasa (9/12/2025), pukul 11.28 WIB.

    Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, menjelaskan pergerakan IHSG ke level 9.000 hanya tinggal menunggu waktu. Mengingat dalam beberapa bulan terakhir, IHSG menembus ATH 22 kali.

    “Sekarang kita lihat saja sudah berapa kali touch peak-nya, ya. Sudah 20 kali-an. Jadi kalau bisa achieve 9.000, ya. As a matter of time saja, ya,” ungkap Oki kepada wartawan di Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Oki menjelaskan, optimisme pergerakan IHSG ini dapat dilihat dari pergerakan investor ritel. Ia menjelaskan, transaksi pada aplikasi Growin milik Mandiri Sekuritas sempat menyentuh angka Rp 2,6 triliun per hari.

    “Menurut saya sih itu most likely akan tembus. Menurut saya, ya. Just matter cuma masalah waktu sih. Tapi kita lihat aja dari, kita aja retail value-nya, transaction value-nya kenceng banget. Tiap hari. Tiap hari tuh kita pernah touch Rp 2,6 triliun per day di aplikasi kita di Growin. Jadi luar biasa banget,” ungkapnya.

    Ia menyebut valuasi saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini masih berada di level murah dengan Earnings Per Share (EPS) atau prospek pertumbuhan laba emiten rata-rata mencapai 12%. Hal ini terjadi pada banyak saham di luar blue-chip yang memiliki fundamental yang baik.

    “Lihat fundamental-nya, liat technical-nya, liat liquidity-nya. Banyak banget. Gak cuma blue-chip. Di luar blue-chip, itu banyak banget yang bagus fundamental-nya,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, IHSG tercatat menyentuh ATH sebanyak 22 kali per tanggal 3 Desember 2025. Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyebut ATH tersebut terjadi di dua era berbeda, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Menkeu Purbaya. Ia merinci, 21 ATH tembus di era Menkeu Purbaya. Sementara di era Menkeu Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, Pak. Jadi kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, Pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Kemudian pada Senin (8/12) kemarin, IHSG diketahui menembus ATH baru. Indeks milik RI itu menutup perdagangan dengan naik 77,93 poin atau 0,9% ke level 8.710,69.

    Pergerakan IHSG ini perlahan sejalan dengan optimisme Purbaya. Bendahara Negara ini sebelumnya sempat beberapa kali menyebut IHSG dapat tembus ke level 9.000 hingga akhir tahun.

    Hal ini dapat terjadi lantaran market menilai setiap perkataan dan kebijakan yang dibuatnya untuk implementasikan dalam bentuk portofolio. Meski ada saham-saham gorengan, Purbaya menilai masih banyak emiten besar dengan fundamental kuat yang menopang kenaikan indeks.

    Purbaya menerangkan target tersebut bukan berdasarkan firasat, melainkan berdasarkan pola historis dan perhitungan ekonomi yang bisa dijelaskan secara sistematis. Menurutnya, proyeksi tercermin berdasarkan pengalaman panjang sekaligus mengamati siklus ekonomi serta pasar saham selama puluhan tahun.

    Setiap siklus ekonomi, terang Purbaya, pasar saham biasanya naik empat hingga 5 kali lipat dari titik terendah ke titik tertinggi. Purbaya menilai pola itu konsisten secara histori.

    “Makanya Indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana Indeks? To the moon. Saya bilang itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. (Dalam) 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Menara Bank Mega, Selasa (28/10/2025).

    Lihat juga Video: Aksi Beli Global dan Emerging Market Dukung Potensi Penguatan IHSG

    (kil/kil)

  • iPhone 17 Pro Max Masuk Daftar HP Terlaris Dunia, Geser iPhone 16

    iPhone 17 Pro Max Masuk Daftar HP Terlaris Dunia, Geser iPhone 16

    Di sisi lain, penjualan iPhone 17 series di Indonesia berjalan positif dengan catatan rekor baru ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

    Joy Wahjudi, CEO Erajaya Digital, mengungkap preorder iPhone 17 di jaringan ritel iBox sudah tembus belasan ribu unit hanya dalam waktu sepekan sejak dibuka 10 Oktober 2025.

    “Angkanya sih udah belasan ribu (unit) lah,” kata Joy saat ditemui setelah acara Midnight Launch iPhone 17 series iBox di The Space, Senayan City, Jakarta, Kamis malam (16/10/2025).

    Dia mengatakan, melanjaknya permintaan iPhone 17 dibandingkan lini iPhone 15 disebabkan oleh perubahan desain dan tampilan baru lebih premium, ditambah peluncuran di Indonesia lebih cepat.

    “Kalau dulu kan kita harus tunggu 1-2 bulan, tahun ini hanya 28 hari setelah global launch. Ini bukti Indonesia semakin diprioritaskan oleh Apple,” paparnya.

    iBox sendiri akan mulai mengirimkan unit iPhone 17 pada 17 Oktober, seminggu setelah pre-order dibuka. Stok awal langsung habis dalam tiga hari, sehingga harus membuka gelombang pre-order kedua.

    “Konsumen tidak perlu khawatir, setiap minggu akan ada kiriman barang baru, termasuk nanti di tanggal 24 Oktober.”

    Dari seluruh varian yang dijual, iPhone 17 Pro Max menjadi paling laris, disusul iPhone 17 Pro. “Hampir semua model dengan kapasitas besar, terutama 512GB ke atas, cepat sekali habis,” ucapnya.

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Fajar.co.id, Jakarta — Usulan kepala daerah dipilih DPRD kini mengemuka dan jadi perbincangan elite politik.

    Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025). Dia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.

    “Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

    Terkait wacana itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.

    “PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

    Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.

    Lebih lanjut Hasto berkata terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.

  • Cukai Minuman Manis Ditahan, Purbaya Tunggu Ekonomi Tumbuh 6 Persen

    Cukai Minuman Manis Ditahan, Purbaya Tunggu Ekonomi Tumbuh 6 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pemerintah baru akan mengaktifkan kebijakan ini apabila perekonomian masyarakat dinilai cukup kuat menanggung dampaknya.

    Purbaya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi harus terlebih dahulu mencapai di atas 6 persen sebelum cukai MBDK diterapkan.

    “Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Ia menjelaskan, kondisi ekonomi saat ini belum ideal untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurutnya, penerapan cukai MBDK dikhawatirkan justru membebani pelaku usaha dan masyarakat apabila dilakukan terlalu cepat.

    “Saya pikir kalau ekonomi ada tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan, cukai yang seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” tambahnya.

    Meski belum akan diterapkan dalam waktu dekat, tidak menutup kemungkinan bahwa cukai MBDK bisa mulai diberlakukan pada semester II tahun 2026, asalkan target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen tercapai.

    “Kalau doa Anda manjur, mendoakan saya supaya berhasil, kita akan pungut di second half,” ujarnya menanggapi pertanyaan anggota DPR terkait kepastian penerapan cukai pada 2026.

    Dalam APBN 2026, pemerintah telah menargetkan penerimaan Rp 7 triliun dari cukai MBDK. Kebijakan cukai ini bertujuan menekan konsumsi gula berlebih melalui produk minuman kemasan, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

  • Puan Tutup Masa Sidang DPR, Reses Mulai 9 Desember-12 Januari 2026

    Puan Tutup Masa Sidang DPR, Reses Mulai 9 Desember-12 Januari 2026

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menutup masa persidangan II tahun Sidang 2025-2026 dengan paripurna ke-10. Puan menyebut mulai besok, 9 Desember 2025 anggota DPR akan reses hingga 12 Januari 2026.

    Sebagai informasi, reses merupakan kegiatan anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dalam rangka menampung aspirasi konstituen. Puan berharap aspirasi dari konstituen bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh anggota DPR.

    “Atas nama pimpinan DPR DPR RI saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 9 Desember 2025 sampai tanggal 12 Januari 2026, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan II tahun sidang 2025-2026,” kata Puan dalam pidato penutupannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

    Puan mengingatkan seluruh anggota Dewan untuk mawas diri. Ketua DPP PDIP itu menyebut aspirasi masyarakat adalah prioritas utama DPR.

    “Sidang Dewan yang terhormat kita seluruh anggota DPR RI harus selalu mawas diri dan menyadari bersama bawah kebutuhan dan aspirasi rakyat agar kehidupannya semakin mudah dan sejahtera,” ujar Puan.

    Puan selanjutnya mengucapkan selamat hari Natal bagi anggota DPR dan masyarakat yang merayakan. Selain itu, Puan menyampaikan selamat tahun baru 2026 bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Oleh karena itu, mari kita bangun komunikasi dengan rakyat di dapil masing-masing agar rakyat dapat mengetahui kemajuan yang pernah kita capai dan tantangan yang harus kita hadapi bersama dalam membangun Indonesia,” kata Puan.

    (dwr/rfs)

  • Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbaharui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah
    viral
    dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di
    Aceh
    , di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat, Senin.
    Ia mengungkapkan, pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    Endipat mengeklaim, jasa itu kalah jauh dengan pemerintah, yang dianggapnya sudah hadir sejak awal bencana.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” sebut dia.
    Endipat menerangkan,
    penanganan bencana
    yang dilakukan pemerintah bukan hanya mendirikan posko.
    Ia mengeklaim, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang disorot karena bencana itu, telah melakukan evaluasi perizinan kawasan hutan dan memulai gerakan menanam pohon secara besar-besaran.
    “Tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin, lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar dia.
    Ia juga mengeklaim, kepolisian juga melakukan penyisiran dan perbaikan hutan di Sumatera.
    Oleh karenanya, ia meminta Komdigi menjadi garda terdepan memberikan informasi tersebut kepada publik.
    Ia lantas menyinggung gerakan yang menyumbang Rp 10 miliar untuk korban bencana, sedangkan pemerintah sudah menyumbang dana triliunan.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Kemendagri Sudah Ingatkan Berkali-kali Nasional 8 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Kemendagri Sudah Ingatkan Berkali-kali Nasional 8 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Kemendagri Sudah Ingatkan Berkali-kali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Kemendagri sudah mengingatkan berkali-kali agar kepala daerah tidak meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana.
    Hal ini menanggapi peristiwa
    Bupati Aceh Selatan
    ,
    Mirwan
    , yang justru pergi umrah ketika daerahnya masih berjibaku mengurus kebutuhan masyarakat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.
    “Terus-menerus kami mengingatkan itu. Dan ya, semestinya kepala daerah itu menangkap (imbauan) ini semua, dan para pimpinan partai tentu juga melakukan pengawasan terhadap kader-kadernya,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
    Bima mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengingatkan agar kepala daerah tetap berada di lapangan dan tidak meninggalkan gelanggang dalam rapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
    Pasalnya, BMKG saat itu telah menyampaikan prediksi cuaca berpotensi hujan lebat, sangat lebat, hingga ekstrem di bulan November hingga Desember 2025.
    “Disampaikan oleh BMKG bahwa ini prediksi cuaca di bulan November, Desember akan tidak baik. Langsung Pak Mendagri menyampaikan itu kepada seluruh kepala daerah,” tutur Bima.
    Tak berhenti di sana, Mendagri juga menerbitkan surat edaran (SE) untuk kepala daerah.
    Adapun usai peristiwa terjadi, Mendagri kembali mengingatkan kepala daerah untuk tidak meninggalkan wilayahnya.
    “Oh sudah (diingatkan kepala daerah lain), jadi ketika BMKG menyampaikan peringatan, Pak Mendagri sudah menyampaikan arahan. Kemudian ada lagi edaran. Dan kemudian ketika ada peristiwa Bupati Aceh ini, diingatkan lagi oleh Kemendagri,” ucap Bima.
    Sementara itu, terkait Mirwan, Kemendagri telah mengirim Inspektorat Khusus (Itsus) ke Aceh Selatan untuk memeriksanya hari ini.
    Saat ini, pemeriksaan tengah berlangsung usai Mirwan kembali dari Tanah Suci.
    “Tentu kalau ada Kepala Daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim Inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan,” kata Bima.
    Diberitakan, Mirwan berada di Tanah Suci dalam rangka ibadah umrah meski daerah pemerintahannya tengah dilanda banjir.
    Sebelumnya, Mirwan juga telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
    Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan Denny Herry Safputra menjelaskan, Mirwan berangkat umrah setelah situasi wilayah Aceh Selatan dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/12/2025).
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujar dia.
    Ia mengeklaim, Mirwa dan istri sudah menyambangi beberapa lokasi terdampak banjir di Aceh Selatan sebelum berangkat umrah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.