Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Macet Parah di Jakarta Semalam Bikin Pengendara Terjebak Berjam-jam

    Macet Parah di Jakarta Semalam Bikin Pengendara Terjebak Berjam-jam

    Jakarta –

    Semalam, hampir semua jalanan di Jakarta macet usai hujan mengguyur. Kondisi ini membuat pengendara terjebak macet berjam-jam lamanya.

    Kemacetan makin parah pada saat jam pulang kerja, Kamis (30/10/2025). Pada pukul 18.32 WIB, kemacetan terjadi di Jalan MT Haryono, Cawang, arah Pancoran, Jakarta Selatan. Kendaraan mengular di sekitar Stasiun LRT Cikoko dekat Stasiun Cawang.

    Kemacetan juga terjadi di Jalan Gatot Subroto Pancoran arah Kuningan. Kendaraan roda dua dan empat mengular di lokasi.

    Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan titik-titik kemacetan terjadi di hampir seluruh ruas jalan Jakarta. Dia menyebut kemacetan cukup parah terjadi di Jalan Kemang Raya.

    “Malam ini macet hampir di semua ruas jalan, terutama di wilayah selatan ya cukup parah Kemang,” kata Komarudin kepada wartawan, Kamis (30/10).

    Komarudin mengatakan lalu lintas di Kemang macet parah karena sempat banjir setinggi hampir satu meter. Kemacetan juga terjadi di Jalan Bangka yang kemudian sudah terurai.

    “Karena Kemang Raya itu banjir satu meter ketinggian satu meter tampaknya sampai ke Kemang Raya termasuk terdampak ke Bangka tapi Bangka sudah terurai kita tutup jalannya sementara waktu,” ujarnya.

    Banjir di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (30/10). (Devi/detikcom)

    Kemacetan juga terjadi di Jalan Prapanca hingga Antasari. Pihak kepolisian tengah mengurai kemacetan.

    “Kemudian dampak yang dari Prapanca ini nyambung sampai ke Antasari. Jadi wilayah yang cukup parah wilayah selatan, untuk wilayah lain relatif padat namun bisa kita alirkan pelan-pelan karena peningkatan volume,” ungkapnya.

    Komarudin mengatakan kemacetan di hampir semua ruas jalan di Jakarta ini karena adanya genangan imbas hujan deras yang mengguyur Jakarta. Pihaknya telah menempatkan personel di lokasi-lokasi macet.

    “Pelambatan atau kepadatan terjadi karena genangan di beberapa ruas jalan, di kisaran nggak terlalu tinggi cukup menghambat karena genangan sebagian besar memperlambat kecepatannya. Saat ini seluruh simpul kita tempatkan anggota untuk melakukan penguraian,” ungkapnya.

    Macet di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/10). (Foto: dok Istimewa)

    Pengendara Terjebak Berjam-jam di Jalan

    Macet membuat pengendara terjebak berjam-jam di jalan. Seorang pemotor sampai menghabiskan waktu 2,5 jam dari Senayan menuju Pasar Minggu.

    Syahrul Kurniawan berbagi cerita soal perjalanan pulang pada sore kemarin. Waktu perjalanan pulangnya menjadi begitu panjang karena sejumlah jalan tergenang banjir.

    “Gara-gara banjir, saya baru banget sampe ini, masih capek 2,5 jam dari Senayan ke Pasming (Pasar Minggu),” kata Syahrul saat dihubungi.

    Dalam perjalanan pulang dari Senayan menuju Pasar Minggu, Syahrul menemui sejumlah titik kemacetan. Dia harus melalui jalan macet dari kawasan Blok M hingga Kemang.

    “Titik sumber macetnya di Kemang. Macetnya dari M-Bloc depan Kejagung sampe Kemang. Apalagi perempatan Antasari itu yang bikin lebih parah, lampu merah pada nggak ada yang mau ngalah,” ungkapnya.

    Begitu di Jalan Pangeran Antasari, Syahrul memilih untuk beristirahat sejenak. Di sana, juga ada sejumlah pemotor yang berhenti.

    Dia mengaku, jika kondisi normal, perjalanan Senayan menuju Pasar Minggu hanya seperlima waktu perjalanan dibanding sore ini.

    “(Hanya) 30 menit sampai kalau normal mah. Capek juga sih, makanya banyak juga kan tuh yang istirahat, Antasari menjadi rest area dadakan,” ujarnya.

    Kemacetan terjadi di banyak ruas jalan di Jakarta akibat genangan usai hujan deras. Seorang pemotor menempuh 2,5 jam dari Senayan menuju Pasar Minggu, Jaksel. (dok Pribadi/IG @syahrulkrnwn).

    PIM-Mampang Butuh Waktu 4 Jam

    Seorang pengendara sepeda motor, Dandy, ikut terjebak kemacetan. Dandy mengatakan kemacetan membuat jarak tempuh dari kawasan Pondok Indah Mall (PIM) ke Mampang, Jakarta Selatan, menjadi 4 jam.

    “Kurang lebih 4 jam. Saya dari PIM jam 6 sore, ini baru sampai rumah,” kata Dandy saat dihubungi pukul 21.59 WIB, kemarin.

    Dandy terjebak macet di Jalan Radio Dalam, Jalan Panglima Polim, hingga Jalan Pangeran Antasari. Berdasarkan foto yang diberikan Dandy, tampak jalanan padat merayap.

    “Macet di Radio Dalam, Stasiun Cipete kalau nggak salah arah ke Panglima Polim sampai ke Antasari,” tutur dia.

    Macet di Jakarta, Kamis (30/10). (Foto: dok. Istimewa/foto dari narsum Dandy)

    Kondisi kemacetan diperparah karena jalan terendam banjir. Bahkan, Dandy terpaksa memutar rute karena Jalan Kemang Raya tak bisa dilintasi akibat banjir.

    “Iya karena ada banjir. Seharusnya saya bisa lewat Kemang Raya kalau nggak banjir. Saya jadi muter lewat Jeruk Purut itu pun masih kena macet juga,” tutur dia.

    Biasanya, jarak tempuh dari PIM hingga Mampang, hanya ditempuh Dandy sekitar 30 menit. Namun, malam ini jarak tempuh hingga 4 jam.

    “Saya biasanya ya kalau hujan biasa cuman 30 menit itu pun naik motornya jalan santai ya. Malam ini rekor saya dari PIM sampai Mampang bisa 4 jam, kayak Jakarta-Bogor aja itu mah,” ucapnya.

    Jarak Tempuh GBK-Halim 2 Jam

    Pengendara lainnya juga terjebak macet di Jalan Gatot Subroto, Jaksel. Jarak tempuh yang dilalui dari Gelora Bung Karno (GBK) di wilayah Halim, Jakarta Timur memakan waktu 2 jam. Cerita tersebut dibagikan oleh pemotor bernama Ferrys.

    “Luar biasa Semanggi-Halim dua jam,” kata Ferrys dalam unggahan Instragramnya.

    Saat dihubungi, Ferrys mengatakan bahwa dirinya berkendara dari GBK ke Halim. Begitu masuk ke Jalan Gatot Subroto di Semanggi, dia langsung terjebak macet.

    “Dari GBK saya keluar ke arah Gatsu full sampai sekitaran bandara Halim, di GBK itu juga macet karena ada penukaran tiket apa gitu saya nggak tau, kayak ada event lari kayaknya,” kata Ferrys saat dihubungi.

    Macet di Jakarta Kamis (30/10/2025) (Foto: dok. Istimewa/foto diberikan narsum Ferrys)

    Di Jalan Gatot Subroto, Ferrys melihat ada truk mogok. Dia menyebut polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas bagi kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman ke Gatsu.

    “Nah sepanjang Gatsu nemuin truk mogok 1, terus ternyata dari Sudirman yang mau keluar Jalan Gatsu itu sistem buka tutup sama Polantas,” kata dia.

    Ferry menyebut sempat terjadi kecelakaan di Semanggi. Kondisi ini membuat kemacetan tambah parah.

    “Ada senggolan mobil di depan GT Semanggi, taksi sama mobil Panther, bikin macet juga, ampun,” katanya.

    Lalu lintas di Kuningan arah Mampang juga terlihat macet. Kemacetan, kata Ferrys, terjadi karena adanya genangan.

    “Kuningan macet kemungkinan arah Mampang sama Kemang, ada genangan belum surut itu titik macetnya luar biasa. Betul baru rasain beneran,” jelasnya.

    Lalu lintas di Jalan Gatsu selepas flyover Kuningan, kata Ferry, sempat lancar. Kemudian macet lagi menjelang flyover Pancoran.

    “Terus sendat sedikit lagi di Pancoran arah Tebet sama Pasar Minggu, parah pisan,” tutur dia.

    Ferrys biasanya menempuh jarak GBK ke Halim hanya 45 menit hingga 1 jam. Kali ini, kata dia, terjadi kemacetan parah.

    “Bisanya 45 menit, hari Sabtu-Minggu jalanan lancar, macet biasa hari biasa 1 jaman lah. Ini motoran, nggak tahu dah yang pakai mobil pada pulang jam berapa itu,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 4

    (lir/zap)

  • Nilai Transaksi QRIS cs Rp 60.000 T, Tumbuh Paling Cepat di Dunia!

    Nilai Transaksi QRIS cs Rp 60.000 T, Tumbuh Paling Cepat di Dunia!

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan pesat pada transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) Indonesia. Saat ini, nilai transaksi mencapai Rp 520 ribu triliun dengan volume transaksi mencapai 37 miliar kali per tahun.

    “Sekarang Indonesia alhamdulillah sudah the fastest growing digital economy dan sistem pembayaran di dunia,” ujar Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

    Dari total volume transaksi tersebut, Perry menyebut hampir lebih dari 400 ribu triliun transaksi untuk e-commerce. Sementara, transaksi digital di sistem pembayaran, seperti online banking, mobile banking, hingga QRIS sudah mencapai 13.000 transaksi dengan nilai transaksi Rp 60.000 triliun.

    Ia memperkirakan lonjakan hingga empat kali lipat pada transaksi ekonomi dan keuangan digital pada 2030. Dari sekitar 37 miliar transaksi saat ini, Perry memperkirakan volumenya akan meningkat hingga 147,3 miliar transaksi

    “Kami perkirakan yang sekarang ekonomi keuangan digital volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik 4 kali lipat, 147,3 miliar transaksi,” tambah ia.

    Nilai transaksi ekonomi dan keuangan digital diperkirakan melonjak dari Rp 520 ribu triliun menjadi Rp 20.800 kuadriliun. Sementara, transaksi sistem pembayaran digital yang saat ini 13.000 transaksi akan naik menjadi 48,6 miliar transaksi.

    “Nilainya yang tadi kurang lebih sekitar Rp 14-15 ribu triliun per tahun, kalikan 4 kali. Itulah Indonesia. This is the future of Indonesia, visioning 2030,” terangnya.

    Kendati begitu, perkembangan ekonomi digital yang cepat juga mempunyai risiko siber, termasuk phishing hingga transaksi ilegal. Untuk itu, BI bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan konsumen.

    “Mari kita bersinergi memajukan ekonomi keuangan digital, sistem bayaran keuangan dan semuanya untuk rakyat. Tapi juga kita melindungi rakyat dari keamanan cyber, dari perlindungan konsumen . Itulah sinergi dan yang harus kita kembangkan melalui setiap tahun FEKDI dan IFSE ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video Tambah Tahu: QRIS Go International! Bisa Dipakai di Negara-negara Ini

    (rea/fdl)

  • Revisi UU Pemilu: Menurunkan Ambang Batas Parlemen

    Revisi UU Pemilu: Menurunkan Ambang Batas Parlemen

    Revisi UU Pemilu: Menurunkan Ambang Batas Parlemen
    Pegiat Demokrasi dan Pemilu
    REVISI
    Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, usulan Baleg DPR serta prioritas Prolegnas 2026, usulan Komisi II DPR.
    Revisi ini diharapkan mencari solusi atas pelaksanaan pemilu yang rumit, bukan sekadar tambal sulam aturan.
    Selain itu, mempertegas aturan pelaksanaan pemilu serta operasionalnya untuk memulihkan kredibilitas dan integritas proses pemilu. Serta memastikan pemilu lebih efisien, transparan, adil dan modern.
    Selama ini kompleksitas aturan yang ada acapkali tumpang tindih sehingga membingungkan dalam pelaksanaan proses demokrasi elektoral.
    Setiap kali pembaharuan UU Pemilu, satu isu klasik selalu menjadi trigger dan mencuri perhatian masyarakat adalah ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ).
    Angkanya mungkin terlihat sepele dari 4 persen, 5 persen atau sampai 7 persen. Namun di balik itu semua, tersimpan pertarungan besar tentang makna demokrasi.
    Ambang batas yang konon dirancang demi “efisiensi politik”, selama ini justru menjadi ketidakadilan elektoral.
    Di Indonesia, penerapan ambang batas jadi gula-gula politik yang menggoda kekuasaan. Penerapan ambang batas yang tinggi memungkinkan partai besar mempertahankan dominasi dan menyingkirkan pesaing sebelum kompetisi dimulai.
    Semakin tinggi ambang batas, makin sempit pula ruang demokrasi. Ibaratnya seperti menggelar pesta rakyat, tapi hanya segelintir tamu yang boleh masuk.
    Fakta menunjukkan bahwa ambang batas acapkali menjadi jebakan yang menggoda para pembuat aturan untuk melanggengkan kekuasaan dan kelompoknya.
    Ironisnya, setiap kali revisi UU Pemilu dibahas, godaan untuk menaikkan ambang batas mesti muncul. Bila tren ini diteruskan, maka pemilu mendatang bukan lagi tentang siapa yang mendapat kepercayaan rakyat, melainkan siapa yang mampu mempertahankan dominasi kekuasaan lewat angka.
    Dalam Teori Hegemoni Antonio Gramsci, ambang batas dijadikan alat hegemoni politik. Partai besar menggunakan wacana “penyederhanaan sistem” atau “efektivitas pemerintahan” untuk mendominasi ruang komunikasi politik.
    Bentuk persetujuan yang dipaksakan untuk mengatur siapa yang boleh berbicara dan siapa yang disenyapkan di arena demokrasi.
    Adanya ambang batas akan membatasi partai-partai baru atau kecil untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan publik.
    Suara minoritas yang seharusnya menjadi bagian dari mozaik demokrasi, malah terbuang sia-sia. Sementara demokrasi harus memberi ruang bagi keragaman suara, menjaga keberlangsungan demokrasi sekaligus menegakkan keadilan representasi.
    Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional. Berkaca dari pengalaman pemilu selama ini, ada paradoks yang mencolok: banyak sekali suara yang tidak terkonversi menjadi kursi, jutaan suara rakyat terbuang karena partai politiknya tidak punya cukup suara memenuhi ambang batas parlemen.
    Akhirnya distribusi kursi di DPR tidak sepenuhnya mencerminkan kemauan pemilih, melainkan sekadar hasil kalkulasi dari aturan yang menyingkirkan sebagian besar suara rakyat.
    Penggunaan ambang batas parlemen yang terus naik dari pemilu ke pemilu membawa konsekuensi signifikan terhadap peta representasi politik di Senayan.
    Data menunjukkan, dalam pemilu 2004 dengan ambang batas 3 persen, sebanyak 19.047.481 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi atau sekitar 18 persen.
    Pemilu 2009 dengan ambang batas 2,5 persen, sebanyak 19.044.715 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi atau sekitar 18,2 persen.
    Begitu pula di pemilu 2014 dengan ambang batas 3,5 persen, ada 2.964.975 suara atau sekitar 2,4 persen yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi.
    Lalu di pemilu 2019 dengan ambang batas 4 persen, ada 13.595.842 suara atau sekitar 9,7 persen yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi.
    Sementara pemilu terakhir 2024, dengan ambang batas masih 4 persen, sebanyak 16.977.503 suara atau 11,19 persen yang tidak terkonversi jadi kursi di DPR.
    Fenomena ini menimbulkan hilangnya nilai suara rakyat (
    wasted votes
    ) dalam jumlah besar. Ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
    Bayangkan, jutaan orang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), mencoblos dengan penuh harapan, tapi suaranya menguap atau hangus. Ini bukan sekadar inefisiensi, melainkan pengingkaran terhadap asas kedaulatan rakyat.
    Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan dalih penyederhanaan partai politik.
    Padahal ambang batas seyogianya menyaring, bukan menyingkirkan. Ia mengatur tata kelola representasi, tetapi tidak boleh menghapus representasi itu sendiri.
    Karena keadilan elektoral hanya dapat berdiri jika setiap suara, besar mapun kecil, punya nilai politik yang sama.
    Namun, ketika suara minoritas dihapus atas nama efisiensi, demokrasi akan kehilangan maknanya. Rakyat mungkin tetap punya pemilu, tapi kehilangan rasa keadilan politik.
    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen jadi angin segar bagi demokrasi agar dapat tumbuh lebih baik dan bermartabat.
    Dalam putusan itu, Mahkamah meminta pembentuk undang-undang untuk
    mengubah ambang batas parlemen pada Pemilu 2029
    dan pemilu-pemilu yang akan datang dengan memperhatikan sejumlah hal.
    Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.
    Ketiga, perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik.
    Keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. Kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.
    Pertimbangan MK ini tentu tidak muncul tanpa dasar, melainkan merupakan hasil penilaian objektif terhadap sistem kepartaian Indonesia yang cenderung multipartai, serta untuk menjaga agar prinsip keterwakilan politik dan keadilan pemilu tetap terjamin.
    Pada akhirnya, pertarungan ini bukan sekadar soal angka ambang batas, tetapi tentang keberanian DPR untuk setia pada semangat konstitusi.
    Apakah para legislator berani menurunkannya demi keadilan representatif, atau justru meneguhkan ketidakadilan atas nama stabilitas politik?
    Sebagai alternatif dari penulis, agar suara tidak terbuang percuma, bisa diterapkan mekanisme fraksi
    threshold,
    sama halnya seperti mekanisme di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
    Opsi ini terbukti berjalan efektif di mana partai-partai dengan kursi terbatas tetap dapat berpartisipasi dalam kerja-kerja legislatif melalui fraksi gabungan.
    Dengan pendekatan seperti ini, penyederhanaan sistem kepartaian tetap terjaga, tapi keterwakilan rakyat tidak jadi korban.
    Di sinilah seharusnya arah revisi UU Pemilu diletakkan, bukan pada pengetatan ambang batas, melainkan pada penguatan mekanisme representasi yang inklusif.
    Satu hal yang selalu menjadi catatan serius dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, yakni etika. Bila revisi UU Pemilu kali ini masih kembali menempatkan ambang batas sebagai alat eksklusi, maka demokrasi Indonesia akan kehilangan ruhnya.
    Demokrasi bukan hanya soal mekanisme pemilihan dan kekuasaan, melainkan juga sistem nilai, moral dan etika yang menjadi pijakannya.
    Bukan rahasia lagi bahwa sistem politik bisa dipakai untuk mengendalikan aturan main demi kepentingan kekuasaan.
    Dalam konteks revisi UU Pemilu bisa muncul dalam berbagai rupa: ambang batas parlemen, mekanisme konversi suara, hingga desain daerah pemilihan (dapil) yang secara halus dapat menentukan siapa yang diuntungkan atau disingkirkan.
    Di sinilah etika demokrasi diuji: Apakah DPR sungguh bekerja untuk memperkuat kualitas demokrasi, atau justru memperkuat posisinya sendiri di parlemen?
    Menurunkan ambang batas parlemen sejatinya bukan langkah mundur, melainkan tindakan berani untuk mengakui bahwa demokrasi yang sehat tidak pernah takut pada keberagaman suara.
    Ujian etika demokrasi merupakan panggilan moral bagi para legislator untuk menjaga demokrasi tidak hanya sebatas aturan formal, tetapi juga menjadikannya sebagai sistem yang benar-benar bermakna, berkeadilan, dan berintegritas.
    Sebab, kekuatan demokrasi terletak bukan hanya pada jumlah suara, melainkan pada kualitas moral dan etika yang mengiringinya.
    Revisi UU Pemilu kali ini adalah kesempatan untuk membuktikan, apakah bangsa ini berani menegakkan keadilan, atau bangsa yang rela menukar etika demi efisiensi politik.
    Demokrasi sejati bukan tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana memperlakukan suara yang kalah. Tanpa etika, demokrasi hanya menjadi mesin kekuasaan yang sah secara hukum, tapi hampa secara moral.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tidak Mungkin Hadiri Acara Projo

    Prabowo Tidak Mungkin Hadiri Acara Projo

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Informasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri Kongres III Pro Jokowi (Projo), organisasi pendukung Joko Widodo, pada 1 dan 2 November 2025 mendatang.

    Terkait “PROJO” publik umumnya mengetahui Projo adalah akronim nama dari sebuah kelompok Pro Jokowi atau Pro Presiden Jokowi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kelompok  masyarakat yang mendukung kebijakan dan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan tentu saja sifatnya temporer, yakni untuk kebutuhan menjaring konstituen saat jelang kontes pemilihan presiden (Pemilu Pilpres) atau kelompok yang mendukung kelada bakal capres-cawapres. Atau paling tidak mendukung kebijakan presiden yang dirasakan positif atau bermanfaat secara general terhadap kehidupan sosial bangsa dan negara.    

    Namun untuk saat ini eksistensi Projo jika ditilik dari makna kepanjangan Projo, dan andai makna substantif tersebut dijabarkan pada kondisi kontemporer ? Jokowi saat ini hanya seorang negarawan yang menjabat dewan penasehat PT. Danantara? Dan sesuai konstitusi mantan Presiden RI yang pernah menjabat 2 kali berturut turuti (2 Periode), tidak dapat lagi mencalonkan diri menjadi presiden RI.

    Sedangkan terminologi kata Pro, atau pendukung tentu bakal membuka ruang perspektif publik ada pihak kontra ? Maka pertanyaan logisnya, projo kontra kepada kelompok yang mana ? Sementara semua bangsa ini bersaudara ? 

    Andai pun ada ketidaksepemahaman diantara warga negara atau diantara golongan tertentu, tentu bisa difasilitasi melalui ruang dialog atau diskusi elegan sebagai bentuk penyelesaian perbedaan pendapat.

    Pun jika ada peristiwa hukum yang dianggap mencibir Jokowi atau menghinakan Jokowi tentu bisa dilakukan upaya melalui ranah hukum melalui pihak kepolisian (Polri) sesuai makna konstitusi, bahwa  Indonesia adalah negara hukum.

    Maka tentu saja tidak layak seorang presiden RI menghadiri acara Projo. Jika Prabowo hadir tentu kehadirannya bakal melahirkan asumsi publik dari sisi pandang sosial politik adalah “Presiden RI telah melegitimasi sebuah kelompok primordialisme yang mengkultuskan seorang sosok (tokoh sipil?)

    Jika Projo dilegitimasi dengan kehadiran sosok Presiden RI. Kemungkinan terjadi preseden bakal lahir menjamur kelompok kelompok pendukung fanatis kepada individual seorang tokoh.

    Idealnya Jokowi yang negarawan selaku mantan presiden paham model primordial seperti Projo ini harus dia bubarkan pasca lengser dari presiden 2 periode. Dan sesuai fiksi hukum, seorang Jokowi yang eks Presiden RI dianggap tahu (pahami perbedaan antara ormas sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan bertujuan demi kepentingan sosial yang dilandasi UUD 1945 dan turunannya UU. Tentang Ormas, dengan sebuah kelompok yang didasari sekedar simpati dan kultusisasi terhadap sosok pribadi, dengan kata lain tidak memiliki asas legalitas.

    Terlebih isu primordial tidak mendidik karena bisa berdampak menimbulkan pecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    Sehingga pengamat meyakini Prabowo Subianto yang merupakan sosok cerdas tahu tentang fungsi Presiden RI yang diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan tanah air bangsa dan negara, sehingga tentu saja beliau tidak akan menghadiri kongres projo ke III pada tanggal 1 dan 2 november 2025. Walau Prabowo resmi sudah menerima undangan.

    Ref.

    https://nasional.kompas.com/read/2025/10/30/12352751/dasco-sebut-prabowo-sudah-terima-undangan-kongres-projo-akan-hadir

  • Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Selain itu, hal ini berkenaan dengan pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.

    Dia lantas mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

    “Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

    Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

    Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

    Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

    “Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya terkait kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga perusahaan tidak mampu membayar. 

    “Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) lalu. 

  • Setelah Bertamu ke Jokowi, Abu Bakar Ba’asyir Bertemu Dasco, Bahas Apa?

    Setelah Bertamu ke Jokowi, Abu Bakar Ba’asyir Bertemu Dasco, Bahas Apa?

    GELORA.CO –  Pendiri Pondok Pesantren Al-Mu’min Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir bertandang ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10) untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. 

    Momen silaturahmi diunggah legislator fraksi Gerindra itu melalui Instagram akunnya @sufmi.dasco, Kamis.

    “Menerima dan bersilaturahmi dengan tokoh ulama Abu Bakar Ba’asyir beserta beberapa tokoh lainnya di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta,” demikian Dasco menulis di akunnya, Kamis.

    Tampak, Dasco didampingi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat menyambut Abu Bakar Ba’asyir.

    Dasco terlihat mengenakan batik bernuansa krem dan hitam saat menyambut Abu Bakar Ba’asyir beserta rombongan.

    Sementara itu, Abu Bakar datang ke kompleks parlemen dengan mengenakan gamis dan jas hitam serta didampingi lima orang lain.

    Dasco bersama Abu Bakar Ba’asyir terlihat duduk di sebuah ruangan dengan logo DPR dan bendera Gerindra sebagai latar belakang.

    Ketua Harian Gerindra itu tampak menyimak dan sesekali tersenyum ketika berdialog dengan Abu Bakar Ba’asyir beserta rombongan.

    Dasco mengatakan pertemuannya dengan Abu Bakar Ba’asyir membahas berbagai hal seperti isu kebangsaan dan keumatan.

    “Dalam pertemuan banyak hal yang dibicarakan di antaranya terkait kemaslahatan umat serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” demikian legislator Dapil III Banten itu menuliskan di akunnya.

    Sebelum bertemu Dasco, Abu Bakar Ba’asyir lebih dahulu bertandang ke kediaman Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Senin (29/9).

    Pertemuan Ba’asyir dengan Jokowi berlangsung singkat sekitar 15 menit. Dalam pertemuan itu, Ba’asyir mengaku mengajak Jokowi untuk ikut memperjuangkan Islam.

  • Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba’asyir, Bahas Isu Kebangsaan

    Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba’asyir, Bahas Isu Kebangsaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Dasco menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba’asyir berserta beberapa tokoh lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Momen sikaturahmi itu diunggah Dasco dalam akun Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, Dasco dan Abu Bakar duduk saling berhadapan. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya DPR RI menjalin komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh agama, dalam rangka memperkuat semangat kebangsaan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Menerima dan bersilaturahmi dengan Tokoh Ulama Abu Bakar Ba’asyir beserta beberapa tokoh lainnya, di ruang pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta,” tulis akun @sufmi_dasco dikutip pada Kamis, 30 Oktober 2025.

    Turut hadir mendampingi Dasco dalam pertemuan itu, yakni Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

    Pada postingan itu juga dijelaskan jika Dasco dan Abu Bakar Ba’asyir saling bertukar pandangan mengenai isu kebangsaan mulai dari kemaslahatan umat hingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    “Dalam pertemuan banyak hal yang dibicarakan di antaranya terkait kemaslahatan umat serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tulis akun Dasco. [hen/ian]

  • Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik Segini

    Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengaku telah melakukan lobi ke sejumlah pejabat pemerintah dan DPR, terkait kenaikan upah minimum tahun 2026. Ia menyebut telah menyampaikan langsung aspirasi buruh kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Saya sudah melakukan lobi-lobi dengan Mensesneg, Mas Pras dan Pak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR. Mewakili kawan-kawan KSPI,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Iqbal, KSPI menolak apabila kenaikan upah minimum 2026 ditetapkan di bawah 6,5%. Angka tersebut, kata dia, menjadi dasar permintaan buruh kepada pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    “Kalau sampai turun dari 6,5%, kami menolak. Jadi based on kenaikan upah itu, 6,5% ke atas. Karena kami percaya bapak presiden Prabowo Subianto menginginkan daya beli masyarakat itu naik,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, arah kebijakan ekonomi Prabowo dinilai berpihak pada peningkatan daya beli rakyat. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hingga program perumahan dinilai bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan mendorong konsumsi masyarakat.

    “Presiden Prabowo menginginkan intinya purchasing power itu naik, orang nggak nganggur. Karena kalau orang nganggur, pasti purchasing power itu turun. Nah sekarang di sektor riil, massa yang punya purchasing power tertinggi, upahnya mau direndahin. Kalau upah rendah, ya kembali lagi. Siapa yang beli barang?” tegasnya.

    Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Ia menambahkan, jika konsumsi turun maka pertumbuhan ekonomi juga akan melambat.

    “Kalau konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, angka kemiskinan naik, angka pengangguran naik,” lanjutnya.

    Lebih jauh, IqbaI menjelaskan bahwa KSPI saat ini meminta kenaikan upah 8,5%, sedikit lebih tinggi dari patokan pemerintah sebelumnya yang berada di angka 6,5 persen. Menurutnya, permintaan tersebut sudah sesuai dengan hasil perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Permintaan KSPI 8,5%. Kalau merujuk kepada angka-angka yang sudah keluar, inflasi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12%, ketemunya 7,77%. Itulah yang saya sampaikan. Lobi-lobi ya, sekarang ini sedang melobi,” ucap dia.

    Ia juga menyinggung pentingnya menjaga rasio upah antara level pekerja, manajer, dan direksi agar tetap seimbang. Iqbal menilai ketimpangan saat ini semakin besar karena pejabat publik pun mendapatkan kenaikan tunjangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan buruh.

    “Teman-teman lihat DPR kemarin reses berapa naikin dia uang reses? Ratusan juta kan? Terus, kita semua berjuang bareng-bareng, kemarin tunjangan rumah DPR sampai Rp50 juta, dia naikin upah kita Rp50 ribu, Rp75 ribu. Kita setuju mereka naikin tinggi, ya kita juga tinggi dong. Apa maksudnya? Rasio upah,” ujar Iqbal.

    Menurutnya, di berbagai negara, rasio upah antara operator, manajer, dan direksi dijaga agar tidak melebar terlalu jauh.

    Iqbal menyebut, usulan kenaikan upah minimum versi serikat buruh dan KSPI telah disampaikan kepada Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dan kini masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

    “Kepada Mensesneg, kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco, saya menyampaikan itu. Dan beliau belum bisa memutuskan. Harus menyampaikan kepada Presiden duku,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dasco terima kunjungan Abu Bakar Ba’asyir bahas isu kebangsaan

    Dasco terima kunjungan Abu Bakar Ba’asyir bahas isu kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba’asyir bersama beberapa tokoh lainnya membahas seputar isu kebangsaan yang berkembang, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Momen silaturahmi itu diunggah Dasco dalam akun Instagram resminya. Dalam unggahan itu, Dasco dan Abu Bakar duduk saling berhadapan sambil berbincang.

    “Menerima dan bersilaturahmi dengan Tokoh Ulama Abu Bakar Ba’asyir beserta beberapa tokoh lainnya, di ruang pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta,” tulis akun @sufmi_dasco.

    Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan bahwa isu kebangsaan yang dibahas mulai dari soal kemaslahatan umat hingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    Dia mengatakan pertemuan itu juga menjadi bagian dari upaya DPR RI menjalin komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh agama, dalam rangka memperkuat semangat kebangsaan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Dalam pertemuan itu, turut hadir juga sejumlah Anggota DPR RI yakni Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • M7 World Champhionship Siap Panaskan Jakarta, Moonton Ungkap Format dan Lokasi Pertandingan

    M7 World Champhionship Siap Panaskan Jakarta, Moonton Ungkap Format dan Lokasi Pertandingan

    Liputan6.com, Jakarta – Jakarta kembali menjadi tuan rumah ajang Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) terbesar dunia. Moonton Games pun resmi mengumumkan kapan dan lokasi pertandingan M7 World Champhionship (M7) digelar.

    M7 World Champhionship akan diawali dengan babak Wild Card yang akan berlangsung pada 3-6 Januari 2026, diikuti delapan tim dari berbagai wilayah di dunia.

    Dalam babak ini, delapan tim esports akan bertanding dengan format Best of 3 (Bo3) di fase grup. Nantinya, dua tim teratas dari masing-masing grup akan kembali bertarung untuk memperebutkan dua tiket ke panggung utama dalam format Best of 5 (Bo5).

    Setelah itu, 16 tim terbaik dari berbagai negara di dunia akan tampil di Swiss Stage yang akan digelar di MPL Arena XO Hall, Jakarta.

    Mengutip keterangan resminya, Kamis (30/10/2025), babak ini akan berlangsung pada 10-17 Januari dengan sistem hybrid B01-BO3. Ini berarti, tim dengan tiga kemenangan terlebih dulu berhak melanjutkan perjalanan ke babak berikutnya.

    Nanti, delapan tim tersisa akan diadu lagi di Knockout Stage Round 1 di lokasi sama dengan sistem double elimination format BO3.

    Pertandingan pun semakin ketat dengan jumlah peserta semakin sedikit. Memasuki Knockout Stage Round 2 hingga Grand Final, seluruh laga akan pindah ke Tennis Indoor Stadium Senayan, GBK, pada 21-25 Januari 2026.

    Semua pertarungan akan memakai format Bo5, namun partai puncak penentuan juara MLBB baru akan digelar dalam format Bo7.

    Total Hadiah M7 World Champhionship

    Tampil sebagai salah satu turnamen esports terbesar di dunia, total hadiah yang ditawarkan di laga M7 World Champhionship pun tidak kecil.

    Kali ini, seluruh tim MLBB dari berbagai negara memperebutkan total hadiah sebesar 1 juta dolar AS.

    “Indonesia punya fanbase paling bergairah. Kami ingin menghadirkan atmosfer yang hanya bisa dirasakan langsung di sini,” ujar Tiger Xu, Global Head of MLBB Esports Moonton Games.