Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Ibas: Hari Ayah Nasional momen refleksi nilai-nilai keteladanan

    Ibas: Hari Ayah Nasional momen refleksi nilai-nilai keteladanan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan peringatan Hari Ayah Nasional bukan sekadar bentuk penghormatan, tetapi juga refleksi atas nilai-nilai keteladanan, kasih sayang, dan dedikasi disiplin yang diwariskan dalam keluarga.

    “Dalam rangka memperingati Hari Ayah dari Partai Demokrat, kami memberikan ruang kepada kalian semuanya di seluruh Indonesia untuk menuangkan pemikiran, kreativitas, dan juga menuliskan bagaimana kalian menggambarkan seorang ayah, bagaimana kita melihat dan menghargai kontribusi ayah, serta mengeksplorasi kehadiran ayah dalam hidup kita,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Ibas saat menghadiri acara Pengumuman Juara Lomba Cerita Bergambar EBY–Fraksi Partai Demokrat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Acara ini menjadi wadah bagi pelajar dan generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas serta rasa hormat kepada sosok ayah melalui karya cerita bergambar digital bertema Figur Ayah: Inspirasi dalam Goresan Cerita.

    Kegiatan yang diikuti para pelajar SMA dari seluruh Indonesia ini juga menjadi bagian dari upaya Fraksi Partai Demokrat untuk mengembangkan nilai-nilai keluarga, kreativitas, dan pendidikan karakter di kalangan generasi muda.

    Melalui karya seni dan kreativitas, kata Ibas, generasi muda tidak hanya menyalurkan bakat, tetapi juga belajar menghargai makna hubungan keluarga yang penuh nilai.

    “Tidak hanya sekadar tumbuh dalam keluarga, tapi kita bisa meningkatkan kreativitas dalam menulis cerita dan menyampaikan pesan positif tentang keteladanan. Ini juga bentuk rasa syukur dan penghargaan atas hubungan kekeluargaan yang mengajarkan nilai-nilai baik dan positif,” lanjutnya.

    Pada kesempatan itu, Ibas yang juga anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII menekankan pentingnya semangat dan rasa percaya diri generasi muda untuk terus berprestasi.

    Ia menegaskan bahwa anak bangsa memiliki potensi luar biasa di berbagai bidang, mulai dari olahraga, sains, hingga industri kreatif.

    “Kalian yang bertalenta tidak perlu ragu. Banyak anak bangsa kita yang berhasil di tingkat dunia. Tidak hanya atlet atau saintis, tetapi juga kreator yang karyanya diakui dan dibeli oleh berbagai negara, dari Amerika, Eropa, hingga Jepang dan Korea,” tuturnya.

    Ibas kemudian berpesan agar generasi muda selalu menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah.

    “Jadilah anak-anak yang tangguh, tidak mudah mengeluh, tapi selalu menjadi bagian dari solusi. Jaga lingkungan tetap bersih dan asri, dan jadilah inspirasi bagi keluarga, teman, dan bangsa kita,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan agar setiap anak muda tidak melupakan jasa orang tua, terutama sosok ayah.

    “Kalau kalian nanti sukses dan berhasil, jangan pernah lupakan orang tua kalian. Ayah yang selalu menafkahi, membimbing, dan menjadi teladan. Jadilah anak muda yang menghargai orang tua dan menginspirasi lewat karya serta rasa syukur,” kata Ibas.

    Ibas menutup sambutannya dengan memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta dan pemenang lomba.

    “Selamat! Bagi saya, kalian semua adalah juara. Jadilah anak-anak yang cerdas, kreatif, sehat, dan cinta tanah air Indonesia,” ucapnya..

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, yang juga menjadi salah satu juri, memberikan motivasi kepada peserta untuk terus mengasah bakat mereka.

    “Yang menang, jadikan ini motivasi untuk terus berkembang dan yang belum, jangan menyerah. Talenta itu seperti pisau, kalau sering diasah, akan makin hebat,” pesannya.

    Bendahara Fraksi Partai Demokrat Dina Lorenza juga menyampaikan apresiasi atas karya peserta.

    “Saya bangga sekali kepada adik-adik yang terus berkarya. Dari hobi bisa jadi profesi. Mungkin suatu hari kalian bisa buat komik, ilustrasi, atau bahkan film sendiri. Kami dukung penuh!” ujarnya penuh semangat.

    Sementara M. Adnan Gabrialdi, mural artis dan alumni FSRD ITB yang menjadi juri eksternal, menilai bahwa kreativitas peserta sangat beragam dan menarik.

    “Yang membuat karya menonjol adalah ketika kalian bisa membuat sesuatu yang berbeda, tapi tetap sesuai tema. Itu yang membuat karya punya jiwa,” katanya.

    Daftar Pemenang Lomba Cerita Bergambar Nasional EBY–Fraksi Partai Demokrat 2025:
    1. Derbi Putri Meirilia (Bangka Belitung)
    Karya: Ilustrasi digital tentang perjuangan seorang ayah aktivis menjaga hutan mangrove dari ancaman pengembang.
    2. Ahmad Daniel Maulana (Nganjuk)
    Karya: Cerita bergambar tentang cinta dan didikan seorang ayah yang membentuk karakter anaknya.
    3. Priyanka Chopra Valony (DKI Jakarta)
    Karya: Kisah nyata kerinduan seorang anak terhadap ayahnya, prajurit TNI yang bertugas di daerah konflik.

    Makna di Balik Karya dan Keluarga

    Kegiatan ini juga dihadiri 20 peserta finalis lomba puisi dan video pendek yang mengikuti audiensi secara langsung maupun daring melalui Zoom. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh apresiasi mempertemukan anak muda berbakat dari berbagai provinsi di Indonesia.

    Salah satu peserta, Kerinna Klarissa (Harapan II) asal Bangka Belitung, mengaku senang dapat berpartisipasi. “Kami bertemu banyak teman baru, yang sama-sama punya hobi dan pemikiran kreatif,” ujarnya.

    Sementara Priyanka Chopra Valony, peraih peringkat ketiga, menambahkan, “Bahagia sekali bisa bertemu Pak Ibas yang menjadi inspirasi kami. Terima kasih pada Demokrat dan Pak Ibas yang sudah menyelenggarakan acara ini,” ucapnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Data BGN: 50 Persen Kasus Keracunan Pangan karena Air Tercemar Bakteri E.coli

    Data BGN: 50 Persen Kasus Keracunan Pangan karena Air Tercemar Bakteri E.coli

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, hingga sampai hari ini Rabu (12/11) total ada 221 kejadian terkait keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).

    “Terkait dengan berbagai kejadian di tanah air, terkait khususunya keracunan pangan di Indonesia secara umum, total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian,” kata Dadan dalam rapat.

    “Di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” sambungnya.

    Reporter: Nur Habibie/merdeka.com

  • 5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kena tegur DPR karena dianggap tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    Sebab, Dadan ingin meminta uang tambahan ke
    Menteri Keuangan
    (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, tapi ternyata belum meminta persetujuan
    DPR
    terlebih dahulu.
    Hal tersebut terjadi saat Dadan rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    Mulanya, Dadan menyebut BGN masih memerlukan anggaran Rp 28,6 triliun.
    Pekan ini, mereka akan mengajukan penambahan anggaran itu ke Kemenkeu.
    “Dan untuk pembangunan SPPG terpencil ini, kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh Rp 18 triliun. Nah, Rp 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu, itu kami akan membutuhkan tambahan Rp 14,1 triliun. Sehingga total ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih Rp 28,6 triliun,” ujar Dadan.
    Dadan menuturkan, jika anggaran tambahan itu sudah disetujui Kemenkeu, maka BGN akan melapor ke Komisi IX DPR.
    Barulah setelah melapor ke DPR, BGN akan meminta persetujuan terkait penambahan anggaran ini.
    “Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi IX. Mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Itu terkait dengan anggaran,” ujar dia.
    “Jadi, kami sudah koordinasi dan Kementerian Keuangan memberikan waktu yang sangat pendek, hanya 2 hari untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan juga tambahan yang dibutuhkan,” sambung Dadan.
    Mendengar pernyataan itu, para anggota DPR ramai-ramai langsung menginterupsi.
    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, Dadan seharusnya meminta persetujuan anggaran ke DPR dulu, baru Kemenkeu, bukan malah sebaliknya.
    “Izin, Pak, ini yang perlu kita luruskan, sebenarnya sebelum minta ke Kemenkeu, Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkeu ke kita dulu, karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak,” kata Wafiroh.
    Wafiroh mengatakan, pada masa reses kemarin, DPR saja sampai rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, karena Kemnaker harus meminta persetujuan DPR mengenai anggaran.
    Sebab, itu merupakan hari terakhir mereka mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu, sehingga Kemnaker harus rapat dengan DPR untuk meminta persetujuan.
    “Jadi, harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul, tahu proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita, bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu. Pengajuan penambahan anggaran di sini. Baru di sini kita sepakati baru ke Kemenkeu, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan kebalik, Pak,” cecar Wafiroh.
    “Bukan kita hanya bagian menyetujui, karena dari Kemenkeu pasti akan ditanya ke sini, Pak. Begitu Pak Dadan,” lanjut dia.
    Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Putih Sari mempertanyakan kenapa tim biro BGN tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    “Ya izin, kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX, Bapak, mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan justru tim dari roren gimana, ya. Enggak ngerti pembahasan mekanisme anggaran negara ini kayaknya. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak ajukan ke Kemenkeu, itu alur yang benar,” kata Putih.
    Mendengar cecaran anggota DPR itu, Dadan memberikan respons.
    Dia menyatakan, akan meminta permintaan pengajuan tambahan anggaran ke Komisi IX DPR terlebih dahulu.
    “Baik kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan. Saya kira kita ajukan segera, sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran, agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu, mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi IX,” imbuh Dadan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Ultimatum Gus Elham Hentikan Aksi Cium Anak Perempuan

    Kemenag Ultimatum Gus Elham Hentikan Aksi Cium Anak Perempuan

    GELORA.CO -Kementerian Agama (Kemenag) menilai aksi seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya yang belakangan viral di media sosial karena kerap mencium anak kecil perempuan sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan.

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafii atau Romo Syafii menegaskan, pihaknya sepakat dengan pandangan publik yang menilai perilaku tersebut tidak sepatutnya terjadi di ruang publik, terlebih dilakukan oleh figur agama.

    “Saya kira saya sepakat dengan pendapat publik itu, dan ini harus dihentikan,” tegas Romo Syafii, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 11 November 2025. 

    Romo menjelaskan, Kemenag memiliki kebijakan melalui surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) terkait madrasah dan pesantren ramah anak. 

    Regulasi ini bertujuan memastikan peserta didik di lingkungan pendidikan agama memperoleh hak-haknya dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan yang tidak pantas.

    “Kita tadi sepakat agar ke depan pengawasannya lebih ditingkatkan agar peristiwa itu bisa hindari,” tegasnya lagi.

    Terkait kemungkinan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, Romo Syafii menyebut hal tersebut masuk dalam bagian pengawasan internal Kemenag.

    “Termasuk itu (pengawasan) supaya itu tidak terulang. Bahkan terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya jika tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu,” tandasnya. 

  • Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya

    Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya

    Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Ariel Noah meminta agar aturan pembayaran royalti kepada pencipta lagu tidak terlalu ketat.
    Meski dirinya ingin para
    pencipta lagu
    dihargai, Ariel mengingatkan bahwa pelaksanaan
    pembayaran royalti
    di lapangan tidak akan semulus itu.
    Hal tersebut disampaikan Ariel dalam rapat Harmonisasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    Rapat ini dihadiri oleh asosiasi musisi, mulai dari VISI, AKSI, dan ASIRI.
    “Kita pengennya tetap dihargai haknya pencipta, tapi agak sedikit luwes lah gitu. Karena pada saat pelaksanaan di lapangannya, tidak bisa se-
    strict
    itu, bahwa harus sebelum pertunjukan (pembayaran royalti) sudah beres semuanya. Maksudnya ada beberapa event yang bermacam-macam ragamnya, wedding, cafe, gathering, yang bisa… song list itu fleksibel, bisa nambah,” ujar Ariel.
    Ariel berpendapat, jika pembayaran royalti diwajibkan dilakukan sebelum pertunjukan, maka itu artinya tidak ada penambahan lagu lagi.
    Jika seperti itu, kata dia, potensi uang yang didapat pencipta lagu pun semakin berkurang.
    Karena, bisa saja ada penambahan lagu yang ingin dinyanyikan, namun tidak bisa karena terbentur pembayaran royalti tadi.
    “Nah kalau kita terlalu strict, kan ada lagu-lagu yang seharusnya bisa menjadi potensi uang, jadi malah gugur. Maksudnya gugur karena aturannya ketat, jadi enggak bisa dibawain. Nah itu kan sayang ya. Sedangkan itu maksudnya kita kemarin ngobrol, oh memang enggak oke juga sih kalau misalnya panggung itu kan lebih gampang dihitungnya,” tuturnya.
    “Mungkin kalau disamakan dengan
    performing rights
    yang lain, mesti nunggu per 6 bulan atau per 1 bulan mungkin jadi kelamaan juga. Tapi ya mungkin bisa satu minggu setelah, gitu kan lebih masuk akal. Sangat jauh berbeda dari setahun sekali dengan satu minggu setelah pertunjukan,” sambung Ariel.
    Dengan
    fleksibilitas aturan
    pembayaran royalti, Ariel menilai, lagu-lagu yang awalnya tidak ada di list jadi bisa dinyanyikan.
    Dia menyebut, pencipta lagu pun bisa mendapat potensi uang yang lebih besar ketika akhirnya ada tambahan lagu yang mau dinyanyikan di event tertentu, atau dimainkan di kafe.
    “Tapi setidaknya memberikan napas atau kesempatan untuk lagu-lagu yang tadinya tidak ada di list, tapi ternyata bisa dibawakan dan menjadi uang. Jadi itu yang tadi mau ditekankan, jadi ada sedikit fleksibilitas,” jelasnya.
    Sementara itu, Ariel mengingatkan bahwa sifat mekanisme hak cipta lagu harus mudah tidak boleh membuat orang menjadi kesulitan membawakan lagu itu.
    Dia mengungkit bahwa lagu baru bisa berfungsi ketika sudah dinyanyikan.
    Jika masih dalam bentuk kertas saja, maka lagu tidak ada artinya karena belum dinyanyikan.
    “Sehingga lagu itu ‘ramah; sekali untuk semua orang bisa dinyanyikan. Karena lagu itu kan sangat berfungsi kalau sudah dinyanyikan. Kalau masih di kertas dia belum terdengar, itu mesti dipertimbangkan gitu kegunaan dari lagu. Tapi tetap harus menghormati penciptanya,” imbuh Ariel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres

    Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres

    Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDI-P Yulian Gunhar menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa jadi Wakil Presiden (Wapres) suatu saat nanti, mengingat posisinya yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
    Hal tersebut terjadi saat Komisi XII DPR menggelar rapat bersama
    Kementerian ESDM
    di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    Mulanya, Yulian mengungkit betapa “seksinya” isu yang bisa dibawa oleh seorang Menteri ESDM, seperti BBM, listrik, hingga Freeport.
    Ketika pemerintah berhasil mengakuisisi saham Freeport sebesar 51 persen, maka itu adalah bukti bagi rakyat bahwa negara hadir.
    “Negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini. Walaupun kita enggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau ini Pak dibikin secara riil, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periode ini saja jadi menteri,” kata Yulian.
    Menurut Yulian, jika Bahlil tidak menjadi menteri lagi, ke depannya Bahlil mungkin bisa menjadi Wapres.
    Akan tetapi, Yulian mengatakan ucapannya ini hanya candaan semata.
    “Ke depan bisa jadi menteri lagi. Bahkan kalau Ketua Umum Partai ini bisa jadi Wapres barang ini. Itu cuman
    jokes-
    nya saja,” ucap Yulian.
    Bahlil pun langsung bereaksi dengan tersenyum sambil geleng-geleng kepala.
    “Sekali lagi, kami mengapresiasi. Tapi kami mengkoreksi, mengkritisi bukan karena ini masalah pribadi atau apapun. Tapi ini suatu kebijakan yang kami harapkan, Pak Menteri, di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil, Kementerian ESDM ini lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditjen Haji Kemenag Resmi Bubar, Bagaimana Nasib Karyawan dan Asetnya?

    Ditjen Haji Kemenag Resmi Bubar, Bagaimana Nasib Karyawan dan Asetnya?

    Ditjen Haji Kemenag Resmi Bubar, Bagaimana Nasib Karyawan dan Asetnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag telah resmi dibubarkan.
    Karyawan Ditjen
    Haji
    dan Umrah
    Kemenag
    pun diboyong ke
    Kementerian Haji dan Umrah
    , meski tidak semuanya tertampung.
    “Dengan keluarnya Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, maka Ditjen Pelaksanaan Haji dan Umrah di Kementerian Agama secara resmi dibubarkan. Jadi tentang personelnya itu semaksimal mungkin bisa dibawa ke Kementerian Haji, walau mungkin tidak semua,” ujar Romo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    Romo menjelaskan, tidak hanya pegawainya, aset dari Ditjen Haji dan Umrah Kemenag pun juga akan diberikan ke Kementerian Haji dan Umrah.
    Dia mengeklaim tidak ada sedikit pun aset yang ditahan dari Ditjen Haji dan Umrah Kemenag.
    “Jadi yang selama ini di Kementerian Agama, aset itu digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Setelah ada kementerian, 100 persen itu dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah, tanpa ada sedikit pun yang ditahan,” tegasnya.
    Menurut Romo, pengalihan aset ke Kementerian Haji dan Umrah berjalan lancar.
    Dia juga memberi penjelasan soal lahan parkir di Rumah Sakit Haji milik UIN Syarif Hidayatullah.
    “Kemarin hanya persoalan administrasi seperti yang di Rumah Sakit Haji, memang ada kasus itu sebenarnya hanya salah pengertian. Ternyata setelah dibaca itu memang Rumah Sakit Haji milik UIN Syarif Hidayatullah, tapi soal lahan parkir itu sudah ada MoU bahwa kedua belah pihak boleh memakai secara bersama. Dan di musim haji diberi keleluasan kepada pihak asrama haji untuk lebih banyak menggunakan lapangan parkir. Jadi sudah clear juga tidak ada masalah,” imbuh Romo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM tugaskan PLN serap Rp4,35 triliun percepat realisasi anggaran

    ESDM tugaskan PLN serap Rp4,35 triliun percepat realisasi anggaran

    Sekitar Rp4,35 triliun yang itu menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyerap anggaran tambahan sebanyak Rp4,35 triliun guna mempercepat realisasi anggaran.

    “Sekitar Rp4,35 triliun yang itu menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis,” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa.

    Realisasi anggaran Kementerian ESDM per 10 November 2025 sebesar 31,12 persen dari pagu anggaran sebesar Rp14,1 triliun.

    Bahlil menjelaskan Kementerian ESDM mulanya memperoleh anggaran sekitar Rp8,3 triliun sebelum dipangkas karena efisiensi hingga menjadi Rp7,8 triliun.

    Apabila persentase realisasi anggaran dihitung dari pagu awal maka realisasi anggaran Kementerian ESDM sudah mencapai 62,86 persen per 10 November 2025.

    Akan tetapi, lanjut dia, seiring berjalan waktu, Kementerian ESDM mendapat anggaran tambahan pada Agustus, sehingga pagu untuk Kementerian ESDM naik menjadi Rp14,1 triliun untuk membiayai program-program strategis Kementerian ESDM, seperti bantuan pemasangan baru listrik (BPBL).

    “Karena anggarannya baru muncul di bulan Agustus, maka September-Oktober baru kami melakukan tender. Nah, sekarang baru penyerapannya kurang lebih sekitar 2,48 persen di bulan November,” ucap Bahlil.

    Untuk menyerap anggaran tersebut, Bahlil menugaskan PLN. Dalam waktu yang pendek, Bahlil meyakini PLN bisa menyerapnya sebab sudah memiliki infrastruktur yang memadai.

    “Di prognosa, kami rencanakan untuk di 2025 Desember itu bisa mencapai 92 persen,” kata Bahlil.

    Adapun rincian pagu anggaran Kementerian ESDM per unit, yakni Rp646,4 miliar untuk Sekretariat Jenderal (realisasi 68,95 persen); Inspektorat Jenderal sebesar Rp128,1 miliar (realisasi 67,81 persen); Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp5,367 triliun (realisasi 33,84 persen).

    Lebih lanjut, terdapat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan pagu sebesar Rp4,35 triliun (realisasi 3,21 persen); Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara sebesar Rp768 miliar (realisasi 61,16 persen); Setjen Dewan Energi Nasional sebesar Rp64,6 miliar (realisasi 75,88 persen); Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM sebesar Rp576,7 miliar (realisasi 80,97 persen).

    Lalu, terdapat Badan Geologi dengan pagu anggaran sebesar Rp1,599 triliun (realisasi 33,63 persen); BPH Migas sebesar Rp159,1 miliar (realisasi 77,06 persen); Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebesar Rp366 miliar (realisasi 52,49 persen); dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dengan pagu anggaran sebesar Rp77,2 miliar (realisasi 81,36 persen).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapat di Komisi VIII DPR, Menag Jelaskan Alasan Pembentukan Ditjen Pesantren

    Rapat di Komisi VIII DPR, Menag Jelaskan Alasan Pembentukan Ditjen Pesantren

    Jakarta –

    Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dalam rapat tersebut, Nasaruddin menjelaskan alasan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Ponpes).

    “Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 mengamanatkan bahwa pesantren menjalankan tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” kata Nasaruddin dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Nasarudin menyebut pesantren yang selama ini di bawah Ditjen Pendidikan Islam hanya akan berfungsi untuk pendidikan saja. Dia mengatakan fungsi pesantren jadi terbatas untuk pendidikan.

    “Keterbatasan ini menciptakan kelumpuhan kebijakan yang pada akhirnya pesantren kurang mendapatkan layanan sekaligus peran sebagaimana yang diamanatkan UU. Yang tiga poin tadi,” ujarnya.

    Dia mengatakan pembentukan Ditjen Ponpes telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyusunan Perpres juga telah dilakukan sejak 21 Oktober 2025.

    Dikutip dari laman Kemenag, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan kabar jika Prabowo menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Dia menyebut lahirnya Ditjen Pesantren ini sebagai kado di Hari Santri.

    Melalui surat resmi bernomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara, memberikan lampu hijau untuk segera mendirikan Ditjen Pesantren. Wamenag menjelaskan, tujuan utama dari pembentukan direktorat baru ini adalah memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada pesantren.

    (ial/haf)

  • Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian dunia ketika berbicara dalam World Peace Forum ke-9 yang dihelat di Jakarta.

    Ibas, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa, tetapi masyarakat hidup dalam persatuan.

    “Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa, namun kami berdiri sebagai satu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berkomitmen menjembatani perbedaan demi perdamaian dan kemanusiaan,” kata dia.

    Indonesia, imbuh Ibas, terus mengedepankan politik luar negeri “seribu teman, nol musuh” sebagai bentuk diplomasi aktif dan terbuka terhadap semua pihak.

    Ia menekankan pentingnya menjadikan dialog antarbangsa tidak hanya sebagai ajang pertukaran ide, tetapi juga sebagai dasar aksi nyata untuk mengatasi tantangan global, seperti disinformasi, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, hingga ketidakadilan sosial.

    Di sisi lain, Ibas juga mengutarakan urgensi memperkuat nilai-nilai dasar yang menjadi panduan bersama, termasuk Pancasila, moderasi beragama, serta nilai-nilai budaya ketimuran yang menekankan harmoni dan tanggung jawab.

    World Peace Forum ke-9 dengan tema “Considering Wasatiyyat and Tionghoa for Global Collaboration” dibuka pada Senin (10/11). Pembukaan berlangsung di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Ibas turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan World Peace Forum sebagai momentum memperkuat kerja sama antarbangsa demi mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

    “Mari kita bangun dunia yang berlandaskan kepercayaan, keadilan, dan harmoni. Indonesia siap menjadi jembatan peradaban dan mitra perdamaian bagi dunia,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.