kab/kota: Senayan

RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

“Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Kepala Negara mengatakan diperlukan dukungan semua elemen bangsa agar ekonomi nasional tetap stabil dan efektif di tengah situasi global yang semakin menantang.

“Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif,” ujar Prabowo.

Presiden menilai, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan dari Sabang sampai Merauke demi mewujudkan cita-cita bangsa.

“Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.

Ia juga mengatakan bahwa prinsip “My Country First” menjadi semakin dominan seiring dengan perubahan tata kelola dunia.

“Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip ‘My Country First’ menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

Dalam acara itu pula, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:54
Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali memberi kepercayaan kepada Hasto Kristiyanto duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

Ada sejumlah alasan kenapa Hasto Kristiyanto akhirnya kembali dituntuk sebagai Sekjen PDIP. Alasan paling kuat adalah, dia memiliki loyalitas tinggi terhadap partai serta kinerja yang bagus.

Alasan penunjukan itu dibeberkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Aktivis pro demokrasi ini mengungkap alasan yang membuat ketum partainya Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai sekjen parpol berlambang Banteng moncong putih.

Menurut Adian, loyalitas dan kinerja positif yang membuat Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen PDIP.

“Pertimbangan Bu Megawati, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kami dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus, sederhana,” kata legislator DPR RI itu menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Adian mengatakan Hasto tidak mungkin ditunjuk sebagai Sekjen PDIP apabila tak punya loyalitas ternadap partai dan berkinerja buruk.

“Kalau kedua-duanya tidak teruji, sebenarnya tidak,” lanjut aktivis prodemokrasi itu.

Ditanya soal kemungkinan PDIP bakal kritis terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto dengan ditunjuknya Hasto sebagai sekjen, Adian menegaskan bahwa sifat kritis pada seseorang sebernya melekat.

Terutama pada pihak yang memiliki intelektual menyikapi kebijakan negara.

15/08/2025 15:51
Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres

Sejumlah aparat TNI bersiaga untuk mengamankan agenda sidang tahunan dan sidang bersama di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:50 WIB

Elshinta.com – Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang terdiri dari Gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, siap menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2025, yang bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat.

Petugas pengamanan internal hingga polisi dan TNI sudah bersiaga di sejumlah titik di dalam kompleks parlemen tersebut untuk mengamankan situasi. Selain itu, panitia acara dan pegawai yang bekerja di kompleks parlemen pun tampak sudah lalu lalang sejak Jumat pagi.

Berbagai ornamen pun sudah terpasang di Gedung Nusantara yang menjadi lokasi utama sidang tahunan dan sidang bersama tersebut. Karpet merah pun sudah disiapkan untuk menyambut kehadiran tamu-tamu penting.

Namun area parkir kendaraan khusus pimpinan MPR hingga DPR masih tampak belum terisi penuh hingga pada pukul 07.20 WIB. Petugas pun menyediakan area tersebut yang dengan tulisan khusus.

Sementara itu, sejumlah tokoh yang terpantau sudah hadir di antaranya Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

Adapun Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Sumber : Antara

15/08/2025 15:51
Apa Itu Smart Screen, Teknologi yang Mau Disebar Prabowo ke Sekolah Pelosok RI

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto mau menyebarkan 288 ribu perangkat layar pintar atau smart screen ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Apa itu smart screen?

Smart screen, atau bisa juga disebut smart interactive display, adalah perangkat dengan layar sentuh di mana penggunanya bisa melakukan berbagai hal di layar tersebut, menulis, menggambar, sampai menjalankan aplikasi langsung dari layar.

Atau lebih mudahnya, perangkat ini adalah sebuah tablet namun dengan dimensi yang lebih besar, sebesar televisi. Perangkat ini dilengkapi sistem operasinya sendiri, bisa Android, Windows, dan lainnya.

Dalam dunia pendidikan, smart screen ini bisa mendorong keterlibatan aktif siswa di ruang kelas. Materi pelajaran bisa disajikan dengan lebih dinamis, baik itu berbentuk video, animasi, dan pengajar pun bisa menandai, menulis, atau mencoret langsung pada layar.

Selain itu, perangkat seperti ini juga akan mendukung pembelajaran jarak jauh karena bisa terhubung ke internet. Jadi konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya bisa dijalankan langsung dari smart screen, sehingga guru dan siswa bisa terhubung secara visual dan interaktif tanpa batasan lokasi — selama bisa terhubung dengan sambungan internet tentunya.

Fitur Canggih yang Mungkin ada di Smart ScreenLayar Resolusi Tinggi. Layar yang dipakai biasanya punya resolusi tinggi dan bisa menampilkan gambar secara tajam, dengan resolusi 4K.Multi Touch. Layarnya mendukung teknologi multi touch, alias bisa dipakai oleh beberapa pengguna sekaligus. Cocok untuk kegiatan kelompok.Dual OS. Bahkan beberapa perangkat mendukung sistem operasi ganda, Android dan Windows, yang membuatnya lebih fleksibel dalam penggunaannya.Konektivitas lengkap. Layaknya sebuah PC, smart screen ini lazimnya dilengkapi port HDMI (untuk difungsikan menjadi layar tambahan), USB (untukmenghubungkan berbagai aksesoris), dan lain sebagainya.

Diberitakan sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, pendidikan menjadi sorotan. Presiden Prabowo mengatakan masih banyak ketertinggalan di bidang pendidikan yang harus dikejar. Program 100 Sekolah Rakyat dan sekolah unggulan menjadi solusinya. Namun, Prabowo bilang fasilitas teknologi juga diperlukan.

“Tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pintar, smart platform, smart TV, yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok-pelosok,” kata Prabowo dalam sidang tahunan MPR tahun 2025 di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Menurut Prabowo, ada desa-desa tertinggal yang tidak memiliki guru-guru yang bagus. Terobosan teknologi ini diharapkan bisa menghubungkan desa tertinggal dengan guru yang bagus di tempat lain secara virtual.

“Agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa mendapatkan mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual,” ujarnya.

(asj/fay)

15/08/2025 15:45
Waketum Gerindra: Sudewo telah diberi teguran keras dari partai

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandowo mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo telah diberi teguran keras dari pimpinan partainya atas polemik yang bergulir.

“Beliau sudah diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra (Sugiono) juga sudah memberikan teguran,” kata Budisatrio di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia pun menekankan pihaknya akan terus memantau dan menghormati proses politik yang sedang berjalan terhadap Sudewo, tak terkecuali pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

Meskipun, sambung dia, yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pati.

“Memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, kami memantau, kami mendengarkan dan kami tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang telah terjadi,” ujarnya.

Dia lantas berkata, “Semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan insyaallah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab.”

Dia juga berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan dialami oleh kepala daerah lainnya di Indonesia.

“Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan jangan mulai menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” katanya.

Menurut dia, sedianya seorang pemimpin berbakti kepada rakyat agar memperoleh kepercayaan publik, serta memberikan jawaban terhadap berbagai aspirasi dan harapan rakyat.

Untuk itu, Budi mengingatkan kejadian yang dialami Bupati Pati kiranya dapat menjadi momentum refleksi diri bagi para pemimpin yang duduk di pemerintahan maupun lembaga negara untuk menjaga kepercayaan dari rakyat.

“Ini menjadi momen penting kita refleksi, kita mengingatkan rekan-rekan kita apakah itu sesama anggota DPR RI, DPRD, para kepala daerah untuk terus bekerja untuk rakyat dan tidak memberatkan dan tidak menunjukkan sikap-sikap yang menyeberangi harapan dan kepercayaan rakyat,” tuturnya.

Hal tersebut, tambah dia, sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Jakarta, Jumat.

“Tadi Pak Presiden juga sudah bicara, kita butuh masyarakat untuk terus menyuarakan kritik-kritik dalam bentuk apapun, bentuk yang kreatif, yang konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia itu kita butuhkan,” katanya.

Pada Kamis (14/8), Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Pati telah berjalan sesuai dengan koridornya.

“Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia mengatakan menghormati proses politik yang sedang bergulir tersebut, seraya akan terus mencermati jalannya dinamika yang berkembang terhadap Bupati Pati Sudewo.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati (13/8).

Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:43
Prabowo: Satuan TNI ditambah antisipasi kondisi geopolitik tak menentu

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan penambahan satuan teritorial maupun satuan tempur di institusi TNI diperlukan untuk mengantisipasi kondisi geopolitik yang tidak menentu.

“Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, Presiden Prabowo membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.

“Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan,” ucap Prabowo.

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:35
Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo, Prabowo Sudah Monitor Nasional 15 Agustus 2025

Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo, Prabowo Sudah Monitor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo.
Budi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto pun telah memberi perhatian terkait kasus demo Pati ini.
“Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP partai juga sudah memberikan teguran,” kata Budi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Budi mengeklaim, Gerindra akan terus mengawal dan memperbaiki dampak dari demo Pati.
Selain itu, terkait mekanisme di internal, proses untuk Sudewo sudah berjalan.
Namun, Budi tidak menjelaskan apa mekanisme yang sedang berjalan ini.
“Konstitusi sudah mulai berjalan, kita memantau, kita mendengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang telah terjadi,” papar dia.
“Namun, beliau yang kami lihat telah meminta maaf. Tetapi, kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat. Jangan kita-kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” imbuh Budi.
Diketahui, kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Pati, Jawa Tengah, menuai kontroversi.
Ketika warga memprotes kebijakannya itu, Sudewo malah menantang mereka.
Aksinya ini pun semakin memantik amarah masyarakat Pati.
Walhasil, massa berunjuk rasa dan menuntut mundurnya Sudewo, pada Rabu (13/8/2025) kemarin.
Meski Sudewo telah membatalkan kebijakannya itu, tetapi massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang tetap melakukan demo.
Bupati Sudewo sendiri baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.
Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.
Tidak berhenti sampai situ, DPRD Pati bahkan menyetujui pembentukan pansus untuk memakzulkan Sudewo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/08/2025 15:34
Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin khusus dari pemerintah untuk menjalani usahanya.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut alasan di balik Kepala Negara RI itu mengatur usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin agar tidak mematikan penggilingan padi skala kecil.

“Bapak [Prabowo Subianto] itu kan bilangnya yang penggilingan yang besar-besar jangan sampai matiin, mereka yang berkuasa terus matiin yang kecil-kecil,” ujar Titiek saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dengan adanya kebijakan baru ini, Titiek menilai langkah ini bisa menghidupkan penggilingan padi skala kecil, sehingga usaha penggilingan di Tanah Air menjadi lebih adil.

“Jadi yang kita hidupkan yang penggilingan yang kecil-kecil, nanti mereka bisa atur-atur harga, ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Pemerintah yang atur harga, yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan meningkatkan pengawasan pada harga hingga kualitas beras, imbas dari mencuatnya temuan beras oplosan yang tak sesuai dengan mutu dan kualitas.

“Saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapat beras yang tepat baik tepat takaran kualitas dan harga terjangkau,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI- DPD RI di kompleks Parlemen Jumat (15/8/2025).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar nantinya harus mendapat izin khusus dari pemerintah.

“Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah,” terangnya.

Dia juga mewanti-wanti, apabila pengusaha-pengusaha tersebut ingin tetap menjalankan bisnisnya maka perlu secara ketat menaati aturan tersebut.

“Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini [penggilingan padi], [taati] kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tandasnya.

15/08/2025 15:33
Puan Ungkap Ada ‘Cinta Segitiga’ di Efisiensi Anggaran Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga kerap menyampaikan keluh kesah kepada DPR terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Puan menyebut keluhan itu muncul karena kementerian/lembaga (K/L) dihadapkan pada “cinta segitiga” antara menjalankan program prioritas, mengajukan tambahan anggaran, dan memenuhi kebijakan efisiensi.

“Namun, ‘cinta segitiga’ itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Puan dalam pidato rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui bahwa kebijakan efisiensi merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, adil, dan patut. Dalam keterbatasan ruang fiskal, sambungnya, pemerintah wajib menetapkan prioritas belanja yang benar-benar memberikan manfaat luas bagi rakyat.

Dia mengklaim DPR akan mengawal pelaksanaan efisiensi ini melalui fungsi pengawasan dan memastikan setiap penambahan anggaran didukung indikator kinerja yang terukur. “Penyusunan dan pembahasan APBN bukan urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan,” tegasnya.

Puan juga mengingatkan bahwa di balik setiap pos anggaran terdapat harapan jutaan rakyat, mulai dari keberlanjutan pendidikan anak, akses berobat, hingga peluang kerja bagi petani, nelayan, dan buruh. Oleh sebab itu, dia mendorong sinergi DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Masa Persidangan I DPR 2025–2026 akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Menurutnya, periode ini akan menjadi momentum pembahasan intensif RAPBN 2026, yang diharapkan dapat memberi arah jelas bagi pembangunan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

15/08/2025 15:28
Ketua DPD awasi kebijakan daerah agar selaras nasional sikapi Pati

Karena slip of tongue, salah omong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya tidak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pihaknya senantiasa mengawasi kebijakan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional menyikapi protes warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, atas kebijakan bupati setempat.

“Kita sudah banyak melakukan fungsi pengawasan dan akan terus melakukan fungsi pengawasan, termasuk bagaimana memastikan kebijakan di tingkat daerah itu selaras dengan kebijakan nasional yang tidak bertentangan dengan aturan,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat.

Bagi Sultan, penyebab polemik di Pati lebih kepada gaya kepemimpinan kepala daerahnya. Ia menilai Bupati Pati Sudewo kurang memiliki sensitivitas terhadap warganya.

“Saya melihat itu. Saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership (kepemimpinan), gaya, itu sangat memengaruhi bagaimana publik itu bisa merespons baik atau tidak,” ucapnya.

Menurut dia, seorang kepala daerah mesti memiliki gaya kepemimpinan serta komunikasi publik dan komunikasi politik yang baik agar mampu menyampaikan setiap kebijakan daerah sehingga masyarakat dapat menerimanya.

“Karena apa? Karena slip of tongue, salah omong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya tidak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengatakan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa. Ia memilih tidak mundur karena merasa dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di Pati (13/8).

Namun begitu, ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Sudewo, menyusul aksi unjuk rasa warga terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Adapun ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8) menggelar unjuk rasa di alun-alun kota. Massa aksi meminta Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 15:28