Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI mengkaji insentif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Insentif yang diminta OJK berupa keringanan pajak.

    Hal ini diungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran direksi BEI dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Insentif ini diperlukan untuk meningkatkan pendalaman di pasar modal.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ungkap Mahendra dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Pendalaman pasar masih diupayakan OJK dan BEI, salah satunya dengan meningkatkan saham beredar atau free float di pasar modal. Komisi XI mengusulkan peningkatan free float menjadi 30%.

    Mahendra menjelaskan, saat ini struktur free float berada di kisaran 23%. Struktur ini menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara di kawasan. Menurutnya, kondisi ini membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada emiten-emiten yang besar.

    “Untuk itu OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, Initial Free Float dan Continuous Free Float. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif,” pungkasnya.

    Syarat Insentif Pasar Modal dari Purbaya

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak lantas diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (ahi/ara)

  • 1.136 Ton Material Tercemar Radiasi di Cikande, 1 Rumah Belum Didekontaminasi

    1.136 Ton Material Tercemar Radiasi di Cikande, 1 Rumah Belum Didekontaminasi

    Jakarta –

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkap sebanyak 1.136 ton material terkontaminasi radiasi Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang. Hanif mengatakan saat ini, masih terdapat satu rumah yang belum bisa didekontaminasi.

    Hal itu disampaikan Hanif dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Hanif mengatakan 1.136 ton material terkontaminasi itu masih disimpan di storage darurat milik PT PMT.

    “Sampai hari ini material yang tekontaminasi yang tersimpan di storage PT PMT sejumlah 1.136 ton, memang kondisinya memang sangat darurat, sehingga ke depan diperlukan perencanaan detail, oleh BAPETEN maupun BRIN di dalam rangka melakukan penanganan material yang terkontaminasi, yang hari ini kita tempatkan di gudang PMT atas dasar bahwa material ini berasal dari PT PMT,” kata Hanif.

    Hanif mengatakan pelaksanaan dekontaminasi pada 12 titik saat ini telah selesai. Namun, terdapat satu titik yang masih dalam kajian lantaran diduga sumber radioaktif berada di bawah pondasi bangunan.

    “Pelaksanaan dekontaminasi pada 12 titik telah selesai. Namun ada satu titik yang kemudian masih kita dalami, karena kemungkinan bahan radio nuklir ini berada di bawah pondasi bangunan, sehingga kami masih memerlukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.

    Hanif mengatakan penghuni rumah di lokasi tersebut telah direlokasi sementara. Hal itu, sambil menunggu hasil kajian BRIN dan BAPETEN.

    “Jadi masih ada satu rumah yang tadi kami sebutkan yang hari ini belum penanganan lebih lanjut, dan kita untuk sementara penghuni rumah direlokasi setempat, sambil kita mendapat penjelasan dari BAPETEN maupun BRIN terkait dengan posisi radio nuklir yang masih berada di posisi tersebut,” ujarnya.

    “Langsung kita lakukan dekontaminasi, ini terjadi pada awal-awal hari pada saat kejadian, kemudian telah tidak muncul lagi kejadian sejak 2-3 minggu kejadian ini yang kemudian kita lakukan,” ujarnya.

    Dia mengatakan, material yang terkontaminasi memiliki masa aktif lebih dari 60 tahun. Sebab itu, kata dia, Indonesia perlu segera menyiapkan interim storage permanen.

    “Kemudian tahun-tahun berikutnya, kita mesti harus menyusun segera penyimpanan interim storage permanen untuk menangani materi tercemar sejumlah 1.136 Ton itu yang sifatnya sangat panjang masa aktifnya, yang melebihi 60 tahun, sehingga diperlukan tempat penyimpanan yang memadai untuk itu,” paparnya.

    “Untuk itu pada kesempatan ini kami memohon dukungan Komisi XII untuk memanggil dan koordinasi dengan BRIN dan BAPETEN, untuk segera menyampaikan usulan penyimpanan material terkontaminasi Cesium-137,” imbuh dia.

    (amw/whn)

  • Menteri PU Mau Tambah Alat Berat Buka Jalan Tertutup imbas Banjir-Longsor Sumatera

    Menteri PU Mau Tambah Alat Berat Buka Jalan Tertutup imbas Banjir-Longsor Sumatera

    JAKARTA – Sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera masih banyak terisolir imbas banjir dan tanah longsor pada pekan lalu. Jalur darat di wilayah tersebut masih banyak tertutup material longsor maupun dipenuhi lumpur akibat banjir bandang.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya akan menambah jumlah alat berat untuk membuka jalur tersebut dan membantu proses evakuasi.

    Dia bilang, saat ini alat berat yang digunakan masih bersumber dari provinsi setempat. Dody bilang, Kementerian PU akan menambahkan alat berat dari provinsi yang tidak terdampak bencana.

    “Kalau kurang kami ambil dari provinsi yang tidak terdampak. Misalnya Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh terdampak, Riau enggak terdampak kami ambil dari Riau. Yang terdekat, misal Bengkulu, Lampung, kami pinjam semua,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Desember.

    Dody mengungkapkan, saat ini alat berat belum bisa 100 persen masuk ke wilayah terdampak. Sebab, masih ada beberapa wilayah terendam banjir.

    “Jalurnya belum 100 persen terbuka, karena misalnya Aceh itu air masih 80 sentimeter  (update) terakhir tadi pagi. Jadi, belum 100 persen alat berat bisa masuk,” ucapnya.

    Menurut Dody, saat ini pihaknya berfokus pada pembukaan jalur-jalur yang masih terisolir agar bisa segera mendistribusikan bantuan.

    “Saya pikir fokus utamanya membuka semua daerah yang hari ini konektivitas daratnya belum terbuka, itu dulu. Itu diutamakan karena ada beberapa tempat yang hari ini (pengiriman bantuan) masih didrop dari udara, itu difokuskan,” imbuhnya.

  • 8 Setelah Sumatera, Waspadai Bibit Siklon Tropis di Selatan Indonesia Jelang Nataru 2026 Nasional

    8 Setelah Sumatera, Waspadai Bibit Siklon Tropis di Selatan Indonesia Jelang Nataru 2026 Nasional

    Setelah Sumatera, Waspadai Bibit Siklon Tropis di Selatan Indonesia Jelang Nataru 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya sedang mewaspadai terbentuknya bibit siklon tropis di daerah selatan Indonesia.
    Dia menekankan, wilayah selatan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan harus mewaspadai
    bibit siklon tropis
    .
    Siklon tropis
    sebelumnya muncul di Sumatera, yang kemudian memicu
    cuaca ekstrem
    sehingga terjadilah bencana banjir dan longsor.
    “Yang kita waspadai sekarang adalah di bagian selatan Indonesia. Karena ada kemungkinan bibit siklon itu akan terbentuk di perairan selatan dari Indonesia. Mulai dari bagian selatan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua bagian selatan,” kata Teuku, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Teuku menyebutkan,
    BMKG
    sedang fokus memprediksi kapan terbentuknya bibit siklon tropis tersebut.
    Dia menduga, bibit siklon tropis ini akan menjadi tantangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
    “Jadi, sebenarnya sekarang kami juga lebih fokus untuk memprediksi terjadinya terbangkitnya bibit siklon di bagian selatan dari Indonesia. Itu yang akan kita hadapi mendekati Nataru nanti,” ujar dia.
    Sementara itu, untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Teuku menyebutkan, masih akan terjadi hujan di bulan Desember ini.
    Namun, hujan yang terjadi adalah hujan ringan dan sedang.
    “Jadi untuk cuaca, di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sampai dengan bulan Desember ini, biasanya hujan itu terjadi di tengah hari sampai dengan malam, dengan intensitas mulai dari ringan sampai sedang,” imbuh Teuku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat… Nasional

    8 Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat… Nasional

    Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pada November tahun lalu, anggota parlemen suku Maori asli menghentikan sidang parlemen Selandia Baru dengan tarian perang “haka Ka Mate”.
    Tarian ini dipantik oleh Hana-Rawhiti Maipi-Clarke (22) yang meneriakkan “Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora!” di ruang sidang. Suara itu menggelegar.
    Teriakan yang berarti “aku mati, aku mati, aku hidup, aku hidup,” itu dilakukan oleh Hana dalam pembahasan rancangan undang-undang terkait prinsip-prinsip perjanjian.
    Dikutip dari
    Kompas.id
    , RUU rancangan undang-undang yang diajukan partai sayap kanan itu memang telah memicu protes di seluruh negeri sejak dibahas di Parlemen Selandia Baru pekan lalu.
    Rancangan itu menginginkan adanya penafsiran ulang
    Perjanjian Waitangi
    yang ditandatangani 500 kepala suku
    masyarakat adat
    Maori dengan pendatang Inggris pada tahun 1840.
    Sejak disepakati di 1840, Perjanjian Waitangi dianggap sebagai dokumen pendirian negara Selandia Baru.
    Perjanjian tersebut menetapkan hak antara kaum suku pribumi dan pendatang Eropa.
    Terdapat tiga prinsip utama dalam perjanjian itu, yaitu kemitraan, partisipasi, dan perlindungan.
    Hingga sekarang, penafsiran klausul dalam dokumen tersebut masih digunakan dalam undang-undang dan kebijakan Selandia Baru.
    Aspirasi suku Maori dalam parlemen Selandia Baru memperlihatkan entitas masyarakat adat yang bisa memperjuangkan suara politik mereka secara konstitusional, memberikan ruang dialog konstruktif terkait konflik negara dengan masyarakat adat di tempat itu.
    Dalam konteks Tanah Air, keberadaan masyarakat adat sendiri pun belum sepenuhnya diakui oleh negara.
    Tak usah jauh-jauh mengharapkan ada keterwakilan mereka duduk di kursi parlemen atau melakukan tarian perang saat menolak kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan mereka.
    Saat ini, hak mereka untuk memilih saja masih menjadi kontroversi.
    Pada
    pemilu 2024
    , Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sendiri mengakui masyarakat adat menjadi salah satu kelompok pemilih rentan.
    Kerentanan masyarakat adat berangkat dari pendataan.
    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme penyusunan daftar pemilih dilakukan secara de jure.
    Itu artinya, pendekatan untuk memverifikasi pemilih dilakukan berdasarkan identitas kependudukan, dalam hal ini KTP elektronik.
    Sementara itu, perekaman KTP elektronik masih menjadi tantangan untuk masyarakat adat.
    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam sebuah diskusi pada Februari 2023 pernah mengatakan, ada data yang menyebut sekitar 1,5-2 juta masyarakat adat yang belum mendapatkan hak pilih dalam pesta demokrasi 2024.
    Perekaman KTP elektronik untuk masyarakat adat menjadi tantangan karena berbagai faktor.
    Betty menyinggung faktor keterbatasan akses dan transportasi hingga sosial-budaya.
    Beberapa kelompok masyarakat adat disebut tak membutuhkan KTP, sedangkan beberapa kelompok lain memiliki nilai-nilai lain yang dianut yang tak memungkinkan mereka dipotret.
    Pada diskusi 19 November 2025, Komisioner KPU RI August Mellaz juga mengakui, problem administrasi terkait hak pilih masyarakat adat muncul.
    Problem yang telah berlalu ini tentu akan dirumuskan dan dicari jalan keluarnya dalam revisi UU Pemilu yang terus bergulir di parlemen.
    “Prinsipnya kalau itu menyangkut hak warga negara, maka dia harus diberikan. Nah, soal nanti sudah diberikan dan kemudian warga tidak menggunakan, itu soal lain,” tutur dia.
    August mengatakan, syarat administrasi ini mutlak harus dipenuhi karena berkaitan dengan kesiapan tempat pemilihan dan juga penentuan daftar pemilih tetap.
    “Karena itu basisnya secara de jure itu kan memang posisinya berdasarkan KTP setempat,” ucap dia.
    Hal ini dipastikan August akan masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi UU Pemilu.
    Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar mengatakan, selama ini negara telah berusaha memenuhi hak administrasi warga negara masyarakat adat.
    Termasuk dalam konteks pemilu, Dukcapil mencoba menjemput bola sampai ke pelosok agar masyarakat adat ini bisa menggunakan hak pilihnya.
    “Jadi, mendatangi untuk melakukan perekaman. Karena ada banyak warga negara Indonesia yang belum ada perekaman. Jadi didatangi, ayo dilakukan perekaman,” kata Nuh, Rabu (19/11/2025).
    Nuh mengatakan, upaya jemput bola ini tidak hanya dilakukan untuk masyarakat adat yang dalam kondisinya masih sehat dan bisa melakukan aktivitas.
    Upaya jemput bola juga dilakukan untuk mereka yang sakit dan mengalami keterbatasan karena kondisi disabilitas.
    Namun, Nuh mengakui, upaya jemput bola yang mereka lakukan belum maksimal.
    Bukan karena mereka tak bekerja, tetapi wilayah Indonesia yang begitu luas.
    “Kalau misalnya belum bisa maksimal, ya Indonesia memang luas sekali, oleh karena itu butuh kerja sama,” ucap dia.
    Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penyelenggaraan pemilu 2024, terdapat lebih dari 600 orang masyarakat adat Baduy Luar yang tidak masuk dalam daftar pemilih.
    Hal ini disebabkan dari minimnya atensi penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat.
    Kekhususan wilayah masyarakat adat juga disebut Komnas HAM menjadi tantangan yang belum mampu diatasi penyelenggara pemilu bagi pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat.
    Namun, isu terkait suara masyarakat adat pada dasarnya bukan hanya pada hak memilih semata, tetapi juga pada hak untuk dipilih.
    Direktur Eksekutif Deep Indonesia Neni Nurhayati mengatakan, masyarakat adat memiliki segmentasi yang jelas dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi perwakilan dalam parlemen di kemudian hari.
    Masyarakat punya kepala suku dan pengikut, dan partai politik seharusnya mulai memberikan pintu masuk keterlibatan masyarakat adat untuk bergabung menjadi parlemen.
    “Atau bahkan menurut saya masyarakat adat yang di situ ada kelompok perempuan dan anak muda harusnya bisa terbuka. Karena ketika mereka jadi, mereka pasti akan menyuarakan untuk kepentingan masyarakat adat itu sendiri,” kata dia.
    Adanya
    keterwakilan masyarakat adat
    di Senayan akan memberikan kemudahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membentuk suatu kebijakan yang baik.
    Neni juga menyinggung, momentum revisi UU Pemilu bisa dijadikan untuk membuat kebijakan afirmatif terkait hak dipilih dan hak memilih masyarakat adat.
    Regulasi tersebut bisa jadi tak seluas afirmasi keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif, tapi lebih kepada keterbukaan kesempatan masyarakat adat jika hendak mencalonkan diri.
    “Di situ tuh misalnya ada klausul, ada khusus misalnya poin yang menjelaskan tentang terbuka untuk teman-teman juga masyarakat adat ikut dicalonkan dan mencalonkan,” imbuh dia.
    Hal ini perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan masyarakat adat ada yang juga ingin menyuarakan pendapat mereka di parlemen layaknya Suku Maori di Selandia Baru, tetapi kesempatan itu tak pernah dibuka oleh partai politik.
    “Tapi, kalau ruangnya ditutup, ruangnya disumbat, sulitlah mereka untuk bisa mengimplementasikan itu semua,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 583 Orang Tewas, 553 Masih Hilang

    583 Orang Tewas, 553 Masih Hilang

    JAKARTA – Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal TNI Mohammad Syafii, mengungkapkan jumlah korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat per Selasa 2 Desember pagi sebanyak 583 orang, 553 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    “Iya, hari ini operasi SAR selalu, atau terus dilaksanakan. Untuk update data, memang terakhir tadi jam 10.00 (WIB), bahwa total jumlah korban yang telah terevakuasi meninggal dunia ada 583, dan yang dilaporkan masih dalam pencarian ada 553 orang,” ujar Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Desember.

    Untuk pola operasi SAR, Syafii mengatakan bahwa Basarnas mengerahkan seluruh kekuatan, baik unsur darat yang tergabung dalam Badan SAR Nasional beserta seluruh Tim SAR Gabungan, dan diperkuat dari unsur TNI-Polri. Kemudian untuk jalur-jalur logistik, Basarnas juga menggunakan seluruh sarana yang ada di kantor SAR berupa kapal-kapal sarana laut, dan juga kekuatan udara.

    “Badan SAR Nasional juga mengerahkan pesawat yang dari Tanjung Pinang, kemudian yang dari Jakarta atau dari Bogor, dan juga yang dari Surabaya kita rapatkan ke sana,” katanya.

    “Kemudian dalam upaya pencarian, karena memang sudah mulai terbuka, kita sudah menggunakan K9 untuk membantu. Karena kondisi korban, khususnya yang akibat bencana banjir lumpur, tentunya ini mengalami kesulitan tersendiri,” lanjutnya.

    Syafii menjelaskan, ada penambahan korban yang belum ditemukan pada hari ini, dari sebelumnya 464 orang dan sekarang menjadi 553 orang. Penambahan itu, kata dia, didapat setelah adanya informasi dari daerah terisolasi.

    “Terkait dengan kemarin, ada beberapa daerah yang terisolasi. Jadi bukan karena kita tidak masuk ke sana, tapi daerah yang terisolasi ini mereka tidak memiliki sarana perhubungan untuk menginformasikan. Sehingga Tim SAR Gabungan belum masuk ke daerah itu, sehingga ada penambahan jumlah korban yang akan kita cari,” jelasnya.

    Syafii mengakui adanya perbedaan data dengan BNPB, di mana tercatat total korban meninggal dunia bencana Aceh-Sumatera sejumlah 659 orang, dan masih hilang 475 orang. Namun, ia memastikan data yang diperoleh Basarnas dapat dipertanggungjawabkan.

    “Apa yang dilaksanakan Badan SAR Nasional tentunya menggunakan prosedur yang baku. Kita tidak tahu bahwa terkait dengan laporan yang ada di BNPB, karena BNPB ini sebagai koordinator dari seluruh kekuatan. Bisa dari informasi dari Pemerintah Daerah, ada dari TNI, dari Polri. Namun yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional sebenarnya akan dipertanggungjawabkan, karena itu hubungannya dengan santunan, dengan hak-haknya dari keluarga,” tandasnya.

  • Pedagang "Thrift" Ingatkan Purbaya Rakyat Kecil Cuma Mampu Beli Pakaian Bekas Nasional 2 Desember 2025

    Pedagang "Thrift" Ingatkan Purbaya Rakyat Kecil Cuma Mampu Beli Pakaian Bekas Nasional 2 Desember 2025

    Pedagang “Thrift” Ingatkan Purbaya Rakyat Kecil Cuma Mampu Beli Pakaian Bekas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pedagang pakaian bekas (thrift) menyampaikan keluh kesah mereka kepada Komisi VI DPR mengenai kegiatan bisnis pakaian bekas impor yang ditetapkan ilegal oleh pemerintah.
    Ketua Aliansi
    Pedagang Pakaian Bekas
    Gede Bage Dewa Iman Sulaeman mengatakan, sejak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin
    Purbaya Yudhi Sadewa
    menyatakan akan memusnahkan kegiatan bisnis
    pakaian bekas impor
    , para pelaku thrift merasa gundah.
    Sebab, mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan kehidupan ke depannya jika bisnis mereka ditutup pemerintah.
    “Kami ini orang yang dituakan dari pengecer pakaian bekas. Dengan riak apa yang terjadi terkait masalah larangan barang bekas ini, ini menjadi gundah terhadap masyarakat pangsa pasar kami, bahwa dengan adanya
    statement
    dari Kementerian Keuangan bahwa barang bekas ini akan ditiadakan atau akan dimusnahkan,” kata Iman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    “Kami di sini merasa gundah saat itu. Bagaimana harapan kami ke depan ketika pangsa pasar kami ditutup secara langsung, dan bagaimana kehidupan kami selanjutnya kalau sampai kami tidak berorientasi untuk berdagang lagi,” sambung dia.
    Iman meminta Purbaya dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memberikan kebijakan sementara agar para pedagang thrift bisa berdagang dengan tenang.
    Dia mengkhawatirkan para pedagang yang menjajakan pakaian bekas impor, sekaligus nasib masyarakat kecil yang kerap membeli dagangan mereka.
    “Karena yang saya lihat,
    statement
    dari Menkeu itu sangat tegas sekali bahwa tidak ada tawar-menawar terkait masalah barang ilegal, utamanya barang bekas. Dan memang saya jujur, masyarakat kami itu menjual barang bekas. Tetapi barang bekas ini, ya mohon maaf, kami sudah berjualan puluhan tahun, Pak, dari tahun 90. Dan itu diterima masyarakat menengah ke bawah,” ujar Iman.
    Selain itu, Iman menekankan bahwa selama ini tidak pernah ada kerugian yang ditimbulkan dari hasil jualan pedagang thrift.
    Iman memohon kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya terkait pakaian bekas impor ini.
    “Yang kita lihat, bahwa masyarakat sekecil ini mampu membeli barang yang kita jual itu dengan harga yang murah, dan bisa layak dipakai oleh mereka-mereka yang ekonominya itu rendah. Jadi, harapan kami untuk pemerintah, tolong Bapak sampaikan sebagai wakil kami, supaya dapat membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya,” kata dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) WR Rahasdikin membeberkan bahwa banyak pedagang memilih berjualan pakaian bekas dengan alasan modal.
    “Kenapa mereka memilih pakaian bekas? Karena harga terjangkau untuk modal mereka. Kalau mereka harus menyewa tempat, itu Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Belum lagi barang. Makanya lebih memilih secara
    online
    menggunakan pakaian bekas, karena harga terjangkau,” papar Rahasdikin.
    Lalu, Rahasdikin mengungkit kebiasaan masyarakat kecil Indonesia yang biasa belanja pakaian satu tahun sekali, utamanya ketika bulan puasa.
    Menurut dia, masyarakat kelas menengah bawah biasa mengutamakan pakaian bekas sebagai baju baru, mengingat pendapatan yang pas-pasan.
    “Karena di Indonesia itu punya kebiasaan, masyarakat berbelanja pakaian itu satu tahun sekali, mohon maaf, biasanya di bulan puasa. Dengan UMR tiap-tiap daerah, mungkin untuk membeli celana seharga Rp 200.000, kalau kita asumsikan satu keluarga punya satu anak, dengan UMR terendah Rp 2,5 juta, untuk beli pakaian tiap bulan kayaknya berat. Makanya mereka beralih ke pakaian bekas,” kata Rahasdikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan Ribu Buruh Bakal Kumpul di Istora Senayan Besok 3 Desember 2025

    Puluhan Ribu Buruh Bakal Kumpul di Istora Senayan Besok 3 Desember 2025

     

    Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Pembukaan Rapimnas akan diikuti puluhan ribu buruh. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, Rapimnas yang berlangsung selama dua hari, 3-4 Desember dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB.

    Andi Gani mengungkapkan, pembukaan Rapimnas tahun ini akan menghadirkan kejutan besar karena KSPSI akan mengumumkan seorang tokoh nasional sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.

    “Kehadiran tokoh tersebut akan memperkuat arah perjuangan organisasi ke depan,” kata Andi Gani di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Andi Gani menjelaskan, KSPSI tidak hanya memiliki basis massa terbesar di dalam negeri, tetapi juga memiliki anggota di Hong Kong dan Macau, serta menjadi bagian dari ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) dan berafiliasi dengan International Trade Union Confederation (ITUC) yang berkantor pusat di Brussel.

    Andi Gani menuturkan, pembukaan Rapimnas juga akan dihadiri keluarga besar Marsinah, pahlawan buruh nasional yang tercatat sebagai anggota KSPSI.

    Mereka akan menyampaikan testimoni mengenai perjuangan Ibu Marsinah sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya bagi gerakan buruh.

    Selain itu, 7 presiden serikat buruh dari kawasan ASEAN turut hadir, masing-masing dari Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, Timor Leste, serta sejumlah tamu internasional lainnya.

     

  • RUU Penyadapan Masuk Prolegnas Prioritas, KPK Akan Persiapkan Kajian

    RUU Penyadapan Masuk Prolegnas Prioritas, KPK Akan Persiapkan Kajian

    Jakarta –

    KPK siap untuk melakukan kejadian terkait RUU Penyadapan yang masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Kajian akan dilakukan antara pimpinan KPK dengan tim biro hukum KPK.

    “Terkait dengan RUU Penyadapan di prolegnas 2026, tentunya kami dengan baik pimpinan komisi maupun juga nanti dengan Biro Hukum, itu akan mengkaji hal tersebut dan kita akan mempersiapkannya,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).

    Asep menilai jika ada aturan penyadapan dalam tahap penyidikan, hal itu akan mempengaruhi aturan hukum acara yang dimiliki KPK. Asep mengatakan KPK boleh melakukan penyadapan saat proses penyelidikan.

    “Saat ini kan pada saat penyelidikan sudah boleh. Nah kemudian jika memang nanti ditetapkan bahwa untuk penyadapan itu pada saat penyidikan, tentunya akan mengubah hukum acara kita, yang pertama itu,” ungkap Asep.

    “Yang kedua juga, apakah nanti dikecualikan seperti yang ada sekarang ini, khusus untuk tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa, sehingga bisa dalam penanganannya dikecualikan untuk penyadapannya bisa dilakukan pada saat penyelidikan. Tentunya kami akan mempersiapkan diri untuk hal tersebut,” imbuh dia.

    “Sebagai bagian dari upaya penguatan kerangka hukum nasional, DPR RI juga akan menambahkan satu RUU ke dalam daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2026,” kata Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, dalam raker evaluasi RUU Prolegnas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).

    “Penambahan RUU ini dinilai penting untuk mengatur secara komprehensif, tegas, dan akuntabel mengenai praktik penyadapan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara,” sebut dia.

    (rfs/rfs)

  • Kayu Gelondongan di Banjir Sumut, Alex Indra Lukman Minta Menhut Raja Juli Antoni Siapkan Paparan Lengkap

    Kayu Gelondongan di Banjir Sumut, Alex Indra Lukman Minta Menhut Raja Juli Antoni Siapkan Paparan Lengkap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir yang melanda Pulau Sumatera yang dipicu badai siklon tropis senyar menjadi sorotan luas berbagai pihak. Terlebih, ratusan korban jiwa berjatuhan akibat bencana tersebut.

    Bencana banjir ini juga membuat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turut menjadi sorotan. Kinerja Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni turut jadi perhatian karena dinilai gagal mencegah terjadinya praktik perusakan kawasan hutan di pulau tersebut.

    Salah satu indikasinya adalah banyaknya kayu gelondongan yang turut terbawa arus banjir hingga menerjang Kota Padang. Kayu gelondongan itu diduga berasal dari praktik penebangan hutan secara tidak prosedural atau bahkan dilakukan secara ilegal.

    Terkait kondisi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyebut pihaknya bakal memanggil Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni untuk membahas dugaan deforestasi sebagai pemicu bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara.

    “Kamis, 4 Desember, kami sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan, apalagi kami juga sudah membaca pernyataan dari Pak Menhut bahwa akan melakukan evaluasi,” kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

    Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan rapat sengaja dilaksanakan Kamis besok agar pihak Kemenhut bisa maksimal dalam menyampaikan paparan.

    “Mitra dalam hal ini Kemenhut bisa menyiapkan paparannya dengan baik dan lengkap,” kata Alex.

    Dia menyadari belakangan ini muncul fenomena berbeda di Indonesia, yakni curah hujan ekstrem yang bisa mengakibatkan banjir.