Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Kopdes-Sekolah Rakyat diharapkan dorong ekonomi tumbuh 5,4 persen 2026

    Kopdes-Sekolah Rakyat diharapkan dorong ekonomi tumbuh 5,4 persen 2026

    Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pendapatan. Nah, kita berharap, dengan pertumbuhan 5,12 persen, pendapatan negara kita bisa capai Rp3.178 triliun, lebih Rp3.200 triliun-an lah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang dipatok pemerintah untuk tahun 2026 cukup realistis.

    Menurutnya, target tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy).

    “Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pendapatan. Nah, kita berharap, dengan pertumbuhan 5,12 persen, pendapatan negara kita bisa capai Rp3.178 triliun, lebih Rp3.200 triliun-an lah,” ujar Fauzi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat.

    Fauzi menambahkan pencapaian target itu akan dibantu dengan implementasi delapan program prioritas pemerintah.

    Ia menyoroti program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

    Sebagaimana diketahui, dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.

    Selain itu, target pembangunan pada 2026 mencakup tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan rasio gini 0,377-0,380.

    Adapun DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo siapkan total Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan 2026

    Prabowo siapkan total Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan 2026

    Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara merinci dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    “Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit,” kata Prabowo.

    “Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.

    “Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” ujar dia.

    Salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, lanjut Prabowo, melalui cetak sawah baru. Pemerintah juga akan menyalurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam penyediaan bibit unggul, alat mesin pertanian modern, pembiayaan yang mudah bagi petani serta menjamin harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah seperti Rp6.500 per kilogram.

    “Kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” kata Prabowo.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo targetkan APBN di 2027 atau 2028 tidak lagi defisit

    Prabowo targetkan APBN di 2027 atau 2028 tidak lagi defisit

    harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengharapkan pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat..

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “(Defisit) ditopang pembiayaan nan prudent, inovatif, serta keberlanjutan,” ucapnya.

    Presiden juga berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit anggaran akan ditekan sekecil mungkin.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta belanja pemerintah pusat dan daerah jadi satu kesatuan

    Prabowo minta belanja pemerintah pusat dan daerah jadi satu kesatuan

    Ke depan, belanja negara, baik belanja pemerintah pusat, maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta belanja negara yang mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan.

    “Ke depan, belanja negara, baik belanja pemerintah pusat, maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Menurut Presiden, langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi negara.

    “Sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.

    Selain itu, Kepala Negara pun mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas dan efisiensi belanja negara.

    “Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata,” kata Prabowo.

    Ia menilai belanja operasional yang tidak efisien dipangkas, dan belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

    “Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial,” ujar Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

    “Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersil.

    Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

    Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Desa/kelurahan jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan

    Prabowo: Desa/kelurahan jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

    “Kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa, Kelurahan merah putih. Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil dan menengah kita berdayakan, serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

    “Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    “Tradisi kita, budaya kita, harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan,” ucap dia.

    Saat ini, pemerintah sudah membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih yang siap bekerja guna mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.

    Presiden mengharapkan tiada lagi masyarakat yang meminjam uang dari rentenir dengan bunga tak masuk akal.

    Bagi dia, pendanaan murah dari Kopdes Merah Putih adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik nan rumit, menciptakan lapangan kerja baru, menghapus kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.

    “Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Ingin Tak Ada Defisit Fiskal Tahun 2027/2028, Dapat "Standing Applause" Anggota DPR Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Ingin Tak Ada Defisit Fiskal Tahun 2027/2028, Dapat "Standing Applause" Anggota DPR Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Ingin Tak Ada Defisit Fiskal Tahun 2027/2028, Dapat “Standing Applause” Anggota DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menginginkan tidak ada defisit fisikal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 atau tahun 2028.
    Biasanya, APBN setiap tahun tetap menyisakan ruang untuk rentang defisit.
    Adapun pada tahun depan, defisit APBN dirancang sebesar Rp 638,8 triliun atau sekitar 2,4 persen dari PDB.
    Hal ini diungkapkan Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
    “Harapan saya, cita-cita saya, untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisit,” ucap Prabowo, Jumat.
    Mendengar ucapan Prabowo, anggota DPR dan MPR yang hadir dalam sidang di Kompleks Parlemen memberikan
    standing applause
    atau tepuk tangan meriah untuk Prabowo.
    Selanjutnya, Prabowo menyatakan, target itu akan terealisasi dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk seluruh kekuatan politik di Indonesia.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyatakan, pemerintah harus berani melihat dan menangani kebocoran anggaran.
    “Negara kita besar, makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati,” ucap dia.
    Caranya, pemerintah bakal melanjutkan efisiensi anggaran di tahun 2026.
    “Sehingga, defisit ini ingin kita tekan sekecil mungkin,” beber dia.
    Di sisi lain, pihaknya akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif, sehingga belanja negara tidak melulu hanya mengandalkan APBN.
    Kendati demikian, APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif meredam guncangan.
    “Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden percepat proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS

    Presiden percepat proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.

    “Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” ujar dia.

    Melalui Danantara Indonesia, lanjut dia, negara mampu memperkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

    “Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global,” kata Prabowo.

    Sementara itu, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih juga hadir di Gedung Nusantara, Jakarta.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo siapkan total Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan 2026

    Prabowo: Indonesia harus jadi pelopor energi bersih dunia

    Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia harus menjadi negara pelopor dari energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih.

    Ia mengatakan Indonesia wajib memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Menurutnya, produksi minyak dan gas harus ditingkatkan dan transisi menuju energi bersih perlu dipercepat.

    “Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dengan sumber daya alam yang melimpah, kata Prabowo, Indonesia mampu menjadi pemimpin dunia di bidang energi terbarukan.

    Dalam APBN 2026, Indonesia akan menggenjot pembangunan pembangkit surya, air, panas bumi dan bio energi.

    Indonesia ditargetkan dapat mencapai nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060. Presiden optimistis bahwa target ini dapat dicapai lebih cepat dengan dukungan APBN.

    Selain itu, penguatan ketahanan energi akan ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT dan juga penyediaan listrik desa.

    Ia berharap, seluruh rakyat Indonesia dari kota-kota besar hingga pelosok negeri dapat menikmati energi dengan harga yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Prabowo juga menekankan subsidi untuk sektor energi juga harus tetap sasaran dan tidak menyasar pada masyarakat mampu.

    “Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,” kata Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sidang Paripurna itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lokasi kantong parkir saat upacara HUT RI dan Kirab Pesta Rakyat

    Lokasi kantong parkir saat upacara HUT RI dan Kirab Pesta Rakyat

    Warga membersihkan kendaraannya saat parkir di pelataran IRTI Monas, Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

    Lokasi kantong parkir saat upacara HUT RI dan Kirab Pesta Rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:26 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan kantong parkir di beberapa tempat sekitar lokasi pelaksanaan upacara bendera dan Kirab Pesta Rakyat pada 17 Agustus mendatang di sekitar Monas, Jakarta Pusat.

    “Terdapat 17 kantong parkir yang disiapkan saat pagi hari di acara Kirab Pesta Rakyat,” kata Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat.

    Berikut lokasi kantong parkir saat upacara bendera dan Kirab Pesta Rakyat:

    1. Pelataran Parkir IRTI Monas
    2. Stasiun Gambir
    3. Wisma Antara
    4. Menara Dana Reksa
    5. Kementerian BUMN
    6. Gedung Telkom STO Gambir
    7. Perpustakaan Nasional
    8. Lemhanas
    9. Kantor indosat Ooredoo
    10. Galeri Nasional
    11. TPE Sabang
    12. Gedung Sarinah
    13. Gedung Jaya
    14. Gedung Djakarta Theater
    15. Wahid Hasyim
    16. Plaza Indonesia
    17. Grand Indonesia

    Sementara itu, Syafrin menjabarkan terdapat 34 titik kantong parkir untuk kegiatan Malam Perayaan HUT ke-80 RI di sekitar Monas.

    “Ada 19.152 Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk sepeda motor dan 22.494 SRP untuk mobil,” ujar Syafrin.

    Berikut titik kantong parkir saat Malam Perayaan HUT ke-80 RI:

    1. IRTI Monas
    2. Gedung Sarinah
    3. Contalner Park Abdul Muis
    4. Wisma 46 Outdoor
    5. Mangkuluhur CIty
    6. Stasiun Gambir
    7. Wlsma Nusantara
    8. Resto Aroem
    9. Intiland Tower
    10. Jl. Garnisun
    11. Gd. Pertamina Pusat
    12. Parkir Taman Menteng
    13. Parkir Umum Smart Service
    14. World Trade Center
    15. Gelora Bung Karno
    16. Jalan Veteran I
    17. Mandarin Oriental Hotel
    18. Sampoema Strategic
    19. FX Sudirman
    20. Plaza Indonesia
    21. TPE Sabang
    22. The City Tower
    23. Grand Indonesia
    24. Central Plaza
    25. Plaza Senayan
    26. Wisma Mandiri
    27. JI. Sumenep
    28. Gedung BNI 46
    29. Masjid Hidayatullah
    30. STC Senayan
    31. Djakarta Theater
    32. PLN GIS Budi Kemuliaan
    33. Gedung Wisma 46
    34. Plaza Semanggi

    Sumber : Antara