Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Hasto Kembali Jadi Sekjen, Puan Harap PDIP Makin Solid

    Hasto Kembali Jadi Sekjen, Puan Harap PDIP Makin Solid

    Jakarta –

    Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Sekjen partai. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap partai semakin solid usai penunjukan Hasto tersebut.

    “Ya itu merupakan prerogatif dari ketua umum. Yang kami harapkan adalah partai ke depan PDI perjuangan tentu akan menjadi lebih baik semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, otokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” kata Puan seusai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Puan menuturkan penunjukan tersebut menjadi prerogatif Megawati. Menurutnya, pertimbangan itu sudah ada setelah pelaksanaan Kongres ke-V PDIP beberapa waktu lalu.

    “Itu prerogatif ketua umum. Jadi ya saat datang kemudian sudah ada pelantikan, jadi memang itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres di Bali,” kata dia.

    Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan posisi sekjen partai periode 2025-2030. Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

    (fca/lir)

  • Percepatan investasi hilirisasi selaras dengan pembukaan pasar baru

    Percepatan investasi hilirisasi selaras dengan pembukaan pasar baru

    Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru…

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan percepatan investasi proyek hilirisasi sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat (AS) selaras dengan pembukaan pasar-pasar baru di level global oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru dengan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), lalu bergabung dengan BRICS, serta kemungkinan juga ke ASEAN,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, peluang yang muncul secara bersamaan ini harus segera dimanfaatkan, agar produk-produk hilirisasi Indonesia dapat masuk ke pasar-pasar baru tersebut.

    “Jadi peluang yang secara bersama ini harus dimanfaatkan, dan menurut saya produk hilirisasi harus masuk ke pasar-pasar itu nanti. Untuk kita bisa memastikan pertumbuhan yang lebih baik,” katanya pula.

    Dalam rangka mendorong hilirisasi, maka dibutuhkan dukungan yang cukup agar hilirisasi jika dilakukan dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nila tambah.

    “Sehingga memang harus dipercepat, dan komoditas yang mau dihilirisasikan juga cukup banyak yang mana ada puluhan dari target pemerintah tidak hanya yang mineral kritis ya atau non-renewable, tapi yang juga yang bisa diperbarui seperti hasil-hasil pangan, kelautan, dan sebagainya,” kata Eko.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.

    “Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom sebut Presiden sangat menekankan pentingnya swasembada pangan

    Ekonom sebut Presiden sangat menekankan pentingnya swasembada pangan

    Kalau saya melihat dari Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Pak Prabowo tadi, sangat terlihat bahwa fokus utamanya ke arah swasembada pangan.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya swasembada pangan pada tahun 2026.

    “Kalau saya melihat dari Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Pak Prabowo tadi, sangat terlihat bahwa fokus utamanya ke arah swasembada pangan,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Presiden Prabowo tersebut menekankan pentingnya ketahanan pangan sebanyak dua kali, pertama dalam pidato kenegaraannya, lalu pada penyampaian RAPBN 2026 beserta Nota Keuangannya.

    “Jadi memang sepertinya untuk konteks Astacita, penekanan pada aspek swasembada pangan itu sangat ditekankan, terutama beras karena tadi menyangkut pupuk juga,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara merinci dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Harap Pembahasan RAPBN 2020 Dilakukan dengan Semangat Gotong Royong Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Harap Pembahasan RAPBN 2020 Dilakukan dengan Semangat Gotong Royong Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Harap Pembahasan RAPBN 2020 Dilakukan dengan Semangat Gotong Royong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nota keuangan tahun 2026, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa berjalan konstruktif.
    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Menurut Prabowo, pembahasan itu penting dilakukan dengan konstruktif demi tercapainya cita-cita negara Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur.
    “Besar harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” kata Prabowo.
    Sebelumnya, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp 3.147,7 triliun.
    Dengan rincian, belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun. Lalu, defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto).
    Kemudian, dalam pemaparannnya, Prabowo menyebut, pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk delapan bidang, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.
    Selanjutnya, untuk desa, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu, pertahanan semesta, serta akselerasi Investasi, perdagangan dan perumahan.
    Lebih lanjut, dalam RAPBN dan nota keuangan 2026, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 mencapai 5,4 persen atau lebih, dan tingkat inflasi terkendali di level 2,5 persen.
    “Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) di Kisaran 6,9 persen. Nilai tukar berada di kisaran Rp 16.500,” kata Prabowo.
    Dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut, pemerintah juga mengharapkan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen.
    Kemudian, angka kemiskinan tahun 2026, turun ke 6,5 persen sampai 7,5 persen. Lalu, indeks gini rasio turun ke 0,377 sampai 0,38 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

    Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

    Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat…

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut APBN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbasis ekonomi kerakyatan.

    “Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat, meningkatkan gizi dan mutu sumber daya manusia,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menko Muhaimin menambahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu terobosan strategis untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menyejahterakan masyarakat.

    Menurutnya, program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu implementasi pembangunan negara yang berangkat dari rakyat di akar rumput.

    “Partisipasi, gotong royong, bahu-membahu, mutlak menjadi bagian dari kesuksesan, langkah-langkah terobosan ini mengakhiri langkah-langkah bisnis as usual (tata kelola bisnis seperti biasanya),” ujar Menko Muhaimin.

    “Dimulai dengan meningkatkan gizi dan mutu MBG, itulah terobosan-terobosan strategis yang sebelumnya mazhab ekonomi hanya satu, mazhab ekonomi konstitusi, menjadi konkret ekonomi rakyat,” tambahnya.

    Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya Pasal 33 UUD 1945 menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

    Pada ayat (3), konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan ayat (4) mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

    Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

    “Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Adapun target pembangunan lainnya ialah rasio gini sebesar 0,77-0,38, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja 37,95 persen.

    Adapun asumsi makro yang ditargetkan mencakup pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi plus minus 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 5,4 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari (RBPH), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak bumi per hari (RBSMPH).

    “(Target-target ini didasari) pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyumbang pendapatan minimal 50 miliar dolar AS.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Menurut Prabowo, bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh BUMN.

    “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN.

    Menurutnya, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

    Salah satu bentuk pembenahannya, kata Prabowo, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

    “Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

    Ia melanjutkan, “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan”.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menganggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk dengan volume sebesar 9,62 juta ton, dari keseluruhan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun.

    “Untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton itu Rp46,9 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani membagi anggaran ketahanan pangan menjadi tiga jenis, yakni dari segi produksi dengan porsi anggaran sebesar Rp114,1 triliun, segi distribusi dan cadangan pangan dengan alokasi sebesar Rp29,9 triliun dan konsumsi sebesar Rp6,4 triliun.

    Selain pupuk, pemerintah juga menganggarkan Rp19,7 triliun untuk cetak sawah dan optimasi lahan seluas 550 ribu hektare; kemudian sebesar Rp12 triliun untuk bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian), bendungan sebanyak 15 unit, serta irigasi untuk lahan seluas 104 ribu hektare.

    Kemudian, menganggarkan Rp6,6 triliun untuk kampung nelayan merah putih sebanyak 250 kampung, pergaraman nasional seluas seribu hektare, serta bantuan benih dan indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkap ikan 70 unit.

    “DAK dan dana desa ketahanan pangan itu ada Rp12,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, untuk ketahanan pangan di sisi perantara, yaitu distribusi dan cadangan pangan, Sri Mulyani menganggarkan Rp29,9 triliun yang mencakup jalan usaha tani sepanjang 103 km, sarana dan prasarana (sarpas) di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebesar 3 juta ton.

    “Untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton itu anggarannya Rp22,7 triliun rupiah,” ucap Sri Mulyani.

    Anggaran sebesar Rp6,4 triliun dialokasikan oleh Sri Mulyani untuk mendukung sisi konsumsi agar masyarakat bisa menikmati harga pangan yang terjangkau.

    Anggaran tersebut meliputi bantuan kerawanan pangan untuk 64,8 ribu orang, gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    “Stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP itu Rp5,8 triliun,” kata dia.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kayak Rapat di Kecamatan Aja!

    Kayak Rapat di Kecamatan Aja!

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan meriah dari para anggota parlemen saat menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung masalah besarnya tantiem (bonus atau pembagian keuntungan) yang diterima sejumlah komisaris BUMN, meski kinerjanya tidak sebanding.

    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun,” ucap Prabowo yang disambut riuh tawa dan tepuk tangan anggota dewan.

    Ia menegaskan telah memerintahkan jajaran kementerian terkait dan direksi BUMN untuk menghapus tantiem jika perusahaan merugi.

    “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksinya pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan,” tegasnya.

    Prabowo menambahkan, jika ada direksi atau komisaris yang keberatan dengan aturan tersebut, sebaiknya mundur.

    “Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian,” katanya.

    Pernyataan itu memicu standing applause dari anggota parlemen yang hadir, diiringi teriakan “Prabowo! Prabowo!”

    Sambil tersenyum, Prabowo kemudian melontarkan candaan yang kembali mengundang gelak tawa.

    “Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja,” ujarnya sambil tertawa.

  • Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit

    Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo targetkan APBN 2027-2028 tidak lagi defisit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengharapkan pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat..

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “(Defisit) ditopang pembiayaan nan prudent, inovatif, serta keberlanjutan,” ucapnya.

    Presiden juga berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit anggaran akan ditekan sekecil mungkin.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Sumber : Antara