Cak Imin Puji RAPBN Prabowo: Model Terobosan Baru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) Presiden Prabowo Subianto memuat terobosan baru.
Cak Imin mengatakan, dengan terobosan baru itu, susunan RAPBN 2026 tidak lagi berkerangka bisnis sebagaimana biasanya.
“Ya, Pak Presiden ini telah meletakkan cara kerja baru dengan pola dan model terobosan yang baru,” kata Cak Imin, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Menurut Muhaimin, kerangka RAPBN Prabowo menganggarkan program yang bersifat kerakyatan, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan makan bergizi gratis (MBG).
Menurut dia, konsep penganggaran itu dimulai dari perputaran ekonomi masyarakat bawah.
“Itulah terobosan-terobosan strategis yang mazhab ekonomi hanya satu, mazhab ekonomi konstitusi,” ujar Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memandang, rumusan RAPBN itu membawa keyakinan dan diharapkan bisa mendatangkan dukungan dari semua pihak.
Dia menyebut, pembangunan perlu dilakukan bukan hanya dari negara, melainkan dari akar rumput dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Gotong royong, bahu-membahu, mutlak menjadi bagian dari kesuksesan langkah-langkah terobosan,” ujar Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Senayan
-
/data/photo/2025/07/31/688afed94dd9d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cak Imin Puji RAPBN Prabowo: Model Terobosan Baru Nasional 15 Agustus 2025
-

Puan jelaskan perkara “cinta segitiga” dalam penyusunan APBN 2026
ANTARA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung istilah “Cinta Segitiga” dalam proses penyusunan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Istilah itu menggambarkan dinamika antara program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi yang dihadapi kementerian/lembaga. (Putri Hanifa/Chairul Fajri/Rinto A Navis)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Kementerian ESDM pastikan impor BBM dari AS tetap berjalan
Itu jadi. Itu kan komitmen pemerintah kan. Itu sudah disampaikan nilainya 15 miliar dolar AS.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung memastikan rencana pemerintah untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS) tetap berjalan.
“Itu jadi. Itu kan komitmen pemerintah kan. Itu sudah disampaikan nilainya 15 miliar dolar AS,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.
Yuliot menjelaskan bahwa komitmen pembelian tersebut mencakup tiga jenis energi, yakni minyak mentah (crude), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta BBM jadi.
Saat ditanya apakah pasokan BBM dari AS akan dialokasikan dari pergeseran (shifting) impor yang selama ini bersumber dari Singapura, terkait hal itu ia mengatakan bakal berkonsultasi lagi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Terkait pengaruh impor energi terhadap subsidi, Yuliot menyampaikan bahwa anggaran untuk ketahanan energi yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp402,4 triliun yang dibagi untuk BBM, LPG, dan listrik. Anggaran paling banyak dialokasikan untuk subsidi energi.
Namun, detail besaran untuk masing-masing komponen masih dalam pembahasan.
“Jadi kita lihat itu berapa untuk BBM, itu berapa untuk LPG, dan juga itu berapa untuk listrik. Itu ya nanti akan dibagi. Nah ini kita lihat lagi postur (APBN 2026) ini. Ini kan masih dibahas,” ujarnya pula.
Dalam kesempatan yang sama, Yuliot menyebut target lifting minyak tahun depan ditetapkan 610 ribu barel per hari (bph), naik 5 ribu bph dibanding target sebelumnya yang 605 ribu bph.
Peningkatan tersebut akan dikejar dari optimalisasi wilayah kerja migas milik Pertamina maupun perusahaan swasta seperti Exxon dan Medco.
“Jadi ya seluruhnya kita akan optimalkan untuk produksi,” kata dia lagi.
Adapun Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi sebagai dasar untuk merealisasikan pembelian crude dan BBM dari AS.
Pertamina sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan mitra di AS untuk pembelian minyak mentah. MoU tersebut bersifat terbuka dan akan disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas fiskal, dan kesiapan kilang di dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan.
Selain BBM dan crude, Pertamina juga menjajaki peningkatan impor LPG dari AS. Pada 2024, 57 persen dari total impor LPG berasal dari AS, dan porsi tersebut direncanakan naik menjadi 60 persen.
Kesepakatan perdagangan Indonesia-AS, yang menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal sebesar 19 persen mulai 7 Agustus 2025, mencakup pembelian energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar tipe Boeing 777.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati
“Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,”
Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Hasto Kristiyanto belum mendapat tugas khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai yang bersangkutan ditunjuk kembali menjadi sekretaris jenderal.
“Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Menurut Puan, penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk ketiga kalinya merupakan hak prerogatif Megawati. Ia menyebut hal itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres partai di Bali pada awal Agustus lalu.
Kendati demikian, Puan enggan membeberkan pertimbangan Megawati kembali menunjuk Hasto. “Ya, rahasialah,” ujarnya.
Dengan penunjukan Hasto tersebut, PDIP berharap akan menjadi semakin solid dan dapat memperbaiki kesalahan sebelumnya.
“Yang kami harapkan adalah partai ke depan, PDI Perjuangan, tentu akan menjadi lebih baik, semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, autokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” katanya.
Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030 setelah partai itu melaksanakan kongres pada awal Agustus 2025.
Dia kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.
Setelah Kongres ke-6 PDIP di Bali, Megawati sejatinya telah menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Namun, saat itu Megawati masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.
Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.
Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Presiden Prabowo tugaskan Danantara untuk benahi BUMN strategis
ANTARA – Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7), menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membenahi lima BUMN strategis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. (Putri Hanifa/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pemerintah alokasikan Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru
ANTARA – Pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen. Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), menyebut sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda juga diperkuat untuk memberi kesempatan pendidikan terbaik. (Putri Hanifa/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Mendikdasmen optimistis dana Rp757,8 T tingkatkan kualitas pendidikan
ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8), menyebut anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, melalui anggaran tersebut, ia optimistis kualitas pendidikan di Indonesia dapat lebih baik. (Suci Nurhaliza/Azhfar Muhammad Robbani/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Ekonom sebut Presiden berharap pembangunan perumahan dongkrak ekonomi
Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama.
Jakarta (ANTARA) – Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan besar terhadap pembangunan perumahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama,” ujar Salamuddin Daeng saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ekonom itu juga mengatakan bahwa target 770 ribu unit rumah yang mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 merupakan hal yang signifikan.
“Harapan Presiden bahwa sektor perumahan ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” katanya lagi.
Target 770 ribu unit rumah pada tahun depan tersebut, juga mencerminkan adanya kepercayaan pemerintah yang besar kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi harapan Presiden Prabowo.
“Kementerian PKP harus menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah bagi perumahan subsidi,” kata Salamuddin Daeng.
Dirinya menyampaikan bahwa rumah subsidi ini masih tetap harus dibeli masyarakat dan bukan rumah gratis. Rumah subsidi itu rumah yang disalurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai insentif seperti penghapusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan juga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Hal itu tentunya membutuhkan ketangguhan sumber daya manusia Kementerian PKP yang luar biasa, dan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian PKP bank penyalur, BP Tapera, Kementerian PKP harus menjemput masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian layak dan terjangkau.
“Jadi harus secara langsung, tangannya harus menjangkau lapisan terbawah dari masyarakat kita ini,” kata Salamuddin Daeng
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari APBN Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.
“Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.
Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersial.
Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Gubernur BI ingatkan rupiah simbol kedaulatan negara yang harus dijaga
Kita harus menjaga bersama, menggunakannya dengan bangga, dan memahami perannya bagi perekonomian nasional.
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan bahwa rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang diperjuangkan para pahlawan bangsa, sehingga harus dijaga dan dihormati serta menjadi kebanggaan seluruh warga negara Indonesia.
“Kita harus menjaga bersama, menggunakannya dengan bangga, dan memahami perannya bagi perekonomian nasional,” kata Perry saat membuka Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2025, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Gubernur BI juga menegaskan bahwa rupiah bukan hanya sekadar alat bayar, tetapi juga identitas bangsa dan jendela untuk melihat kekayaan budaya serta sejarah Indonesia.
Lebih lanjut, Perry Warjiyo mengajak seluruh masyarakat untuk terus mencintai rupiah dengan mengenali karakteristik dan desain rupiah, menumbuhkan kebanggaan terhadap rupiah dengan menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman terhadap rupiah terkait perannya dalam peredaran uang.
Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas sinergi, kontribusi, dan kolaborasi seluruh mitra kerja Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) BI dalam rangka memastikan tersedianya uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya, Deputi Gubernur BI itu juga melakukan kick off Sinergi Edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah yang menjadi langkah bank sentral untuk memperluas literasi masyarakat akan rupiah melalui kerja sama dengan berbagai mitra kerja.
Mitra ini, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Perpustakaan Nasional RI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Asosiasi Psikolog Pendidikan Indonesia (APPI).
BI bersama mitra-mitra tersebut memperluas jangkauan edukasi CBP Rupiah serta mempercepat jumlah tenaga edukator eksternal dalam struktur pendidikan nasional, sehingga pemahaman tentang rupiah dapat ditanamkan sejak dini.
Adapun perhelatan FERBI 2025 berlangsung di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada 15-17 Agustus 2025.
FERBI 2025 merupakan wadah edukasi kolaboratif dan interaktif bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran rupiah dalam sejarah perjalanan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk menumbuhkan semangat kebangsaan.
Seremoni perhelatan pembukaan FERBI 2025 turut dihadiri lembaga mitra BI dalam pengedaran uang rupiah, seperti Kementerian, Polri, TNI AL, Peruri, perbankan, serta asosiasi.
Sebagai bagian dalam rangkaian kegiatan FERBI, BI juga menyelenggarakan dialog kebangsaan bertajuk “Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Rupiah” dengan narasumber keluarga pahlawan nasional, inspirator desainer pelestari wastra Indonesia, serta penegak hukum pemberantasan rupiah palsu.
Diskusi antartokoh ini akan mengeksplorasi pesan pentingnya menghargai dan menghormati rupiah sebagai simbol negara khususnya kepada generasi muda Indonesia dalam membangun rasa cinta kepada bangsa, serta persatuan dan kesatuan untuk menjaga kedaulatan bangsa.
FERBI 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti eksibisi “Rupiah Simbol Kedaulatan Bangsa”, layanan penukaran uang rupiah logam dan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI pecahan Rp75.000, rangkaian perlombaan CBP Rupiah Championship, dan ragam permainan HUT ke-80 RI.
FERBI 2025 terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat tanpa dipungut biaya atau gratis.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Airlangga optimis ekonomi RI tumbuh lebih baik hingga tahun depan
Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32 persen….
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.
“Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32 persen (year-on-year/yoy), belanja pemerintah juga naik 17,94 persen secara year-on-year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester II hingga tahun depan,” ujar Airlangga, di Jakarta, Jumat.
Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.
“Dan tentunya stimulus ini akan dilanjutkan di semester II,” ujar Airlangga pula.
Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.
“Kemudian perbaikan daya saing, baik untuk kerja sama perdagangan, investasi melalui IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), kemudian juga dalam proses terkait dengan (Indonesia menjadi anggota) OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),” kata Airlangga.
Selain deregulasi sejumlah aturan yang disebutkan di atas, pemerintah juga telah melakukan deregulasi secara signifikan terkait distribusi pupuk.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memangkas 145 regulasi terkait penyaluran pupuk ke petani yang rumit.
“Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. (Sebanyak) 145 peraturan kita pangkas,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Berkait pemangkasan tersebut, Prabowo mengatakan produksi beras meningkat dengan total stok komoditas tersebut di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton.
“Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” kata Prabowo.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.