Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR

    Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo pilih tak kenakan pakaian adat di Sidang Tahunan MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden RI Prabowo Subianto tidak mengenakan pakaian adat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Prasetyo, keputusan Presiden menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bukan berarti mengurangi penghormatan terhadap budaya daerah.

    “Substansinya bukan di situ ya, bukan berarti tidak menghormati, tidak. Ini hanya masalah kebiasaan dan berdasarkan undangan dari pihak MPR juga di situ tidak mewajibkan untuk mengenakan pakaian adat,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia memastikan bahwa Presiden tetap akan mengenakan pakaian adat pada upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8).

    “Daerahnya? Oh, jangan dong, ada beberapa alternatif. Biar itu jadi surprise,” kata Prasetyo saat ditanya jenis pakaian ada yang akan dikenakan Presiden.

    Prasetyo menambahkan, pakaian adat tersebut akan digunakan saat rangkaian acara di Istana, bukan pada agenda Sidang Tahunan MPR maupun pidato kenegaraan Presiden saat penyampaian laporan atas RUU APBN 2026.

    Tradisi penggunaan pakaian adat daerah oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR mulai menjadi sorotan publik sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sejak pertama kali menghadiri sidang tersebut pada 2017, Jokowi secara konsisten mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia.

    Tradisi ini dimaksudkan untuk menampilkan kekayaan budaya nusantara di forum kenegaraan yang disaksikan luas oleh masyarakat, sekaligus sebagai bentuk apresiasi negara terhadap keberagaman suku dan tradisi di Tanah Air.

    Setiap tahun, pilihan busana adat Jokowi selalu menjadi topik hangat, media massa maupun media sosial, karena kerap disertai cerita dan makna filosofis di baliknya.

    Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi telah mengenakan berbagai busana adat, mulai dari pakaian adat Bugis, Suku Baduy, hingga pakaian adat dari Kalimantan dan Papua.

    Sumber : Antara

  • Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:52 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menghasilkan berbagai putusan penting dan menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

    “(MK telah) menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo mengatakan sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani ratusan perkara yang mencakup pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, serta perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

    Kepala Negara menilai penanganan perkara yang dilakukan MK telah melalui proses persidangan yang efektif dan tepat waktu.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Menko Perekonomian optimis ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik

    Menko Perekonomian optimis ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Perekonomian optimis ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    “Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32 persen (year-on-year/yoy), belanja pemerintah juga naik 17,94 persen secara year-on-year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester II hingga tahun depan,” ujar Airlangga, di Jakarta, Jumat.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    “Dan tentunya stimulus ini akan dilanjutkan di semester II,” ujar Airlangga pula.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    “Kemudian perbaikan daya saing, baik untuk kerja sama perdagangan, investasi melalui IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), kemudian juga dalam proses terkait dengan (Indonesia menjadi anggota) OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),” kata Airlangga.

    Selain deregulasi sejumlah aturan yang disebutkan di atas, pemerintah juga telah melakukan deregulasi secara signifikan terkait distribusi pupuk.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memangkas 145 regulasi terkait penyaluran pupuk ke petani yang rumit.

    “Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. (Sebanyak) 145 peraturan kita pangkas,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Berkait pemangkasan tersebut, Prabowo mengatakan produksi beras meningkat dengan total stok komoditas tersebut di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton.

    “Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” kata Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan koreksi dan kritik dari berbagai pihak, meskipun kritik tersebut kadang terasa menyesakkan.

    “Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang kritik itu menyesakkan juga ya. Tapi, tidak ada masalah, jangan berhenti kritik,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menekankan pentingnya persatuan, gotong royong, dan penerapan demokrasi sesuai budaya bangsa, serta ekonomi yang berlandaskan rancang bangun para pendiri negara untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera.

    Presiden mengatakan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan negara merdeka. Apabila rakyat tidak sejahtera maka tujuan kemerdekaan belum tercapai.

    Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja sama, meskipun terdapat perbedaan pandangan demi mencapai tujuan bersama.

    “Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita,” ucapnya.

    Prabowo menegaskan bahwa pihak di luar pemerintahan memiliki peran penting melalui pengawasan, koreksi, dan kritik.

    Kepala Negara mengakui kritik kadang menyesakkan, namun tetap dibutuhkan dan tidak boleh dihentikan.

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga meminta pihak-pihak yang berada di dalam koalisi pemerintah agar tetap berani mengawasi dan mengoreksi kebijakan.

    “Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” kata Presiden.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Ketiga Kalinya Dipilih jadi Sekjen PDIP, Apa Rahasia Hasto Tetap jadi Kepercayaan Megawati?

    Ketiga Kalinya Dipilih jadi Sekjen PDIP, Apa Rahasia Hasto Tetap jadi Kepercayaan Megawati?

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Pelantikan digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan penunjukan Hasto untuk ketiga kalinya tak lepas dari penilaian Megawati terhadap kinerja Hasto selama menjabat sebagai sekjen.

    “Pertimbangan Bu Mega berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kita dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji,” ujar Adian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus.

    “Langkah dan kinerjanya bagus, sederhana,” sambungnya.

    Hasto kembali dipercaya sebagai sekjen setelah bebas dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus lalu.

    Sebelumnya, DPP PDIP menggelar rapat perdana pasca-Kongres ke-VI di Bali pada Kamis, 14 Agustus. Dalam rapat itu, Hasto kembali dipilih sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dan Ganjar Pranowo. “Iya, betul,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus.

    Ganjar menambahkan, rapat tersebut sekaligus melantik jajaran pengurus DPP PDIP periode 2025–2030. 

    “Ya, (Hasto dilantik jadi Sekjen) ” ujarnya.

  • Penyelenggaraan Haji Era Yaqut Diusut KPK, Cak Imin: Hahahaha

    Penyelenggaraan Haji Era Yaqut Diusut KPK, Cak Imin: Hahahaha

    GELORA.CO –  Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, enggan menjawab pertanyaan terkait temuan dan rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR terkait penyelenggaraan haji tahun 2024.

    “Tanya DPR itu, saya udah bukan DPR lagi,” kata Cak Imin, demikian ia disapa, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15, Agustus 2025.

    Diketahui, KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan atas dugaan pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji, diantaranya terkait penyelenggaraan tahun 2024 yang berdasarkan investigasi Timwas Haji DPR bermasalah. Adapun Cak Imin ketika itu merupakan ketua Timwas.

    Penyidikan perkara terus dilakukan KPK. Terbaru, KPK menggeledah rumah Yaqut Cholil di Condet, Jakarta Timur. Sejumlah dokumen dan barang elektronik disita penyidik, termasul ponsel Yaqut. Yaqut juga sudah diperiksa dan dicegah ke luar negeri.

    Didesak karena posisinya sebagai orang yang pernah memimpin Timwas Haji DPR, Cak Imin tetap enggan memberi tanggapan. Dia mengulang jawaban serupa sambil terkekek.

    “Tanya DPR aja, saya kan udah menteri. Hahahaha,” ucap Cak Imin yang pernah diisukan memiliki hubungan tidak harmonis dengan Yaqut sejak dilantik jadi Menteri Agama, Desember 2020.

  • Gaji Anggota DPR Tembus Rp3 Juta Per Hari, Warganet Bandingkan dengan Nasib Guru Honorer

    Gaji Anggota DPR Tembus Rp3 Juta Per Hari, Warganet Bandingkan dengan Nasib Guru Honorer

    GELORA.CO –  Gaji anggota DPR periode 2024-2049 bisa tembus Rp3 juta per hari. Sebuah nilai yang fantastis di tengah ekonomi sulit yang dihadapi rakyat.

    Lantas, kenapa bisa anggota DPR tersebut bisa mendapat gaji Rp3 juta per hari? Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin punya jawabannya.

    Hasanuddin menjelaskan, anggota DPR mendapat tambahan gaji Rp50 juta. Hal ini karena mereka tak lagi difasilitasi rumah dinas.

    Dana yang merupakan pengganti dari fasilitas rumah dinas, secara langsung melambungkan total pendapatan bersih setiap wakil rakyat Indonesia ini.

    “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” kata Hasanuddin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

    Dari capaian Rp100 juta inilah, Hasanuddin membuat perhitungan sederhana.

    Dengan pendapatan sebesar itu, ia mengestimasikan setiap anggota dewan bisa menerima sekitar Rp3 juta per hari.

    “Bayangkan saja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur, buat saya bersyukur sekali. Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang kalian juga itu,” ucap politisi 72 tahun itu.

    Pernyataan ini sontak menyulut reaksi keras dari warganet.

    Perbandingan antara pendapatan legislator dengan profesi lain, terutama guru honorer, menjadi simbol ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

    Seorang warganet dengan sinis mengomentari kelayakan para wakil rakyat tersebut.

    “Belum dihina pun sudah hina,” tulis akun @cli****.

    Komentar lain yang lebih menyentuh datang dari seorang yang mengaku sebagai guru honorer.

    Ia membandingkan penghasilan hariannya dengan pendapatan anggota dewan.

    “Rp3 juta perhari buat DPR. Guru honorer modelan aku bisa dapat Rp3 juta itu harus ngajar 3-4 bulan dulu. (itu juga kalau gak kepotong izin). Hehe mau dibilang miris, ya, nasib karena memang jadi guru pilihan sendiri,” curhat akun @ceri****.

    Kegeraman publik juga diwarnai dengan pertanyaan mendasar mengenai kinerja para anggota dewan yang dianggap tidak sepadan dengan gaji yang mereka terima.

    “Gajiku sebulan engga sampe segitu, ini perhari. Mereka kerjanya ngapain si sampai pantes dikasih segitu perhari?” timpal akun @her****.

  • Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pajak adalah instrumen keadilan, sehingga penerapannya akan berkeadilan.
    “Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan bahwa penerimaan dari sektor pajak bakal ditingkatkan. Namun, tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
    “Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis,” ujar Prabowo.
    Kemudian, dia juga menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan secara konsisten.
    Namun, Prabowo menyebut bahwa penggerak ekonomi tahun depan tidak hanya akan mengandalkan. Melainkan, bakal lebih memberdayakan Danantara dan sektor swasta.
    “Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta ‎sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta ‎penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” kata Prabowo.
    Kemudian, Prabowo menegaskan bahwa peran APBN akan didorong lebih proporsional, yakni diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan ‎layanan publik terbaik untuk rakyat.
    Tak hanya itu, Presiden menyebut, efisiensi anggaran bakal terus didorong pada tahun depan. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Sebab, belanja negara dikatakan harus memberi manfaat nyata dalam menciptakan lapangan ‎kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas ‎layanan publik.
    “Setiap Rupiah yang ‎dibelanjakan harus memberi manfaat yang nyata,” tegas Prabowo.
    Sebelumnya, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara atau APBN tahun 2026 sebesar Rp 3.147,7 triliun.
    Dengan rincian, belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun. Lalu, defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto).
    Kemudian, dalam pemaparannnya, Prabowo menyebut, pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk delapan bidang, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.
    Selanjutnya, untuk desa, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu, pertahanan semesta, serta akselerasi Investasi, perdagangan dan perumahan.
    Lebih lanjut, dalam RAPBN dan nota keuangan 2026, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 mencapai 5,4 persen atau lebih, dan tingkat inflasi terkendali di level 2,5 persen.
    “Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) di Kisaran 6,9 persen. Nilai tukar berada di kisaran Rp 16.500,” kata Prabowo.
    Dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut, pemerintah juga mengharapkan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen.
    Kemudian, angka kemiskinan tahun 2026, turun ke 6,5 persen sampai 7,5 persen. Lalu, indeks gini rasio turun ke 0,377 sampai 0,38 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR nilai strategi RAPBN 2026 detail dan pro rakyat

    DPR nilai strategi RAPBN 2026 detail dan pro rakyat

    ANTARA – DPR RI menilai strategi RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8), detail dan berpihak kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai menghadiri rapat paripurna. (Suci Nurhaliza/Azhfar Muhammad Robbani/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok

    Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR RI menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi negara non blok, sebagaimana yang telah sering dirinya sampaikan di berbagai forum luar negeri.

    “Kami tetap dalam garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini kami sampaikan di mana-mana, bebas aktif, kita ingin damai dengan semua orang,” kata Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Presiden menegaskan bahwa perang bersifat disruptif dan Indonesia tidak ingin terlibat dengan perang mana pun, serta berupaya menghindari perang.

    “Kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang karena itu politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak,” ucapnya.

    Dalam pidatonya, Kepala Negara turut menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh forum kerja sama ekonomi dan geopolitik BRICS pada 6 Januari 2025 lalu. Menurutnya, keanggotaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya Indonesia untuk menegakkan kedaulatan bangsa di panggung dunia.

    “Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS,” ujar Prabowo.

    Setelah bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menjadikan Indonesia sebagai negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara.

    Presiden ke delapan Indonesia itu juga menyoroti komitmen Indonesia untuk menyelesaikan semua masalah, terutama dengan negara-negara tetangga.

    Ia menyoroti upaya dari sejumlah pihak untuk membenturkan Indonesia dengan Malaysia sebagai salah satu upaya menjalankan politik devide at impera atau upaya menguasai suatu kelompok dengan cara memecah belah. Namun, Prabowo kembali menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak mau diadu domba.

    “Kita mau ditabrakkan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun. Tapi selalu politik devide at impera itu selalu ada. Janganlah kita naif janganlah kita terus-menerus mau diadu domba,” ujar Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Sumber : Antara