Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap keberadaan tambang ilegal yang belakangan mendapatkan sorotan publik.

    Tambang ilegal sangat berisiko longsor dan membahayakan nyawa para penambang. Belum lama ini, sekitar 20 orang penambang meninggal akibat tanah longsor di area penambangan ilegal di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat.

    Bukan hanya membahayakan keselamatan, tambang ilegal juga disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

    Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo berjanji bakal menindak 1.063  Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, potensi kerugian negara dari keberadaan tambang ilegal itu bisa mencapai minimal Rp300 triliun.

    “Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang digelar hari ini, Jumat (15/8/2025).

    Keseriusan Prabowo dalam memberantas tambang ilegal juga tampak dari pembentukan Direktorat Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Untuk diketahui, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) merujuk pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Ditjen Gakkum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum ESDM. Ditjen Gakkum juga menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dan penanganan pengaduan.

    Lalu, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    Jenderal Bekingan Tambang Ilegal

    Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jenderal aktif maupun pensiunan Polisi atau TNI jika menghalang-halangi penindakan terkait 1.063 dugaan tambang ilegal di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    “Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo.

    Eks Danjen Kopassus ini mengklaim bahwa dirinya sudah mengetahui seluk beluk dari tindakan yang diduga dilakukan oleh petinggi aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI tersebut.

    “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” ujar Prabowo.

    Kemudian, dia juga mengemukakan bahwa cara untuk melakukan penindakan itu dilakukan dengan memerintahkan pasukan yang tidak bertugas di wilayahnya.

    Instruksi itu pun sudah disampaikan ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Prabowo agar anggotanya tidak membekingi aktivitas ilegal terkait kekayaan alam di Indonesia.

    “Kalau ada yang berani saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tutur Prabowo.

    Di samping itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga menyatakan tidak akan tebang pilih dalam menindak pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini.

    Pasalnya, Prabowo mengakui tidak akan segan menindak kader Gerindra yang terlibat dengan aktivitas ilegal tersebut.

    “Laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” pungkas Prabowo.

  • Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

    Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak melakukan negosiasi dengan Israel mengenai penampungan warga Gaza. 

    Pernyataan tersebut seiring adanya pemberitaan media asing yang menyebut Israel tengah melobi Amerika Serikat (AS) untuk meyakinkan sejumlah negara untuk menampung warga Gaza.

    Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Sugiono memastikan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomasi maupun bernegosiasi dengan Israel. Dia mengaku tidak tahu apabila ada perundingan yang dilakukan Israel dengan negara-negara lain.

    “Enggak tahu kalau mereka yang melakukannya [perundingan] sama siapa? Tapi kita enggak [bernegosiasi dengan Israel],” katanya, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Adapun, mengenai rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, Sugiono memastikan itu adalah niat baik pemerintah. Hal itu, katanya, pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Yordania pada April 2025 lalu.

    Prabowo, terangnya, mengatakan bakal membantu menyembuhkan warga Gaza yang membutuhkan pengobatan akibat serangan militer Israel yang diketahui telah berlangsung sejak akhir 2023 lalu.

    “Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini adalah upaya kemanusiaan kita,” tutur Sekjen Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, pada 7 Juli 2025, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkap bahwa Indonesia sedang mengusahakan gencatan senjata dan mengirimkan pasukan perdamaian.

    Hasan mengulang pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, termasuk juga bantuan kemanusiaan. Sebanyak dua buah pesawat Hercules disebut bakal terlibat dalam operasi penerjunan bantuan lewat udara atau airdrop.

    Di samping itu, dia turut mengungkap Prabowo memberikan arahan untuk bantuan pengobatan 2.000 warga Gaza yang menjadi korban dari serangan militer Israel.

    “Yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan, dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza” tuturnya.

  • KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    KPK Dalami Kasus Kuota Haji hingga Rumah Eks Menag Yaqut Digeledah, Cak Imin: Hahaha

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menghindari pertanyaan wartawan.

    Hal itu terkait rekomendasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR atas penyelenggaraan haji 2024.

    Saat dimintai tanggapan, Cak Imin, sapaan akrabnya, menolak memberi komentar.

    “Tanya DPR itu, saya udah bukan DPR lagi,” ujar Muhaimin usai menghadiri Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk pelaksanaan tahun 2024 yang sebelumnya dinilai bermasalah oleh Timwas DPR. Kala itu, Cak Imin merupakan ketua Timwas.

    Penyidikan KPK terus berjalan. Baru-baru ini, penyidik menggeledah rumah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kawasan Condet, Jakarta Timur.

    Dari lokasi tersebut, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik termasuk ponsel Yaqut disita.

    Yaqut sendiri telah diperiksa serta dicegah bepergian ke luar negeri.

    Selain rumah Yaqut, salah satu ASN Kementerian Agama juga digeledah KPK. Satu kendaraan ikut disita.

    Dugaan korupsi berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah, yang diduga tidak didistribusikan sesuai aturan dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

    Meski kembali didesak lantaran pernah memimpin Timwas, Cak Imin tetap menolak berkomentar.

    Ia hanya menegaskan jawaban yang sama sambil tertawa kecil.

    “Tanya DPR aja, saya kan udah menteri. Hahahaha,” katanya.

  • Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026 realistis

    Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026 realistis

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Legislator: Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026 realistis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang dipatok pemerintah untuk tahun 2026 cukup realistis.

    Menurutnya, target tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy).

    “Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pendapatan. Nah, kita berharap, dengan pertumbuhan 5,12 persen, pendapatan negara kita bisa capai Rp3.178 triliun, lebih Rp3.200 triliun-an lah,” ujar Fauzi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat.

    Fauzi menambahkan pencapaian target itu akan dibantu dengan implementasi delapan program prioritas pemerintah.

    Ia menyoroti program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

    Sebagaimana diketahui, dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.

    Selain itu, target pembangunan pada 2026 mencakup tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan rasio gini 0,377-0,380.

    Adapun DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. 

    Sumber : Antara

  • Wakil Ketua DPR sebut RUU Haji mulai dibahas pada 19 atau 20 Agustus

    Wakil Ketua DPR sebut RUU Haji mulai dibahas pada 19 atau 20 Agustus

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat memberikan keterangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Wakil Ketua DPR sebut RUU Haji mulai dibahas pada 19 atau 20 Agustus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 07:05 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji) mulai dibahas parlemen pada 19 atau 20 Agustus 2025.

    “Kami akan rapat pimpinan (Rapim) dan badan musyawarah (Bamus), pada Senin (18/8) libur ya, mungkin Selasa (19/8) atau Rabu (20/8),” ujar Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Cucun menjelaskan Rapim dan Bamus tersebut dilakukan, sebab DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Haji.

    “Kita tunggu nanti perkembangan draf Rancangan Undang-Undang Haji. Kan kemarin sudah diparipurnakan dan Surpres sudah kami terima dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia berharap pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung hingga 2 Oktober 2025, RUU Haji dapat diselesaikan pembahasannya oleh DPR RI.

    RUU Haji termasuk salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.

    Penetapan tersebut dilakukan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada 19 November 2024.

    RUU Haji, kemudian ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI pada 24 Juli 2025, yakni pada Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Sumber : Antara

  • Sempat langka, Istana sebut pasokan beras di pasar kembali normal

    Sempat langka, Istana sebut pasokan beras di pasar kembali normal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sempat langka, Istana sebut pasokan beras di pasar kembali normal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pasokan beras di pasar telah kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan.

    “Kami memonitor setiap hari dan alhamdulillah hari ini, beberapa hari yang lalu semua sudah normal,” ujar Prasetyo di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat,

    Dia menjelaskan bahwa kelangkaan tersebut terjadi dalam waktu singkat dan dipicu oleh adanya praktik pengoplosan beras dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari ketentuan.

    Pemerintah, kata dia kemudian melakukan langkah intervensi untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga.

    “Pasar diintervensi oleh pemerintah, itulah gunanya kita memiliki kekuatan. Dengan kita memiliki cadangan beras di tangan pemerintah, sehingga ketika terjadi sesuatu kita melakukan upaya-upaya tetap menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di lapangan,” ujar dia.

    Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia saat ini surplus produksi beras, dan stok cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.

    Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta pemerintah segera mencari jalan pintas sebagai solusi untuk mengatasi kondisi kelangkaan beras yang terjadi saat ini.

    Pada beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa Ombudsman sudah mengecek kondisi stok beras ke pasar tradisional maupun ke pasar swalayan. Hasilnya, beras sudah dalam kondisi yang langka karena yang paling murah dijual dengan harga Rp12 ribu per kilogram.

    “Dan ternyata kelangkaan stok itu terkonfirmasi, ada penggilingan besar yang biasa punya 30 ribu ton, sekarang hanya dua ribu ton. Ada yang tadi punya lima ribu ton, sekarang 200 ton,” kata Yeka di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8/8).

    Ia mengatakan pemerintah perlu betul-betul memitigasi masalah kelangkaan beras karena waktunya sudah tidak banyak. “Karena jika masalah beras betul-betul tak tertangani maka akan berdampak kepada isu-isu lainnya,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Polri Kerahkan 9.065 Personel HUT Ke-80 RI di Jakarta Nasional 16 Agustus 2025

    Polri Kerahkan 9.065 Personel HUT Ke-80 RI di Jakarta Nasional 16 Agustus 2025

    Polri Kerahkan 9.065 Personel HUT Ke-80 RI di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polri menyiapkan 9.065 personel untuk menjaga keamanan perayaan HUT ke-80 RI di Jakarta.
    Para personel lintas satuan ini tergabung dalam Operasi Merdeka Jaya 2025 yang disiapkan untuk mengamankan pesta rakyat yang akan berlangsung di Jakarta, termasuk Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat.
    “Operasi ini akan melibatkan 9.065 personel di lokasi-lokasi penting, seperti Monas dan Istana Negara dan sekitarnya,” ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, saat memberikan amanat dalam Apel Ops Merdeka Jaya di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
    Operasi Merdeka Jaya 2025 ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 16-18 Agustus 2025.
    Polri memperkirakan akan ada 400.000 masyarakat yang memadati sejumlah titik perayaan Hari Kemerdekaan.
    “Diperkirakan lebih dari 400.000 warga masyarakat akan hadir pada acara tersebut,” lanjut Agus.
    Polri mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi di tengah kepadatan masyarakat.
    “Tentunya, kerawanan yang mungkin terjadi meliputi kemacetan, kepadatan, penumpukan masyarakat, dan potensi gangguan keamanan,” lanjut Agus.
    Dalam operasi kali ini, Polri juga mengajak satuan dari institusi lain untuk ikut terlibat, yaitu TNI dan Pemerintah Daerah.
     
    Upacara peringatan detik-detik proklamasi hingga upacara penurunan bendera akan digelar di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, 17 Agustus besok.
    Bakal ada pula pesta rakyat yang akan dihadiri masyarakat umum dengan undangan yang sudah didapat. Pihak Istana mengalokasikan 16.000 undangan untuk masyarakat umum.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, sejumlah mantan presiden akan turut hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, esok hari.
    Mereka adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan Pesta Rakyat akan digelar dua sesi, yakni pukul 08.00–14.00 WIB dan 16.00–22.00 WIB.
    “Akan dilaksanakan pesta rakyat yang sangat meriah dan banyak kejutan-kejutan di sana nanti,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/8/2025), dikutip dari ANTARA.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo targetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen

    Prabowo targetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo targetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih dengan inflasi terkendali di level 2,5 persen.

    Ia optimistis dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai efektivitas transformasi ekonomi, maka target pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercapai.

    “Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih, inflasi terkendali di level 2,5 persen,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Prabowo juga menargetkan suku bunga berada pada kisaran 6,9 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp16.500 per dolar AS.

    Prabowo juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada 2026 turun ke tingkat 4,44 persen hingga 4,96 persen. Sementara, angka kemiskinan diturunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen.

    Rasio gini ditargetkan turun ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia ditargetkan 0,57.

    Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.

    Prabowo mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tak memiliki defisit sama sekali.

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Pendapatan negara 2026 ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen produk domestik bruto (PDB).

    Sumber : Antara

  • 1.000 Tambang Ilegal Rugikan Negara Rp 300 Triliun

    1.000 Tambang Ilegal Rugikan Negara Rp 300 Triliun

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap lebih dari 1.000 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Hal itu disampaikan saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo mengaku menerima data tambang ilegal tersebut dari laporan aparat penegak hukum.

    “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo pun meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan ‘orang-orang kuat’, baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi. Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.

    “Saya beri peringatan Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat,” tegasnya.

    Respons ESDM

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, mengaku akan mendalami ribuan tambang ilegal.

    “Ini saya cek dulu angka-angkanya,” kata Yuliot kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Yuliot mengatakan, Kementerian ESDM akan kembali mendata tambang-tambang rakyat. Pendataan dilakukan untuk memastikan operasional tambang rakyat memiliki perizinan.

    Yuliot menjelaskan, pemerintah telah mengatur ketentuan tambang rakyat. Untuk rakyat perorangan, pemerintah telah menetapkan wilayah kerja tambang seluas 5 hektar. Sementara untuk tambang yang dikelola koperasi seluas 10 hektar.

    “Untuk tambang ilegal, ini kan kita lihat apakah tambang-tambang rakyat itu punya perizinan nggak?” jelasnya.

    (kil/kil)

  • Percepatan investasi hilirisasi selaras pembukaan pasar baru

    Percepatan investasi hilirisasi selaras pembukaan pasar baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Percepatan investasi hilirisasi selaras pembukaan pasar baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan percepatan investasi proyek hilirisasi sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat (AS) selaras dengan pembukaan pasar-pasar baru di level global oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru dengan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), lalu bergabung dengan BRICS, serta kemungkinan juga ke ASEAN,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, peluang yang muncul secara bersamaan ini harus segera dimanfaatkan, agar produk-produk hilirisasi Indonesia dapat masuk ke pasar-pasar baru tersebut.

    “Jadi peluang yang secara bersama ini harus dimanfaatkan, dan menurut saya produk hilirisasi harus masuk ke pasar-pasar itu nanti. Untuk kita bisa memastikan pertumbuhan yang lebih baik,” katanya pula.

    Dalam rangka mendorong hilirisasi, maka dibutuhkan dukungan yang cukup agar hilirisasi jika dilakukan dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nila tambah.

    “Sehingga memang harus dipercepat, dan komoditas yang mau dihilirisasikan juga cukup banyak yang mana ada puluhan dari target pemerintah tidak hanya yang mineral kritis ya atau non-renewable, tapi yang juga yang bisa diperbarui seperti hasil-hasil pangan, kelautan, dan sebagainya,” kata Eko.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.

    “Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara