Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Presiden Prabowo Target Danantara Sumbang Minimal Rp808 Triliun, Ingin APBN 2027 dan 2028 Tak Defisit

    Presiden Prabowo Target Danantara Sumbang Minimal Rp808 Triliun, Ingin APBN 2027 dan 2028 Tak Defisit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Karena itu, Presiden Prabowo memberikan target besar kepada Danantara Indonesia agar lembaga ini bisa menyumbang pendapatan kepada negara sebanyak Rp808 triliun

    Harapan itu karena Prabowo ingin desain APBN pada 2027 dan 2028 mendatang diharapkan tanpa defisit. Itu karena APBN selama ini selalu defisit dimana belanja lebih besar dibanding pendapatan negara.

    Karena alasan itu, Prabowo berharap Danantara Indonesia bisa menyumbang senilai USD 50 miliar ke negara, atau setara Rp 808 triliun (Kurs Rp 16.162 per dolar AS).

    Angka tersebut disesuaikan dengan hitungan Return on Asset (ROA) bisnis yang baik, yakni sebesar 12 persen. Namun, misal saja ROA untuk Indonesia sebesar 5 persen dari USD1.000 miliar, angkanya bisa mencapai mencapai Rp808 triliun.

    “Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari USD 1.000 miliar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD 50 miliar. Kalau USD 50 miliar (disumbang Danantara ke Negara), APBN kita tidak defisit,” kata Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan di Senayan, Jakarta Jumat (15/8) pekan lalu.

    Tak hanya itu, Prabowo juga meminta kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

  • Mendagri Tito Minta Demo Warga Pati Tanggal 25 Agustus Tak Anarkis Nasional 18 Agustus 2025

    Mendagri Tito Minta Demo Warga Pati Tanggal 25 Agustus Tak Anarkis Nasional 18 Agustus 2025

    Mendagri Tito Minta Demo Warga Pati Tanggal 25 Agustus Tak Anarkis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat Pati, Jawa Tengah, yang berencana kembali demo menuntut mundurnya Bupati Pati, Sudewo, tidak melakukan aksi anarkisme.
    Hal ini menanggapi rencana demo yang bakal digelar masyarakat Pati pada 25 Agustus 2025, menyusul demo yang digelar pada 13 Agustus 2025 lalu.
    “Pansus kan ada mekanismenya, jadi jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis, menyampaikan pendapat boleh-boleh saja,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2026).
    Tito juga meminta pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
    Ia lantas mengungkit fenomena pemakzulan Bupati Jember, Faida, oleh DPRD pada tahun 2020 lantaran dinilai telah melanggar sumpah jabatan dan undang-undang. Saat pemakzulan, pemerintahan Jember berjalan seperti biasa.
    “Bupati kan tetap bisa berjalan, sama seperti dulu waktu di Jember, Jember juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahnya oleh Bupati waktu itu, Jember,” kata Tito.
    Di sisi lain, pemakzulan oleh DPRD itu tetap berjalan hingga naik ke Mahkamah Agung (MA). Meski akhirnya, MA menolak pemakzulan bupati tersebut.
    MA beralasan, Faida berwenang mengelola pemerintahan Jember.
    Jika tidak terima atas kebijakan itu, seharusnya diselesaikan melalui jalur lain yang tersedia, seperti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    “Dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi kuorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, aliansi masyarakat Pati bakal menggelar demo jilid II pada 25 Agustus 2025 mendatang.
    Sementara pada demo jilid pertama tanggal 13 Agustus 2025, berlangsung di depan Kantor Bupati Pati di Jalan Tombronegoro, Kaborongan, Kecamatan Pati, Jawa Tengah.
    Awalnya, unjuk rasa diharapkan berlangsung damai.
    Masyarakat Pati dari berbagai kalangan bersatu untuk memberikan berbagai jenis bantuan untuk aksi damai.
    Namun, unjuk rasa menjadi ricuh usai Sudewo tak kunjung keluar menemui massa.
    Massa memutar lagu Iwan Fals berjudul “Surat Buat Wakil Rakyat” menggunakan sound horeg sembari melemparkan botol-botol plastik mineral ke arah Kantor Pemkab Pati.
    Anggota kepolisian yang bertugas di belakang gerbang Pendapa Pati juga tak luput dari sasaran.
    Massa kemudian tidak mengindahkan teriakan orator yang melarang pedemo untuk bersikap anarkis.
    Polisi menggunakan air yang disemprotkan melalui water cannon untuk memukul mundur massa.
    Akan tetapi, situasi semakin ricuh dan tidak terkendali.
    Polisi terpaksa meledakkan gas air mata ke arah massa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komplek Parlemen Senayan dipercantik jelang Sidang Tahunan

    Komplek Parlemen Senayan dipercantik jelang Sidang Tahunan

    Minggu, 3 Agustus 2025 16:02 WIB

    Pekerja mengecat ulang fasilitas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (3/7/2025). Jelang sidang tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPR RI, sejumlah fasilitas yang ada di Gedung DPR/MPR RI mulai dipercantik. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Pekerja mengecat ulang fasilitas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (3/7/2025). Jelang sidang tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPR RI, sejumlah fasilitas yang ada di Gedung DPR/MPR RI mulai dipercantik. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Alasan Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas, Ganti Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan Nasional

    9 Alasan Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas, Ganti Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan Nasional

    Alasan Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas, Ganti Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPR RI periode 2024-2029 kini tak lagi mendapatkan rumah dinas sebagaimana para legislator di periode sebelumnya.
    Fasilitas rumah dinas dari negara itu kini dialihkan menjadi tunjangan rumah senilai Rp 50 juta setiap bulan, yang membuat pendapatan bulanan anggota DPR meningkat.
    Isu kenaikan penghasilan anggota DPR yang terjadi beberapa waktu terakhir sebenarnya sudah bergulir sejak tahun lalu.
    Saat itu, Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra, menyebut anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas dari negara.
    Alasannya, rumah jabatan anggota (RJA) yang diperuntukkan bagi para anggota Dewan sudah tua dan sering rusak.
    Kondisi tersebut membuat Setjen DPR harus mengeluarkan dana pemeliharaan yang tidak sedikit.
    Fasilitas rumah dinas kemudian dialihkan menjadi tunjangan perumahan.
    “(Pertimbangannya) Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaan sudah tidak
    balance
    , dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel. Jadi karena rumah itu sudah sangat tua, itu sudah enggak ekonomis,” ujar Indra saat dihubungi, Kamis (3/10/2024).
    Kebijakan pengalihan uang fasilitas itu tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR dengan nomor B/733/RT.01/09/2024 pada 25 September 2024.
    Indra saat itu sudah menjelaskan, tunjangan rumah bakal masuk dalam komponen gaji yang akan masuk ke rekening anggota Dewan setiap bulan.
    Dengan cara seperti itu, anggota DPR juga bisa lebih leluasa menggunakan dana tunjangan dari negara.
    “Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabotabek, itu kan hak masing-masing,” kata Indra.
    Namun, saat itu belum ditentukan berapa besaran tunjangan.
    Peniadaan fasilitas rumah dinas juga belum diberlakukan pada Oktober 2024.
    Indra mengaku pihaknya masih melakukan survei besaran biaya sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.
    “Besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran itu untuk rumah atau hunian tiga kamar kan harganya sangat variatif dan fluktuatif,” ujar Indra.
    “Jadi kami harus pastikan dulu, nanti kalau sudah firm barulah kami sampaikan,” tambahnya.
    Menurut Indra, rumah dinas yang selama ini menjadi fasilitas bagi anggota DPR akan dikembalikan ke negara.
    Ia menyebut, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bakal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
    Indra menegaskan, fasilitas rumah dinas untuk anggota periode sudah ditarik.
    “Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” kata Indra.
    Setelah hampir setahun, informasi besaran tunjangan rumah anggota DPR akhirnya diputuskan: Rp 50 juta untuk setiap bulannya.
    Besaran tunjangan itu membuat penghasilan anggota DPR RI per bulannya naik, meski tidak sampai Rp 100 juta.
    Besarnya gaji anggota Dewan ini kemudian menjadi sorotan publik.
    Dihubungi Kompas.com, Indra mengonfirmasi besaran tunjangan anggota Dewan masih mengacu pada Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
    Sementara, gaji pokok masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
    Berikut rincian tunjangan dan gaji anggota DPR adalah sebagai berikut, berdasarkan kategori pimpinan dan anggota:
    1. Gaji pokok
    2. Tunjangan suami/istri senilai 10 persen gaji pokok
    3. Tunjangan anak sebesar 2 persen gaji pokok, paling banyak dua anak
    4. Tunjangan jabatan
    5. Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa, maksimal empat jiwa
    6. Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813
    7. Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
    8. Tunjangan kehormatan:
    9. Tunjangan komunikasi:
    10. Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000
    11. Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000
    12. Asisten anggota: Rp 2.250.000
    13. Tunjangan perumahan Rp 50.000.000
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Itu Logam Tanah Jarang? Ternyata Ini Keistimewaan dan Kegunaannya – Page 3

    Apa Itu Logam Tanah Jarang? Ternyata Ini Keistimewaan dan Kegunaannya – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jika Indonesia dianugerahkan potensi sumber daya logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) besar yang sepatutnya bisa dimanfaatkan.

    Hal itu  Prabowo sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    “Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia,” jelas dia.

    Saat ini, kata Prabowo, sumber daya logam tanah jarang ini sangat penting untuk menciptakan teknologi tinggi bagi kehidupan modern. 

    “Rare earth ini vital untuk teknologi tinggi untuk kehidupan modern dan pertahanan modern. Kita harus menciptakan manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepatnya,”tegas dia.

    Sekadar informasi,logam tanah jarang merupakan kelompok 17 unsur kimia yang memiliki peran krusial dalam teknologi modern. Meskipun namanya mengandung kata “jarang”, sebenarnya unsur-unsur ini cukup melimpah di kerak bumi, namun jarang ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis.

    Kelompok ini terdiri dari 15 unsur lantanida ditambah skandium dan itrium, yang memiliki sifat-sifat unik yang membuatnya sangat berharga dalam berbagai aplikasi teknologi tinggi.

    Penggunaan logam tanah jarang sangat luas dan mencakup berbagai sektor industri yang penting. Dalam bidang elektronik, unsur-unsur ini digunakan dalam pembuatan smartphone, komputer, dan perangkat elektronik lainnya.

    Di sektor energi terbarukan, logam tanah jarang menjadi komponen penting dalam turbin angin dan panel surya. Bahkan dalam industri otomotif, unsur-unsur ini digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik dan magnet permanen untuk motor listrik.

  • Ini Daerah yang Kaya Logam Tanah Jarang di Indonesia, Diincar Banyak Negara – Page 3

    Ini Daerah yang Kaya Logam Tanah Jarang di Indonesia, Diincar Banyak Negara – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jika Indonesia dianugerahkan potensi sumber daya logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) besar yang sepatutnya bisa dimanfaatkan.

    Hal itu  Prabowo sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    “Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia,” jelas dia.

    Saat ini, kata Prabowo, sumber daya logam tanah jarang ini sangat penting untuk menciptakan teknologi tinggi bagi kehidupan modern. 

    “Rare earth ini vital untuk teknologi tinggi untuk kehidupan modern dan pertahanan modern. Kita harus menciptakan manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepatnya,”tegas dia.

    Sekadar informasi,logam tanah jarang merupakan kelompok 17 unsur kimia yang memiliki peran krusial dalam teknologi modern. Meskipun namanya mengandung kata “jarang”, sebenarnya unsur-unsur ini cukup melimpah di kerak bumi, namun jarang ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis.

    Kelompok ini terdiri dari 15 unsur lantanida ditambah skandium dan itrium, yang memiliki sifat-sifat unik yang membuatnya sangat berharga dalam berbagai aplikasi teknologi tinggi.

    Penggunaan logam tanah jarang sangat luas dan mencakup berbagai sektor industri yang penting. Dalam bidang elektronik, unsur-unsur ini digunakan dalam pembuatan smartphone, komputer, dan perangkat elektronik lainnya.

    Di sektor energi terbarukan, logam tanah jarang menjadi komponen penting dalam turbin angin dan panel surya. Bahkan dalam industri otomotif, unsur-unsur ini digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik dan magnet permanen untuk motor listrik.

  • HUT RI, Sekjen DPR: ASN parlemen harus gotong royong

    HUT RI, Sekjen DPR: ASN parlemen harus gotong royong

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI berpesan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan DPR untuk harus mengedepankan semangat gotong royong.

    Menurut dia, gotong royong bukan hanya slogan, melainkan nilai luhur Nusantara yang menjunjung tinggi solidaritas, empati, dan kemerdekaan. Semangat itu harus tercermin di lingkungan parlemen melalui kolaborasi antarunit dan menghapus ego antarbidang.

    “Kemajuan bangsa hanya dapat dicapai jika kita mampu bersatu, menegakkan kedaulatan, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama setiap kebijakan,” kata Indra saat upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut kemerdekaan dan kemajuan tidak lahir dari perjuangan individual. Gotong royong, ucapnya, menjadi fondasi utama yang perlu dirawat, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang berpotensi menimbulkan sekat-sekat sektoral.

    Tidak hanya gotong royong, Indra menyampaikan prinsip bhinneka tunggal ika juga harus ditanamkan di tengah kompleksitas keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Ia meminta agar seluruh ASN DPR RI konsisten menjaga keberagaman.

    “ASN harus menjadi penjaga keberagaman. Melindungi kohesi sosial, menyatukan bangsa, bukan sebaliknya,” katanya.

    Bagi Indra, 80 tahun perjalanan bangsa Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Di balik kemerdekaan, ada pengorbanan panjang dari para pahlawan dan rakyat.

    Karena itu, dia menyebut pesan kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja, kolaborasi, dan penguatan solidaritas di setiap lapisan, khususnya di lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

    “Peringatan Kemerdekaan bukan hanya momentum historis, tetapi pengingat akan tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” tuturnya.

    Lebih lanjut Indra mengatakan tema HUT Ke-80 RI “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” memiliki makna yang relevan dengan tugas sehari-hari para ASN yang bekerja di lingkungan DPR.

    Menutup pidatonya, Sekjen DPR mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan etos kerja ASN Berakhlak sebagai kompas moral dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

    Ia meyakini hanya ASN yang berintegritas, profesional, dan berjiwa kebangsaan yang bisa membuat Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat.

    “Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk meneruskan cita-cita perjuangan para founding fathers dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan melalui Dharma Bakti di lembaga legislatif tercinta ini,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus, siang.

    Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus, bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

    Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu, 16 Agustus.

    “Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya.

    Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

    “Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” katanya.

    Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

    Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda Lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

    “Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

    Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023.

    “Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan.

    Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi.

    Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30 persen sejak tahun 2020.

    “Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ucapnya.

    “Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

    Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga.

    “MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan.

    Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

    Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama.

    “Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan.

    “Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat,

    Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” kata Puan.

  • Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

    Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

    GELORA.CO –  Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 hanya berisi retorika kosong dan tidak menyentuh akar persoalan. 

    Presiden memang mengutip Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun realitas selama puluhan tahun menunjukkan hal sebaliknya. 

    “Kekayaan alam memang dikuasai negara, tetapi hasilnya tidak kembali pada rakyat. Justru segelintir korporasi besar yang menikmati keuntungan, baik yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran istana dan parlemen, maupun para pebisnis yang merangkap sebagai politisi di senayan dan istana,” kata Alfarhat Kasman, Divisi Kampanye JATAM kepada Monitorindonesia.com, Minggu (17/8/2025).

    Presiden berbicara lantang tentang lebih dari seribu tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, bahkan menyatakan tidak gentar menghadapi “orang besar” yang membekingnya. 

    “Namun pertanyaannya, jika memang pemerintah tidak gentar, mengapa praktik ini dibiarkan berlangsung bertahun-tahun, termasuk dalam masa kepemimpinan Prabowo?”.

    “Sejumlah nama aktor besar yang membekingi tambang ilegal, toh, bukanlah rahasia lagi. Media berkali-kali melaporkan keterlibatan politisi, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi dalam bisnis kotor ini,” lanjutnya.

    Telah banyak laporan investigasi yang menunjukkan bagaimana jaringan tambang ilegal ini beroperasi dengan perlindungan aparat dan restu pejabat tertentu, bahkan menggunakan perusahaan cangkang untuk menutupi praktik curang mereka.

    Lebih jauh, retorika Prabowo juga mengabaikan fakta bahwa problem industri tambang bukan hanya pada operasi ilegal. Perusahaan yang memiliki izin sah sekalipun kerap melanggar hukum dan tetap dibiarkan beroperasi. Kita bisa melihatnya di pulau Wawonii, Kepulauan Sangihe, dan di Dairi.

     

    Di Dairi, PT Dairi Prima Mineral (DPM) tetap melanjutkan operasi meskipun izin lingkungannya sudah dicabut setelah gugatan warga menang dan kasasi perushaaan ditolak di Mahkamah Agung. 

    “Salah satu pemegang saham perusahaan ini adalah Bakrie Group, milik keluarga Bakrie yang menyokong Prabowo dalam Pilpres kemarin,” lanjutnya.

    Selain itu, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak usaha Harita, tetap beroperasi meski izin lingkungan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang digugat warga telah menang di MA.

    Demikian juga dengan operasi tambang di PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, yang tetap bertahan meski masyarakat menolak keras, dan bahkan adik kandung Presiden pernah dikabarkan hendak membeli sahamnya. 

    Gugatan warga atas izin tambang dan izin lingkungan pun telah menang di MA. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tambang legal sekalipun tetap kebal hukum ketika terhubung dengan kekuasaan.

    Lebih jauh, hampir semua perusahaan tambang di Indonesia menjalankan praktik yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Mereka merampas tanah tanpa persetujuan, menebangi hutan dan merambah kawasan konservasi, mencemari sungai dan laut yang menjadi sumber hidup masyarakat, dan membuka tambang di sekitar pemukiman. 

    “Lubang-lubang tambang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, menjadi mesin pembunuh yang telah menelan nyawa banyak anak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada “ilegal” atau “legal”, melainkan pada watak predatoris industri tambang itu sendiri, yang mendapat perlindungan dari negara,” bebernya.

    Cilakanya, dalam Pidato Prabowo itu, tampak ia hanya peduli dengan aspek ekonomi, soal negara yang kehilangan pendapatan. Ia tampak tak peduli dengan nasib rakyat yang tak hanya basis ruang produksinya yang lenyap, sebagian di antaranya bahkan megalamai kekerasan dan masuk penjara.

    Dengan demikian, alih-alih menjadi solusi, pemerintah justru terjebak sebagai bagian dari masalah. Afiliasi politik dengan oligarki tambang membuat negara kehilangan independensi dalam mengatur sumber daya. 

    Regulasi dibuat longgar, pengawasan lemah, penegakan hukum tebang pilih, dan mekanisme perizinan disusun untuk menguntungkan korporasi. 

    “Karena itu, retorika Presiden tentang penindakan tambang ilegal hanyalah mimpi di siang bolong, sebab lingkar kekuasaan sendiri dililit erat oleh kepentingan bisnis tambang,” katanya.

    Pun, JATAM menegaskan, jika Presiden benar serius, kami tantang untuk membuka daftar nama pemain besar tambang ilegal itu dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. 

    “Jika Prabowo tak unngkap, artinya pidato Presiden tidak lebih dari sekadar bacot kosong yang menutupi kenyataan bahwa pemerintah hari ini berdiri di pihak korporasi tambang, bukan rakyat dan lingkungan,” pungkasnya. 

  • Pesta Rakyat-Malam Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, Masyarakat Diminta Gunakan Transportasi Umum

    Pesta Rakyat-Malam Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, Masyarakat Diminta Gunakan Transportasi Umum

    JAKARTA – Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang hendak menghadiri langsung Pesta Rakyat dan Malam Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia untuk menggunakan transportasi umum. Sebab, kantong parkir yang disediakan sangat terbatas

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan tarif khusus transportasi publik pada 17-18 Agustus sebesar Rp 80. Sehingga, masyarakat tak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Kantong parkir sangat terbatas. Kami juga melarang juru parkir liar yang bisa menghambat sirkulasi lalu lintas di sekitar Monas,” ujar Komarudin, Sabtu, 16 Agustus.

    Terlebih, pada kegiatan Malam Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia akan ada lima panggung hiburan mulai dari Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, hingga Sampoerna Strategic.

    Selain itu, ada juga karnaval yang melintasi Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, hingga Jalan Sudirman menuju Senayan.

    Rangkaian kegiatan itupun iprediksi akan menarik perhatian masyarakat untuk hadir dengan jumlah besar. Sehingga, berdampak pada kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi.

    “Mulai pukul 19.00 WIB, arus lalu lintas akan dialihkan. Hanya kendaraan umum seperti Transjakarta yang diizinkan melintas,” jelas Komarudin.

    Menambahkan, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo P. Condro menambahkan, ribuan personel akan disiagakan dalam Operasi Merdeka Jaya. Pengamanan dilakukan secara terbuka maupun tertutup, mengantisipasi berbagai potensi kerawanan mulai dari juru parkir liar, copet, hingga anak hilang.

    “Personel sudah kami sebar di sepanjang jalur karnaval dari Monas hingga Sampoerna Strategic. Semua skenario sudah kami siapkan, baik untuk ancaman rendah hingga tinggi, sehingga masyarakat bisa menikmati pesta rakyat dengan aman dan nyaman,” tutur Susatyo.

    Diketahui, Pesta Rakyat diketahui akan dilaksanakan pada Minggu 17 Agustus 2025 mulai dari pukul 12.00 sampai dengan 16.00 WIB. Kemudian, Malam Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia dimulai pada pukul 17.30 hingga 23.00 WIB.

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin