Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Waka MPR Prihatin Balita Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing: Lurah-RT ke Mana?

    Waka MPR Prihatin Balita Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing: Lurah-RT ke Mana?

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti peristiwa meninggalnya balita perempuan bernama Raya, asal Kabandungan, Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing. HNW mempertanyakan pemerintah di tingkat desa dalam mengawasi kasus tersebut.

    “Saya sampaikan sangat-sangat terenyuh, sangat-sangat prihatin dengan terjadinya kasus ini. Dan apalagi Indonesia kita ini dikenal, apalagi di daerah ya, dikenal dengan komunitas yang hidup rukun, komunitas yang apa namanya, hubungan sosialnya sangat bagus. Kok bisa kejadian ini, bagaimana?” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    HNW mempertanyakan peran lurah, RW, RT di tempat Raya tinggal. Seharusnya, kata dia, Pemda juga turun tangan memberikan perhatian.

    “Jadi, pemerintah di tingkat daerah pun juga ke mana mereka? Lurah, RT, RW itu, ini juga menjadi kritik yang mendasar ya. Jadi seluruh struktur negara itu harus hadir melaksanakan perintah konstitusi, yaitu melindungi seluruh tumpah dari Indonesia,” ujar HNW.

    “Dan solusi itu kan memang tidak harus dia sendiri melakukan katakanlah, RT kemudian melihat ada warganya yang orang tuanya ODGJ, kemudian ada warga rumahnya yang sudah sangat memprihatinkan, misal tidak bagus, kan ini segera kemudian menyampaikan ke mungkin warga sekitar, termasuk juga komunitas beragama kita kan ada masjid, harusnya juga aware dengan masalah ini,” tambahnya.

    “Jadi menurut saya ini sebuah kondisi yang sangat tidak semestinya terjadi dan semestinya tidak diulangi lagi, tapi sudah terjadi, ya harus segera ada perbaikan,” ujar HNW.

    “Perbaikannya itu adalah menghidupkan kembali kekerabatan di tingkat akar rumput, di tingkat daerah menghidupkan kembali struktur RT, RW, lurah, kelurahan untuk menjadi penyelesaian masalah di tingkat daerah,” sambungnya.

    Bocah perempuan berusia empat tahun itu dikenal sebagai salah satu anak dengan status BGM (bawah garis merah), istilah medis untuk kondisi gizi buruk. Karena itu, Raya menjadi perhatian utama dalam pelayanan posyandu setempat.

    “Ya kebetulan Raya itu sering ke posyandu, sehingga berat badannya kita kontrol. Memang sejak kecil Raya termasuk BGM itu di bawah garis merah, benar-benar terpantau kalau untuk berat badannya,” ujar Cisri Maryati selaku Bidan Desa Kabandungan saat ditemui, dilansir detikJabar, Rabu (20/8/2025).

    (dwr/lir)

  • Tips Memilih Wedding Stylist untuk Ciptakan Pesta Pernikahan Impian

    Tips Memilih Wedding Stylist untuk Ciptakan Pesta Pernikahan Impian

    JAKARTA – Dalam mempersiapkan pesta pernikahan impian, selain jasa wedding planner, jasa wedding stylist juga sangat dibutuhkan. Wedding stylist adalah seseorang yang fokus pada aspek visual dan estetika dalam pernikahan.

    Dengan kehadiran wedding stylist akan dipastikan bahwa seluruh elemen dari dekorasi, mulai dari bunga, warna, hingga tata letak, selaras dan menciptkan suasana yang indah sesuai dengan konsep pernikahan impian calon pengantin.

    Oleh karena itu, dalam memilih wedding stylist harus sangat diperhatikan agar bisa mengaplikasikan semua keinginan pesta pernikahan dengan baik. Wedding stylist dari Behind the Vows, Franciska Wijaya, mengatakan tips memilih wedding stylist untuk pernikahan impian harus yang sesuai dengan gaya pribadi.

    “Kayak it’s like you’re choosing a wedding dress designer. Aku selalu bilang ke mereka, harus cari yang memang satu style-nya, sesuai,” ungkap Franciska saat ditemui di Senayan, Jakarta, ditulis pada Rabu, 20 Agustus 2025.

    Franciska menyarankan untuk lebih dahulu melihat portofolio dari wedding stylist sebelum memutuskan menggunakan jasanya. Dengan melihat portofolio, maka bisa dilihat apakah wedding stylist tersebut memiliki selera desain yang sama.

    “Jadi pas mereka lihat portofolio kami juga mereka merasa ‘oh ya kurang lebih ini cocok. Biarpun semuanya akan kami customize, tapi first impression itu never lies,” jelasnya.

    Tak hanya itu, pastikan juga ketika mengobrol dengan wedding stylist tersebut bisa berdiskusi dengan baik. Dengan diskusi baik, maka akan bisa menghasilkan desain pesta pernikahan sesuai dengan keinginan dan impian Anda.

    “Terus dari ngobrol itu juga penting, harus cari yang bisa mengerti apa yang Anda mau. Dan yang paling penting, ngobrolnya nyambung, karena prosesnya itu sangat penting buat kita akhirnya sampai pada satu hasil,” pungkas Franciska.

  • Polemik Tunjangan DPR, Sahroni: Uangnya Pasti Kembali ke Rakyat – Page 3

    Polemik Tunjangan DPR, Sahroni: Uangnya Pasti Kembali ke Rakyat – Page 3

     

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tidak ada kenaikan gaji anggota DPR. Meski demikian, dia mengakui ada komponen tunjangan seperti tunjangan beras dan bensin yang naik sedikit.

    “Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta per bulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan,” kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Adies menilai, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merasa kasihan dengan para anggota DPR sehingga mau menambahkan jumlah tunjangan.

    “Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR,” ujar dia.

    “Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” tambahnya.

    Menurut Adies, tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta. Tunjangan bensin sebelumnya sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta naik menjadi Rp7 juta per bulan.

    “Mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya,” ujar Adies.

    Adies menyebut, jumlah gaji dan tunjangan bersih anggota DPR sekitar Rp69 juta hingga Rp70 juta. Jumlah tersebut masih di luar tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Uang itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.

    “Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta. Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru,” terang dia.

    “Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini,” sambung Adies.

     

  • Jangan Lihat Nilainya, Itu Biasa

    Jangan Lihat Nilainya, Itu Biasa

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan. Ia meminta masyarakat untuk tidak melihat nominalnya yang dianggap fantastis.

    “Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Nggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, wow gila DPR semau-maunya gitu. Dapet duit senang-enaknya ngelakuin hal. Nggak,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Ia menyebut anggota DPR akan membagi rezeki yang dipunya kepada masyarakat. Namun, ia memandang 580 anggota dewan pasti memiliki cara tersendiri dalam mendistribusikan hal tersebut.

    “Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih ya sama kalian. Nggak perlu,” kara Legislator NasDem ini.

    “Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Itu istilah.Tapi lagi-lagi, teman-teman anggota DPR 580 anggota DPR ini adalah punya empati keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing,” tambahnya.

    “Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp 50 juta. Kenapa, karena biaya perawatan itu tak terhingga, banyak rusak AC-lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang dikasih masukan, lebih baik dikasih tunjangan tunai. Dimana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak, anggaran negaranya tidak terganggu,” kata dia.

    “Cuma ngurusin rumah jabatan DPR, 580 anggota DPR, kalau-kalau rumahnya, dia masing-masing beda-beda tuh kasusnya. Misalnya kayak gue, gue 3 periode tidak pernah rumah jabatan misalnya, nah itu biaya perbaikan terus dikerjain kalau ada kerusakan,” kata Sahroni.

    “Bayangin, kalau akhirnya terus-terusan setiap tahun demikian bengkak, makanya dikasih tunjangan tunai. Lebih ringan sebenarnya,” imbuhnya.

    (dwr/dek)

  • Masuk Indonesia, JAC Motors Langsung Rakit Kendaraan di Pulogadung

    Masuk Indonesia, JAC Motors Langsung Rakit Kendaraan di Pulogadung

    Jakarta –

    Produsen roda empat asal China, JAC Motors resmi masuk ke Indonesia melalui Indomobil Group. Menariknya, berbeda dengan sejumlah merek baru lain, mereka langsung merakit kendaraan secara terurai atau completely knock down (CKD) di Tanah Air.

    Perakitan mobil JAC Motors akan menggunakan fasilitas milik Indomobil Group di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Mereka mengklaim, proses perakitannya sudah dimulai sejak bulan ini.

    “Indomobil JAC Motors CKD di national assemblers di kawasan industri Pulogadung. Kami perakitan sudah dimulai sejak awal bulan ini, kemudian delivery bulan September,” ujar Regi Kurnia selaku Chief Operating Officer (COO) JAC Indomobil di Senayan, Jakarta Pusat.

    Mobil China JAC Motors Resmi Masuk Indonesia Foto: Septian Farhan Nurhuda/detikcom

    Menurut Regi, kapasitas perakitannya disesuaikan demand konsumen di Indonesia. Dia yakin, berapapun kebutuhan pembeli, pihaknya pasti bisa memenuhinya.

    “Kapasitas perakitannya menyesuaikan demand yang ada, kita tidak bisa mematok berapa unit, sesuai demand yang ada. Mereka harusnya berapapun mampu dengan kapastias sebegitu besarnya,” kata dia.

    Sebagai catatan, JAC Motors datang ke Indonesia dengan meluncurkan tiga produk sekaligus. Menariknya, ketiga mobil tersebut berasal dari segmen komersial listrik atau EV niaga.

    Sementara modelnya cukup beragam, ada mobil pikap ringan bernama JAC EV N35, pikap double kabin bernama JAC Trekker T9, dan truk besar bernama JAC EV N90. Seluruhnya sudah mulai dijual di Indonesia.

    Berikut HarganyaJAC EV N35 C6 – Rp 460 jutaJAC EV N35 C5 – Rp 435 jutaJAC EV N35 C4 – Rp 405 jutaJAC EV N90 LWB – Rp 772 jutaJAC EV N90 SWB – Rp 755 jutaJAC EV Double Cabin T9 – Rp 780 juta.

    (sfn/dry)

  • Anggota Komisi IV DPR RI targetkan RUU Pangan rampung tahun ini

    Anggota Komisi IV DPR RI targetkan RUU Pangan rampung tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengatakan bahwa pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan akan dapat rampung pada tahun ini.

    “Undang-Undang Pangan kita mau ubah, sekarang ini kawan-kawan semuanya masukan, saran, silakan di Komisi IV kami mau usahakan Undang-Undang tentang Pangan diselesaikan di tahun ini,” kata Riyono.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Implementasi Pidato Presiden Saat Sidang MPR RI Tahun 2025” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menyebut nantinya RUU tersebut akan memuat pula penataan ulang terkait posisi institusi pemerintah yang mengurusi urusan pangan dalam mengendalikan desain pangan nasional.

    “Termasuk di dalamnya kami mau menata ulang berkaitan dengan posisi Bulog, posisi Badan Pangan agar menjadi sebuah orkestra yang bagus,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia memandang adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, sebagaimana pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya pada Jumat (15/8).

    Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Rp164 triliun itu rasa-rasanya kalau kemudian kita menginginkan adanya kedaulatan pangan dari hulu sampai ke hilir kalau dihitung dari persentase memang belum sampai lima persen, tapi ada kenaikan yang menurut saya ini berarti ada political will dari Presiden berkaitan dengan masalah kebijakan pangan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan negara harus dapat menguasai sektor pangan nasional sebab yang terjadi saat ini justru pasar dikendalikan oleh sektor swasta yang mendominasi.

    “Negara harus menguasai pangan kita, kalau pangan saat ini khususnya beras baru kurang lebih tiga sampai empat persen marketnya dikuasai oleh negara, 97 persen pangan khususnya beras itu masih dikuasai oleh sektor privat,” katanya.

    Riyono menegaskan pula bahwa ketahanan pangan merupakan penentu bagi terciptanya pembangun nasional.

    “Urusan pangan ini separuh urusan bangsa kita. Sebagaimana Soekarno menyatakan kalau urusan perut rakyat kita ini selesai, 50 persen urusan bangsa kita ini,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perayaan HUT Ke-80 RI belum berakhir, Seskab Teddy siapkan Merdeka Run

    Perayaan HUT Ke-80 RI belum berakhir, Seskab Teddy siapkan Merdeka Run

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya rapat bersama Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo untuk mempersiapkan acara lari “Merdeka Run 8.0” pada Minggu, 24 Agustus 2025.

    Di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu, Seskab Teddy membahas kostum (jersey) Merdeka Run, denah lokasi acara lari, termasuk sarana dan prasarana untuk Merdeka Run.

    “Masih dalam suasana perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi ini, saya menerima kedatangan Menpora Dito Ariotedjo untuk membahas perencanaan dan kesiapan pelaksanaan Merdeka Run 8.0 K,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Rabu.

    Teddy mengatakan acara Merdeka Run 8.0 K itu digelar oleh Istana Kepresidenan RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta pada hari Minggu, 24 Agustus 2025, tepat seminggu setelah HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

    “Garis start dan finish di depan Istana Merdeka, Jakarta,” sambung Seskab Teddy.

    Seskab pun mengajak masyarakat untuk menantikan tanggal pendaftaran Merdeka Run 8.0 K.

    “Catat tanggalnya, karena pendaftaran akan segera dibuka. Gratis dan terbuka untuk semua masyarakat,” kata Seskab Teddy.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai sejak 1 Agustus 2025 dengan acara Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Tahun-tahun sebelumnya, Doa Kebangsaan yang rutin digelar sebagai pembuka rangkaian peringatan HUT RI digelar di Istana Kepresidenan RI, tetapi tahun ini acara itu digelar di Tugu Proklamasi, yang merupakan tempat dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI berikutnya dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Dalam hari yang sama pada siang hari, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025—2026.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI kemudian dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci pada tanggal 16 Agustus 2025 tepat pukul 24.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta Selatan.

    Puncak peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 2025 terpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian pada sore harinya, Presiden Prabowo memimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka.

    Selepas upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi, Presiden Prabowo membuka pintu Istana Kepresidenan RI untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025.

    Aneka makanan dan minuman disajikan gratis oleh masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat tersebut, yang merupakan kali pertama digelar saat HUT RI di Istana Kepresidenan RI. Bagi masyarakat yang bukan peserta upacara, Pesta Rakyat juga digelar di kawasan Monumen Nasional pada 17 Agustus 2025 mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Kemudian, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari. Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Terakhir, Merdeka Run 8.0 K pada 24 Agustus 2025 pun menjadi penutup rangkaian perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Istana Kepresidenan RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak Lukas Enembe Mengadu ke DPR Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan karena Aset Masih Diblokir KPK Nasional 20 Agustus 2025

    Anak Lukas Enembe Mengadu ke DPR Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan karena Aset Masih Diblokir KPK Nasional 20 Agustus 2025

    Anak Lukas Enembe Mengadu ke DPR Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan karena Aset Masih Diblokir KPK
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menerima surat dari salah seorang anak eks Gubernur Papua Lukas Enembe, Astract Bona Timoramo Enembe, yang mengeluh bahwa aset ayahnya masih diblokir.
    Akibat masalah ini, kehidupan keluarganya mengalami kesulitan.
    Ia pun tidak bisa melanjutkan pendidikan di Australia setelah memutuskan kembali ke Indonesia karena kasus korupsi yang melibatkan sang ayah.
    Hal ini diungkapkan Hinca dalam rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
    “Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan surat dari seorang anak terdakwa, atau karena dia masih dalam proses kasusnya, Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua. Dia menulis surat kepada saya untuk disampaikan kepada kita, dan ini soal keadilan,” kata Hinca, Rabu.
    Hinca menyampaikan, KPK perlu memberikan keadilan dengan memberikan kepastian hukum terkait batas waktu penyelidikan dan penyidikan yang membelit tersangka yang sudah meninggal dunia.
    Pasalnya, karena tidak ada kepastian hukum, paspor anak Lukas, Astract, masih disita oleh pihak imigrasi hingga kini.
    Hal ini merugikan masa depan Astract, sementara teman-teman sebayanya sudah lulus.
    Belum lagi, masalah ini turut membuat seluruh aset sang ayah masih disita.
    “Akun-akun banking pribadi saya dan ibu saya, katanya, tabungan untuk pendidikan saya dan adik saya, tanah-tanah bapak saya, asuransi jiwa bapak saya, aset-aset yang seharusnya dipercayakan kepada saya sebagai ahli waris, dan aset-aset yang dimiliki bapak sebelum dia menjabat sebagai Gubernur Papua pada periode pertama 2013-2018 masih terstatus terblokir dan tersita,” ucap Hinca membacakan surat Astract.
    “Anak-anak ini enggak bisa sekolah, enggak bisa kembali, kawan-kawannya sudah tamat,” imbuh dia.
    Hinca melanjutkan bahwa masalah ini berdampak pada emosional dan trauma yang lebih mendalam.
    Trauma ini sulit dipulihkan menyusul nasib masa depan yang tidak jelas.
    Hinca menjelaskan bahwa keluarga Lukas Enembe kecewa dengan KPK yang membiarkan perkara berlarut-larut tanpa kepastian.
    “Enggak selesai-selesai. Nah, yang dia butuhkan adalah kepastian ini. (Dia bilang) ‘Saya sudah kehilangan bapak saya, kehilangan kepastian masa depan saya, dan sekarang ketenangan keluarga saya.’ Pimpinan KPK, saya meneruskan isi hati ini,” beber Hinca.
    Sebagai solusi atas masalah ini, Hinca meminta pemerintah untuk menentukan batas waktu penyelesaian perkara bagi tersangka yang sudah meninggal dunia.
    “KPK seharusnya mengambil sikap saja mana yang sudah, mana yang belum, atau kalau KUHAP kita belum sempurna, mari kita buat normanya. Supaya ini berakhir. Ini soal batas waktu supaya kepastian hukum ada dan bisa kita sampaikan,” tandas Hinca.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima tunjuk Saleh Mustafa jadi Wakil KSAD dan rombak tiga pangdam

    Panglima tunjuk Saleh Mustafa jadi Wakil KSAD dan rombak tiga pangdam

    Arsip foto – Ketua Umum Indonesia Pingpong League Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa saat ditemui awak media di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (22/12/2024). ANTARA/FAJAR SATRIYO

    Panglima tunjuk Saleh Mustafa jadi Wakil KSAD dan rombak tiga pangdam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menggantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang menempati jabatan baru sebagai Wakil Panglima TNI.

    Penunjukan itu Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa itu berdasarkan Kep/1102/VIII/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Berdasarkan surat keputusan yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, beberapa pejabat tinggi juga mendapatkan jabatan strategis, seperti Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim yang sebelumnya menempati jabatan Pa. Sahli Tk. III KSAD Bidang Ekkudag, kini mendapat jabatan baru sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih.

    Amrin menggantikan posisi Mayor Jenderal TNI Rudi Purwanto yang akan menempati jabatan Asisten Logistik Panglima TNI.

    Selain itu, ada Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo yang akan meninggalkan jabatan lamanya Aster KSAD untuk menerima posisi baru sebagai Pangdam I/Iskandar Muda.

    Terakhir, ada Mayor Jenderal TNI Christian Kurnianto Tehuteru yang akan menjadi Pangdam XVIII/Kasuari, meninggalkan jabatan lamanya Asisten Operasi KSAD.

    Hingga saat ini, pihak Mabes TNI ataupun Dinas Penerangan TNI AD belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai penunjukan Wakil KSAD dan tiga Pangdam baru tersebut.

    Sumber : Antara

  • Wakil Ketua Komisi III DPR ingatkan KPK hargai partai politik

    Wakil Ketua Komisi III DPR ingatkan KPK hargai partai politik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Ketua Komisi III DPR ingatkan KPK hargai partai politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghargai partai politik di Indonesia terkait pelaksanaan operasi tangkap tangan atau OTT.

    Sahroni menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi tindakan KPK yang melakukan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, setelah yang bersangkutan mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Kami berharap Pak, Bapak (KPK, red.) punya momen waktu yang pas. Kenapa saya bilang waktu yang pas? Kami semua di sini, delapan partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini atau kami enggak dihargai,” ujar Sahroni dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Walaupun demikian, Sahroni mengatakan partai politik tidak mau dianggap sok bersih, meskipun meminta dihargai oleh KPK.

    “Tolonglah dihargai satu sama lain. Kami enggak mau akhirnya merasa bahwa ah ini partai politik sok-sokan, mau sok bersih, enggak. Di Republik ini enggak ada yang bersih. Kami pingin bahwa proses penegakan hukum yang Bapak (KPK, red.) lakukan sesuai koridor yang kami pengin pahami,” katanya.

    Sebelumnya, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sultra, pada 7 Agustus 2025.

    Mulanya, penyidik KPK menangkap beberapa orang di Jakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Penyidik KPK kemudian bergerak menangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, setelah yang bersangkutan mengikuti Rakernas Partai NasDem. 

    Sumber : Antara