Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • DKI Kaji Buat Flyover Atau Underpass di TB Simatupang, PDIP Ingatkan Hal Ini

    DKI Kaji Buat Flyover Atau Underpass di TB Simatupang, PDIP Ingatkan Hal Ini

    Jakarta –

    Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan mengalihfungsikan sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Setalan, menjadi jalur kendaraan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta F-PDIP Ida Mahmudah mengatakan kemacetan di TB Simatupang harus diatasi dengan sejumlah alternatif.

    “Memang Pemda berkewajiban mencarikan alternatif apabila jalan terlalu macet, untuk sementara ini memang trotoar kan kita tidak boleh digunakan kendaraan umum, tapi masih banyak motor yang mencuri (jalan),” kata Ida kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

    Ida berharap masyarakat mendukung rencana Pemprov Jakarta ini. Dia mengatakan macet di Jalan TB Simatupang harus segera diatasi guna kenyamanan warga.

    “Karena ini satu alternatif mengurangi kemacetan, saya pikir tidak masalah dan mohon dukungan dari masyarakat sekitar agar ini bisa berjalan, agar kemacetan bisa terurai,” tutur dia.

    Ida menyebut trotoar yang akan dijadikan jalur kendaraan itu harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dia berharap adanya penyisaan bagian trotoar untuk pejalan kaki.

    “Saya lupa, trotoarnya berapa meter, kalau trotoarnya besar sekali tidak ada masalah. Kalau memang tiga meter tidak ada masalah walaupun disisakan sedikit untuk pejalan kaki kan memang masih ada pejalan kaki,” jelasnya.

    Minta Galian Segera Dirampungkan

    Ide juga menyoroti proyek galian yang menjadi biang kerok macet di TB Simatupang. Dia meminta agar kontraktor menambah personel agar pekerjaan bisa segera diselesaikan.

    “Pengalaman beberapa hari ini memang macet total karena faktor ada pembangunan galian. Harapannya kontraktor galian tersebut untuk menambah personelnya agar macetnya tidak berlarut-larut,” jelasnya.

    “Kenapa, karena memang ini harus dilaksanakan pekerjaannya, tapi juga untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah, saya berhadap sebagai anggota DPRD Komisi D bahwa kontraktor menambah personal untuk mempercepat pembangunannya, jangan sampai pengurangan speknya, tapi personal ditambah agar pembangunan lebih cepat,” pungkasnya.

    Dukung Bangun Flyover, tapi…

    Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji pembangunan flyover atau underpass di percepatan besar Jalan TB Simatupang. Ida mendukung program itu sebagai langkah mengatasi kemacetan.

    “Kalau memang itu menjadi salah satu solusi, kenapa tidak. Tapi satu hal, pembangunan ini tambah macet sih, prinsip untuk mencari solusi atau menyelesaikan kemacetan di sekitar TB Simatupang memang harus dilakukan, tapi memang masyarakat harus siap kalau nanti dibangun itu tambah macet,” kata Ida.

    Ida mengatakan pembangunan flyover tentunya akan menyebabkan kemacetan. Sehingga, kata dia, warga harus bersabar selama pembangunan berlangsung.

    “Jadi memang harus mau berkorban kemacetan dulu, paling tidak setahun setengah sampai dua tahun, kalau ini menjadi solusi flyover atau underpass jadi salah satu solusi,” tutur dia.

    Selain itu, Ida mengingatkan agar pembangunan flyover dilakukan setelah proyek galian di Jalan TB Simatupang selesai. Sebab, kata dia, banyaknya proyek dalam satu waktu akan memperparah kemacetan.

    “Semoga proyek yang sekarang dilaksanakan mudah-mudahan tidak lama lagi selesai, jadi tidak dobel kemacetannya. Tapi kan itu masih… kalau anggaran tahun 2026 pelaksanaannya juga masih makan waktu beberapa bulan ke depan, sekarang masih bulan Agustus, jadi masih ada waktu,” tutur dia.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggunakan sebagian trotoar di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk menambah lajur kendaraan guna mengurai kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan dialihfungsikannya trotoar tersebut.

    “Sebagian trotoarnya yang sekarang ini memang nggak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki, karena memang beberapa juga terpotong-potong,” kata Pramono di sela-sela di ITB Ultra Marathon di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).

    Pramono menjelaskan sebagian trotoar yang dijadikan jalan bakal dipakai sampai November mendatang. Setelah proyek galian selesai, Pramono akan memprioritaskan kembali pembangunan trotoar untuk pejalan kaki.

    “Untuk sampai dengan bulan November digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu nanti akan kami kembalikan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/idn)

  • Titik-titik Kepadatan Lalin Tol Arah Jakarta Pagi Ini

    Titik-titik Kepadatan Lalin Tol Arah Jakarta Pagi Ini

    Jakarta –

    Lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol arah Jakarta mengalami kepadatan. Salah satu titik kepadatan terjadi di Tol Jagorawi, tepatnya di Km 18-17 Cimanggis.

    “Cimanggis Km 18-17 arah Jakarta padat, kepadatan volume lalin,” tulis akun X Jasamarga, Senin (25/8/2025).

    Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di Dukuh Km 7-Cipinang Km 02. Kepadatan akibat volume kendaraan yang meningkat.

    Titik kepadatan Tol Jagorawi arah Jakarta juga terjadi di Cililitan menuju Cawang. Arus kendaraan di lokasi mengalami peningkatan di pagi ini.

    “Cililitan Km 2-Cawang Km 0 padat. Kepadatan volume lalin arah Tebet,” tulis Jasamarga.

    “Hati-hati di akses keluar Senayan Km 08+800 arah Semanggi, ada penanganan kendaraan gangguan di lajur kiri,” tulis Jasamarga.

    (ygs/eva)

  • Anas Urbaningrum Respons Desakan Bubarkan DPR: Sangat Kuat

    Anas Urbaningrum Respons Desakan Bubarkan DPR: Sangat Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum menegaskan posisi DPR RI sangat kuat karena dijamin konstitusi. Hal ini untuk menanggapi adanya dorongan di media sosial membubarkan DPR.

    Anas membuka tulisannya di media sosial dengan sebuah dialog.

    Ada dialog begini :
    A : Bubarkan DPR!
    B : Itu paling tolol sedunia.

    “Apakah DPR bisa dibubarkan? Bahkan Presiden pun tidak berwenang membubarkan DPR. Posisi DPR dijamin oleh Konstitusi, sangat kuat,” kata Anas di akun X pribadinya, dikutip pada Senin (25/8/2025).

    Tetapi keadaan khusus bisa “membubarkan” DPR. Peristiwa reformasi 1998 memaksa DPR hasil pemilu 1997, yakni DPR periode 1998-2003 harus bubar di tengah jalan.

    Masa tugasnya dipotong oleh sejarah politik baru, yakni penyelenggaraan pemilu 1999. Masa berkantornya di Senayan tidak sampai 2 tahun dan digantikan periode baru 1999-2004.

    Jauh sebelum itu, Presiden Soekarno pernah membubarkan Konstituante, Dewan Pembentuk UUD.

    Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah tindakan politik Soekarno di luar norma Konstitusi yang diambil dengan alasan untuk menyelamatkan Republik.

    Konstituante yang gagal (belum berhasil) menyelesaikan mandatnya, dianggap ruwet dan bertele-tele, justru dinilai bisa membawa Indonesia ke jurang krisis politik dan Konstitusi. Presiden Soekarno ambil langkah politik “luar biasa” untuk menegaskan kembali kepada UUD 1945.

    “Kedua hal tsb adalah sekadar contoh ringkas dalam sejarah politik kita,” tuturnya.

    Lantas bagaimana cara terbaik agar DPR tidak dibubarkan?

  • 6 Eko Patrio Klarifikasi Video Parodi DJ Sound Horeg: Saya Pribadi Minta Maaf… Nasional

    6 Eko Patrio Klarifikasi Video Parodi DJ Sound Horeg: Saya Pribadi Minta Maaf… Nasional

    Eko Patrio Klarifikasi Video Parodi DJ Sound Horeg: Saya Pribadi Minta Maaf…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengklarifikasi video parodinya saat berakting menjadi DJ sound horeg di media sosial.
    Menurut Eko, video parodi itu dibuat tanpa maksud buruk. Apalagi menantang rakyat seperti yang selama ini dituduhkan.
    Eko pun meminta maaf karena video tersebut melukai masyarakat.
    “Enggak ada (maksud apa-apa). Malah jauh banget itu (tafsirnya). Seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaflah,” ujar Eko di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) malam.
    Adapun video itu Eko buat untuk membalas kritikan masyarakat yang mengkritisinya berjoget dalam Sidang Tahunan MPR 2025.
    Bukannya meredam komentar negatif, Eko justru mengunggah video parodi yang dinilai warganet sebagai bentuk respons menantang.
    Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, ia mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
    Setelah musik terputar, kamera menyorot beberapa orang lain yang mengenakan seragam partai berjoget seolah menikmati musik yang diputar Eko.
    Video itu disertai dengan tulisan yang menyinggung kontroversi sebelumnya.
    ”
    Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,”
    tulis Eko.
    Eko menceritakan, video itu dibuat saat pembubaran panitia 17 Agustus di partainya.
    Dia menegaskan tidak ada maksud apa-apa dalam pembuatan video itu.
    “Enggak ada maksud apa-apa. Memang itu kemarin kan kita acara pembubaran panitia 17 Agustus-an,” imbuhnya.
     
    Eko Patrio dan sejumlah anggota DPR lainnya sempat menjadi sorotan publik karena berjoget di sela rangkaian Sidang Tahunan MPR.
    Saat itu, beberapa anggota Dewan berdiri dan berjoget mengikuti lagu daerah Sajojo dan Gemu Fa Mi Re.
    Aksi joget anggota Dewan kemudian beredar luas di media sosial dan dinilai tidak peka dengan penderitaan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas nilai Prabowo satu-satunya Presiden yang terapkan Pasal 33 UUD

    Zulhas nilai Prabowo satu-satunya Presiden yang terapkan Pasal 33 UUD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan satu-satunya Presiden RI yang berani menerapkan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan ekonomi gotong royong dan pemerataan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan bahwa hal itu merupakan prinsip yang selama ini diperjuangkan oleh PAN dan Presiden Prabowo merupakan sosok yang ditunggu-tunggu.

    “Presiden Pak Prabowo Subianto, satu-satunya Presiden yang berani menerapkan Pasal 33, pemberdayaan, pemerataan, gotong royong, ekonomi Pancasila,” kata Zulhas saat berpidato pada PAN Awards, rangkaian HUT Ke-27 PAN, di Senayan Park, Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan semangat ekonomi Pancasila yang dijalankan Presiden Prabowo harus terus didukung agar mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan perekonomian Indonesia yang menekankan prinsip demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.

    Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas juga mendorong agar Presiden menetapkan standar harga gabah dengan terbitnya keputusan presiden.

    Hal itu menjadi bukti pemerintah berpihak kepada rakyat karena selama ini pengusaha-pengusaha besar banyak yang ikut berbisnis di wilayah yang seharusnya didominasi oleh rakyat.

    Menurut dia, dana bantuan sosial penting, tetapi yang paling penting adalah pemberdayaan rakyat.

    “Saudara-saudara sekalian, itulah perjuangan kita, yang sudah kita tunggu 15 tahun lamanya. Kita kalah terus sama Pak Prabowo, betul nggak?” katanya.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti persoalan distribusi pupuk di Indonesia yang dinilai terlalu rumit. Dia menyebut, banyak aturan yang justru membuat pupuk sulit sampai ke tangan petani tepat waktu.

    “Pupuk semua mau ikut cawe-cawe, 148 aturan mengatur soal pupuk, maklum demokrasi mahal katanya,” katanya.

    Zulhas menambahkan proses distribusi pupuk sangat berbelit hingga membutuhkan ratusan tanda tangan sebelum pupuk diterima petani.

    Dia pun mengaku telah melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, Presiden Prabowo langsung merespons dengan langkah konkret untuk memangkas birokrasi.

    “Jadi, ada 500 tanda tangan baru pupuk sampai ke tangan petani, bayangin saudara-saudara, itu pupuk sampai ke petani kalau sudah panen,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas Sanjung Prabowo sebagai Satu-satunya Presiden yang Berani Terapkan Pasal 33 Nasional 24 Agustus 2025

    Zulhas Sanjung Prabowo sebagai Satu-satunya Presiden yang Berani Terapkan Pasal 33 Nasional 24 Agustus 2025

    Zulhas Sanjung Prabowo sebagai Satu-satunya Presiden yang Berani Terapkan Pasal 33
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyanjung Presiden Prabowo Subianto sebagai satu-satunya presiden yang berani menerapkan prinsip Pasal 33 UUD 1945.
    “Saudara-saudara, kita punya Presiden Pak Prabowo Subianto, satu-satunya presiden yang berani menerapkan Pasal 33, pemberdayaan, pemerataan, gotong royong, ekonomi Pancasila,” ujar Zulhas saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-27 PAN, di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) malam.
    Dia menilai, kebijakan yang diambil Prabowo sejalan dengan cita-cita PAN dalam memperjuangkan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
    Menurut Zulhas, semangat ekonomi Pancasila yang dijalankan Prabowo harus terus didukung agar mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    “Nah itulah yang Partai Amanat Nasional perjuangkan hari-hari ini dan hari yang akan datang,” ucapnya.
    Diketahui, pada akhir Juli 2025 lalu, dalam Harlah PKB, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tujuan bernegara yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disusun berdasarkan asas perekonomian kekeluargaan, bukan konglomerasi.
    “Pasal 33 ini tujuan nasional. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi. Asas keluarga, asas kekeluargaan ya seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga,” kata Prabowo.
    Oleh karena itu, Prabowo mengatakan, asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 bertentangan dengan mazhab-mazhab ekonomi, termasuk ekonomi neoliberal.
    Presiden mengungkapkan, pada ekonomi neoliberal, segelintir orang, terutama masyarakat kelas atas, akan bertambah kaya.
    Lalu, kekayaan itu lama-kelamaan akan “menetes” atau menurun pada masyarakat kelas bawah.
    “Di masa neoliberal ini, menurut mereka enggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya. Menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah, tapi kenyataannya menetesnya lama banget. Menetesnya 200 tahun, udah mati kita semua itu. Jadi itu enggak bener,” ujar Prabowo seraya berkelakar.
    Atas dasar itu, Prabowo mengajak semua yang hadir untuk menyimak Pasal 33 UUD 1945 yang menggariskan tujuan bernegara, yakni rakyat merasa aman, sejahtera, tidak ada kemiskinan dan kelaparan.
    “Demokrasi penting, demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan. Ini bukan tujuan bernegara bagi saya,” kata Prabowo.
    Adapun Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri atas empat ayat yang mengatur prinsip ekonomi yang dianut oleh Indonesia.
    Ayat 1 berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”.
    Kemudian, ayat 2 berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
    Lalu, ayat 3 bunyinya, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
    Terakhir, ayat 4 berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAN peringati HUT ke-27 dengan beri 12 penghargaan soal pangan

    PAN peringati HUT ke-27 dengan beri 12 penghargaan soal pangan

    Jakarta (ANTARA) – Partai Amanat Nasional (PAN) memperingati Hari Ulang Tahun ke-27 dengan menggelar acara bertajuk PAN Awards 2025 di Senayan Park, Jakarta, Minggu malam, yang memberikan 12 penghargaan soal pangan kepada tokoh-tokoh pangan maupun organisasi.

    Adapun 12 penghargaan itu diberikan berdasarkan beragam kategori, mulai dari soal petani, nelayan, wirausaha, hingga lingkungan.

    “Kita akan memberikan 12 penghargaan kategori yang seluruhnya berkaitan dengan masalah pangan dan ini adalah merupakan apresiasi,” kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo.

    Para penerima penghargaan itu masing-masing menerima piala dan sejumlah uang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi tokoh yang terakhir memberikan penghargaan kepada penerima.

    Eko mengatakan bahwa dalam peringatan HUT tahun ini, PAN memiliki jargon “Pangan Terdepan”.

    Menurut dia, kata-kata itu bukan sekadar kiasan, tetapi PAN akan terus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kedaulatan pangan di tanah air.

    Berikut penerima PAN Awards berdasarkan kategorinya:

    1. Wirausahawan Pangan Terdepan : Ladang Lima

    2. Penyelamat Pangan Terdepan : Food Bank of Indonesia

    3. Inovator Pangan : Andrea Novita

    4. Peternak Terdepan : Bayu Aji Handayanto

    5. Nelayan Terdepan : Edikhan

    6. Petani Terdepan : Khanif Irsyad

    7. Pejuang Lingkungan Terdepan : Greenfaith Indonesia

    8. Sahabat Pangan Lokal: Pita Herlianda

    9. Kopdes Kreatif Terdepan : KDMP Sumbung, Boyolali

    10. Pejuang Distribusi Pangan Terdepan : Octaviane Kalalo

    11. Pelaku Wisata Terdepan : Muhamad Sadam

    12. Tokoh Desa Terdepan : Kades Ahmad Bajuri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seruan Aksi Besar di DPR RI, Benarkah Akan Terjadi?

    Seruan Aksi Besar di DPR RI, Benarkah Akan Terjadi?

    GELORA.CO –  Isu rencana aksi demonstrasi besar-besaran kembali mencuri perhatian publik. Sejak beberapa hari terakhir, jagat media sosial ramai dengan seruan demo yang disebut-sebut akan digelar pada Senin, 25 Agustus 2025. Informasi ini menyebar luas melalui platform X (sebelumnya Twitter) dan pesan berantai WhatsApp, dengan akun-akun berpengikut ribuan ikut membagikan ajakan tersebut.

    Meski demikian, hingga kini masih muncul pertanyaan besar: siapa sebenarnya penggerak aksi ini, dan benarkah demonstrasi besar itu akan benar-benar terjadi?

    Mengapa Demo 25 Agustus 2025 Jadi Sorotan Publik?

    Gelombang seruan aksi demo 25 Agustus 2025 muncul setelah isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI mencuat ke publik. Informasi yang beredar menyebut setiap anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.

    Isu tersebut langsung memicu kemarahan masyarakat. Banyak yang menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Sentimen negatif terhadap DPR pun semakin kuat, bahkan ada yang menyebut ketidakpuasan publik sudah mencapai puncaknya.

    Tak heran jika seruan aksi demo mendapat atensi luas, terutama dari kalangan muda yang aktif di media sosial.

    Lokasi Demo yang Disebut Jadi Titik Kumpul

    Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa lokasi utama aksi demo adalah Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Massa dikabarkan akan menjadikan gedung parlemen tersebut sebagai titik kumpul utama.

    Selain itu, muncul juga isu adanya rencana aksi di Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini disebut-sebut sebagai kelanjutan dari “demo Pati jilid 2”. Namun, rencana tersebut belakangan terancam batal karena tidak jelas siapa yang menjadi penanggung jawab.

    Tuntutan dalam Seruan Demo 25 Agustus 2025

    Tidak hanya soal tunjangan DPR, seruan aksi juga memuat berbagai tuntutan lain yang cukup kontroversial.

    Beberapa tuntutan yang beredar di media sosial antara lain:

    Pembubaran DPR RI melalui dekrit Presiden Prabowo Subianto.Pengusutan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga menjadi topik hangat dalam seruan aksi tersebut.

    Rangkaian tuntutan ini menunjukkan bahwa isu demo tidak hanya berfokus pada DPR, tetapi juga melebar ke ranah politik nasional yang lebih luas.

    Respon Publik dan Tokoh Gerakan Sipil

    Meskipun seruan aksi tersebar luas, hingga kini belum ada organisasi besar yang mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam demo 25 Agustus 2025.

    Tokoh pergerakan buruh, Jumhur Hidayat, bahkan menyatakan bahwa rencana aksi ini tidak jelas arahnya. Ia menegaskan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dilarang ikut serta karena tidak ada kejelasan penanggung jawab maupun tujuan aksi.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa mereka memang akan menggelar aksi, tetapi pada 28 Agustus 2025, bukan pada 25 Agustus. Fokus tuntutan KSPI pun berbeda, yaitu penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum.

    Dari kalangan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memastikan tidak ada aksi mahasiswa pada 25 Agustus 2025. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang sempat mengaitkan demo dengan gerakan mahasiswa.

    Kesimpulan: Benarkah Demo 25 Agustus 2025 Akan Terjadi?

    Seruan demo 25 Agustus 2025 memang sudah menyebar luas di media sosial, terutama dengan isu kenaikan tunjangan DPR yang jadi pemicu utama. Namun, hingga hari ini belum ada organisasi besar—baik mahasiswa, buruh, maupun ormas—yang secara resmi mengklaim diri sebagai penggerak aksi.

    Artinya, meski ramai dibicarakan, aksi besar-besaran pada 25 Agustus 2025 masih belum pasti benar-benar terjadi. Banyak pihak menyebut isu ini lebih banyak dipicu oleh kekecewaan publik di dunia maya ketimbang rencana aksi nyata.

  • Teddy Gusnaidi Tegaskan Pemerintah Bukan Penyedia Lapangan Kerja, Bagaimana dengan Janji Anak Jokowi?

    Teddy Gusnaidi Tegaskan Pemerintah Bukan Penyedia Lapangan Kerja, Bagaimana dengan Janji Anak Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, merespons tagihan 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah dijanjikan putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Teddy, janji menciptakan 19 juta lapangan kerja itu merupakan sesuatu yang tidak benar dan tidak bakal terjadi.

    “Saya dapat pastikan bahwa itu tidak benar Prabowo-Gibran menyampaikan, mereka akan menyediakan 19 juta lapangan kerja,” kata Teddy di X @TeddGus (24/8/2025).

    Ditegaskan Teddy, posisi Pemerintah bukan sebagai penyedia lapangan kerja. Dan, masyarakat perlu memahami hal tersebut.

    “Pemerintah itu bukan pihak yang menyediakan pekerjaan, menerima para pekerja, bukan,” Teddy menuturkan.

    “Pemerintah itu membuka dengan kebijakan-kebijakannya itu akhirnya bisa membuka peluang terbukanya lapangan kerja,” tambahnya.

    Teddy bilang, tentang 19 juta lapangan pekerjaan mestinya tidak lagi terus dibicarakan jika semua pihak memahami situasinya.

    “Bicara 19 juta lapangan kerja, sudah clear yah bahwa narasi yang disampaikan oleh orang-orang ini, ketika mereka menagih Pemerintah, dapat dipastikan itu adalah keliru,” kuncinya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, menyebut Indonesia merupakan negara yang besar. Untuk itu, pembangunan harus terus dilakukan agar merata di seluruh Indonesia.

    “Indonesia ini negara besar, kita harus mampu keluar middle income trap, kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Gibran saat menyampaikan visi dan misinya pada debat kedua Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

  • ESDM Ungkap 1,28 Juta Rumah Tangga Belum Dapat Akses Listrik Agustus 2025

    ESDM Ungkap 1,28 Juta Rumah Tangga Belum Dapat Akses Listrik Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap hingga saat ini terdapat 1,28 juta rumah tangga yang masih belum mendapat akses listrik.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM,  Dadan Kusdiana merinci 1,28 juta rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik itu tersebar di 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Di mana umumnya berada di wilayah terpencil.

    “Dari sisi akses, kita memang secara wilayah kan demikian besar. Secara tantangan juga demikian besar karena banyak lokasi-lokasi di wilayah-wilayah yang terpencil,” jelasnya saat ditemui di Balai Kartini, Minggu (24/8/2025).

    Dadan merinci, secara mayoritas sebaran masyarakat yang belum teraliri listrik itu berada di wilayah Indonesia Timur. Di mana, Program Ketahanan Energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dirumuskan untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Dia menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bakal menyelesaikan persoalan pasokan aliran listrik di wilayah terpencil dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

    “Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas jadi dalam 5 tahun ke depan kami di Kementerian ESDM yang diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum terlistrik tersebut,” tambahnya.

    Berdasarkan paparan yang disampaikan, pemerintah bakal memasok listrik ke wilayah terpencil yang menyasar 1,28 juta rumah tangga lewat program Listrik Desa (Lisdes) periode 2025 – 2029.

    Perinciannya, sebesar 783.000 masyarakat akan diberikan akses listrik lewat program Pembangunan dan 503.000 rumah tangga lewat Bantuan Sambungan Listrik (BPBL).

    “Jadi kita akan mulai dari tahun ini untuk 1,287 juta calon pelanggan [yang belum teraliri Listrik],” tandasnya. 

    Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan ketahanan energi menjadi program prioritas yang akan digarap pemerintah tahun depan. Di mana, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo mengatakan, dukungan fiskal itu bakal disalurkan lewat subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga penyediaan listrik desa. 

    “Secara keseluruhan pada 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,” ucap Prabowo.

    Dia menuturkan, untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah akan mendorong produksi minyak dan gas bumi (migas). Selain itu, harga energi juga tetap dijaga sambil melakukan transisi menuju EBT. 

    Prabowo juga mengingatkan bahwa subsidi energi harus adil dan tepat sasaran. Dia tak akan membiarkan subsidi dinikmati oleh golongan mampu.