kab/kota: Senayan

  • Terungkap 1.038 Massa Demo Ricuh Agustus Masih Ditahan, Komisi Reformasi Polri Minta Sebagian Dibebaskan

    Terungkap 1.038 Massa Demo Ricuh Agustus Masih Ditahan, Komisi Reformasi Polri Minta Sebagian Dibebaskan

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Percepatan Refomasi Polri menyoroti penanganan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 yang berujung ricuh dan menyebabkan penangkapan besar-besaran. Komisi mencatat sebanyak 1.038 orang ditangkap dalam peristiwa tersebut.

    Ketua Tim Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie menyebut jumlah tersebut terlalu besar, sehingga komisi merekomendasikan Kapolri untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan pengurangan proses hukum terhadap para peserta aksi.

    Hal itu disampaikan Jimly seusai rapat pleno ketiga tim di Posko Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    “Nah dua hal yang hari ini kami bicarakan, yang paling serius gitu di antara yang lain-lain tidak perlu kami umumkan. Satu di antaranya adalah respons kepolisian terhadap aktivis-aktivis peserta demonstrasi Agustus Kelabu yang lalu. 1.038 orang yang ditangkap dan diproses,” kata Jimly.

    Jimly menegaskan bahwa komisi sepakat meminta Polri meninjau ulang seluruh proses hukum yang berjalan.

    “Nah dari sekian ini tadi disepakati di komisi kita minta, kita rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang. Tujuannya supaya ada pengurangan jumlah jangan 1.038 itu, itu termasuk terlalu besar meskipun demonstrasi yang kemarin sangat masif tapi jumlah ini kita sarankan untuk dievaluasi sehingga bisa dikurangi,” ucapnya.

     

    Aksi unjuk rasa di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan. Massa dihalau aparat dengan tembakan gaś air mata. Demo dipicu isu terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi sulit masyarakat.

  • Raja Juli Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Jadi Penyebab Banjir

    Raja Juli Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Jadi Penyebab Banjir

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan ada 12 perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) yang terindikasi melanggar ketentuan hingga menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Kemenhut disebut tengah menginvestigasi hal itu.

    Pernyataan Raja Juli disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

  • KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2025

    KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat Megapolitan 4 Desember 2025

    KSPSI Jelaskan Alasan Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Ketua Dewan Penasihat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
      Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wena menjelaskan alasan menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Andi menyebut Listyo memiliki rekam jejak panjang dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan
    buruh
    .
    “Sebetulnya persahabatan saya dengan Pak Kapolri sudah sangat panjang sebelum beliau jadi Jenderal, dan perhatian beliau terhadap masalah buruh itu memang sangat luar biasa, bukan hanya pada saat Kapolri,” ucap Andi Gani saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
    Andi mengatakan Listyo pernah ikut membantu dalam beberapa isu penting terkait buruh, termasuk saat pembahasan Omnibus Law.
    Menurutnya, beberapa hal yang dilakukan Listyo tidak bisa diceritakan ke publik, namun sangat berarti bagi para pekerja.
    “Ada beberapa langkah strategis beliau untuk membantu buruh yang tidak dapat saya ceritakan,” lanjut dia.
    Selain itu, Polri juga membantu menyalurkan pekerja yang terkena PHK.
    “Pak Kapolri, membantu perjuangan buruh. Karena itulah, sepakat para pimpinan federasi resmi melantik beliau untuk menjadi Ketua
    Dewan Penasihat

    KSPSI
    ,” ungkap Andi.
    Andi menegaskan jabatan ini bukan karena Listyo seorang jenderal dan berada di posisi Kapolri.
    Pengangkatan dilakukan berdasarkan kapasitas pribadi Listyo.
    “Lalu penyaluran tenaga kerja ter-PHK juga beliau lakukan. Karena itu kita mengangkat,” ungkap Andi.
    Adapun penunjukan Listyo diumumkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    “Hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. DPP KSPSI memutuskan Bapak Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI,” ujar Andi Gani, Rabu.
    Setelah diumumkan, surat keputusan (SK) pengangkatan dibacakan, yakni SK Nomor 046/DPP KSPSI/I/2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Selanjutnya, Listyo resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Pelantikan ditandai dengan penyerahan jaket KSPSI berwarna biru-putih dari Andi Gani kepada Listyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Sumatra Melecut Saya untuk Refleksi

    Banjir Sumatra Melecut Saya untuk Refleksi

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku, bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melecut dirinya dan pejabat Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu disampaikan Raja Juli saat mengawali pemaparannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025.

    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar Raja Juli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Dia menegaskan, bencana Sumatera menjadi pendorong Kemenhut untuk mengevaluasi total kebijakan tata kelola hutan.

    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” katanya.

  • 4
                    
                        Menteri LH Cabut Semua Izin Lingkungan Perusahaan Biang Kerok Banjir Sumatera
                        Nasional

    4 Menteri LH Cabut Semua Izin Lingkungan Perusahaan Biang Kerok Banjir Sumatera Nasional

    Menteri LH Cabut Semua Izin Lingkungan Perusahaan Biang Kerok Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mencabut semua persetujuan lingkungan terhadap perusahaan yang ada di lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    Hanif mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut juga dipanggil ke Kementerian LH pada pekan depan.
    Total ada 8 perusahaan yang dipanggil.
    Dia menyebut, perusahaan-perusahaan ini kedapatan memperparah banjir di Sumatera berdasarkan analisis satelit.
    “Mulai dari sisi korporasi, tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua
    persetujuan lingkungan
    dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” ujar Hanif, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    “Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah
    bencana banjir
    ini,” sambung dia.
    Lalu, berhubung bencana di Sumatera menimbulkan korban jiwa, maka Kementerian LH juga akan melakukan pendekatan pidana.
    Selain perusahaan yang merusak lingkungan, pemerintah daerah yang terbukti memberikan izin juga akan disanksi.
    Hanif kembali menekankan bahwa semua dokumen lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai (DAS), sudah dicabut.
    “Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian,” ujar Hanif.
    “Kami telah me-
    review
    , menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan
    review
    ,” imbuh dia.
    Salurkan bantuan Anda untuk korban
    banjir Sumatera
    lewat tautan donasi ini:

    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo dan Ketua MPR China tegaskan komitmen perkuat kerja sama

    Prabowo dan Ketua MPR China tegaskan komitmen perkuat kerja sama

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

    Menurutnya, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk terus meningkatkan hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

    “Jadi mereka berbicara kerja sama bilateral kita yang sudah sangat baik. Tadi dijelaskan kembali komitmen kedua negara, Bapak Presiden dan juga Ketua Parlemen China, juga mengatakan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama,” kata Arrmanatha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pertemuan tersebut tidak menghasilkan penandatanganan kerja sama baru. Baik Indonesia maupun China, lanjut Arrmanatha, sama-sama ingin meneruskan komitmen kemitraan strategis.

    “Tadi hanya menekankan kembali apa yang sudah kita lakukan, saling komitmen untuk meningkatkan kerja sama,” ujarnya.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.

    ‎Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.

    ‎Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Desember 2025

    Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan Nasional 4 Desember 2025

    Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera.
    “Namun, prioritas utama saat ini adalah penanganan tanggap darurat, mengingat masih banyak warga terdampak yang membutuhkan evakuasi maupun bantuan logistik,” ucapnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Puan menyampaikan hal tersebut saat menanggapi sejumlah usulan yang meminta pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang izin.
    Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) juga berencana memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara, yang dinilai berkontribusi memperparah bencana.
    “Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa ada keinginan untuk mengevaluasi ini: akibatnya apa dan bagaimana perencanaannya ke depan. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025) sore.
    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (3/12/2025) sore, total korban meninggal akibat banjir dan
    longsor di Aceh
    , Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 807 jiwa.
    Sebanyak 647 orang masih dinyatakan hilang, 2.600 orang terluka, dan sekitar 582.500 warga mengungsi.
    Selain itu, ribuan rumah serta sejumlah fasilitas umum, seperti jembatan, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.
    Oleh karena itu, Puan menegaskan bahwa pemerintah dan DPR kini memusatkan seluruh sumber daya untuk masa tanggap darurat.
    “Masih banyak korban yang belum ditemukan, wilayah yang terisolasi, dan bantuan yang harus segera didistribusikan,” ujarnya.
    Puan mengatakan, setelah tahap tanggap darurat selesai, fokus selanjutnya adalah masa rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.
    “Itu dulu yang harus kami fokuskan karena kondisi cuaca masih tidak menentu,” tuturnya.
    Meski demikian, lanjut Puan, DPR tetap siap menindaklanjuti evaluasi penyebab bencana.
    “DPR RI juga akan aktif menanggapi hal tersebut. Yang pasti sekarang kami fokus dulu kepada para korban dan wilayah yang masih membutuhkan bantuan,” tegas Puan.
    Sebagai informasi, Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian akibat banjir di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 68,67 triliun.
    Angka tersebut mencakup kerusakan rumah, kehilangan pendapatan, kerusakan fasilitas publik, hingga kehilangan produksi pertanian.
    Puan menambahkan bahwa DPR telah mengirim tim ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk memantau langsung kondisi di lapangan.
    DPR juga menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir bandang dan tanah longsor pada Minggu (30/11/2025), yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka

    Prabowo terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan ‎Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, iring-iringan kendaraan Wang Huning tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 11.35 WIB, dikawal oleh lima pasukan pengawalan bermotor.

    Di serambi barat Istana Merdeka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut langsung Wang Huning yang mengenakan setelan jas berkelir hitam.

    Keduanya berjabat tangan dengan hangat sebelum melangkah bersama-sama. Ketibaan Wang Huning turut disambut oleh tari-tarian yang menghibur.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu telah menunggu di Selasar Istana Merdeka.

    Kepala Negara lalu menyalami dan mempersilakan Wang Huning memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama serta menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan kedua negara.

    Setelah itu, Presiden Prabowo memperkenalkan delegasi Indonesia yang menyambut di dalam Istana Merdeka.

    Sejumlah pejabat yang menyambut di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir.

    Selanjutnya, keduanya melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar santap siang bersama dengan Wang Huning.

    Diketahui, Wang Huning tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang , Banten sekitar pukul 13.25 WIB, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    ‎Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.

    ‎Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.

    ‎Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • iPadOS 26 Ternyata Bisa Berjalan di iPhone 17 Pro Max: Potensi Multitasking Bergaya macOS

    iPadOS 26 Ternyata Bisa Berjalan di iPhone 17 Pro Max: Potensi Multitasking Bergaya macOS

    Di sisi lain, Penjualan iPhone 17 series di Indonesia berjalan positif dengan catatan rekor baru ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

    Joy Wahjudi, CEO Erajaya Digital, mengungkap preorder iPhone 17 di jaringan ritel iBox sudah tembus belasan ribu unit hanya dalam waktu sepekan sejak dibuka 10 Oktober 2025.

    “Angkanya sih udah belasan ribu (unit) lah,” kata Joy saat ditemui setelah acara Midnight Launch iPhone 17 series iBox di The Space, Senayan City, Jakarta, Kamis malam (16/10/2025).

    Dia mengatakan, melanjaknya permintaan iPhone 17 dibandingkan lini iPhone 15 disebabkan oleh perubahan desain dan tampilan baru lebih premium, ditambah peluncuran di Indonesia lebih cepat.

    “Kalau dulu kan kita harus tunggu 1-2 bulan, tahun ini hanya 28 hari setelah global launch. Ini bukti Indonesia semakin diprioritaskan oleh Apple,” paparnya.

    iBox sendiri akan mulai mengirimkan unit iPhone 17 pada 17 Oktober, seminggu setelah pre-order dibuka. Stok awal langsung habis dalam tiga hari, sehingga harus membuka gelombang pre-order kedua.

    “Konsumen tidak perlu khawatir, setiap minggu akan ada kiriman barang baru, termasuk nanti di tanggal 24 Oktober.”

    Dari seluruh varian yang dijual, iPhone 17 Pro Max menjadi paling laris, disusul iPhone 17 Pro. “Hampir semua model dengan kapasitas besar, terutama 512GB ke atas, cepat sekali habis,” ucapnya.

  • Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama

    Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama

    JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pasrah jika harus direshuffle imbas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat lantaran dinilai gagal mengawasi lingkungan. 

    Hal itu disampaikan Hanif menanggapi ramainya desakan mundur dari sejumlah kalangan masyarakat di media sosial terhadap Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM. 

    Hanif mengatakan, pihaknya akan berupaya bertanggung jawab dan melaksanakan pembenahan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Sumatera. Ia meminta dukungan dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. 

    “Ya saya akan berusaha sepenuh tenaga. Tentu sekali lagi kami mohon izin dukungan kita semua. Karena ini kan permasalahan jangka lama ya, tidak terjadi di saat ini saja,” ujar Hanif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Desember. 

    “Tapi kita enggak menyalahkan ya, pokoknya yang penting landscape-nya kurang, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas (landscape),” sambungnya. 

    Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terkait isu pembalakan liar yang mengakibatkan banjir bandang dang longsor di wilayah Sumatera.

    BEM SI meminta Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan menuntut keduanya mundur jika tidak mampu mempertanggungjawabkan kegagalan pengawasan lingkungan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan ini.

    “Jika kerusakan sebesar ini terjadi dan rakyat menjadi korban, maka tanggung jawab politik harus diambil. Evaluasi atau mundur adalah sikap yang pantas,” kata Koordinator BEM SI Muzammil Ihsan, melayangkan tuntutan keras dari mahasiswa.