Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Panja RUU PPRT bahas kesepakatan-tanggung jawab pemberi-penerima kerja

    Panja RUU PPRT bahas kesepakatan-tanggung jawab pemberi-penerima kerja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membeberkan rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) membahas soal kesepakatan hingga tanggung jawab pemberi kerja dan penerima kerja.

    “Yang pertama, itu kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga; yang kedua, adalah detailing apa yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan daripada pekerja rumah tangga,” kata Bob ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bob mengatakan rapat Panja RUU PPRT lebih spesifik menyusun soal kesepakatan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

    “Karena di situ menjamin; pertama, persamaan kedudukan antara pemberi kerja. Jadi, sehingga pekerja rumah tangga itu memiliki satu kesetaraan karena kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian itu sudah barang pasti kedua belah pihak itu memiliki kesetaraan,” tuturnya..

    Dia pun menekankan penyusunan RUU PPRT melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk di dalamnya melibatkan International Labour Organization (ILO/Organisasi Perburuhan Internasional).

    Dia menambahkan bahwa jalannya rapat Panja RUU PPRT masih akan terus bergulir secara intensif ke depannya, termasuk rencana RDP dengan pihak aplikator yang menyediakan jasa pekerja rumah tangga (PRT) secara daring atau online.

    Meski demikian, dia memastikan proses pembahasan RUU PPRT di parlemen akan rampung sebelum tahun 2026.

    “Target rampung pokoknya akhir tahun ini jadi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa aksi DPR bawa bendera PAN, Bima Arya: PAN tak motori aksi

    Massa aksi DPR bawa bendera PAN, Bima Arya: PAN tak motori aksi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PAN Bima Arya menegaskan bahwa partainya tak memotori atau menggagas aksi unjuk rasa yang digelar di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, saat merespons adanya massa aksi yang membawa dan mengibarkan bendera PAN.

    Dia mengatakan bahwa PAN baru saja menggelar acara peringatan hari ulang tahun pada Minggu (24/8) malam di sekitar Senayan. Sehingga di sekitar DPR, kata dia, terdapat bendera PAN yang terpasang di jalanan.

    “Saya kira mungkin aksi spontan saja, karena kami melihat tadi penumpukan massa juga di titik di mana PAN kemarin melakukan peringatan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri itu usai menghadiri rapat di DPR.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menduga bahwa bendera PAN itu diambil oleh massa aksi, untuk digunakan sebagai penanda. Sejak dua hari lalu, menurut dia, PAN memang memasang sejumlah bendera di berbagai titik di Jakarta.

    Dengan begitu, dia menegaskan bahwa PAN tidak terlibat dalam aksi itu.

    “Bendera-bendera PAN yang sudah terpasang sejak beberapa hari hang lalu kemudian diambil karena berada di tengah jalan,” kata Eddy.

    Adapun sekelompok massa aksi memasuki jalan tol dalam kota di sekitar Senayan, karena akses menuju depan gedung tersebut di tutup oleh petugas setelah terjadi kerusuhan.

    Dalam momen itu, massa aksi membawa bendera PAN yang berwarna biru dan berlogo matahari putih dengan nomor 12. Peristiwa itu pun terjadi pada Senin siang, setelah massa melompati pagar dan menerobos masuk ke jalan tol.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hanya Tersisa Siswa SMA, Unjuk Rasa di DPR RI Berubah Jadi Tawuran

    Hanya Tersisa Siswa SMA, Unjuk Rasa di DPR RI Berubah Jadi Tawuran

    GELORA.CO  – Suasana unjuk rasa bubarkan DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat berubah menjadi situasi tawuran. 

    Suasana unjuk rasa penuntutan pembubaran DPR RI yang digelar Senin (25/8/2025) itu berubah menjadi tawuran setelah para mahasiswa pulang. 

    Pada Senin siang pukul 14.00, Polisi memukul mundur pengunjuk rasa dari depan gerbang DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. 

    Akibatnya pada Senin sore, massa terpencar ke wilayah Palmerah, Tanah Abang, hingga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

    Dilaporkan massa dari kelompok mahasiswa telah membubarkan diri sejak Senin siang, namun massa dari siswa SMA masih bertahan. 

    Bahkan dari video yang dibagikan Facebook Kompas.com, massa dari kelompok siswa SMA  hingga merangsek masuk ke rel kereta. 

    Sejumlah jalan di kawasan Jakarta yang berdekatan dengan Senayan pun ditutup lantaran massa menyebar tidak terkendali. 

    Misalnya saja terlihat massa berkumpul di Jalan Tentara Pelajar. Sehingga Jalan Tentara Pelajar ditutup karena massa yang memakai seragam SMA merusuh layaknya pelajar yang tawuran. 

    Bahkan massa terlihat membakar sesuatu di tengah jalan. 

    Laporan reporter Kompas.com Rizky Syahrial suasana unjuk rasa pembubaran DPR RI itu pun berubah layaknya tawuran. 

    Pasalnya massa membawa batu dan bambu menyerang acak siapapun. 

    Diketahui belakangan muncul seruan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

    Seruan tersebut tersebar di media sosial baik platform X, Instagram, Tiktok, dan facebook.

    Tuntutan demonstrasi itu ialah seruan membubarkan DPR RI. Masyarakat protes lantaran DPR RI di tahun ini mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp50 juta setiap bulannya. 

    Pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI ini dianggap tidak logis di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. 

    Terlebih sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan efisiensi anggaran.

    Tembakan gas air mata pun dilemparkan Polisi agar massa membubarkan diri. 

    Diketahui belakangan muncul seruan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

    Seruan tersebut tersebar di media sosial baik platform X, Instagram, Tiktok, dan facebook.

    Tuntutan demonstrasi itu ialah seruan membubarkan DPR RI. Masyarakat protes lantaran DPR RI di tahun ini mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp50 juta setiap bulannya. 

    Pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI ini dianggap tidak logis di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. 

    Terlebih sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan efisiensi anggaran

  • Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut

    Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kepala daerah telah menunda dan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten-kota di seluruh Indonesia.

    Hal ini dilakukan menyusul gejolak warga Kabupaten Pati yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Pati menaikkan PBB hingga 250%.

    Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menjelaskan penolakan warga Pati terjadi karena Pemda sekitar belum pernah menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak tahun 2011. Adapun NJOP merupakan salah satu komponen yang masuk dalam penjumlahan besaran kenaikan PBB.

    “Nilai dari pada PBB-P2 itu adalah, tarif dikali dengan NJOP dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dan NJOPTK itu adalah paling rendah Rp 10 juta, ini yang sebenarnya pengaturannya dalam rangka menghitung nilai PBB-P2 itu, sehingga kalau daerah tentunya nanti menetapkan, katakanlah 2011 belum dilakukan penyesuaian, maka jangan sekaligus langsung dibuat kenaikannya sampai seperti 2025, jadi kenaikannya jadi 14 tahun. Sehingga memang kelihatan jadi 300%,” ujar Maurits dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Kemendagri menyarankan Pemda dapat menaikkan PBB sekali dalam tiga tahun. Bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, kenaikan PBB dapat dilakukan setahun sekali dalam keadaan tertentu.

    “Masalahnya ini juga langsung dinaikkan terlalu tinggi, hampir 300%. Maka masyarakat menolak. Harusnya kalau hitungnya sekali tiga tahun, jadi jangan terlalu besar, paling juga di bawah 15% kalau pun dinaikkan. Karena kan dia harusnya bertahap, dihitung, dan juga harus melalui pengkajian,” terangnya.

    Maurits menegaskan, jika PBB memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, mesti diberikan pengurangan. Bahkan, jika kenaikan dilakukan secara masif, kebijakan dapat langsung ditunda bahkan dicabut oleh Pemda terkait.

    “Setelah kami koordinasi dan cek di beberapa daerah sudah banyak yang menunda, bahkan mencabut Perkada-nya. Termasuk Bone, kemarin kita sudah juga berkoordinasi, sudah mencabut. Dan beberapa di daerah lain, Jombang juga saya kira sudah dan beberapa daerah lain,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan kenaikan PBB tidak masuk dalam lingkup pengaturan pihaknya. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga telah meminta untuk melakukan pemetaan ulang kenaikan PBB di daerah.

    “Berdasarkan surat edaran Pak Menteri juga sebetulnya mengulangi apa yang kami sampaikan ke daerah, pertama di lakukan pemetaan terkait dengan kemampuan daerah untuk melakukan pembayaran dalam hal penyesuaian. Kemudian yang kedua juga sosialisasi yang maksimal, yang menyentuh semua stakeholders,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Imbas Demo di DPR, Ini Rute TransJakarta yang Dialihkan-Disetop

    Imbas Demo di DPR, Ini Rute TransJakarta yang Dialihkan-Disetop

    Jakarta –

    Sejumlah rute TransJakarta yang melewati sekitar DPR RI mengalami perubahan hingga disetop sementara pada Senin (25/8) sore. Perubahan rute ini dipicu aksi demonstrasi yang berakhir ricuh terjadi di sekitar gedung Legislatif ini.

    Melalui akun sosial media X resmi Transjakarta, sejumlah rute yang dialihkan yakni Koridor 9 yang meliputi rute 1W (Blok M-Ancol), 3F (Kalideres-Senayan Bank DKI), 9A (Cililitan-Grogol), Rute 10 H (Tanjung Priok-Bundaran Senayan), T31 (PIK-Blok M) dan S61 (Alam Sutera-Blok M).

    “Koridor 9 dan Rute 9A mengalami pengalihan rute dikarenakan penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR. Sementara arah Pluit tidak melayani Halte Semanggi sampai dengan Kemanggisan. Saat ini melayani halte Widya Chandra, Koridor 1 hingga Monumen Nasional menuju Tomang Raya dan Tanjung Duren,” tulis TransJakarta dalam unggahan akun X miliknya.

    Rute TransJakarta Setop Beroperasi

    Selain itu ada juga sejumlah rute yang sementara ini tidak beroperasi melayani pelanggan terkait adanya penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR. Sebut saja Rute 8N (Kebayoran – Petamburan via Asia Afrika), Rute 8C (Kebayoran Lama-Tanah Abang), dan 9E (Kebayoran Lama-Jelambar).

    “Rute 6V: Ragunan – Senayan Bank DKI saat ini sudah beroperasi normal kembali melayani pelanggan tanpa pengalihan,” jelas Transjakarta.

    Rute Mikrotrans

    Selain layanan TransJakarta, Perseroda juga melaporkan imbas demo di sekitar DPR sore ini terdapat perubahan layanan untuk moda transportasi Mikrotrans. Sebagai contoh ada layanan Mikrotrans JAK 07, 08, 09, 11, 12, 14 yang sementara tidak beroperasi melayani pelanggan terkait adanya penutupan jalan di sekitar Petamburan.

    “Mikrotrans JAK 54: Grogol – Benhil mengalami perpendekan rute menjadi Grogol – RS. Bhakti Mulia dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Slipi Petamburan. Sementara arah Benhil tidak melayani bus stop Slipi petamburan 1 sampai dengan Benhil Gang 4,” tulis Transjakarta.

    (igo/ara)

  • Takut Terjebak Demo, Komisi I DPR Ngebut Selesaikan Rapat – Page 3

    Takut Terjebak Demo, Komisi I DPR Ngebut Selesaikan Rapat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi I DPR mempercepat pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Penyiaran bersama berbagai Ormas, buntut adanya aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/8/2025).

    Rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 itu akhirnya hanya berlangsung sekitar 30 menit. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengaku mempercepat rapat karena khawatir terkepung masa demo.

    “Mengingat situasi terus bergulir di luar, ini yang kami khawatirkan kalau kita terlalu lama, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen,” kata Dave dalam rapat.

    Dave meminta agar pandangan setiap organisasi massa dapat disampaikan secara tertulis saja.

    “Jadi kalau kita semua sepakat ya teman-teman bilamana ada yang ingin pendalaman, pertanyaan, tolong disampaikan tertulis saja ya, sampaikan tertulis kepada narsum melalui sekretariat, nanti narsum bisa jawab dan kita rangkum di meja kita,” kata Dave.

    Menurut Dave, DPR menargetkan Panja RUU Penyiaran bisa selesai tahun ini juga. Sehingga pembahasan RUU tersebut bisa dilanjutkan ke Badan Legislasi DPR.

    “Dan insyaallah bila tuhan kehendaki, panja ini bisa kita selesaikan di tahun 2025 ini agar bisa segera di teruskan diproses di Baleg, untuk kita bisa revisi, karena UU ini dibuat tahun 2002 dan semenjak 2011 sudah ada proses revisi, dan ini belum juga selesai,” pungkasnya.

     

  • Demo 25 Agustus di DPR Ricuh, Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Terganggu – Page 3

    Demo 25 Agustus di DPR Ricuh, Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Terganggu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI masih terus berlangsung. Pantauan di lokasi, Senin (25/8) massa aksi sudah saling serang dengan aparat keamanan.

    Hal senada juga terjadi di jalur kereta arah Serpong. Adyaksa, seorang pegawai swasta yang ingin pulang ke Serpong terpaksa harus terunda karena KRL jurusan Tanah Abang-Rangkas Bitung tidak beroperasi.

    “Tidak bisa jalan nih, ramai anak STM mau demo,” kata Adyaksa di Stasiun Tanah Abang, Senin (25/8/2025).

    Adyaksa juga melihat kondisi lalu lintas yang tidak bergerak di sekitaran Stasiun Tanah Abang.

    “Lalu lintas macet,” jelas dia.

    Dia melihat ada sejumlah massa aksi yang bergerak. Mereka mencoba mencegat mobil pick up untuk dapat menuju ke arah Senayan.

    “Ada yang cegat mobil pick up, menuju arah Senayan,” Adyaksa menandasi.

    Sebagai informasi, aksi massa kini sudah bergeser ke area belakang Gerbang Pancasila Kompleks Parlemen Senayan. Massa makin ganas dengan saling serang dengan aparat penegak hukum dengang menggunakan flare dan tongkat. 

    Tidak jelas identitas mereka dari mana, namun lemparan batu dan botol sudah tidak dapat terhindarkan.

    Sementara itu, PT KAI Commuter mengimbau para pengguna jasa yang hendak menuju Stasiun Serpong, Parung Panjang, maupun Rangkasbitung untuk mewaspadai kepadatan imbas aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI

    “Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR (25/08/2025) bagi penumpang yang akan bertujuan ke Stasiun Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar jalan akses menuju Stasiun Palmerah,” tulis akun X @CommuterLine

    “Sebagai alternatif pengguna jasa Commuter Line kami imbau agar dapat menggunakan stasiun lain yang terdekat seperti Kebayoran atau Tanah Abang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” lanjutnya

  • Ada Demo di DPR, Penumpang KRL Diimbau Tak Naik-Turun di Stasiun Palmerah

    Ada Demo di DPR, Penumpang KRL Diimbau Tak Naik-Turun di Stasiun Palmerah

    Jakarta –

    Aksi demo di gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat masih berlangsung. Penumpang KRL diimbau agar tak memakai akses naik dan turun di Stasiun Palmerah.

    “#RekanCommuters Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR (25/08/2025) bagi penumpang yang akan bertujuan ke Stasiun Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar jalan akses menuju Stasiun Palmerah,” tulis KAI Commuter lewat akun X @CommuterLine, Senin (25/8).

    Penumpang KRL diarahkan untuk memakai stasiun lain yang berdekatan seperti Stasiun Kebayoran dan Stasiun Tanah Abang. Pihak KAI Commuterline meminta maaf atas hal ini.

    “Sebagai alternatif pengguna jasa Commuter Line kami imbau agar dapat menggunakan stasiun lain yang terdekat seperti Kebayoran atau Tanah Abang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” lanjutnya.

    Demo di DPR

    Demo 25 Agustus 2025 di depan DPR RI memanas. Massa sempat masuk ke ruas Jalan Tol Dalam Kota (Dalkot) dan dipukul mundur oleh aparat.

    Setelah dipukul mundur dari depan gedung DPR, massa pindah ke Gerbang Pancasila yang merupakan pintu gerbang belakang kawasan Senayan. Situasi di lokasi saat ini memanas.

    Massa sempat menggoyangkan pagar memaksa masuk ke gedung DPR RI. Mereka juga membentangkan bendera One Piece hingga mencoret coret gedung DPR.

    Namun, kericuhan berlangsung beberapa saat. Saat ini aksi unjuk rasa masih berlanjut.

    Rekayasa lalu lintas juga dilakukan akibat demo ini. Demo ini juga berimbas pada perubahan rute TransJakarta.

    Halaman 2 dari 2

    (rdp/imk)

  • Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi Nasional 25 Agustus 2025

    Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi Nasional 25 Agustus 2025

    Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati petugas haji non-Muslim dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
    Namun ia menegaskan, petugas haji non-Muslim hanya bertugas di embarkasi-embarkasi dengan dengan agama Islam sebagai minoritas.
    Ia juga menegaskan, para petugas haji non-Muslim tidak akan bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
    “Iya (sudah diketuk/disepakati). Cuma di embarkasi, ya. Kalau embarkasi kan enggak masalah. Embarkasi misalnya di Manado. Kemudian petugas embarkasinya non-muslim kan boleh juga,” ujar Bambang usai rapat pembahasan revisi UU Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
    Selain itu, Komisi VIII dan pemerintah juga akan mengatur persentase jumlah petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Namun, jumlah petugas haji tidak akan diatur dalam revisi UU Haji dan Umrah, melainkan termaktub dalam Peraturan Menteri.
    “Petugas haji daerah ada. Cuman dia pake kuotanya haji. Kuota haji reguler. Itu prosentasenya enggak ada (dalam UU). Tapi itu nanti akan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Bambang.
    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Azhar Simanjuntak menuturkan, pelibatan petugas haji non-Muslim tidak masalah selama itu tidak melanggar aspek syariat.
    Hal ini diucapkan Dahnil untuk menanggapi rencana batasan aturan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang tidak harus beragama Islam dan akan dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen).
    “Kalau sampai Jeddah juga enggak ada masalah, selama itu tidak melanggar syariat, prinsipnya itu, jadi selama itu tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah,” kata Dahnil, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Dahnil mengatakan, pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha sudah ada yang tertarik untuk bergabung ke Kementerian Haji dan Umrah.
    Ia menuturkan, visi Presiden Prabowo Subianto adalah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk menghargai dan menerima adanya berbagai macam perbedaan.
    Ia menyebut, haji merupakan ibadah yang eksklusif, tetapi hasil dari ibadah yang eksklusif itu harus inklusif.
    “Makanya di Kementerian Haji nanti, bahkan sekarang di Badan Penyelenggara Haji, tenaga IT kita ada yang Kristen,” ujar Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Berlanjut di Belakang DPR, Lalin Gatsu Arah Slipi Masih Ditutup

    Demo Berlanjut di Belakang DPR, Lalin Gatsu Arah Slipi Masih Ditutup

    Jakarta –

    Massa demo di depan gedung DPR RI terpencar setelah dipukul mundur aparat. Namun, lalu lintas Jalan Gatot Subroto arah Slipi masih ditutup.

    Pantauan detikcom di lokasi, Senin (25/8/2025) pukul 14.31 WIB terlihat massa mulai terurai dari depan gedung DPR. Tampak mobil pengurai massa juga berjaga di simpang arah Slipi dan Jalan Pemuda.

    Kondisi lalin Jalan Gatot Subroto arah Slipi masih ditutup. Polisi dan TNI juga masih berjaga di lokasi.

    Terlihat sampah berserakan di jalan. Sejumlah pasukan oranye mulai membersihkan sampah.

    Beton pembatas busway berserakan dan rubuh. Sejumlah pedagang juga masih berada di depan gedung DPR.

    Sebagai informasi, massa demo kini berada di gerbang belakang DPR. Sebagian massa ada di dekat kantor Kementerian LHK.

    Demo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat masih berlanjut. Lalin Gatsu arah Slipi masih ditutup, Senin (25/8/2025). Foto: Devi/detikcom

    Pengalihan Arus Lalin

    Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat imbas aksi untuk rasa. Kendaraan menuju Slipi dialihkan sementara ke Jalan Gerbang Pemuda lalu ke Jalan Bendungan Hilir.

    “Bahasanya pengalihan jalan, yang dari arah Semanggi menuju Slipi sementara kita alihkan dulu ke arah gerbang pemuda arah Asia Afrika. (dialihkan) di kolong Ladokgi,” kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados.

    “Jadi masyarakat tidak bisa ke arah Slipi lewat depan MPR DPR. tetapi kita alihkan ke kiri supaya bisa melintas kembali di Semanggi. Nanti lewat ke Slipinya lewat jalan Benhil,” ujarnya.

    (mea/mea)