Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • 9 Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah… Nasional

    9 Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah… Nasional

    Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suara-suara kritik terhadap lembaga legislatif memenuhi jagat media sosial sepanjang Agustus 2025.
    Seruan seperti “Bubarkan DPR!” pun berseliweran di lini masa.
    Kondisi ini menggambarkan kepercayaan publik pada “wakil rakyat” di Senayan yang mulai memudar karena kekecewaan yang dirasakan.
    Gelombang kritik terhadap DPR sebenarnya bukan hal baru.
    Isu soal gaji dan tunjangan jumbo anggota Dewan bahkan sudah lebih dulu memicu perdebatan publik.
    Namun, kontroversi itu semakin menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan pernyataan yang keliru mengenai kenaikan drastis tunjangan para legislator.
    Pada Selasa (19/8/2025), Adies menyebut tunjangan beras untuk anggota Dewan mencapai Rp 10 juta dan naik menjadi Rp 12 juta per bulan.
    Dia juga menyatakan tunjangan bensin meningkat dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta.
    Pernyataan itu langsung menyulut amarah publik. Angka fantastis tersebut dirasa terlalu besar di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
    Keesokan harinya, Adies buru-buru mengklarifikasi pernyataannya.
    Dia mengaku salah menyampaikan data mengenai tunjangan bagi anggota DPR.
    “Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti yang saya sampaikan,” ujar Adies, di Gedung DPR RI, Rabu (20/8/2025).
    Dia mengatakan, tunjangan beras sejatinya hanya Rp 200.000 per bulan dan tidak berubah sejak 2010.
    Begitu pula tunjangan bensin yang tetap Rp 3 juta.
    Gaji pokok pun, kata dia, sekitar Rp 6,5 juta per bulan, tak naik dalam 15 tahun terakhir.
    Namun, penjelasan itu tidak serta-merta meredakan kemarahan publik yang telah lebih dulu menghitung nominal besar “
    take home pay
    ” para anggota DPR.
    Terlebih lagi, Adies tak menampik bahwa anggota DPR kini mendapat tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan, sebagai pengganti fasilitas rumah dinas anggota DPR yang tak lagi didapatkan.
     
    Tak lama setelah klarifikasi Adies, giliran Nafa Urbach yang menuai sorotan.
    Artis yang kini duduk sebagai anggota DPR Komisi IX dari Fraksi NasDem itu menyampaikan dukungannya terhadap tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.
    “Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” kata Nafa, dalam siaran langsung di media sosial.
    Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
    Namun, bukannya mendapat dukungan publik, pernyataannya justru mengundang hujan kritik.
    Publik menilai, Nafa gagal membaca situasi. Dia pun akhirnya meminta maaf.
    “
    Guyss maafin aku yah klo statement aku melukai kalian
    ,” tulisnya di Instagram Story, Jumat (22/8/2025).
    Nafa berjanji akan menjadikan kritik sebagai pengingat agar lebih sungguh-sungguh bekerja.
    Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Syahroni kepada publik yang mengkritik DPR.
    Syahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
    “Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
    “Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita, tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita,” sambung dia.
    Ucapan itu sontak memicu gelombang kecaman baru.
    Publik menilai, Syahroni merendahkan rakyat yang tengah meluapkan kekecewaan.
    Sahroni memahami bahwa publik memang memiliki hak untuk menyampaikan kritik, tetapi jangan berlebihan.
    Sebab DPR tetap bekerja dan berempati kepada rakyat.
    “Kami memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak, tetapi minimal kami mewakili kerja-kerja masyarakat,” ucap Syahroni.
     
    Belum reda amarah publik, tingkah anggota DPR sekaligus mantan komedian, Eko Patrio, kembali memancing kritik.
    Bukannya menahan diri, Eko malah mengunggah parodi sebagai operator Sound Horeg.
    Unggahan ini pun dianggap menantang rakyat yang tengah mengkritik pedas DPR.
    Terlebih lagi, video Eko yang berjoget dalam Sidang Tahunan MPR 2025 sudah lebih dulu viral di jagat maya.
    “Enggak ada (maksud apa-apa). Malah jauh banget itu (tafsirnya). Seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaf lah,” ujar Eko, di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) malam.
    Eko menekankan dirinya tidak memiliki maksud apa pun dengan membuat video tersebut.
    Dia mengeklaim pembuatan video itu hanya dalam rangka pembubaran panitia 17 Agustus-an.
    “Enggak ada maksud apa-apa. Memang itu kemarin kan kita acara pembubaran panitia 17 Agustus-an,” ucap Eko.
    Meski akhirnya Eko meminta maaf, warganet telanjur menilai sikapnya jauh dari empati.
    Puncak kekecewaan publik terjadi Senin (25/8/2025), saat ribuan demonstran memenuhi kawasan Senayan.
    Poster-poster tuntutan bertuliskan “DPR: Dewan Pembeban Rakyat”, “Bubarkan DPR”, “Sahkan RUU Perampasan Aset”, hingga “Stop Komersialisasi Pendidikan” dibentangkan.
    Orasi berisi kritik soal penolakan tunjangan besar DPR disuarakan dengan lantang.
    Aksi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh setelah aparat memukul mundur massa dari depan Gedung DPR/MPR.
    Tindakan represif aparat yang menyemprotkan air hingga menembakkan gas air mata, membuat massa terpencar menjadi kelompok-kelompok kecil di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda hingga kawasan Pejompongan.
    Kerusuhan pun tak terhindarkan. Sejumlah fasilitas umum dirusak, motor dibakar, dan pos polisi juga menjadi sasaran amukan massa.
    Bagi banyak demonstran, aksi itu bukan hanya soal gaji dan tunjangan jumbo DPR, tetapi juga tentang perasaan ditinggalkan dan dipermalukan oleh wakilnya sendiri.
     
    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sikap anggota DPR yang menyetujui tunjangan perumahan menjadi bukti bahwa mereka telah kehilangan
    sense of crisis
    .
    “Kalau DPR punya
    sense of crisis
    , memilih prihatin dengan menggunakan fasilitas rumah dinas yang masih bagus akan menjadi pilihan. Sehingga uang tunjangan Rp 50 juta per orang itu diperuntukkan bagi rakyat saja,” ujar Lucius, kepada Kompas.com.
    Bahkan, Lucius menilai besarnya tunjangan dan gaji DPR RI tak berbanding lurus dengan kinerja lembaga legislatif.
    Dia pun menyoroti capaian DPR periode 2024-2029 yang dinilai masih minim.
    Dari 42 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk daftar prioritas tahun 2025, DPR baru mengesahkan satu RUU, yaitu revisi UU TNI.
    Sementara 13 RUU lain yang berhasil disahkan, lanjut Lucius, justru berasal dari daftar kumulatif terbuka.
    Misalnya, RUU tentang pembentukan provinsi atau kabupaten/kota, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni RUU BUMN dan RUU Minerba.
    “Jadi yang benar-benar menampakkan visi politik legislasi DPR baru satu RUU saja,” ujar Lucius.
    Dengan tunjangan besar yang diterima, seharusnya tak ada hambatan bagi DPR bekerja maksimal demi rakyat.
    “Sayangnya, tunjangan itu malah memanjakan anggota DPR,” pungkas Lucius.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Jejak Kericuhan Demo 25 Agustus: Motor Dibakar hingga Pos Polisi Dirusak Megapolitan

    6 Jejak Kericuhan Demo 25 Agustus: Motor Dibakar hingga Pos Polisi Dirusak Megapolitan

    Jejak Kericuhan Demo 25 Agustus: Motor Dibakar hingga Pos Polisi Dirusak
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Demo 25 Agustus 2025 yang digelar di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, berujung ricuh di beberapa titik.
    Kericuhan terjadi setelah polisi memukul mundur massa dari depan gedung parlemen.
    Akibatnya, kelompok demonstran terpencar ke berbagai ruas jalan di sekitar lokasi, termasuk kawasan Gerbang Pemuda hingga Kolong Jembatan Pejompongan.
    Dalam peristiwa itu, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan menjadi sasaran amukan massa.
    Tak hanya itu, motor yang terparkir di depan gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI dibakar massa.
    Sebuah sepeda motor dibakar saat demo 25 Agustus 2025 di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, pukul 14.50 WIB motor yang terbakar sudah dalam kondisi hangus. Seluruh bodi habis dilalap api, menyisakan rangka besi berwarna hitam pekat.
    Bau menyengat sisa kebakaran masih tercium kuat di sekitar lokasi.
    Selain motor yang hangus, terlihat pula sisa-sisa kertas putih yang ikut terbakar berserakan di jalan.
    Aspal di sekitar titik kebakaran juga dipenuhi bekas arang dan serpihan plastik yang meleleh.
    “Pas apinya besar banget, massa malah teriak-teriak. Habis padam, tinggal rangka doang,” kata Sani (21) peserta aksi yang berada di sekitar lokasi kepada Kompas.com, Senin.
    Tak berhenti sampai di situ, Pos polisi di Jalan Gerbang Pemuda menjadi sasaran amukan massa demo 25 Agustus, usai unjuk rasa di belakang Gedung DPR/MPR RI.
    Sejumlah massa tampak merusak pos polisi dengan melempar batu dan memukul menggunakan batang bambu.
    Suara benda keras beradu dengan bangunan membuat situasi semakin ricuh.
    Mereka yang melakukan perusakan mengenakan pakaian bebas, sedangkan sebagian lainnya terlihat memakai seragam sekolah putih abu-abu.
    Beberapa peserta aksi juga menutup wajah mereka dengan masker, kain, maupun jaket untuk menyamarkan identitas.
    Di sisi lain, sebagian pedemo hanya berdiri menyaksikan tanpa ikut terlibat, seolah ragu atau memilih menjaga jarak dari kericuhan.
    Aksi perusakan itu membuat sejumlah peserta aksi bersorak.
    Massa yang awalnya berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, berlarian ke arah rel kereta di bawah Kolong Jembatan Pejompongan setelah dipukul mundur aparat kepolisian. Mereka memanjat pagar pembatas besi dan memadati jalur rel.
    Dari arah Jalan Palmerah Timur menuju Pejompongan, massa melempari aparat dengan batu yang diambil dari rel.
    Beberapa di antara mereka duduk di atas pagar sambil menyalakan petasan. Ada pula yang mengibarkan bendera merah putih serta bendera bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece.
    Di seberang rel, aparat berseragam loreng dan cokelat lengkap dengan tameng dan pelindung kepala menangkis lemparan dengan mengangkat tameng ke atas.
    Tak lama kemudian, polisi membalas serangan dengan menembakkan gas air mata.
    Sejumlah perjalanan KRL terganggu akibat kerumunan massa yang memenuhi perlintasan kereta api.
    PT KAI Commuter meminta penumpang yang menuju Stasiun Serpong, Parung Panjang, atau Rangkasbitung mengantisipasi kepadatan di sekitar akses Stasiun Palmerah.
    Sebagai alternatif, pengguna dapat memanfaatkan stasiun terdekat lainnya seperti Kebayoran atau Tanah Abang.
    Pantauan Kompas.com pada Senin (25/8/2025) pukul 17.32 WIB, memperlihatkan sejumlah penumpang Commuter Line berjalan kaki di rel kereta di Jalan Pejompongan Raya.
    Mereka berbondong-bondong bergerak dari arah Pejompongan menuju Palmerah.
    Beberapa penumpang terlihat menutup hidung dan mata untuk meredam perih gas air mata. Mereka berjalan hati-hati karena permukaan rel dipenuhi bebatuan yang tidak rata.
    Batu dan kayu berserakan di Jalan Pejompongan Raya, tepat di bawah Kolong Jembatan Pejompongan, Senin sore.
    Pecahan batu memenuhi ruas jalan yang mengarah ke Jalan Tentara Pelajar. Di antara batu itu, tampak botol dan potongan kayu yang diduga dipakai massa untuk menyerang polisi.
    Beberapa kayu hangus terbakar masih tergeletak di sekitar lokasi. Api memang sudah padam, tetapi sisa-sisa kebakaran masih terlihat jelas.
    Di sepanjang jalan, selongsong gas air mata berserakan. Polisi sebelumnya berkali-kali menembakkannya untuk memukul mundur massa.
    Meski asap telah hilang, bau gas air mata masih terasa menusuk. Warga yang melintas tampak kesulitan bernapas. Beberapa pengendara motor bahkan terlihat meneteskan air mata karena tak kuat menahan perih.
    Seorang pengemudi ojek online terpaksa menepikan motornya. Ia meminta air kepada warga sekitar karena matanya perih akibat gas air mata.
    Massa aksi juga sempat menerobos masuk ke ruas Tol Dalam Kota KM 07+400.
    “Petugas kepolisian diarahkan menuju lokasi untuk melakukan pengaturan massa,” kata Senior Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad, Ginanjar Rakhmanto.
    Akibatnya, Jasamarga melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan dari arah Cawang menuju Slipi dialihkan keluar di off ramp KM 05+000, sementara arah sebaliknya dialihkan keluar di off ramp KM 12+500.
    Polda Metro Jaya melalui akun X @TMCPoldaMetro juga mengumumkan pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik, termasuk Exit RS Dharmais arah Pancoran.
    “Pengendara diimbau tetap bersabar dan berhati-hati,” tulis TMC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Asyik Main Padel, Katanya Terbuka Dialog, Gerbang DPR Malah Tertutup dan Mahasiswa Disemprot Gas Air Mata

    Puan Asyik Main Padel, Katanya Terbuka Dialog, Gerbang DPR Malah Tertutup dan Mahasiswa Disemprot Gas Air Mata

    GELORA.CO – Di tengah demo mahasiswa yang mulai panas sejak Minggu (24/8), di depan Gedung DPR RI, rupanya Puan Maharani malah asyik main padel.

    Ketua DPR RI itu seperti terlihat di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Senin (25/8), membuka event Merah Meriah Padel Pro.

    “Weekend ini saya mampir ke Turnamen Padel Merah Meriah, bareng anak-anak muda dari Taruna Merah Putih @tarunamerahputih.id,” ujar Puan.

    Menurut putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini, olahraga padel memang lagi seru-serunya.

    “Semakin seru, capeknya makin nggak kerasa.”

    Next time harus lebih rajin latihan nih.

    “Selamat ya untuk TMP, acaranya bikin sehat dan fun…!”

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi demo mahasiswa yang menuntut DPR dibubarkan.

    Hal ini terkait dengan tunjangan Anggota DPR sebesar Rp 50 juta yang bikin heboh publik.

    Selain tunjangan perumahan, fasilitas dan gaji Anggota Dewan saat ini berbeda jauh dengan pendapatan rakyat kecil, yang makin tertekan oleh beban pajak.

    Puan juga mengatakan DPR RI siap menampung aspirasi masyarakat yang berencana menggelar aksi demonstrasi pada Senin, ini (25/8).

    Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

    “Nanti kami akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Insya Allah teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR,” ujar Puan.

    Puan menjelaskan, DPR memiliki badan khusus untuk menampung aspirasi masyarakat. Melalui wadah tersebut, berbagai bentuk keberatan, keluhan, maupun masukan akan diterima.

    “Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya. Juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan jadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

    Puan menekankan bahwa DPR terbuka untuk berdialog secara transparan dan demokratis dengan masyarakat.

    “Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum didengar secara terbuka,” katanya.

    Dengan sikap terbuka DPR, Puan berharap penyampaian aspirasi masyarakat berjalan tertib, damai, serta tetap menjunjung semangat kebersamaan dalam mencari solusi terbaik.

    Namun alih-alih membuka kesempatan dialog, justru demo yang terjadi pada Senin (25/8) malah makin memanas.

    Pintu gerbang Gedung DPR juga terlihat kokoh tertutup, bahkan mahasiswa disemprot habis gas air mata, agar mahasiswa segera mundur dari dan menjauh dari Gedung DPR.

    Dari pantauan berbagai akun di TikTok suasana demo tambah panas hingga menjelang malam.

    Tak sedikit mahasiswa yang terluka hingga mahasiswa merucut ke arah Slipi, Petamburan, Jakarta Pusat.

    Seperti diungkap akun TikTok @Luffy one piece yang menyiarkan langsung demo mahasiswa hari ini.***

  • Rute layanan Transjakarta yang dialihkan imbas unjuk rasa di DPR

    Rute layanan Transjakarta yang dialihkan imbas unjuk rasa di DPR

    Petugas saat menghalau massa aksi yang berada di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan.

    Rute layanan Transjakarta yang dialihkan imbas unjuk rasa di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberlakukan pengalihan rute dan penghentian operasi sementara beberapa rute imbas penutupan Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR/ DPD RI karena ada unjuk rasa di lokasi tersebut pada Senin.

    Koridor yang dialihkan, yakni Koridor 9 yang meliputi rute 1W (Blok M-Ancol), 3F (Kalideres-Senayan Bank DKI, 9A (Cililitan-Grogol), 10 H (Tanjung Priok-Bundaran Senayan), T31 (PIK-Blok M) dan S61 (Alam Sutera-Blok M). Sementara ini, arah Pluit tidak melayani Halte Gerbang Pemuda dan Halte Petamburan. “Situasional, menyesuaikan kondisi di lapangan,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta.

    Untuk informasi terbaru seputar layanan Transjakarta, pelanggan bisa mengakses di aplikasi TJ: Transjakarta dan juga akan diinformasikan di sosial media. Sementara itu, rute 8N (Kebayoran-Petamburan via Asia Afrika) mengalami perpendekan jalur, sementara ini arah Petamburan tidak melayani titik pemberhentian (bus stop) DPR/MPR/DPD RI sampai RS TNI AL Mintoharjo.

    Kemudian, rute 1B (Tosari-Stasiun Palmerah) dan 1F (Bundaran Senayan-Stasiun Palmerah) sementara tidak melayani penumpang.

    Kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR/DPD RIterutama yang mengarah ke Grogol atau Slipi dialihkan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda karena ada unjuk rasa. Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut

    Sumber : Antara

  • Demo di DPR Ricuh, Ratusan Demonstran Ditangkap Polda Metro dan Diminta Jalan Jongkok

    Demo di DPR Ricuh, Ratusan Demonstran Ditangkap Polda Metro dan Diminta Jalan Jongkok

    GELORA.CO – Sejumlah orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025) malam, diamankan polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

    Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari tersebut sempat menyebar ke beberapa titik.

    Pantauan Warta Kota di Polda Metro Jaya, Senin pukul 21.45 WIB, para demonstran yang ditangkap dibawa menggunakan mobil taktis Resmob Polda Metro Jaya.

    Sesampainya di Polda Metro Jaya, para demonstran berjalan jongkok serta berbaris untuk dilakukan pemeriksaan.

    Mereka dikumpulkan di pelataran Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Para demonstran dibagi dalam beberapa kelompok, untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal.

    Beberapa kelompok yang terlihat, antara lain remaja yang mengenakan kaos hitam.

    Lalu ada kelompok pelajar yang mengenakan seragam sekolah putih dan abu-abu, serta sejumlah pria dewasa. 

    Di sisi lain sejumlah orang tua juga datang ke Polda Metro untuk mencari anak mereka.

    Bahkan ada istri yan g mencari suaminya.

    “Isi data dirinya, nama, alamat, hari dan waktu penangkapan,” ujar salah satu penyidik kepada demonstran.

    Saat ini, para demonstran yang ditangkap tengah menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. 

    Hingga berita ini diturunkan, jumlah pasti peserta yang ditangkap sedang didata,

    Selain itu tindak lanjut terhadap status mereka, juga masih belum dapat dipastikan.

    Berkumpul di Kawasan Slipi

    Sebelumnya Kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat dipadati oleh demonstran atau massa aksi yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (25/8/2025).

    Sampai Senin malam pukul 21.34 WIB, ratusan demonstran bertahan dengan menguasai kawasan Slipi, Jakarta Barat.

    Sementara aparat kepolisian tidak berani mendekat.

    Pantauan WartaKotalive.com, Senin malam, massa aksi terus berdatangan.

    Mereka semakin ramai dan bertahan di pos polisi Slipi yang sudah rusak massa.

    Bahkan video tron, pos polisi, hingga CCTV yang ada di lokasi juga dirusak massa.

    Tidak ada aparat kepolisian di lokasi tersebut.

    Sekira pukul 21.10 WIB, pihak kepolisian dari Satuan Brimob menggunakan satu mobik taktis dan 10 sepeda motor berboncengan tiba di lokasi.

    Massa aksi sempat ingin melakukan perlawanan, namun aparat kepolisiam sudah lebih dahulu menembakkan gas air mata.

    Massa aksi kemudian membubarkan diri ke arah Petamburan, Jakarta Barat.

    Baca juga: Aksi Demo Makin Brutal di Slipi, Pos Polisi Dirusak, Tenda Dibakar, Lalu Lintas Terganggu

    Beberapa menit kemudian, setelah gas air mata hilang dan polisi pergi, massa kembali datang ke jalanan.

    “Ayo woi, keluar lagi, keluar,” teriak salah seorang demonstran.

    Massa kemudian berusaha menuju ke Pos Polisi Pejompongan.

    Mereka ingin merusak dan membakarnya, karena kesal dengan aparat kepolisian.

    Aksi massa kemudian dihalau lagi dengan tembakan gas air mata.

    Namun dibalas oleh pendemo dengan tembakan kembang api.

    Massa kemuduan melakukan pembakaran sejumlah bahan material di tengah jalan baik dari arah Semanggi-Grogol maupun sebaliknya.

    “Revolusi, revolusi, revolusi,” teriak massa secara kompak. 

    Sebelumnya, Hendra saksi mata di kolong tol Slipi-Palmerah, Jakarta Barat melihat keberingasan massa aksi merusak fasilitas di pos polisi, Senin (25/8/2025).

    Ia melihat aksi unjuk rasa hari ini sama seperti tahun 2019 karena pendemo bentrok dengam pihak kepolisian di kolong tol Slipi.

    “Tapi pos polisi belum dibakar, baru tenda-tenda saja yang dibakar sama massa,” kata Hendra, Senin.

    Ricuh

    Awalnya ratusan pelajar, masyarakat sipil, hingga ojek online melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pantauan Wartakotalive.com para pengunjuk rasa terus berdatangan sejak Senin siang.

    Mereka sempat melempari botol dan memukul mobil polisi yang melintas.

    Penyebabnya mereka melihat rekan mereka yakni sejumlah pelajar yang ikut demonstrasi diamankan polisi.

    Rekan mereka itu berada di dalam mobil Polres Jakarta Pusat.

    Karenanya para pengunjuk rasa tidak terima atas kelakuan polisi yang membawa rekan mereka.

    Namun aksi massa yang menyerang mobil polisi berhasil ditahan dan kendaraan meninggalkan lokasi.

    Sebelumnya, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan kegiatan aksi yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis.

    Bahkan petugas tidak melibatkan penggunaan senjata api saat bertugas.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Senin (25/8/2025).

    “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

    Menurut Susatyo pihak kepolisian juga mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ungkapnya. 

    Baca juga: Demo di DPR Berujung Ricuh, Commuter Line Tetap Normal dengan Pengamanan Ketat

    Terkait lalu lintas, polisi akan melakukan pengaturan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

    Masyarakat diimbau untuk menghindari area Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

    Lebih lanjut, ia juga mengingatkan publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu kegaduhan.

    “Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan,” pungkasnya.

    Ringkasan Demo dan Tuntutan

    Demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/2/2025) dikoordinasi oleh Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama. 

    Aksi ini rencananya dimulai pukul 10.00 WIB, sementara akun Instagram @gejayanmemanggil menyebutkan pukul 07.00 WIB.

    Demonstran menuntut 9 hal, di antaranya penurunan Prabowo-Gibran, pembubaran Kabinet Merah-Putih dan DPR RI, serta penolakan RKUHAP.

    Mereka juga menuntut transparansi gaji dan pembatalan kenaikan gaji serta tunjangan rumah anggota DPR.

    Demo ini diikuti berbagai elemen masyarakat dan dilakukan di beberapa kota besar selain Jakarta.

    Aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintahan dan DPR. 

    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan ada 3 orang yang bertindak sebagai koordinator lapangan yaitu Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.

    Dalam aksinya sebagian besar pengunjuk rasa dress code hitam.

    Demonstran membawa 9 tuntutan utama. 

    Mengutip siaran pers yang diunggah @gejayanmemanggil, berikut isi tuntutan demo hari ini tanggal 25 Agustus 2025:

    1.Turunkan Prabowo-Gibran 

    2.Bubarkan Kabinet Merah-Putih

    3.Bubarkan DPR RI

    4.Hentikan Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

    5.Tangkap dan adili Fadli Zon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998 

    6.Tolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP)

    7.Transparansi gaji anggota DPR 

    8.Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR

    9.Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR 

    Aksi demonstrasi tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tetapi juga akan berlangsung di berbagai kota besar lainnya di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lain.

    Peserta aksi tidak terbatas pada mahasiswa, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki tujuan sama, yaitu menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan mendesak perbaikan kondisi bangsa ke depan.

     Isu kenaikan gaji anggota DPR RI mencuat usai Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.

    Namun, isu kenaikan gaji tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir.

    Menurutnya, yang mengalami perubahan yaitu tunjangan perumahan.

    Ini karena anggota DPR tidak lagi difasilitasi rumah dinas, sehingga akan diganti dengan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.

    Isi tuntutan demo hari ini tanggal 25 Agustus 2025, mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Massa aksi menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR hingga transparansi pengelolaan keuangan negara.

  • Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak

    Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak

    Bisnis.com, JAKARTA – 3 CCTV milik KAI di perlintasan kereta Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, dirusak pendemo yang menuntut tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR.

    Dari pantauan Bisnis, 2 CCTV yang dirusak terletak di tiang listrik dekat pos penjagaan kereta api dan satunya berada di dalam pos tersebut.

    Sebelumnya, pendemo juga merusak fasilitas umum berupa 2 CCTV milik Pemda setempat dan lampu rambu lalu lintas.

    Sampai saat ini petugas keamanan masih melakukan sterilisasi jalanan untuk memastikan aksi unjuk rasa tidak kembali lagi.

    Adapun lalu lintas jalan Pejompongan Raya sudah bisa diakses oleh pengendara. Namun layanan kereta api rute Tanah Abang-Rangkasbitung belum dapat beroperasi karena masih menunggu kondisi yang kondusif.

    Pengamanan demo DPR, Senin 25 Agustus 2025, tidak hanya diamankan TNI-Polri, tetapi juga Petugas Pengamanan KAI stasiun Palmerah.

    Sebab, demonstran melakukan aksi di jalur kereta rute Tanah Abang-Rangkasbitung. Mereka melemparkan batu yang biasanya digunakan untuk peredam rel.

    Petugas pengamanan KAI stasiun Palmerah turun ke lapangan berusaha meredamkan situasi. Namun para demonstran tak menghiraukan dan tetap melempar batu.

    Sementara itu, saat polisi dan TNI sedang membubarkan pendemo, ratusan rombongan siswa SMA mulai bergerak menaiki KRL menuju Senayan, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

    Siswa-siswa SMA ini mengaku kecewa dengan arogansi pemerintah karena menaikkan pajak secara drastis. Apalagi, rencana kenaikan pajak dilakukan saat pemerintah sedang efisiensi.

  • Anggota DPR Pastikan Tampung Tuntutan Massa Demo yang Tolak Kenaikan Tunjangan Nasional 25 Agustus 2025

    Anggota DPR Pastikan Tampung Tuntutan Massa Demo yang Tolak Kenaikan Tunjangan Nasional 25 Agustus 2025

    Anggota DPR Pastikan Tampung Tuntutan Massa Demo yang Tolak Kenaikan Tunjangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memastikan, Badan Penerima Aspirasi Masyarakat DPR RI akan mendengarkan masukan masyarakat yang menggelar unjuk rasa hari ini, Senin (25/8/2025).
    Adapun massa menggelar demonstrasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang membuat pendapatan mereka meningkat hingga sekitar Rp 100 juta.
    “Tuntutan nanti Badan Penerima Aspirasi Masyarakat, tentunya akan mengevaluasi berbagai masukan yang ada, dan apakah hari ini sudah ketemu, saya belum mendapatkan informasi,” ujar Aria saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
    Politikus PDI-P itu berharap unjuk rasa bisa berjalan tertib.
    Massa aksi diminta untuk tidak bertindak anarkis, sementara aparat keamanan tidak bertindak represif.
    Aria menyayangkan jika unjuk rasa diwarnai anarkisme dan aparat melakukan kekerasan pada demonstran.
    “Yang terekspos bukan substansi untuk mendemo kenaikan harga atau kenaikan pendapatan DPR, tapi yang terekspos malah cuma gebu-gebukan sama gas air mata. Saya kira itu yang sangat saya sayangkan,” ujar Aria.
    Ia menekankan bahwa unjuk rasa dijamin undang-undang.
    Namun, menurutnya, penyampaian pendapat juga harus dilakukan secara proporsional.
    Unjuk rasa yang berlangsung anarkis, menurutnya, justru membuat substansi aspirasi tidak terekspos dengan baik.
    “Kami berharap aparat juga jangan terlalu represif. Siapa yang lebih dulu? Represif dulu atau anarki dulu? Nah, ini yang kadang nggak ketemu,” kata dia.
    Sebagai informasi, anggota DPR RI 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
    Fasilitas itu diganti dengan uang dinas Rp 50 juta, memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
    Besarnya tunjangan perumahan itu membuat pendapatan anggota Dewan meningkat hingga sekitar Rp 100 juta.
    Pemberian tunjangan itu kemudian dikritik publik karena dinilai terlalu besar, sementara tidak sedikit masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satriya Arta Kumbara Bisa Jadi WNI Lagi Lewat Naturalisasi, Syaratnya?

    Satriya Arta Kumbara Bisa Jadi WNI Lagi Lewat Naturalisasi, Syaratnya?

    GELORA.CO – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum menegaskan status WNI Satriya Arta Kumbara, eks marinir yang jadi tentara bayaran di Rusia dan berperang melawan Ukraina telah hilang. Hal itu dia paparkan saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XIII saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Pengesahan Perjanjian Indonesia-Rusia tentang Ekstradisi.

    Direktur Jenderal AHU Kemenkum, Widodo, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk memastikan bahwa Satriya tak lagi dinas di TNI.

    “Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Kadispenal, dari Mabes TNI. Pada pokoknya karena beliau melakukan suatu tindakan, pertama yang bersangkutan desersi, kemudian berkali-kali dipanggil pidana militer tidak datang-datang, akhirnya inabsensia, diberi hukuman,” kata Widodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8).

    “Kemudian hukuman itu dipertegas lagi dalam pidana militernya, akhirnya dikeluarkan dari kedinasan Tentara Nasional Indonesia,” sambungnya.

    Widodo mengatakan, setelah tak lagi berdinas di TNI, otomatis Satriya berstatus sebagai warga sipil. Pada saat Satriya bergabung dengan tentara Rusia, berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan, status WNI Satriya otomatis hilang.

    Widodo juga menegaskan bahwa sebagai mantan prajurit, seharusnya Satriya paham akan konsekuensi apabila bergabung dengan dinas militer negara lain.

    “Seharusnya dia sadar karena dia menandatangani perjanjian sebagai tentara bayaran atau kombatan bayaran, dan seharusnya seorang tentara sudah tahu betul kalau dia mendukung salah satu itu akan kehilangan statusnya,” tuturnya.

    Widodo mengatakan secara yuridis, Satriya bisa kembali jadi WNI dengan memenuhi persyaratan dalam aturan yang berlaku, yakni melalui proses naturalisasi.

    Adapun proses naturalisasi itu dimohonkan seorang warga negara asing yang ingin menjadi WNI, dengan syarat harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun berturut-turut.

    “Yang bersangkutan (Satriya) tentu ketika ingin kembali akan mengikuti prosedur naturalisasi murni yaitu harus 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun (tinggal di Indonesia),” ungkap Widodo.

    Selain syarat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu selama bertahun-tahun, Satriya juga harus diakui terlebih dahulu sebagai warga negara Rusia.

    “Dengan catatan membawa dokumen sebagai warga negara asing. Harusnya mereka ketika di sana, dia menjadi warga negara di negara di tempat negara itu dibelanya,” pungkasnya.

    Tanggapan Dubes Rusia soal Satriya Jadi Tentara Bayaran

    Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk RI Sergei Tolchenov mengaku tidak tahu keberadaan Satriya sebagai tentara bayaran yang berperang dengan Rusia.

    “Tentang hal ini, saya hanya baca lewat media di Indonesia. Secara resmi saya menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Rusia di Jakarta atau Kedutaan Besar Rusia di luar negeri tidak membuka pendaftaran (bagi warga negara asing) pasukan bersenjata Rusia. Jadi ketika saya mengetahui berita ini, saya bertanya kepada Atase Militer kami dan dia menyatakan tidak tahu soal informasi ini. Kami tidak tahu,” kata Tolchenov dalam press briefing di Kediaman Duta Besar Rusia, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/6).

    Ia tak mengetahui aturan warga Indonesia untuk bergabung dinas militer negara lain akan kehilangan kewargenaraan. Ia menilai, apabila Satriya memang melakukan pelanggaran, itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

    “Dan sepertinya inilah yang dilakukan oleh (Satriya) orang ini. Tapi konsekuensi ditanggung sendiri, karena ada banyak negara yang melarang warga negaranya menandatangani kontrak dengan pasukan bersenjata asing. Contohnya negara seperti Australia, Selandia Baru, dan banyak negara lain melarang hal ini,” tuturnya.

  • Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

    Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok target pendapatan negara dari kepabeanan dan cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun, atau naik 9,8% dari outlook 2025 Rp2.865,5 triliun. 

    Target pendapatan negara itu ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak dan bea cukai, yang masing-masing dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun dan Rp334,3 triliun. 

    Penerimaan pajak tahun depan ditargetkan tumbuh sebesar 13,5% dari outlook 2025 yakni Rp2.076,9 triliun. Khusus untuk pajak, Sri Mulyani menyebut akan melakukan berbagai langkah reformasi (reform) untuk mencapai target rasio pendapatan negara yakni 12,24% terhadap PDB. 

    “Rasio pendapatan negara diharapkan naik ke 12,24% [terhadap] PDB. Rasio pajak naik ke 10,47%,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).  

    Terdapat beberapa langkah reformasi yang dimaksud olehnya untuk memastikan pendapatan negara dari pajak terealisasikan. Dia menyebut langkah reformasi itu meliputi pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga atau stakeholders lain; sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri; joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan; serta pemberian insentif daya beli, investasi dan hilirisasi.

    “Termasuk dalam hal ini Dirjen Pajak bekerja erat dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, bahkan NGO dalam rangka untuk menciptakan enforcement yang reliable dan credible,” tuturnya.  

    Adapun terkait dengan penerimaan kepabeanan dan cukai yang dipatok Rp334,3 triliun itu naik 7,7% dari outlook 2025 yakni Rp310,4 triliun. Sri Mulyani mengakui bahwa target optimistis pemerintah itu merupakan tantangan di tengah tekanan yang dialami penerimaan bea cukai utamanya karena bea keluar. 

    Tekanan itu, jelas Bendahara Negara, didorong oleh pelarangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah sehingga menekan penerimaan dari bea keluar. Namun demikian, untuk 2026, Kemenkeu tetap menargetkan penerimaan yang cukup tinggi dari bea cukai dengan sejumlah strategi lain. Salah satunya dengan esktensifikasi barang kena cukai.

    “Ini cukup tinggi tentu sangat ditopang oleh Cukai Hasil Tembakau namun juga ekstensifikasi barang kena cukai. Kita akan mengintensifkan bea masuk dalam rangka percaturan perdagangan internasional yang berubah sangat cepat, di mana kecenderungan bea masuk diturunkan sementara bea keluar adalah dalam rangka mendukung hilirisasi produk,” ujarnya di hadapan Komisi XI DPR pekan lalu. 

    Salah satu langkah esktensifikasi barang kena cukai yang akan ditempuh adalah pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Upaya pengenaan cukai MBDK ini sudah mulai ditempuh beberapa tahun lalu, kendati belum kunjung diterapkan hingga saat ini. 

    Pada kesimpulan rapat pengambilan keputusan RAPBN 2026, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati bahwa pengenaan cukai terhadap minuman manis dalam kemasan bakal dimasukkan dalam target penerimaan pada APBN tahun depan. 

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan obyek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” terang Ketua Komisi XI MIsbakhun.

    Politisi Partai Golkar itu lalu memastikan bahwa pengenaan cukai MBDK itu akan diterapkan di tahun depan. Dia memahami pemerintah masih harus akan membahasnya secara lintas sektoral dengan pemangku kepentingan lainnya, baik dari sisi industri dan kesehatan. 

    “Jangan sampai memberikan tekanan terhadap sektor industri, sektor riilnya,” kata Misbakhun.

    Adapun besaran tarif akan dibahas bersama-sama juga dengan DPR. Salah satu konsultasi yang dilakukan adalah terkait dengan ambang batas atau threshold persentase kadar gula dalam MBDK yang akan dikenakan cukai. 

    “Misalnya dalam kandungan per miligram itu 0,5 atau 0,3. Kita sepakat di threshold-nya. Jangan sampai kemudian dinol-kan, kan enggak,” kata Misbakhun.

    PNBP Turun Karena Danantra

    Di tengah kenaikan target penerimaan pajak dan bea cukai, pemerintah memasang target lebih rendah dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

    Pemerintahan RAPBN yang dirancang pertama kali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PNBP dipatok tahun depan sebesar Rp455 triliun. Nilai itu sudah lebih rendah dari outlook 2025 yakni Rp477,2 triliun. 

    Outlook 2025 pun anjlok dari perolehan 2024 yakni Rp584,4 triliun usai kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di awal tahun ini. Sebagaimana diketahui, Danantara mengambil alih pengelolaan seluruh BUMN sehingga dividennya juga tidak lagi masuk ke kantong negara. 

    Hal itu pun turut dinilai menjadi tantangan bagi Kemenkeu, sejalan juga dengan harga komoditas yang masih dalam level konservatif hingga tahun depan. “Sedangkan PNBP ini karena tidak ada lagi dividen dan kita juga memprediksi harga komoditas masih cukup konservatif, maka kita menargetkan Rp455 triliun atau turun 4,7% dari tahun ini,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

    Meski dividen BUMN tak lagi disalurkan ke negara melalui kantong penerimaan, SWF baru bentukan Prabowo itu diharapkan bisa menyalurkan sumber dayanya ke dalam bentuk investasi guna mendorong target pertumbuhan ekonomi 5,4% yoy di tahun depan. 

    Prabowo telah mengamanatkan agar capaian investasi pada 2026 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,4% yakni Rp7.450 triliun. Presiden ke-8 itu telah mewanti-wanti agar investasi tidak hanya berasal dari APBN, namun juga swasta dan Danantara.

    Dari target investasi Rp7.450 triliun untuk mencapai pertumbuhan PDB 5,4%, maka di antaranya harus ada kontribusi investasi dari Danantara yakni sekitar Rp720 triliun. 

    “Di mana [investasi] Rp720 triliun adalah Danantara, sedangkan lain dari swasta Rp6.200 triliun dan APBN di Rp530 triliun,” jelas Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

    Adapun saat dimintai konfirmasi lebih lanjut mengenai apa saja proyek investasi yang akan digarap Danantara, CEO Danantara Rosan Roeslani mengaku akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Meski demikian, dia tidak bisa mengungkapnya saat ini karena sudah menandatangani persetujuan untuk merahasiakan hal tersebut atau non-disclosure agreement (NDA). 

    “Nanti kita akan umumkan untuk investasi ada beberapa investasi yang kita laksanakan. Saya tidak bisa umumkan itu karena saya juga terikat dalam perjanjian NDA, sabar aja tunggu aja,” terangnya di kantor Ditjen Pajak.

  • Eko Minta Maaf Usai Berjoget di Tegah Isu Kenaikan Pajak, Herwin Sudikta: Enaknya Jadi DPR Begini

    Eko Minta Maaf Usai Berjoget di Tegah Isu Kenaikan Pajak, Herwin Sudikta: Enaknya Jadi DPR Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, turut memberikan komentarnya mengenai permintaan maaf anggota DPR RI, Eko Patrio, yang sempat membuat publik murka.

    Bagaimana tidak, Eko yang disorot netizen bersama rekan satu partainya, Uya Kuya, karena berjoget di tengah penderitaan rakyat dan kenaikan pajak.

    “Enaknya jadi anggota ⁦DPR RI⁩ ya begini ini bikin masalah segampang minta maafnya,” kata Herwin di X @bangherwin (25/8/2025).

    Seperti diketahui, Sekjen DPP PAN itu telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki maksud apa-apa ketika membuat video parodi sound horeg.

    Hal ini diungkapkan Eko kepada awak media di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) kemarin.

    “Malah jauh banget itu (Jika disebut menantang netizen), seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaflah,” ucap Eko dikutip pada Senin (25/8/2025).

    Sebelumnya, Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, merespons permintaan maaf Sekjen PAN Eko Patrio terkait aksinya berjoget dengan musik horeg yang memicu protes publik.

    Dikatakan Heru, permintaan maaf tersebut tidak tulus dan justru terkesan defensif.

    “Permintaan maaf Eko hari ini justru tidak substansial, karena Eko tidak sepenuhnya meminta maaf kepada publik. Permintaan maafnya lebih ditujukan kepada elite dan kader PAN,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Heru menilai, aksi joget Eko Patrio yang diduga dilakukan di kantor DPP PAN jelas melukai perasaan masyarakat, apalagi di tengah situasi sensitif terkait isu kenaikan gaji DPR.