Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Kemendiktisaintek Minta Tambahan Rp 5,9 T untuk Beasiswa-Sekolah Garuda

    Kemendiktisaintek Minta Tambahan Rp 5,9 T untuk Beasiswa-Sekolah Garuda

    Jakarta –

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,9 triliun untuk 2026. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan Sekolah Unggul Garuda hingga program beasiswa.

    Diketahui, pagu anggaran 2026 untuk Kemendiktisaintek sebesar Rp 61 triliun dengan rincian pagu awal Rp 55,4 triliun sebelum mendapatkan kenaikan Rp 5,5 triliun. Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan, pihaknya kembali mengusulkan tambahan anggaran 2026.

    “Maka berdasarkan yang kami susun, kita kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5.936.604.056.000 untuk pemenuhan program-program prioritas yang belum diakomodasi secara optimal pada pagu anggaran 2026,” kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Brian mengatakan usulan tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan di berbagai Direktorat Jenderal serta Sekretariat Jenderal di Kemendiktisaintek. Khususnya, untuk program beasiswa hingga revitalisasi.

    Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang kemudian menjelaskan rincian mengenai usulan anggaran Rp 5,9 triliun. Dia mengatakan, Sekretariat Jenderal memerlukan tambahan sebesar Rp 256 miliar. Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi juga memerlukan tambahan Rp 1,2 triliun.

    “Kemudian untuk beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) masih ada tambahan Rp 22 miliar. Dan untuk Dukman (dukungan manajemen) sebesar Rp 17 miliar,” sambungnya.

    Kemudian, kata dia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memerlukan tambahan sebesar Rp 847 miliar dengan Rp 275 miliar untuk revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kemudian untuk pusat unggulan antar perguruan tinggi Rp 50 miliar. Lalu, untuk untuk revitalisasi PTN vokasi sebesar Rp 200 miliar.

    “Dan juga ada beasiswa gelar dosen untuk mengakomodasi kekurangan di on going sebesar Rp 204 miliar,” sambung dia.

    Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membutuhkan tambahan Rp 5,5 miliar. Dukungan manajemen Rp 3,5 triliun akan diperuntukkan bagi tunjangan kinerja (tukin) dan pengangkatan dosen.

    “Dukman ini adalah ada tambahan sebesar Rp 3,5 triliun diperuntukkan untuk tukin dosen sebesar Rp 2,6 triliun, dan pengangkatan dan dosen ASN 2026,” papar Togar.

    Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi juga membutuhkan Rp 1,2 triliun. “Yang diperuntukkan pertama, masih memerlukan Rp 1 triliun lagi untuk pengembangan SMA Unggul Garuda Baru, Garuda Transformasi dan juga layanan akademik SMA Unggul Garuda Baru,” ujar Togar.

    “Dan ada tambahan untuk repository sains dan teknologi yaitu program Indonesia akses tunggal sebesar Rp 270 miliar,” imbuh dia.

    (amw/gbr)

  • Istana Respon Demo Ricuh di DPR: Jangan Sampai Ganggu Ketertiban, Merusak Bukan Kebebasan Berpendapat Nasional 27 Agustus 2025

    Istana Respon Demo Ricuh di DPR: Jangan Sampai Ganggu Ketertiban, Merusak Bukan Kebebasan Berpendapat Nasional 27 Agustus 2025

    Istana Respon Demo Ricuh di DPR: Jangan Sampai Ganggu Ketertiban, Merusak Bukan Kebebasan Berpendapat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, menyampaikan pendapat melalui aksi/demo jangan sampai mengganggu ketertiban umum.
    Hal ini dikatakannya merespon demo yang terjadi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) awal pekan ini. “Jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain,” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas), Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
    Hasan menyampaikan, demo sebaiknya tetap menjaga ketertiban. Adapun merusak fasilitas umum justru bukan bagian dari kebebasan berpendapat.
    “Itu berbeda dengan penyampaian pendapat, kalau misalnya, menghancurkan sesuatu itu bukan itu yang dimaksud dalam kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi,” tutur dia.
    Lebih lanjut ia menyebut, pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan melalui aksi.
    Penyampaian aspirasi dan pendapat, kata Hasan, tidak pernah dilarang.
    “Kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang, orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh undang-undang, tetapi merusak [fasilitas umum] tidak dijamin oleh undang-undang,” tandas Hasan.
    Sebelumnya diberitakan, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus 2025 ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari isu RUU Perampasan Aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPH Jadi Kementerian, Legislator Minta Masalah Kuota-Pengelolaan Dana Dibenahi

    BPH Jadi Kementerian, Legislator Minta Masalah Kuota-Pengelolaan Dana Dibenahi

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina mengingatkan persoalan fundamental usai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Dia meminta kementerian baru itu harus bisa menyelesaikan masalah kuota hingga pengelolaan dana haji.

    “Kementerian baru ini harus mampu menjawab persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian jamaah, mulai dari kepastian kuota, efisiensi penerbangan, kualitas akomodasi dan konsumsi, hingga transparansi dalam pengelolaan dana haji. Reformasi manajemen yang profesional dan akuntabel menjadi kunci agar perubahan ini benar-benar berdampak positif bagi jamaah,” kata Selly Andriany saat dihubungi, Rabu (27/8/2025).

    Selly meminta pembentukan kementerian jadi momentum perbaikan sistem secara menyeluruh. Dia juga mengingatkan pentingnya penyiapan standar pelayanan minimal (SPM) yang jelas dan terukur.

    “Sehingga jemaah haji memperoleh kepastian hak atas layanan sejak keberangkatan, saat berada di tanah suci, hingga kembali ke tanah air. Kami akan mengawal agar setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah berpihak pada jamaah, bukan semata-mata menambah lapisan birokrasi,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Selly menyebut perubahan Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah strategis. Dia yakin, Kementerian Haji dan Umrah juga bisa memperkuat hubungan diplomasi antara negara Indonesia dan Arab Saudi.

    Diketahui DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Pengesahan UU tersebut membuat urusan haji dan umrah, yang selama ini berada di Kementerian Agama, bakal beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.

    (wnv/eva)

  • Runaddicts, Platform Pendukung Pelari yang Kecanduan Gaya Hidup Sehat

    Runaddicts, Platform Pendukung Pelari yang Kecanduan Gaya Hidup Sehat

    JAKARTA – Tren lari masih terus menyala di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Lari yang sekarang sangat hype membuat masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan kebugaran. Runaddicts, sebuah platform digital terintegrasi, hadir untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat dengan fokus utama pada dunia lari dan komunitasnya.

    Dalam peluncuran platform Runaddicts pada Senin 25 Agustus 2025 di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta Selatan, hadir para pelari dari berbagai komunitas. Acara yang dipandu oleh MC pelari Firza Daud menghadirkan Manajemen Runaddicts Six Star WMM Finisher Novie Hernawati, Ultra Charity Runner Wahidatul Bakhri, Business Development Manager Fitri Aditri serta CEO Bisa AI Octaviano Pratama dan Yusuf Zulfikar dari Klinik Fisioterapi Bebas Cedera.

    Menurut Novie Hernawati, Runaddicts memiliki visi menjadi ekosistem digital lari terbesar di Indonesia yang memberdayakan pelari dan komunitasnya untuk terus bertumbuh.

    “Runaddicts menghubungkan pelari dengan event, komunitas, dan layanan pendukung. Runaddicts adalah satu solusi terpadu bagi pelari pemula hingga profesional serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan olahraga yang inklusif dan berkelanjutan. Platform Runaddicts dipastikan terpercaya untuk edukasi, sertifikasi, dan pembinaan pelari,” tutur peraih Six Stars World Marathon Majors ini.

    Pengguna bisa memanfaatkan fitur Race, yaitu event lari yang diselenggarakan Runaddicts yang mencakup fun run, marathon, hingga road to international race. Runaddicts menjadi partner event lari resmi berskala besar Plataran Series yang diselenggarakan oleh Oudpro Internasional dengan lokasi start di enam lokasi Plataran yaitu Jakarta, Puncak, Borobudur, Bromo, Menjangan Bali, dan Makassar.

    Peran Teknologi Dalam Runaddicts

    Bagus, seorang penggiat lari ultra marathon, merasa bersemangat dengan kehadiran Runaddicts di tengah mewabahnya tren lari. “Fiturnya banyak dan paham apa yang dibutuhkan pelari serta komunitas lari. Semoga ke depannya platform ini bisa terus berkembang dan tidak kewalahan menampung banyak data komunitas dari seluruh Indonesia,” ujar pria yang tergabung dalam komunitas Run for Indonesia (RFI) Ultra ini.

    Kesiapan server dan keamanan data menjadi concern utama Bisa AI yang merupakan technology provider Runaddicts. Prinsip pengembangan Runaddicts adalah scalable, siap menampung ribuan pelari, event serta komunitas di seluruh Indonesia, serta user friendly dengan desain aplikasi sederhana dan mudah dipakai semua kalangan pelari. Dengan fitur-fitur yang terintegrasi, ke depannya Runaddicts akan menggunakan AI serta data analytics untuk rekomendasi training, promo, dan event.

    Runaddicts merupakan platform Indonesia pertama di dunia lari yang terintegrasi semua untuk komunitas dan menggunakan AI.

    “Dibuat oleh pelari untuk pelari, karena menyadari pelari mencari one-stop integrated platform untuk kegiatan komunitas, events, coaching, sertifikasi dan wellness. Aplikasi platform tentunya akan berkembang terus seiring dengan waktu dan masukan dari komunitas lari,” tutur Octaviano Pratama yang merupakan dosen dan praktisi AI.

    Sebagai pelari yang tidak tinggal di Jakarta, Lorensia dari Lampung Runners merasa senang dengan adanya Runaddicts yang memiliki modul pelatihan online. Dia merasa iri dengan kemudahan pelari Jakarta mengakses berbagai kebutuhan lari. Dalam platform Runaddicts program tips lari, konsultasi dengan ahli gizi dan dokter olahraga, workshop serta coaching clinic mudah diakses pengguna di manapun mereka berada. Selain itu Runaddicts bekerja sama dengan klinik Bebas Cedera, layanan fisioterapi profesional untuk pencegahan cedera, pemulihan, dan peningkatan performa fisik.

    Runaddicts juga menawarkan program Pelatihan & Sertifikasi yaitu program latihan dari pelatih dan sertifikasi resmi untuk coach, marshal, pacer, race director, medical officer, dan run event organizer. Terintegrasi dengan program sertifikasi, Runaddicts akan mendukung standarisasi, profesionalisme, dan pengembangan karier di dunia lari.

    Ajang Komunitas Memperkuat Branding

    Tertarik menyelenggarakan event dan memperkuat branding komunitas? Anda bisa menggunakan platform ini. Setiap komunitas dapat bergabung dalam Runaddicts. Fitur Community merupakan tempat komunitas membangun identitas digital, berkomunikasi, mengelola dan memberikan informasi terbaru suatu kegiatan. Fitur Events merupakan event yang dibuat dan dikelola komunitas secara mandiri, bisa gratis atau berbayar, bisa terbuka maupun privat.

    Setiap komunitas memiliki halaman profil masing-masing sehingga dapat menjangkau anggota lebih luas dari seluruh Indonesia bahkan dunia. Komunitas juga bisa membuat dan mempublikasikan event mereka melalui Runaddicts serta mendapatkan eksposur yang lebih luas. Komunitas diberikan kesempatan tampil di Run TV dan berbagai publikasi lainnya yang bekerjasama dengan Runaddicts. Dengan demikian komunitas bisa lebih dikenal, lebih berkembang, dan lebih berdampak.

    Selain bagi komunitas lari, platform ini juga terbuka bagi komunitas non-lari yang ingin mengadakan event lari misalnya korporat, perguruan tinggi, yayasan, atau komunitas lainnya. Begitu pula bagi individu yang ingin berlatih, berpartisipasi dalam event, ikut suatu komunitas atau membangun komunitas sendiri.

    Untuk info lebih lanjut mengenai Runaddicts bisa mengunjungi situs https://runaddicts.id/ atau Instagram @runaddicts.id dan Tiktok @runaddicts.id.

  • Anggota DPR Dapat Tunjangan Rp 600 Juta untuk Kontrak Rumah 5 Tahun

    Anggota DPR Dapat Tunjangan Rp 600 Juta untuk Kontrak Rumah 5 Tahun

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan polemik soal tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan. Menurutnya, tunjangan tersebut hanya diberikan selama satu tahun, bukan selama lima tahun masa jabatan.

    Tunjangan itu diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan totalnya mencapai Rp 600 juta. Uang tersebut, kata Dasco, digunakan untuk mengontrak rumah selama lima tahun masa kerja anggota DPR periode 2024–2029.

    “Rp 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Take Home Pay Dipastikan Turun

    Oleh karena itu, Dasco memastikan, pada November 2025 seluruh anggota Dewan tidak lagi mendapatkan tunjangan rumah.

    “Jadi nanti jikalau temen-temen melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah nggak ada lagi. Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” kata Dasco.

    Selain itu, lanjutnya, pada November 2025, maka take home pay anggota dewan tidak sampai Rp 100 juta sebulan.

    “Kalau tunjangan perumahan itu sudah hilang, ya kan tidak segitu besar lagi,” pungkasnya.

    Besarnya Tunjangan Anggota DPR Lukai Hati Rakyat

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR sangat melukai hati rakyat yang mereka wakili. Dia menegaskan, tidak ada anggota DPR yang hidup dalam kekurangan sehingga tambahan tunjangan besar dinilai berlebihan.

    “Malahan justru harus dikurangi. Mestinya Menteri Keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Iwan bahkan memperingatkan, kebijakan seperti ini bisa memicu keresahan publik.

    “Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran,” katanya.

    Ketidakadilan Sosial

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menilai tunjangan jumbo DPR sebagai bentuk nyata ketidakadilan sosial.

    “Saya baca suatu rilis dari BBC Online yang dari Inggris, di situ dikatakan pendapatan DPR Rp 104 jutaan per bulan, memang paling besar tunjangan perumahan Rp 50 juta saya lihat,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

    Menurut Said, jika dihitung, gaji pokok dan tunjangan DPR berada di kisaran Rp 54 juta. Ditambah fasilitas lainnya, total bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan atau sekitar Rp 3 juta lebih per hari.

    Kondisi ini, kata Said, sangat kontras dengan nasib buruh yang upah minimumnya di Jakarta hanya sekitar Rp 5 juta per bulan, atau Rp 150 ribu per hari.

    “Kita bandingkan karyawan outsourcing kontrak yang di Jakarta upahnya Rp 5 juta bagi 30 hari hanya sekitar Rp 150 ribuan, anggota DPR Rp 3 juta lebih per hari, buruh yang pontang-panting Rp 150 ribu per hari,” ujarnya.

    Said menegaskan, saat buruh masih berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum, wakil rakyat justru menikmati fasilitas dan tunjangan besar. Hal ini dianggap mencerminkan sistem yang tidak adil di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

  • Disangka Milik Anggota DPR, Mobil Hyundai Palisede Diamuk Massa Ternyata Punya ASN, Polisi Buru Pelaku

    Disangka Milik Anggota DPR, Mobil Hyundai Palisede Diamuk Massa Ternyata Punya ASN, Polisi Buru Pelaku

    GELORA.CO – Mobil Hyundai Palisade berpelat ‘ZZH’ diamuk massa gegara dikira milik anggota DPR. Ternyata pemilik mobil bernopol ZZH itu adalah ASN Kementerian.

    “Korban inisial BB, pekerjaan ASN,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada detikcom, Selasa (26/8/2025) dilansir detikNews.

    Insiden perusakan itu terjadi saat aksi demo pada Selasa (25/8) sekitar pukul 15.00 WIB. Kala itu, mobil Palisade keluar meninggalkan gedung DPR RI.

    “Pelapor selaku kuasa korban menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WIB korban pergi dari gedung DPR RI menuju ke kantornya di salah satu kementerian,” jelas Ade.

    Dalam perjalanan di depan Senayan Park, mobil itu putar balik di bawah flyover Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat. Namun, mobil itu keburu dihadang massa.

    “Korban dihadang oleh para pendemo dan melakukan perusakan secara bersama-sama terhadap mobil korban dengan memukul mobil menggunakan kayu dan melempari mobil dengan batu,” jelasnya.

    Hal itu membuat kaca depan pecah, bodi mobil rusak.

    Usai kejadian itu, korban melalui kuasanya langsung melapor ke Polda Metro Jaya. Polisi kini memburu pelaku dengan jeratan Pasal 170 KUHP.

    “Sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” tandas dia.

    Kasus Perusakan Mobil

    Video perusakan mobil itu viral di media sosial. Tampak mobil Hyundai Palisade jadi sasaran amukan massa di tengah demo yang terjadi di DPR kemarin. Disebutkan jika mobil itu milik anggota DPR.

    Dalam rekaman video yang beredar, tampak mobil berpelat ‘ZZH’ itu awalnya melintas di kolong flyover. Saat itu kondisi lalu lintas tengah macet imbas adanya demo pada Senin (25/8) kemarin.

    Tiba-tiba sekelompok massa merusak dan menimpuki mobil tersebut dengan batu hingga bambu. Pengemudi mobil ‘ZZH’ terlihat panik hingga tancap gas menghindari kerumunan.

    Seseorang di kursi penumpang terlihat membuka kaca. Pria yang memakai baju batik warna cokelat itu kemudian melindungi wajahnya dengan kedua tangannya.

    Massa pun terus mengejar mobil tersebut. Massa yang emosional lalu mulai merusak mobil tersebut.

    Mobil itu pun kembali dilempari batu, dipukul-pukul dengan bambu, dan ada yang memukul kaca dengan tangan kosong. Mobil itu pun rusak, bagian kaca belakang sudah hancur dan terbuka.

    Meski begitu, mobil itu terus melaju melawan amukan massa hingga memepet mobil lain lewat bahu jalan. Narasi video yang beredar menyebut mobil itu milik anggota DPR, faktanya bukan.

  • Aksi demo di DPR sisakan 18,72 ton sampah 

    Aksi demo di DPR sisakan 18,72 ton sampah 

    sampah-sampah itu didominasi bahan anorganik

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta pada Senin (25/8) menyisakan 18,72 ton sampah.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa mengatakan sampah-sampah itu didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster.

    Adapun para petugas yang dikerahkan yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat dan 100 personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.

    Kemudian didukung 12 road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.

    “Operasi pembersihan yang dilakukan sejak Senin (25/8) malam hingga Selasa dini hari. Prinsip kami sederhana, hak demonstrasi boleh, tapi hak warga atas lingkungan bersih juga harus dipenuhi,” kata Asep.

    Operasi pembersihan terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di sekitar Gedung DPR/MPR yang meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, hingga Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur.

    Petugas mulai menyisir area sejak pukul 20.00 WIB. Pembersihan berat dilakukan pukul 23.00 WIB hingga dini hari dengan memanfaatkan lalu lintas yang sepi.

    Asep mengatakan Pemprov DKI melakukan operasi pasca-demonstrasi sejak 2023 dengan protokol standar yakni pemantauan lokasi, penyiapan armada, dan peluncuran tim begitu massa bubar.

    ”Kami punya timeline ketat. Maksimal pukul 05.00 pagi, semua harus sudah bersih. Alhamdulillah pagi tadi kondisi sudah normal,” ujarnya.

    Asep berharap ada kesadaran bersama dari semua pihak untuk tidak meninggalkan sampah.

    ”Berkumpul itu wajar, tapi tinggalkan tempat sebagaimana adanya. Kami siap menampung sampah dengan penyediaan tempat sampah,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Soroti Guru Matematika Diminta Ngajar Coding, Ini Kata Mendikdasmen

    Legislator Soroti Guru Matematika Diminta Ngajar Coding, Ini Kata Mendikdasmen

    Jakarta –

    Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti keterbatasan guru dalam mata pelajaran coding dan artificial Intelligence (AI) yang saat ini didorong oleh pemerintah. Bonnie mengaku menemukan guru matematika diminta mengajar coding.

    Hal itu disampaikan Bonnie dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Mendikdasmen Abdu Mu’ti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Dia mulanya menyoroti perihal keahlian guru untuk mengejar coding.

    “Kan ahlinya itu nggak ada guru sebetulnya. Yang saya temukan misalnya, guru matematika diminta untuk bisa menjadi guru coding,” ujar Bonnie.

    Bonnie mengatakan para guru tersebut hanya mengikuti pelatihan selam satu minggu. Dia juga menyoroti kendala jaringan internet yang dihadapi di lapangan.

    “Diikutkan pelatihan seminggu tapi nggak diajarin skill, cuma diajarin regulasinya begini, programnya begitu, nah skillnya nggak. Ini guru di ibu kota/kabupaten yang internetnya masih nyambung. Radius 10-20 kilometer dari sisi ibu kota/kabupaten itu sinyal ilang,” jelas dia.

    “Bagaimana pihak Kemendikdasmen ini bisa mencari solusi, sehingga apa yang diprogramkan pemerintah untuk pendidikan coding, kemudian AI itu tidak seperti dipaksakan dengan keterbatasan sumber daya guru yang ada?” ujar Bonnie.

    Dalam kesempatan yang sama, Mu’ti mengatakan saat ini coding dan AI masih menjadi salah satu mata pelajaran pilihan mulai kelas 5 SD, SMP, hingga SMA. Mu’ti mengatakan menjadi mata pelajaran pilihan lantaran saat ini sarana prasarana belum cukup mendukung di semua sekolah.

    Ditemui terpisah, Mu’ti mengatakan pihaknya berencana melakukan pelatihan pembelajaran coding dan AI tahun ini. Dia mengatakan semua guru harus mengikuti pembelajaran tersebut.

    “Nah terkait dengan hal itu, maka kami tahun ini melakukan pelatihan untuk pembelajaran mendalam coding dan AI. Pembelajaran mendalam tersendiri, karena nanti guru semuanya harus ikut pembelajaran mendalam,” jelasnya.

    Dia mengatakan coding dan AI hanya untuk guru yang mengajar. Nantinya, kata Mu’ti, guru yang mengajar ini memiliki dua kategori.

    “Satu memang guru yang dulunya itu sudah mengajar di situ, tadi misalnya swasta tadi sudah. Nah yang belum itu nanti guru yang sudah ada kita latih coding dan AI,” tuturnya.

    (amw/lir)

  • Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

    Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih usai disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang.

    Dasco menyampaikan bahwa konsekuensi dari perubahan beleid tersebut mencakup pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menggantikan Badan Penyelenggara (BP) Haji.

    Namun, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah mengenai pengaturan jumlah kementerian yang ada, dalam artian terdapat penambahan maupun peleburan.

    “Nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi atau ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Menurutnya, amanat pembentukan kementerian baru tersebut telah sah dalam revisi UU Haji dan Umrah yang disepakati dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini.

    Politis Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa beleid tersebut juga telah melewati pengambilan keputusan di tingkat komisi, dalam hal ini Komisi VIII yang berlangsung sehari sebelumnya.

    Ditemui terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto menyampaikan bahwa pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tersebut otomatis menghapuskan keberadaan BP Haji.

    Dia memaparkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) perihal struktur organisasi dan tata kelola Kementerian Haji dan Umrah tengah dibahas.

    Aturan tersebut akan mencakup susunan pejabat Kementerian Haji dan Umrah mulai dari tingkat menteri, direktur jenderal (dirjen) teknis, dan lain sebagainya.

    “BP Haji enggak ada lagi. Anggarannya [Kementerian Haji dan Umrah] juga sendiri,” katanya saat ditemui.

  • Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

    Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) Kementerian Haji dan Umrah dapat selesai disusun dalam 30 hari ke depan.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto mengatakan penetapan struktur organisasi kementerian baru ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal diterbitkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

    Penerbitan Perpres dilakukan menyusul pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Nantinya Perpres tersebut akan mengatur terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian Haji dan Umrah.

    “Di dalam undang-undang kan disebutkan bahwa itu maksimal 30 hari, ya, jadi dalam 30 hari harus selesai SOTK-nya [Kementerian Haji dan Umrah],” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan instansi terkait tengah menggodok perincian aturan turunan itu.

    Aturan tersebut akan mencakup susunan pejabat Kementerian Haji dan Umrah mulai dari tingkat menteri, direktur jenderal (dirjen) teknis, dan tataran di bawahnya.

    Bambang menegaskan bahwa dengan disahkannya UU Haji dan Umrah, maka otomatis menghapuskan keberadaan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan diganti menjadi instansi kementerian.

    Kendati demikian, dia menyebut sumber daya manusia yang akan bertugas di Kementerian Haji dan Umrah juga akan berasal dari BP Haji dan Kementerian Agama.

    “SDM-nya kita sedang hitung, tetapi sebagian besar memang itu adalah pindahan dari Kemenag. Sama BP Haji, betul,” pungkas purnawirawan TNI AU ini.

    Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa konsekuensi dari perubahan beleid tersebut mencakup pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menggantikan BP Haji.

    Namun, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah mengenai pengaturan jumlah kementerian yang ada, dalam artian terdapat penambahan maupun peleburan.

    “Nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi atau ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah,” katanya kepada wartawan.