Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • 7 Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini Megapolitan

    7 Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini Megapolitan

    Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah ruas jalan di kawasan Senayan, Jakarta, diprediksi macet akibat demo 28 Agustus 2025.
    Aksi bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak” ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
    Pengamatan
    Kompas.com
    pukul 08.30 WIB, Jalan Gatot Subroto masih lancar, tetapi kepadatan mulai terasa di area Jalan Layang Pancoran.
    Polisi memperingatkan masyarakat agar menghindari jalur-jalur yang berpotensi macet akibat demo buruh 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
    Berikut jalur yang patut dihindari hari ini:
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan, pihaknya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Namun, kebijakan itu akan diterapkan secara situasional tergantung kondisi yang terjadi di lapangan.
    “Kalau massa banyak dan harus gunakan kapasitas ruas jalan, maka kami alihkan. Tapi kalau masih bisa berbagi ruang, lalu lintas tetap berjalan,” ujar Komarudin, Rabu (27/8/2025).
    Kepadatan lalu lintas diperkirakan meningkat menjelang siang hingga sore seiring berkumpulnya massa dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Karawang.
    Berikut rute alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari kemacetan:
    Hingga pukul 08.40 WIB, kondisi lalu lintas di sekitar Gatot Subroto–Semanggi masih lancar. Namun, kepadatan diperkirakan meningkat seiring berkumpulnya massa demo 28 Agustus 2025 di depan DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

    Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN kembali mengemuka di tengah sorotan atas gaji pejabat dan anggota DPR, serta berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran.

    Sistem single salary aparatur sipil negara (ASN) itu masih dikaji oleh Kementerian Keuangan. Mekanisme gaji tunggal pun tidak akan berlaku pada 2026.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, sistem penggajian tunggal itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

    “Itu kan masih jangka menengah. Itu masih dikaji oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara],” ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menambahkan bahwa sistem penggajian tunggal ASN itu belum akan berlaku pada tahun depan atau 2026.

    Dia tidak menampik bahwa Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membahas sistem penggajian tunggal ASN itu. Hanya saja, dia belum memberi keterangan detail karena pemerintah masih akan melihat perkembangan keadaan.

    “Jadi nanti akan jadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skema gajinya,” ujar Rofyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Wacana sistem gaji tunggal bagi ASN sejatinya bukan isu baru. Isu itu sempat muncul pada 2023, ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.

    Kala itu, Suharso menjelaskan bahwa reformasi single salary masuk dalam prioritas rencana kerja pemerintah 2024, satu paket dengan kebijakan reformasi pensiun PNS. Namun, kebijakan itu tidak berjalan.

    Kini, rencana penerapan single salary ASN kembali muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam bagian intervensi belanja kementerian/lembaga dalam rangka transformasi tata kelola, disebutkan sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pada periode jangka menengah.

    “Adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal,” tertulis dalam dokumen tersebut.

    Besaran Gaji PNS saat Ini

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2024, gaji PNS dibedakan menjadi empat golongan. Selain itu, ASN juga mendapatkan berbagai tunjangan dan jaminan pensiun.

    Berikut rincian gaji PNS dari golongan I hingga golongan IV beserta tunjangannya:

    Golongan I
    Gaji

    I A
    Rp1.685.700—2.522.600

    I B
    Rp1.840.800—2.670.700

    I C
    Rp1.918.700—2.783.700

    I D
    Rp1.999.900—2.901.400

    Golongan II
    Gaji

    II A
    Rp2.184.000—3.643.400

    II B
    Rp2.385.000—3.797.500

    II C
    Rp2.485.900—3.958.200

    II D
    Rp2.591.100—4.125.600

    Golongan III
    Gaji

    III A
    Rp2.785.700—4.575.200

    III B
    Rp2.903.600—4.768.800

    III C
    Rp3.026.400—4.970.500

    III D
    Rp3.154.400—5.180.700

    Golongan IV
    Gaji

    IV A
    Rp3.287.800—5.399.900

    IV B
    Rp3.426.900—5.628.300

    IV C
    Rp3.571.900—5.866.400

    IV D
    Rp3.723.000—6.114.500

    IV E
    Rp3.880.400—6.373.200

    Berikut rincian tunjangan PNS:

    Tunjangan suami/istri: Sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila pasangan juga bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu dengan gaji yang lebih tinggi.
    Tunjangan anak: Sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Ketentuan ini berlaku untuk maksimal tiga anak yang belum menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, dan berusia di bawah 21 tahun.
    Tunjangan jabatan: Diberikan untuk PNS dengan jabatan struktural sesuai dengan tingkatan eselon berikut:

    Eselon IA: Rp5.500.000
    Eselon IB: Rp4.375.000
    Eselon IIA: Rp3.250.000
    Eselon IIB: Rp2.025.000
    Eselon IIIA: Rp1.260.000
    Eselon IIIB: Rp980.000
    Eselon IVA: Rp540.000
    Eselon IVB: Rp490.000

    Tunjangan kinerja: Nilainya bisa bervariasi tergantung pada kelas jabatan dan instansi.
    Tunjangan makan: Diberikan sesuai hari kerja dan nilainya dibedakan berdasarkan golongan sebagai berikut:

    Golongan I dan II: Rp35.000/hari
    Golongan III: Rp37.000/hari
    Golongan IV: Rp41.000/hari

    Tunjangan umum: Diberikan kepada PNS yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dengan jumlah berikut:

    Golongan I: Rp175.000
    Golongan II: Rp180.000
    Golongan III: Rp185.000
    Golongan IV: Rp190.000

    (Mia Chitra Dinisari)

  • 4 Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR Megapolitan

    4 Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR Megapolitan

    Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah buruh dari berbagai daerah dijadwalkan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025).
    Aksi buruh akan dipusatkan di dua lokasi utama di Jakarta, yaitu depan Gedung DPR RI, Senayan, serta Istana Kepresidenan.
    Aksi ini dipimpin Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta didukung koalisi serikat pekerja lainnya.
    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan terdapat enam tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo buruh 28 Agustus 2025.
    Enam tuntutan tersebut yaitu:
    Selain itu, Said Iqbal juga menekankan soal keadilan dalam sistem perpajakan.
    “Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan hentikan diskriminasi pajak terhadap wanita yang menikah. Selama ini banyak ketidakadilan yang terjadi,” kata Said, dikutip dari
    KompasTV
    , Rabu (27/8/2025).
    Selain Jakarta, aksi juga akan digelar serentak di berbagai kawasan industri besar seperti Karawang, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, hingga beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
    Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas maupun potensi gangguan mobilitas warga, masyarakat dapat memantau langsung kondisi sekitar DPR/MPR RI melalui siaran CCTV berikut:
    https://www.molecool.id/live-cctv
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_2/embed.html
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed.html
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_4/embed.html
    Dengan tautan tersebut, publik bisa mengikuti perkembangan situasi demonstrasi maupun arus lalu lintas secara real time tanpa harus berada di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Jelang Demo Buruh 28 Agustus 2025, Ini yang Perlu Diketahui Warga Jakarta Megapolitan

    2 Jelang Demo Buruh 28 Agustus 2025, Ini yang Perlu Diketahui Warga Jakarta Megapolitan

    Jelang Demo Buruh 28 Agustus 2025, Ini yang Perlu Diketahui Warga Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Massa buruh dari berbagai kelompok akan menggelar demo 28 Agustus 2025 di beberapa lokasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
    Demo 28 Agustus 2025 ini bertajuk Hostum yang merupakan akronim dari tuntutan para buruh, yaitu “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah”.
    Kompas.com merangkum fakta-fakta unjuk rasa hari ini dan apa saja yang harus diketahui oleh warga Jakarta agar tetap nyaman saat beraktivitas.
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, di Jakarta aksi akan digelar terpecah di dua lokasi dan akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.
    Kedua lokasi itu adalah di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, serta di Patung Kuda dekat Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat.
    Said Iqbal mengeklaim puluhan ribu buruh akan turut serta dalam aksi protes yang menuntut kelayakan upah kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi buruh itu.
    Kelompok buruh yang datang dari luar Jakarta akan melalui rute sebagai berikut:
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan, polisi telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas secara situasional saat demo 28 Agustus 2025.
    Nantinya, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR RI akan tetap dibuka selama jumlah massa tidak banyak dan masih bisa berbagi ruang dengan pengendara.
    “Kalau jumlah massa-nya banyak yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
    Rekayasa tersebut meliputi penutupan jalur dari arah Semanggi menuju Slipi dari persimpangan di flyover Ladokgi dan pengendara dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda.
    Adapun, jalan tol diprediksi tetap dapat beroperasi secara normal.
    Namun, apabila terjadi keributan dan munculnya gangguan yang dapat mempengaruhi jalan tol, maka akses keluar masuk tol di sekitar Gedung DPR RI juga akan dialihkan.
    “Jika terjadi kepadatan atau gangguan di tol, kami akan mengeluarkan kendaraan dari arah timur di exit tol depan Polda dan exit Tegal Parang. Sementara, dari arah barat di exit tol Slipi. Hal ini untuk menjaga keselamatan pengguna jalan,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary.
    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, perjalanan Commuter Line di beberapa stasiun akan ditutup sementara apabila kondisi jalur rel kereta tidak kondusif.
    “KAI Commuter akan menutup layanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi jalur tersebut tidak kondusif,” kata Joni.
    “Dengan demikian, pelayanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung hanya akan berlangsung hingga Stasiun Kebayoran atau Stasiun Palmerah untuk kembali ke arah Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung,” tambah dia.
    Joni mengatakan, stasiun yang berpotensi ditutup jalurnya adalah empat stasiun yang berdekatan dengan titik demo, yakni Stasiun Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, dan Karet.
    Namun, PT KAI Commuter menyampaikan akan menempatkan personel tambahan di stasiun tersebut untuk membantu memberikan pelayanan dan informasi bagi para pengguna.
    Ribuan buruh diperkirakan akan memenuhi titik-titik aksi yang berada di Gedung DPR RI dan Istana Merdeka, sehingga menimbulkan potensi kemacetan di sekitar lokasi tersebut.
    Warga yang ingin beraktiviras atau berkendara disarankan untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang diprediksi akan mengalami kemacetan.
    Untuk menghindari kepadatan demo DPR hari ini, warga bisa menghindari Jalan Gatot Subroto dan area Slipi, terutama untuk menuju dari arah timur ke Barat, atau dari arah Semanggi menuju Grogol.
    Adapun, ruas jalan di sekitar wilayah Harmoni dan Medan Merdeka, Jakarta Pusat juga menjadi titik rawan macet karena adanya demo yang digelar di dekat Istana Merdeka.
    Maka dari itu, warga disarankan untuk menghindari ruas-ruas jalan tersebut dan mencari jalur alternatif untuk melintas selama kegiatan demo berlangsung sejak pagi hingga sore hari.
    Dalam aksinya, para buruh membawa 10 tuntutan utama, antara lain:
    Selain itu, KPBI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR RI sebesar 20–30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat serta solusi atas defisit anggaran negara.
    “Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” ujar Ketua Umum KPBI Ilhamsyah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Tak Lagi Urusi soal Haji dan Umrah, Kepala BP Haji Otomatis jadi Menteri

    Menag Tak Lagi Urusi soal Haji dan Umrah, Kepala BP Haji Otomatis jadi Menteri

    JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat evaluasi haji tahun 2025 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen siang ini. 

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tak lagi mengurusi ibadah haji dan umrah usai UU Haji disahkan.

    Ia mengatakan UU Haji yang baru membuat penyelenggaraan layanan haji dipindah dari Kemenag kepada Kementerian Haji.

    “Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat menjadi anregurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar,” ujar Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus. 

    Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Dengan demikian, Badan Penyelenggara (BP) Haji kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    Marwan juga menyebut bahwa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) akan otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah. Ia menuturkan, aturan itu sudah terdaftar dalam subtansi UU.

    Dengan demikian, kata Marwan, Kepala BP akan berganti penyebutan menjadi Menteri Haji dan Umrah.

    “Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji. Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan mungkin belum 60 hari saya lupa Pak Sekjen ikut yang merumuskan kapan menyampaikan pertangungjawaban itu lebih cepat Pak, kalau nggak salah paling 30 hari atau berapa saya lupa,” kata Marwan. 

    Marwan menambahkan, dalam rapat yang diselenggarakan sesuai dengan amanat pasal 43 ayat (2) dan pasal 51 ayat (1) UU nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa Menteri menyampaikan laporan evaluasi dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 hari terhitung setelah penyelenggaraan ibadah haji berakhir.

    “Itu amanat dalam UU Haji tahun 2019 yang masih berlaku saat pelaksanaan ibadah 2025,” katanya.

  • Benarkah Demo 28 Agustus 2025 Bisa Mengulang Tragedi 98?

    Benarkah Demo 28 Agustus 2025 Bisa Mengulang Tragedi 98?

    GELORA.CO –  Seruan aksi demo 28 Agustus 2025 kembali beredar luas di media sosial usai aksi demo 25 Agustus 2025 lalu di gedung DPR RI.

    Bahkan, dalam salah satu poster ajakan demo yang beredar di platform TikTok, disebutkan bahwa aksi unjuk rasa yang akan berlangsung besok merupakan demo Akbar untuk mengulang tragedi 98.

    Lantas, benarkah demo besar-besaran yang akan digelar besok bisa memicu terjadinya kerusuhan mirip tragedi 98?

    Seruan Demo 28 Agustus  2025

    Berdasarkan penelusuran, terdapat sejumlah akun di platform media sosial TikTok yang mengunggah poster dengan isi seruan mengikuti demo 28 Agustus 2025.

    Dalam poster tersebut juga disematkan judul “Tragedi 98 Comeback” dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut turun ke jalan.

    “Tragedi 98 Comeback. Buruh, Ormas, Mahasiswa, Stm, Rakyat Turun Semua,” Isi poster yang beredar luas di TikTok, seperti diunggah akun @suararakyat152.

    “Jakarta Bakal Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh akan Gelar Demo 28 Agustus,” lanjutan isi poster tersebut.

    Postingan tersebut pun seketika langsung dibanjiri komentar warganet dan jadi perbincangan hangat.

    Berdasarkan pantauan, postingan tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 853 ribu kali dan mendapatkan 39,9 ribu suka serta 3.905 komentar.

    Tak sedikit warganet yang menyerukan dukungan terhadap aksi demonstrasi besok, namun tak sedikit pula yang meragukan kebenarannya.

    Partai Buruh Agendakan Demo 28 Agustus 2025

    Aksi massa buruh dari berbagai serkiat kerja saat memperingati hari Buruh Internasional (May Day) di depan komplek DPR RI, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

    Berdasarkan informasi, Partai Buruh dan serikat pekerja dikonfirmasi akan melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis, 28 Agustus 2025 besok.

    Aksi ini bakal digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan pusat aksi akan berlokasi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Sementara, beberapa kota di luar Jabodetabek, seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Sumatera Utara akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur masing-masing.

    Namun, berbeda dari aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 lalu yang menuntut pembubaran DPR.

    Aksi buruh ini memiliki enam tuntutan yang utamanya mendesak pemerintah  untuk menghapus sistem outsourcing dan tolak upah murah.

    Adapun, terkait kabar demo besok akan mengulang tragedi 98 tidak dapat dipastikan karena demo buruh ini akan dilakukan secara damai.

    “28 Agustus 2025 Aksi Damai SERENTAK di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, Gedung DPR RI,” tulis akun Instagram resmi @partaiburuh_, seperti dikutip Poskota.

  • Pecinta Ducati di Indonesia Rayakan 24 Tahun Kebersamaan

    Pecinta Ducati di Indonesia Rayakan 24 Tahun Kebersamaan

    Jakarta –

    Komunitas penggemar motor gede asal Italia, Ducati Official Club Indonesia (DOCI), baru saja merayakan hari jadinya yang ke-24. Mengusung tema “Brotherhood in Red, United in Passion”, acara ini menjadi ajang kumpul-kumpul bagi para Ducatisti dari berbagai daerah, sekaligus merayakan persaudaraan yang sudah terjalin sejak dua dekade lebih.

    Perayaan dimulai dengan konvoi meriah bertajuk Independence Riding. Puluhan motor Ducati, yang didominasi warna merah khasnya, memadati jalanan dari Senayan City menuju Rumah Sarwono di Jakarta Selatan.

    Kegiatan ini bukan cuma sekadar berkendara, tetapi juga menjadi cara unik DOCI untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemandangan barisan motor sport, naked, hingga cruiser yang gagah ini sontak menarik perhatian warga Jakarta.

    Setibanya di lokasi, suasana hangat dan kekeluargaan langsung terasa. Para anggota DOCI disuguhi beragam hiburan, mulai dari live music yang menambah semarak, hingga sesi doorprize yang ditunggu-tunggu.

    Stephanus Wibowo, PLT President DOCI, dalam sambutannya menekankan pentingnya acara ini sebagai penguat ikatan persaudaraan.

    “Mari kita jadikan momentum anniversary ini sebagai penguat ikatan persaudaraan dan sebagai pengingat bahwa kita satu warna, satu hati, dan satu semangat,” ujar Stephanus.

    Ducati Official Club Indonesia Foto: Dok. DOCI

    Didirikan pada tahun 2001, DOCI telah membuktikan eksistensinya sebagai salah satu klub motor paling solid di Tanah Air. Dengan mengedepankan safe riding dan passion terhadap dunia otomotif, komunitas ini tak hanya aktif menggelar touring, tetapi juga rutin mengadakan edukasi berkendara dan aksi sosial.

    Perayaan ulang tahun ke-24 ini menjadi bukti nyata komitmen DOCI untuk terus berkembang dan menjadi wadah positif bagi para pemilik Ducati di Indonesia, mempererat tali persaudaraan yang mereka sebut sebagai “Brotherhood in Red”.

    (riar/din)

  • RS Polri rawat sembilan korban luka usai demo di depan DPR

    RS Polri rawat sembilan korban luka usai demo di depan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, merawat sebanyak sembilan korban luka usai demo yang berakhir ricuh di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan,Jakarta, pada Senin (25/8) lalu.

    “Dalam rangka kegiatan demo di Gedung DPR pada Senin (25/8) ada sembilan pasien yang dirawat di RS Polri Kramat Jati,” kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Polisi Prima Heru Yulih di Jakarta Timur, Rabu.

    Dari total sembilan korban luka tiga di antaranya sudah diperbolehkan pulang dari RS Polri Kramat Jati atau telah dinyatakan oleh tim dokter dapat menjalani rawat jalan pada Selasa (26/8).

    Namun untuk enam orang lainnya yang terdiri dari seorang warga dan lima personel Polri masih dirawat inap di RS Polri untuk proses pemulihan lebih lanjut.

    Dari hasil pemeriksaan, tim dokter RS Polri Kramat Jati menyatakan seorang personel Polri harus menjalani tindakan operasi karena luka akibat benda tumpul.

    “Ada luka-luka, tapi Alhamdulillah sekarang sudah ditangani dengan baik dan para korban dalam kondisi sadar, bisa berkomunikasi. Ada (yang harus dioperasi), karena luka benda tumpul,” ujarnya.

    Prima memastikan, pihaknya memberikan penanganan medis terbaik bagi warga dan personel Polri korban luka dalam demo di depan Gedung Parlemen di Senayan.

    “Ini adalah kewajiban dari Pusdokkes Polri atau RS Polri kalau ada anggota yang sakit kita lakukan perawatan yang baik sehingga bisa melakukan kewajiban tugas lagi,” katanya.

    Prima menyebutkan, sekitar pukul 11.00 WIB Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo membesuk warga dan personel Polri korban luka aksi demo di DPR RI yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Setibanya di lokasi, Dedi didampingi Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yulihartono langsung masuk ke Gedung Promoter RS Polri, tempat para korban dirawat inap.

    Kedatangan Dedi guna memastikan penanganan medis terhadap warga dan anggota Polri yang terluka.

    “Pak Wakapolri memperhatikan anggota Polri dan masyarakat yang dirawat. Ada sembilan pasien yang dirawat,” kata Prima.

    Dedi berpesan agar para anggota Polri lebih berhati-hati dalam bertugas untuk mengantisipasi kejadian tak diinginkan.

    “Pesan dari Beliau (Wakapolri) agar anggota Polri yang bertugas lebih berhati-hati lagi dan mengantisipasi,” katanya.

    Sebelumnya, aksi demo di depan DPR/MPR/DPD RI yang dilakukan massa dari berbagai elemen untuk memprotes tunjangan yang diterima anggota DPR RI berujung ricuh pada Senin.

    Akibat demo tersebut, sejumlah warga sipil dan personel Polri yang bertugas melakukan pengamanan mengalami sejumlah luka sehingga harus menjalani perawatan.

    Polisi menangkap sebanyak 351 orang saat unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin malam.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary di Jakarta, Selasa (26/8), menyebutkan bahwa 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak atau berusia di bawah 18 tahun.

    “Mereka yang secara masif diduga melakukan perusakan fasilitas umum, melempari pengendara di jalan tol sehingga membahayakan pengguna jalan dan menyerang petugas,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong Megapolitan 27 Agustus 2025

    Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong Megapolitan 27 Agustus 2025

    Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah buruh dari berbagai sektor akan menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
    Demo buruh bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan” ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
    Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menegaskan, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan pekerja terhadap pemerintah dan parlemen.
    “Ini adalah gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh. Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan, sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Pada 28 Agustus nanti, kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar,” kata Ilhamsyah dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
    Dalam aksinya, para buruh membawa 10 tuntutan utama, antara lain:
    Selain itu, KPBI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR RI sebesar 20–30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat serta solusi atas defisit anggaran negara.
    “Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” ujar Ilhamsyah.
    KPBI mengimbau masyarakat sipil, akademisi, dan NGO untuk bersolidaritas dalam aksi tersebut. Mereka menegaskan aksi akan berlangsung damai, tetapi penuh tekad.
    Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi kali ini juga menjadi momentum penting untuk menekan pemerintah.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Ini adalah saatnya menyampaikan aspirasi agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Said Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Sejumlah elemen buruh dari wilayah sekitar Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, diperkirakan ikut bergabung dalam aksi tersebut.
    Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, selama aksi berlangsung.
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menyebut rekayasa akan bersifat situasional.
    “Kalau jumlah massa-nya banyak dan mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
    Adapun Jalan Gatot Subroto akan tetap dibuka jika massa aksi dapat berbagi ruas jalan dengan pengguna lalu lintas lain. Namun, polisi akan menindak tegas peserta aksi jika nekat memasuki jalur tol.
    “Pelayanan penyampaian pendapat di muka umum ini konsepnya masih sama, jadi silakan, karena diatur oleh undang-undang,” kata Komarudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi XIII DPR Ambil Alih Revisi UU Hak Cipta, Melly-Once Tetap Jadi Pengusul

    Komisi XIII DPR Ambil Alih Revisi UU Hak Cipta, Melly-Once Tetap Jadi Pengusul

    Jakarta –

    Komisi XIII DPR RI resmi mengambil alih pembahasan revisi UU Hak Cipta yang sebelumnya diusulkan secara perorangan oleh anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw, Once Mekel, dan Ahmad Dhani. Revisi UU Hak Cipta dialihkan agar pembahasannya segera selesai.

    Hal itu disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Baleg, bersama LMKN, VISI, AKSI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Diketahui, revisi UU Hak Cipta masuk ke dalam prolegnas usul perorangan.

    “Ada pergeseran dengan sangat hormat Teh Melly dari inisiatif perorangan nanti kami take over ke Komisi XIII biar lebih cepat Teh Melly,” ujar Willy.

    “Kita cabut dulu di prolegnas dipindahin ke Komisi XIII dari Teh Melly, tapi Teh Melly tetap sebagai pengusul,” lanjutnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung mengatakan Baleg DPR telah menggelar pertemuan-pertemuan dengan Badan Keahlian. Selain itu, juga meminta masukan dari berbagai pihak.

    “Lalu kemudian dalam pertemuan-pertemuan di luar rapat kita juga sudah pernah dengan Badan Keahlian,” sambungnya.

    Menurut Martin, saat ini belanja masalah untuk revisi UU Hak Cipta telah cukup banyak. Nantinya, kata dia, Baleg DPR dapat menyampaikan masukan-masukan yang selama ini didapatkan.

    “Kalau nanti ini diselesaikan Komisi XIII silahkan saja, yang penting kita selesaikan di tahun ini. Jangan sampai kita ke tahun depan,” imbuhnya.

    (amw/fas)