Xcloud.id

kab/kota: Senayan

  • Polda Metro Siapkan 4.969 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

    Polda Metro Siapkan 4.969 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya menurunkan 4.969 personel untuk mengamankan massa demo di DPR RI siang ini. Berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, setidaknya ada 2.000 pendemo yang diprediksi turun ke DPR untuk menyampaikan aspirasi.

    “Jadi Polda Metro Jaya menurunkan atau menyiapkan 4.969 personel ya, gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jajaran, kemudian dari TNI, dari Kodam Jaya, kemudian dari stakeholder lainnya yaitu Pemprov DKI,” kata Ade Ary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

    Ade Ary mengatakan masyarakat di sekitar DPR RI tak perlu khawatir lantaran Polda Metro akan mengamankan situasi dengan baik. Ia menyebut hingga siang ini situasi di DPR RI masih aman terkendali.

    “Situasi di lapangan, kami mendapat informasi sampai dengan saat ini aman terkendali, jadi jika ada massa yang saudara-saudara kami buruh yang masih bergerak di jalan, menuju sini hati-hati. Ya, ikuti saran dan petunjuk petugas kami di lapangan,” ungkapnya.

    Pihaknya mendapat laporan massa demo berjumlah 2000 orang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia memastikan aparat di lokasi akan mengawal demo dengan humanis.

    “Berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan dari KSPI dilaporkan atau diberitahukan kepada kita rencananya, atau kepada kami rencananya ada 2 ribu. Rekan-rekan bisa lihat di depan setidaknya sekarang ada 1.100-an ya itu pasti aman,” imbuhnya.

    (dwr/yld)

  • Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan segera memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak akibat aksi unjuk rasa yang terjadi pada Senin (25/8) di depan Gedung DPR.

    Salah satu fasilitas yang diketahui rusak akibat kejadian itu, yakni kamera pengawas (CCTV) di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat.

    “Iya, segera kita perbaiki. Karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apapun. walaupun Pemerintah Jakarta tidak ada ketika peristiwa itu terjadi, tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta untuk segera memperbaiki, membersihkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Pada 25 Agustus 2025, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI dengan sigap membersihkan sampah-sampah sisa aksi demonstrasi tersebut.

    “Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25, besoknya nggak sampai 1-2 jam sudah bersih,” ujar Pramono.

    Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8) menyisakan 18,72 ton sampah dan melibatkan 250 petugas kebersihan dalam proses pembersihannya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan sampah tersebut didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster.

    Rincian petugas yang dikerahkan itu, yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat serta 100 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.

    Selain itu, proses pembersihan tersebut turut didukung sejumlah peralatan berupa 12 road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.

    Kegiatan pembersihan itu terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di sekitar Gedung DPR/MPR yang meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, dan Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur.

    Petugas mulai menyisir area tersebut mulai pukul 20.00 WIB, sementara pembersihan berat dilakukan pukul 23.00 WIB hingga dini hari dengan memanfaatkan lalu lintas yang sepi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh Tangerang Geruduk Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Ini Tuntutannya

    Buruh Tangerang Geruduk Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Ini Tuntutannya

    Liputan6.com, Tangerang – Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Tangerang, berangkat ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang, untuk aksi damai buruh serentak, Kamis (28/8/2025).

    Sejak pagi, ratusan buruh tersebut sudah berada di kantor DPC SPN untuk mempersiapkan perlengkapan aksi damai. Seperti spanduk, bendera serikat buruh, hingga pengeras suara.

    “Kami berangkat secara serentak ke KP3B, bukan ke Jakarta. Ada ratusan buruh yang ikut berangkat dengan menumpang bus, dan 3 unit mini bus,” ujar Mansyur, Wakil Ketua DPC SPN.

    Dia mengaku, secara serentak buruh akan melakukan aksi protes secara damai. Dengan beberapa poin yang akan disampaikan, sehingga diharapkan bisa didengar oleh pemerintah.

    Tuntutan tersebut seperti penghapusan outsourcing dan tolak upah murah. Serta hal-hal lain yang akan buruh tagih kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita menagih janjinya pak Prabowo untuk membentuk satgas PHK dan lain-lain yang terkait dengan kesejahteraan buruh. Kita juga mau Undang-undang Ketenagakerjaan direvisi, dengan tidak ada lagi apa namanya pasal-pasal di omnibus law begitu,” tegasnya.

    Dia mengaku, saat ini kondisi buruh sangat memprihatinkan. Terutama soal penerimaan upah ataupun pesangon pada saat PHK terjadi, yang dinilai didapatkan tidak sesuai dengan aturan.

    “Semuanya mengalami kemunduran luar biasa,” ujarnya.

    Seperti diketahui, demo buruh kembali digelar di Jakarta hari ini, Kamis (28/8/2025). Demo 28 Agustus 2025 ini akan diikuti berbagai elemen buruh.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan titik utama unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 10.15 WIB.

  • Tunjangan Perumahan DPR Setahun Rp 600 Juta, Nyewa di Surga?

    Tunjangan Perumahan DPR Setahun Rp 600 Juta, Nyewa di Surga?

    Jakarta –

    Ribuan buruh berkumpul di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menyuarakan tuntutan kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR). Di luar itu, mereka turut menyoroti pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta/bulan.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai perhitungan biaya sewa perumahan yang diberikan untuk setiap anggota legislatif itu sangatlah berlebihan. Sebab kalau dihitung-hitung, dalam satu tahun anggota DPR bisa mengantongi Rp 600 juta hanya untuk tempat tinggal.

    “Dia naikin tunjangan perumahan (DPR) saja Rp 50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp 600.000.000. Nyewa di mana itu Rp 600.000.000, di surga? Mahal banget,” kata Said dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya besaran biaya sewa rumah untuk legislatif ini sangat kontras dengan biaya yang bisa dikeluarkan buruh untuk sewa tempat tinggal. Di mana menurutnya biaya perumahan buruh dalam setahun rata-rata hanya sekitar Rp 8,4 juta.

    “Kalau rumah buruh sewanya berapa? Cuma Rp 700 ribu sebulan, dikalikan 12 bulan cuma Rp 8,4 juta. Ini 600 juta satu tahun,” kata Said disambut riuh para buruh yang ikut berdemo.

    Tidak hanya soal tunjangan perumahan, Said melihat secara keseluruhan rata-rata pendapatan yang bisa dibawa pulang anggota DPR sangatlah besar. Terlebih jika dibandingkan dengan mereka kaum buruh.

    “Buruh gajinya berapa? Rata-rata Rp 5 juta lah ya, kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata Rp 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambil lah tengahnya, rata-rata 3,5 juta.
    Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya,” paparnya.

    (igo/fdl)

  • Pantau Demo Buruh 28 Agustus di Depan DPR Hari Ini Lewat CCTV

    Pantau Demo Buruh 28 Agustus di Depan DPR Hari Ini Lewat CCTV

    Jakarta, CNBC Indonesia – Buruh tengah menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI pada Kamis hari ini (28/8/2025). Diperkirakan akan ada 10 ribu buruh berasal dari berbagai daerah mulai dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan Jakarta yang akan mengikuti demo nanti.

    Demo hari ini dimulai pada jam 10:00 pagi. Rekayasa lalu lintas dan rute transportasi umum juga telah dilakukan pada titik-titik demo berlangsung.

    “Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan mana kala ada aktivitas dimana pun penyampaian pendapat itu apakah yang kita kenal dengan di Jalan Merdeka Selatan, kemudian juga di DPR atau pun di titik-titik lain,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin, dikutip dari Detikcom.

    Masyarakat juga bisa memantau secara langsung situasi terkini demo di depan DPR melalui CCTV. Ada dua cara untuk melakukannya melalui CCTV DPR MPR serta aplikasi Travoy.

    Pantau Lewat CCTV DPR MPR

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_1/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_2/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_4/embed.html

    Pantau Lewat Travoy

    Jika Anda belum memiliki aplikasi, download lebih dulu di Play Store dan App Store. Setelah berhasil diinstal di dalam ponsel, berikut cara menggunakannya:

    1. Buka aplikasi

    2. Login akun, Anda bisa menggunakan akun Travoy maupun Google

    3. Klik ikon CCTV

    4. Pilih menu Tol Dalam Kota

    5. Masuk ke segmen Tol Senayan – Penjompongan

    6. Anda bisa menggeser ke lokasi JTC KM 09+800 atau JTV KM 10+100 di sekitaran Gedung DPR RI

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rekayasa Lalu Lintas Imbas Demo Buruh Depan DPR: Ini Rute Aman yang Bisa Dilalui Pengendara – Page 3

    Rekayasa Lalu Lintas Imbas Demo Buruh Depan DPR: Ini Rute Aman yang Bisa Dilalui Pengendara – Page 3

    Skenario rekayasa lalu lintas yang diberlakukan yakni, kendaraan yang sudah melewati Semanggi, diarahkan ke Gerbang Pemuda. Sedangkan, dari arah Slipi bisa melalui Jalan Patal Senayan.

    Sementara itu, kendaraan yang belum sampai Semanggi dialihkan turun ke jalan layang atau memutar di bawah. Pengendara dapat menggunakan akses Jalan Bendungan Hilir (Benhil) atau Karet menuju Pejompongan sebelum ke Slipi.

    Sedangkan untuk kendaraan yang datang dari arah Pejompongan dan Karet tetap bisa melintas seperti biasa.

    “Kalau yang lainnya, selain dari itu, normal semua,” ucap dia.

  • Ribuan Buruh Kepung DPR! Tuntut Gaji Naik 10% & Pajak THR Dihapus

    Ribuan Buruh Kepung DPR! Tuntut Gaji Naik 10% & Pajak THR Dihapus

    Jakarta –

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menuntut kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR).

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Kamis (28/8/2025), massa buruh satu per satu mulai berkumpul di depan Gedung DPR sekitar pukul 10.00 WIB. Pada awalnya massa datang menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing.

    Dalam kesempatan itu, satu mobil komando sudah terparkir di depan gerbang Gedung DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto. Hingga sekitar pukul 10.20 WIB, ratusan buruh mulai berdatangan dalam barisan memenuhi jalan.

    Para buruh ini berjalan berbaris sembari membawa bendera Partai Buruh dan KSPI, diikuti satu mobil komando lagi. Massa juga tampak membawa spanduk berwarna dasar oranye dan putih panjang bertuliskan salah satu tuntutan utama mereka, yakni hapus outsourcing dan tolak upah murah.

    Hingga pukul 10.40 WIB jumlah massa terus bertambah, hingga aksi demonstrasi kemudian dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Biruh. Setelahnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal mulai berorasi.

    Dalam orasinya Said Iqbal turut menyoroti pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Jumlah ini dinilai berlebihan, terlebih jika dibandingkan dengan biaya yang dimiliki buruh untuk tempat tinggal.

    Menurutnya hal yang wajar masyarakat, khususnya buruh marah atas pemberitaan tunjangan hingga Rp 50 juta per bulan saat upah mereka masih sangat minim.

    “Dia naikin tunjangan perumahan saja Rp 50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp 600.000.000. Nyewa di mana itu Rp 600.000.000, di surga? Mahal banget,” paparnya.

    Demo Buruh di DPR Foto: Ignacio Geordy OswaldoMassa buruh mengusung 6 tuntutan, yaitu:

    1. Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%.

    2. Setop PHK: Bentuk Satgas PHK.

    3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Hapus pajak pesangon, Hapus pajak THR, Hapus pajak JHT, Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    4. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

    5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

    6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

    Lihat Video: Titik Rute dan Tuntutan Massa Buruh Demo 28 Agustus di Jakarta

    (igo/fdl)

  • Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat Nasional 28 Agustus 2025

    Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat Nasional 28 Agustus 2025

    Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Pegawai DPR RI diimbau bekerja dari rumah pada Kamis (28/8/2025) seiring adanya aksi demonstrasi buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang dipusatkan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
    Bersamaan dengan itu, pengamanan di sekitar gedung wakil rakyat juga terlihat diperketat sejak pagi.
    Imbauan itu tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI bernomor 2797/SEKJEN/08/2025 tertanggal 27 Agustus 2025 yang beredar pada Kamis pagi.
    Dalam surat yang didapatkan Kompas.com, dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus 2025.
    Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan Gedung DPR.
    Surat edaran itu juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor.
    Kompas.com mencoba mengonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.
    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Indra belum memberikan tanggapan.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya imbauan WFH untuk pegawai DPR.
    Menurut dia, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar.
    “Oh iya, diimbau memang iya,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis.
    Dia menjelaskan, pada unjuk rasa di depan DPR beberapa hari lalu, sejumlah pegawai kesulitan meninggalkan kompleks parlemen karena kondisi di lapangan memanas.
    Situasi itu, menurut dia, tidak boleh terulang kembali.
    “Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” ujar Sahroni.
    Selain membenarkan imbauan tersebut, Sahroni juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat yang akan menggelar aksi.
    Dia meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tertib.
    “Imbauan saya, sebagai pimpinan Komisi III, jaga damai. Bahwa demo ini disalurkan aspirasinya secara bijak. Sampaikan uneg-uneg untuk buruh se-Indonesia, apa yang disampaikan kepada kita, DPR, itu disampaikan secara profesional, bijak. Dan jaga ketertiban dan keamanan dalam proses demo,” tuturnya.
    “Jangan sampai ada yang menunggangi demo yang dilakukan secara baik oleh para teman-teman buruh. Antisipasi jangan sampai saling tuduh. Jaga keamanan, ketertiban teman-teman buruh melakukan aspirasi di ruang terbuka. Itu pesan saya,” pungkasnya.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lapangan, pengamanan di sekitar Kompleks Parlemen terlihat lebih ketat sejak pagi.
    Gerbang Pancasila yang menjadi akses utama ke Gedung DPR/MPR RI ditutup sebagian.
    Aparat gabungan TNI-Polri berjaga di titik-titik strategis, mulai dari sekitar gerbang hingga ruas Jalan Gelora dan Jalan Gerbang Pemuda.
    Di balik gerbang utama, sejumlah kendaraan taktis milik Korps Brimob Polri disiagakan.
    Bus-bus pengangkut personel TNI-Polri juga terlihat keluar masuk kawasan parlemen untuk memperkuat pengamanan.
    Meski begitu, arus lalu lintas di sekitar Senayan pun tetap terpantau lancar, meskipun aparat sudah bersiaga menunggu kehadiran massa aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Buruh di DPR, Sahroni: Jaga Damai, Jangan Sampai Ada yang Menunggangi Nasional 28 Agustus 2025

    Demo Buruh di DPR, Sahroni: Jaga Damai, Jangan Sampai Ada yang Menunggangi Nasional 28 Agustus 2025

    Demo Buruh di DPR, Sahroni: Jaga Damai, Jangan Sampai Ada yang Menunggangi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpesan kepada para demonstran yang akan melakukan aksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8/2025) hari ini, untuk menjaga perdamaian.
    “Imbauan saya, sebagai pimpinan Komisi III, jaga damai. Bahwa demo ini disalurkan aspirasinya secara bijak,” kata Sahroni kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Ia mempersilakan buruh untuk menyampaikan keluhan kepada DPR dengan bijak.
    “Dan jaga ketertiban dan keamanan dalam proses demo, di mana waktu yang sudah ditentukan sudah (selesai), kalian meninggalkan tempat di mana sudah menjalankan aspirasi,” sambungnya.
    Selain itu, Sahroni meminta agar demo buruh ini tidak ditunggangi oleh oknum, serta mengantisipasi agar tidak ada upaya saling tuduh.
    “Jangan sampai ada yang menunggangi demo yang dilakukan secara baik oleh para teman-teman buruh. Antisipasi jangan sampai saling tuduh. Jaga keamanan, ketertiban teman-teman buruh melakukan aspirasi di ruang terbuka. Itu pesan saya,” jelasnya.
    Sementara itu, Sahroni menekankan DPR setuju jika outsourcing dihapus, sesuai tuntutan massa demo buruh.
    Selain itu, Sahroni juga setuju dengan desakan buruh agar UMR naik.
    “Kita ini jangan diporandak-porandain pada hal-hal yang enggak pas. Demo hari ini, dia kan minta outsourcing dihapus, UMR naik, kita setuju. Dukung, untuk dibahas oleh DPR, terkait dengan permintaan pedemo hari ini,” imbuh Sahroni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait dengan aksi unjuk rasa dari kelompok buruh di DPR/MPR hari ini, Kamis (28/8/2025). 

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional.

    “Jadi sifatnya situasional, sementara belum ada ruas jalan yang kita tutup, nanti kita lihat dinamika di lapangan,” ujar Komarudin di Jakarta, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Dia menekankan bahwa apabila nantinya massa demo terjadi peningkatan maka pihaknya bakal menerapkan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengalihan maupun penutupan jalan di lokasi.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya jalur yang sering mengalami pengalihan yaitu Jalan Gatot Subroto menuju arah Slipi telah ditutup. Dengan begitu, seluruh kendaraan bermotor termasuk bus diarahkan untuk menuju Jalan Jenderal Sudirman.

    “Kalau memang massa nya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan,” pungkas Komarudin.

    Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengantisipasi apabila ada massa aksi yang masuk ke ruas Tol Dalam Kota.

    Nantinya, petugas bakal langsung mengalihkan arus kendaraan agar pengguna jalan tidak terjebak di tengah kerumunan.

    “Jika terjadi kepadatan atau gangguan di tol, kami akan mengeluarkan kendaraan di exit tol depan Polda, di exit Tegal Parang, serta dari arah barat di exit Slipi. Hal ini untuk menjaga keselamatan pengguna jalan,” tutur Ade.

    Potensi Gangguan Transportasi Umum

    Berdasarkan informasi dari media sosial masing-masing transportasi umum (transum), setidaknya demo di DPR hari ini berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas moda transportasi publik di kawasan Senayan di sekitarnya.

    Misalnya, untuk KRL jalur Tanah Abang-Palmerah berpotensi dilakukan penutupan sementara. Kemudian, untuk Transjakarta rute Senayan-Palmerah bakal dialihkan atau dihentikan sementara.

    Selanjutnya, untuk moda transportasi MRT diprediksi bakal terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Senayan, Istora, dan Bundaran HI. Dengan demikian, penumpang diimbau agar menghindari jam-jam rawan untuk menggunakan transportasi ini.