Jakarta, CNN Indonesia —
Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyinggung sejumlah kasus melibatkan aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia kepolisian harus kembali ke fitrahnya sebagai pelindung masyarakat.
Dalam Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam, Yenny awalnya menyinggung keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI.
Ia mengatakan meski susah, Gus Dur berani mengambil tindakan itu untuk menegakkan demokrasi.
“Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando, yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat,” kata Yenny.
“Gus Dur, dengan visi jernihnya, tahu bahwa untuk negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas,” imbuh dia.
Ia memuji TNI kini yang telah belajar dari masa lalu dan menerapkan disiplin untuk tidak cawe-cawe dalam politik. Bahkan, menurut dia, Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi.
Namun, kata dia, fenomena sebaliknya terjadi di Polri. Ia menyinggung banyak kasus yang melibatkan aparat kepolisian.
Mulai dari penembakan siswa SMK di Semarang hingga penembakan warga sipil di Kalimantan Tengah.
“Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gamma Rizkynata, siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi warga Palangkaraya, Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Kasus-kasus abuse of power terjadi di depan mata kita,” katanya.
Ia mengatakan Amnesti Internasional mencatat ada 116 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat polisi sepanjang 2024. 29 diantaranya adalah extra judicial killing atau pembunuhan diluar hukum.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan, ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan,” ujarnya.
Yenny mengaku tidak setuju dengan wacana mengembalikan Polri di bawah TNI atau kementerian tertentu.
Namun, kata dia, aparat kepolisian perlu diingatkan melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya agar tidak lagi mudah menarik pelatuk pistol.
“Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya: menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang,” katanya.
(yoa/fea)
[Gambas:Video CNN]
